WayKanan, Lampung, sebagai TergugatSetelan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BlambanganUmpu Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bbu, tanggal 20 April 2021 tentang penunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Setelan membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor6/Pdt.G/2021/PN tanggal 20 April 2021, tentang Penetapan hari sidang;Setelah mendengar Surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 29 April2021 Tentang Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PNBbu;Menimbang, bahwa

Terdakwa;Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai pada Kantor Lapas NarkotikaKarang Intan;Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015sekitar pukul 22.00 Wita di Lapas Narkotika Karang Intan KabupatenBanjar, tepatnya di Blok E kamar nomor 6;Bahwa saksi melakukan razia rutin yang dilaksanakan bersamasamadengan rekan yaitu 7 (tujuh) orang dimana razia rutin tersebutdilakukan dengan cara melakukan penggeledahan di kamar Lapas,dan pada saat menggeledah kamar Terdakwa di Blok E kamar nomor6

) buah bungkus rokok Marlboro warna hitam biru;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 19.00Wita di kamar Terdakwa di Lapas Narkotika Karang Intan KabupatenBanjar tepatnya di Blok E kamar Nomor 6, saksi Kuderi dan saksiNunuk bersama petugas lain di Lapas Narkotika Karang Intan telahmelakukan penggeledahan;Bahwa saat penggeledahan di kamar Terdakwa yaitu di Blok E nomor6

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwayang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh faktahukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 19.00Wita di kamar Terdakwa di Lapas Narkotika Karang Intan KabupatenBanjar tepatnya di Blok E kamar Nomor 6, saksi Kuderi dan saksiNunuk bersama petugas lain di Lapas Narkotika Karang Intan telahmelakukan penggeledahan;Bahwa saat penggeledahan di kamar Terdakwa yaitu di Blok E nomor6

Mengangkat dan memberhentikan Parangkat Desa.Menimbang, bahwa secara lebih khusus lagi terkait denganpengangkatan Perangkat Desa di dalam UndangUndang Nomor6 Tahun 2014Tentang Desa ditentukan sebagai berikut;Hal 10 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBYPasal 49(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugasmembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas;(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkatoleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atasnama Bupati;Menimbang

Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa khususnyafrasa atas nama Bupati/Walikota dibacadalam suatu ikatan perkataan yang mendahuluinya *Perangkat Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelahdikonsultasikan dengan camat , maka hal ini bermakna pengangkatanHal 13 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBYPerangkat Desa oleh Kepala Desa adalah atas nama Bupati, Tidak diartikanatau dimaknai Camat dalam pemberian konsultasi atas nama Bupati ;Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6

Int2adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala DesaBaye adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaN@Qalaj 2= 22 nanan nnn nn naan nn nn nen nn ren nnn cee nnn nee ne ee nnnMenimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding danmenjaga agar tidak terjadi

PENETAPANNomor 6/Pid.SusAnak/2018/PN.BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh;Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor6/Pid.SusAnak/2018/PN Bna tanggal 22 Oktober 2018 tentang penghentianpemeriksaan perkara anak dengan Terdakwa:Nama lengkapTempat lahir : Banda Aceh;Umur/ tanggal lahir : ........ tahun!

Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingioleh Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUMMADIN) cabang Karanganyar yang beralamat di JalanFajar Utama No.1 Jaten Rt03 Rw.14 Kelurahan/Kecamatan.Jaten,Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor6/Pid.Sus/2018/PN.Krg ;Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PT SMGPengadilan Tinggi Jawa Tengah ;I.

dipandang telah memenuhi rasa keadilan, demikianjuga mengenai alasanalasan yang meringankan dan memberatkan bagiTerdakwa, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangan dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasankeberatan terdakwa dalam Memori Bandingnya ditolak ;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor6

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor6/Pid.Sus/2018/PN Krg tanggal 15 Maret 2018 yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PT SMG4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan, serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor6/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 15 April 2020 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan PenuntutUmum No. Reg.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkarasebesar Rp. 2.000, dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwasecara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringananhukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulang lagi;Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dariPenuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan NegeriDumai telah menjatuhkan putusan tanggal 15 April 2020 Nomor6/Pid.Sus/2020/PN Dum, yang amarnya

dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;Mengingat, Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwatersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor6

Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor6/Pdt.G.S/2019/PN Tkn dalam register perkara;3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepadaPenggugat.Ditetapkan di Takengon, 22 Oktober 2019Hakim,Khairu Rizki, S.H.Panitera,Megawati, S.H.Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pat.G.S/2019/PN Tkn

Tempat tinggal : Jalan Kedondong No. 5A KelurahanAnduonohu, Kecamatan Poasia, KotaKendari;Agama : Islam;Pekerjaan : Komisioner Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah Sultra;Terdakwa tidak ditahan :Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tanggal 18 Januari 2018 nomor6/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan NegeriKendari Nomor 267/Pid.SUS/2017/PN Kdi dan surat surat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari

MSI, masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor6/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI tanggal 18 Januari 2018, untukmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkanHalaman 8 Dari halaman 9 Putusan No.6/PID.SUS/2018/PT KDIdalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadirihakimhakim anggota tersebut, seria SYAMSUDDIN, SH., PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi

., tanggal 5 Januari 2021 tentang PenunjukkanMajelis Hakim;Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor6/PDT/2021/PT.PLK., tanggal 5 Januari 2021 Tentang PenunjukkanPanitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor6/PDT/2021/PT.PLK., tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan HariSidang;Telah membaca berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARA :Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan diubah lagidengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan diubah lagidengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

pekon;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkansebelumnya yang menjadi pokok gugatan antara Penggugat dan Tergugat adalahmengenai sengketa proses saat pelaksanaan penghitungan surat suara saatpemilinan Kepala Pekon Kanoman dan bukanlah sengketa hasil dari pemilinanKepala Pekon Kanoman;Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat bukanlahtentang sengketa hasil dari pemilihan Kepala Pekon/Desa maka berdasarkanketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor6

Tahun 2014 Tentang Desa, dinubungkan dengan Pasal 41 ayat (7) PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa, dihubungkan lagi dengan Pasal 41ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2019 tentang Perubahan

Tahun 2014 Tentang Desa dihubungkan dengan Pasal 41 ayat (7) PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa dihubungkan dengan Pasal 41 ayat(7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 438 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2019 tentang Perubahan Kedua

Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri SibuhuanNomor 6/Pdt.G/2020/PN Sbh, tanggal 22 Desember 2020 dan suratsuratlain yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSibuhuan pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor6/Pdt.G/2020.PN Sbh. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Atau:Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Mohon Putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor6/Pdt.G/2020/PN Sbh tanggal 22 Desember 2020 amarnya adalah sebagaiberikut:DALAM PROVISI Menolak gugatan Provisi dari Penggugat; Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak;Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor6/Pdt.G/2020/PN Sbh tanggal 22 Desember 2020;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, Il, III dan IV;DALAM PROVISI Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat; Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, dan IV atau pihak lain agar menundasegala perbuatan hukum atas tanah terperkara hingga putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijalankan;DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR:1.

dalam peradilan tingkat banding sebagaimanatersebut dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetapdipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturanperundangan yang terkait dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor6

Nomor427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong ChaiHuat, seluas 6.354 m Terletak di Jalan Suryakencana Nomor 162Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, ProvinsiJawa Barat karena Cacat Administrasi, selama sengketa a quo berjalansampai dengan Putusan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang PencabutanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03November 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanahseluas 6.354 m* dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor427/Gudang, Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong ChaiHuat seluas

tujuh belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayahkandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili Sang anak di depan persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ternyata Pemohon adalahWarga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin,maka dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukanpermohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor6

Pemohon sebagai mana tersebut di atasadalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telahdikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang voluntair makawajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Memperhatikan, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor6

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor6/Pdt/2019/PT SMG dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat V tidak dapatditerima (niet onvantkelijk verklaard);3. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah dan bangunan a quo SHMNomor 01699, luas 510 m? telah sah menjadi milik Tergugat V karenaberasal dari jual belli yang sah;4.

Nomor 3170 K/Pdt/2019Sertifikat Hak Milik Nomor 01512 atas nama Minastri yang kemudian dibagibagi kepada keempat orang anaknya dapat dibenarkan menurut hukum,maka cukup beralasan gugatan Penggugat ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUBHAN Alias FUANG danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor6/Pdt/2019/PT SMG tanggal 1 April 2019 yang membatalkan

Putusan Nomor 182/B/PK/PJK/2015Pengurangan Sanksi Administrasi STP PPN Nomor 00005/107/10/092/12tanggal 15 Februari 2012;Bahwa berikut adalah kutipan dari Pasal 27A ayat (1) UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 yang secara jelas menyebutkan bahwa:.. yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihanpembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan

;Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 27A ayat (1a) huruf c UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa:Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atasSurat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan KetetapanPajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkansebagian atau selurunnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor6/Pdt.P/2020/PN Sky;2. Menyatakan Permohonan tanggal 08 Oktober 2020 yang telah diterima dandidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Oktober2020 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2020/PNSky telah dicabut olehPemohon;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untukmelakukan pencoretan permohonan tersebut dalam register/daftar perkaraperdatapermohonan;4.

Hukum pada Kantor Irvan Zulnisar,SH Advokat dan Konsultan Hukum,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2017 ;Pengadilan Tinggitersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PeanbdaruNomor: 143/ PEN.PID.B/2018/PT.PBR, tanggal 28 Juni 2018 tentan jukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara rsaEfrizal alias eb Bin Indra Ali; ~~Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berSangkutan denganma Yan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadil i Rokan Hilir Nomor6

RT 000RW 000 Kelurahan Kota UnengKecamatan Alok Kabupaten Sikka,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;0n ne nn nnn nn nne ne nnnTelah membaca berkas perkara bersangkutan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Januari 2013, telah mengajukan gugatan yang selanjutnya telah dicatat dandidaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor6/Pdt.G/2013/PA MUR pada tanggal 23 Januari 201 3;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah

di ajukan oleh ;Sukisno bin Tukijan, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, tempattinggal di Dusun Tulung Rejo, Desa Tulung Indah,Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara,Selanjutnya disebut sebagai pemohon;Pengadilan agama tersebut;Setelah membaca dan memperlajari surat surat perkara;Setelah mendengar para pihak yang berperkara di persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tertanggal 19April 2013 yang di daftar di kepaniteraan pengadilan agama masamba, nomor6

perdatapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:Pemohon I, umur 50 tahun (, 08091968), agama Islam, pekerjaan ,pendidikan , alamat , Kabupaten , selanjutnya disebut PemohonI;Pemohon Il, umur 52 tahun (), agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,pendidikan , alamat , Kabupaten , selanjutnya disebut PemohonIl;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 03 September2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama nomor6