Ditemukan 7224 data
76 — 39
Chaeroni aquo kepada oranglain;Bahwa kemudian di belakang hari Penggugat baru mengetahui kalausertifikat tanah dan bangunan aquo telah di balik nama ke atas namaTjandra (Tergugat Il) berdasarkan akte Jual Beli nomor21/Cilandak/2001, tanggal 6 Desember 2001, yang dibuat oleh dandihadapan PPAT Meiske Suryanto, SH, atau Tergugat Ill, yang untukselanjutnya cukup disebut Akte, dan selanjutnya sertifikat tersebutdijadikan jaminan kredit kepada PT.Bank Danamon, Tbk (TergugatIV);Bahwa Penggugat sangat keberatan
92 — 24
.002.06D.05.2013 Tanggal 01 Mei 2013;Photocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor : 67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras DalamBentuk Natura dan Uang tanggal 7 Maret 2012Photocopy Surat Nomor $S.121/Me.2/2012 tanggal 5 Juni 2012 yangditandatangani An.Menteri Keuangan Direktur Jenderal AnggaranHal.118 dari 123 hal.Put.No.09/PID/T PK/2014/PT.BBLPhotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor21
151 — 86
Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUX1V2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagiselain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHAP tersebut di atas,sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objekpraperadilan, dan berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri JakartaSelatan berwenang
124 — 39
;Foto copy surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya , kecuali bukti TV 1, TV2, TV9, TV10, TV11 yangMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VI telahmengajukan bukti Surat bertanda TVI1 sampai dengan TVI3 sebagai berikut :1.23.Bukti TVI1Bukti TVIBukti TVI3Foto copy Identitas KTP dan Kartu Keluarga Penggugatdan Tergugat Ill;Foto copy Akta Pengikatan Jual tanggal 13 Juni 2013Nomor 20;Foto copy Akta Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2013 Nomor21
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
163 — 84
Pasal77 KUHAP dan telah diperlus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 dimana lingkup kewenanganpraperadilan mencakup mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka,penyitaan dan penggeledahan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagiseseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;Bahwa permohonan Pemohon
335 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Khotai Makmur Insan AbadiMahakam Coal Mining Nomor: 0O76/KMISTRG/III/2017 perihalPermohonan Pemindahan Jalan tanggal 13 Maret 2017;1 (satu) bundel copy surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor21 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/AtauKegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian Show Room Dan BengkelOleh PT. Astra International Tbk. Di JI.
67 — 41
Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengantanggal 28 September 2016Halaman 1 dari 118, Putusan Nomor21/PID/2017/PT.PLG.6. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 29 September 2016sampai dengan tanggal 28 Oktober 20167. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 29Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari2017;9.
55 — 23
,dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DinasPendidikan Provinsi Jambi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarangberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor21/Kep.GUB/B.Keu/2012 tanggal 6 Januari 2012;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi diatur dalam Surat KeputusanNomor 21/Kep.GubB.Keu2012 tanggal 6 Januari 2012 = yaitubertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PejabatPenatausahaan Keuangan Daerah (PPKD
120 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 116 PK/Pdt.SusPHI/2016sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;2. Judex Juris dan Judex Facti telah khilaf dankeliru) memberikanpertimbangan mengenai mogok kerja yang dilakukan Para TermohonPeninjauan Kembali adalah mogok kerja yang sah karena telah memenuhiketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 4Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003:2.1.
157 — 59
Tergugat VI.C dan Tergugat VI.D berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 03.2/KAD/V/2021 tanggal 30 April 2021 yang telah didaftar padaBuku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor21/SK/2021/PA.SIk tanggal 21 Juni 2021;Menimbang, Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa khusus diaturdalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg. yang pada pokoknya mengatur bahwa para pihakberperkara dapat memilih untuk menguasakan kepada pihak lain dengan suatusurat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan;Hal.
413 — 2127
Bukti P9Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015Pengantar dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi SalinanAsli Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUXII1/2015 tanggal 9 November 2016.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUUXIII/2015tanggal 9 November 2016.Surat Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 5/PAN.MK/1/2011,tanggal 11 Januari 2017 kepada ZiA Lawfirm & Partners,perihal Penyampaian Salinan Putusan Perkara Nomor21/PUUXII/2014 dan Nomor 102/PUUXIII/2015.Peraturan Mahkamah
385 — 457 — Berkekuatan Hukum Tetap
tingkat banding sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor03/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2016/PN.JKT.PST. tanggal 30 Januari 2017 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum ParaTerpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Januari 2017 memohon agar Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21
44 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Pengangkatan / PemberhentianBendaharawan Penerima dan Pengeluaran padaKantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat DayaTahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012berserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya ;1 (satu) lembar asli Buku kas Umum Oktober 2012 ;2 (dua) lembar asli Buku kas Umum Desember2012 ;1 (satu) bundel asli Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Tahun 2012 ;1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor21
Terbanding/Penggugat : PT. PUCUK JAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN PASER C Q BUPATI PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
Turut Terbanding/Tergugat II : RUSDIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : BUDI S
Turut Terbanding/Tergugat IV : RUSNAWATI
Turut Terbanding/Tergugat V : MASDAYAH
Turut Terbanding/Tergugat VI : MINAS
304 — 262
Nomor 21/964/RPT.PAN B/XI/2014 bekas garapan masyarakat yangHalaman 52 dari 94 Putusan Nomor 65/PDT/2020/PT SMR36.37.38.telah dibebaskan dengan pemberian ganti rugi Sesuai Surat pernyataanpelepasan hak atas tanah/ Penyerahaan hak atas tanah dan penguasaandi atas tanah yang TELAH DI KUASAI SECARA FISIK oleh Pemohon(terbanding) sesuai surat pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanahtanggal 30 Januari 2012 Nomor 003/KP/SP/II/2012;(f) Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B Kaltim Tanggal 12 November Nomor21
1.DJIE WIDYA MIRA CHANDRALIMANTO atau ditulis DJIE WIDYA MIRACANDRA LIMANTO dahulu bernama MEY TJIAN
2.IHWAN MUHAMAD LIMANTO
3.WIDYA MIRASINDAYANI LIMANTO
Tergugat:
JANNY WIJONO
Turut Tergugat:
1.HJ. FATIMAH ULIFAH, S.H.
2.DWI SISWANTO, S.H.
3.GATOT TRIWALUYO, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
5.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
6.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk. d.h PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL, Tbk.
175 — 70
Coklat 30 Surabaya ;Bahwa setelah DEWI KARTIKA WIJAYA meninggal lebih dahulu pada tanggal30 Desember 2003, maka dibuatlan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor21/KHW/X/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H.
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
222 — 137
2019, maka Penggugat mengajukanpertanyaan kepada Tergugat tentang maksud dan tujuan Surat Panggilan IInomor 800/6443/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, karena dalam suratpanggilan Il nomor 800/6443/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 hanyamenyebutkan dasar panggilan yaitu pasal 4 angka 1 dan pasal 4 angka 11PP nomor 53 tahun 2010 dan tidak mencantumkan pelanggaran disiplinyang dituduhkan Tergugat dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana yangdiatur dalam anak lampiran Ia Peraturan Kepala Badan Kepegawaian nomor21
70 — 24
Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang,menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Penuntut Umummenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Nopember 2013 Nomor21/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; 4. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, bahwa pada tanggal 29 Nopember2013 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepadaPenasehat Hukum Terdakwa ; 5.
219 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Veteran 119, Kebomas, Gresik;HARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Parkit FA/0O3 GKA, RT 02, / RW 04,Kebomas, Gresik;RUDIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan RA Kartini 20 / 04, Kebomas, Gresik;MOCHAMAD ZAENUL, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Dusun Banjarsari, RT 01/RW02, Nomor 16, Cerme, Gresik;MUHAMMAD QOMARUDIN, KewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jalan Martapura Nomor21
155 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
./201611.12.Bahwa sebaliknya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan BahwaPutusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 30 Juli 2015 Nomor21/Pdt.G/2014/PN.Met., telah benar dan telah mempertimbangkan buktibukti yang sesungguhnya dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Buktibukti dan faktafakta yang telah disebutkan sebelumnya mengenaiundangundang, yaitu: UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1300 K/PID.SUS/2012menuangkannya dalam pembelaan ini, karena saudara Jaksa Penuntut Umumsudah terlalu jauh menyimpang dari hukum acara dan caracara pembuktianyang dimaksud oleh hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana maupun UndangUndang Tindak Pidana KorupsiNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor21 Tahun 2002 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi.Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus