Ditemukan 7225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor29 nomor12 nomor01 nomor11 nomor.c nomor20 nomor31
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
530 — 293
  • Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHUAH.01.060005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, S.H.30.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2555 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — I. YOHANNES ELUAY,S.H.; II. Drs. GIDION DODOP, MM.; III. Drs. EDISON MUABUAY, M.Si.; IV. LUKAS MRA-MRA,S.H. ; V. TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.;
203 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Terdakwa LUKASMRAMRA,S.H. dan Terdakwa TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.bertentangan dengan :Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga dari PP Nomor 24 Tahun 2004, yakni:v Pasal 1 yang mengatakan antara lain " Dalam Peraturan ini yangdimaksud dengan Uang Paket adalah, uang yang diberikan setiap bulankepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikutirapatrapat
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 20-11-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 443/PID/2019/PT DKI
Tanggal 6 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum IV : PRIYO W., SH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Moh. Januar Ferdian, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi Diwakili Oleh : AHMAD TANALI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi
Terbanding/Terdakwa I : Donni Satria, SE MM
271 — 201
  • Pemegang Saham);Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor21 Tanggal 4 September 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;Hal. 145 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKIFotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PemindahanHakHak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 NotarisLinda Herawati, SH di Jakarta;Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor18 Tanggal 8 Juni 2004 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;Fotocopy legalisir
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRS. EDDY SYOFIAN, M.A.P.
81 — 37
  • Nomor 112 tanggal 26 Juli2011.g. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengurus Badan Koordinasi HimpunanMahasiswa Islam Sumatera Utara periode 20132015 nomor21/B/Sek/03/1435 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengantar LaporanPertanggungjawaban.Dokumen DEWAN PIMPINAN WILAYAH AL ITTIHADIYAH PROVINSISUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Proposal Pebaikan Manajemen PengembanganOrganisasi AL ITTIHADIYAH Provinsi Sumatera Utara tahun 2013beserta dengan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor03/DPW/PIt/XV
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
95 — 38
  • 90 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Mewakili Daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapatmenunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya Ssesuai dengan PeraturanPerundangundangan ; Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturanperudangundangan;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko ada dana BantuanKhusus, dan benar Terdakwa ada menggunakan dana Bantuan Khusustersebut, berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Jo PermendagriNomor 57 tahun 2009 jo Permendagri Nomor21
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES DEDY, SE. M.Si Diwakili Oleh : Dekie GG Kasenda SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ASHARI SYAM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ABDUL RAHMAN, SH
147 — 91
  • Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penesihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 28 Nopember 2017 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 28 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bandingberdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : = 21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.PIk
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
252 — 85
  • Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentangOrganisasi dan Tata kerja Kementrian PerumahanRakyat;12.3.
    Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 tentangOrganisasi dan Tata kerja Kementrian PerumahanRakyat;12.3. Petikan Keputusan Menteri Negara PerumahanRakyat Nomor : 47/KPTS/M/2006 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat eselon Ildi Lingkungan Kemenitrian Perumahan Rakyattanggal 14 September 2006;12.4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor02/PERMEN/M/2005 Tanggal 29 Agustus 2005tentang Organisasi dan Tata Kerja KementrianPerumahan Rakyat;12.5.
    sebesar Rp. 2.862.500.000.SMP tahap Ill sebesar Rp. 4.925.000.000.SMP tahap IV sebesar Rp. 900.000.000.SMP tahap V sebesar Rp. 3.321 .000.000.SMP tahap VI sebesar Rp. 6.552.000.000.Barang bukti yang ditunjukan penuntut umum kepadasaksi di depan persidangan :12.112.2.12.3.Petikan Keputusan Menteri Negara PerumahanRakyat Nomor 02 4Tahun 2011 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat eselon Ildi Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyattanggal 12 Januari 2011;Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1798 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS ; SYAHRUL RAMADHAN alias ADAN bin H. ABDUL RAHMAN (alm)
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SBin SENDANG, MUHAMMAD NASIR tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolahanKeuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih serta tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pejabat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
95 — 23
  • /03/I/PK/2011 tanggal 07 Maret 2011;RPK Nomor : 004/03/I/PK/2011 tanggal 07 Maret 2011;:005/03/I/PK/2011 tanggal 08 Maret 2011;:009/03/I/PK/2011 tanggal 10 Maret 2011;:010/03/I/PK/2011 tanggal 11 Maret 2011;:011/03/I/PK/2011 tanggal 11 Maret 2011;:017/03/I/PK/2011 tanggal 15 Maret 2011;Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 132/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg8) RPK Nomor9) RPK Nomor10)RPK Nomor11)RPK Nomor12)RPK Nomor13)RPK Nomor14) RPK Nomor15)RPK Nomor16)RPK Nomor17)RPK Nomor18)RPK Nomor19)RPK Nomor20) RPK Nomor21
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
175 — 29
  • tindakpidanayang dilakukan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperolehfakta yuridis bahwa dalam tugas Terdakwa selaku Ketua UEKSP Kelurahan DuriTimur priode 06 Desember 2011 sampai dengan 30 Agustus 2014 telahmenyebabkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 161.427.000,(Seratusenam puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimanatercantum dalam laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis ataskegiatan penggunaan Dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Nomor21
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
310 — 270
  • tindakpidana.Bahwa uraian pasal dan peranan Pemohon dalam perbuatan yangdisangkakan akan diuraikan dalam resume berkas penyidikan ataudi dalam surat dakwaan yang akan disampaikan/dilimpahkan kepengadilan perkara pokok, sehingga dalil Pemohon tidak tepat jikamempermasalahkan uraian Pasal dan peran dari Termohon didalam surat perintah penyidikan.Bahwa sesungguhnya lingkup kewenangan Praperadilan secaralimitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2013 — Upload : 03-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 50/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda
Tanggal 21 Maret 2013 — KUSDINAR,S.Pd Bin Israfil
79 — 38
  • 10Oktober 2011, karena menunggu laporan SPJ Bosda Triwulan I Tahun2011 sehingga Dana Bosda Triwulan IT Tahun 2011 baru dicairkan Tanggal 10Oktober Tahun 2011 sedangkan Untuk Dana Bosda Triwulan II dan IV Tahun 2011baru dicairkan tanggal 13 Desember 2011.Bahwa SDN 001 Pulau Derawan Belum melaporkan SPJ Dana Bosda tahun 2011 TriwulanII dan III, namun karena saat itu dia akhir tahun yang apabila Dana Bosda tidak disalurkanakan dikembalikan ke kas daerah maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Mei 2017 — EDUWARD J LENENG alias EDU LENENG
301 — 174
  • Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1)teKUHP dalam Dakwaan Pertama Dakwaan Penuntut Umum, yakni : Beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisehingga merupakan beberapa kejahatan , JUGA telah dapat terpenuhi danterbukti secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruhunsurunsur Pasal 4 Jo Pasal 48 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — YOHANES DEDY,SE.,M.Si.,
113 — 54
  • Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesarRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penesihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 28 Nopember 2017 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 28 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bandingberdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-08-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 22 Desember 2014 — YULINAZRA,SP.MT
68 — 15
  • ;e Bahwa BeritaBerita Acara Bencana Alam tersebut tidak dapat dibenarkankarena tidak melalui prosedur yang seharusnya, sebab tidak ada Tim yangberkompeten yang melakukan survey lokasilokasi tersebut sehingga dapatdipertanggung jawabkan;e Bahwa sesuai dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor21 Tahun 2008 diputuskan berdasarkan SK yang menentukan adalah Bupati;e Bahwa khusus Abrasi Pantai pada Tahun 2012 secara khusus tidak adamengeluarkan status Bencana Alam;e Bahwa berdasarkan laporan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 7 Juli 2015 — H. SAGIYO H.S bin HADI SUMARTO (Alm)
86 — 12
  • SAGIYO HADI SUMARTO BIN HADISUMARTO (Alm) selaku Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa TrimulyoKecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Camat Jetis Kabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor21/KPTS/CMT/JTS/1993.Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Camat JetisKabupaten Daerah Tingkat Il Bantul Nomor : 21/KPTS/CMT/JTS/1993 tanggal 9Oktober 1993, terdakwa H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
397 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa salah satu dampak dari pembentukan norma baru yangdibentuk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 adalah berkaitan dengan tidak adanya upayahukum yang dapat dilakukan terhadap kesalahan, kekeliruan,ataupun kekhilafan hakim tunggal praperadilan yang membatalkanpenetapan tersangka oleh penyidik.4. Bahwa untuk lebih jelasnya, diuraikan terlebih dahulu mengenaikewenangan lembaga praperadilan yang diatur secara tegas danjelas dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 jo.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 108/PID.SUS/2021/PT BTN
Tanggal 18 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUSTRI HARTONO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO ALM
234 — 158
  • sehingga jelas unsurunsur daripasal 2 Undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut, dan menurut ketentuanpasal 48 ayat 1 Undang Nomor 21 tahun 2007 menyebutkan Setiapkorban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memperolehrestitusi.Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat MajelisHakim tersebut karena Majelis Hakim tidak memiliki dasar dan menyalahiketentuan, karena apabila Majelis Hakim membaca secara cermat baikterhadap isi pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor21
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 164/Pdt.Bth/2019/PN Dpk
Tanggal 8 Juli 2020 — 1.Rizky Amelia 2.Ratna Juwita 3.Siti Rahayu 4.Lukman Prihandika 5.Fadhila 6.Hermawan Tjakradiwira 7.Gughi Gumielar SH 8.Abi Dwi Pramono 9.Iman Sulaiman 10.Herrizal Febrian 11.Dinda Fauzia Anindar 12.Adam Radiman 13.Dino Ayudya Wibowo 14.Ari Prasetiyo 15.Yuanita Aristona 16.Febri Reni Sri Wahyuni 17.Arie Hangga Fitriansyah 18.Finno Fuadi Saputro 19.Dion Alismir Azwin 20.Hernawan Rihadi 21.Shanty RSB Hutauruk 22.Anna Indah Sofiyani Melawan 1.Drs Bambang Slamet Riyadi SH MH MM 2.Dudit Dharmawan 3.Setiawan 4.M Arief Rachman Dkk
339 — 182
  • Bahwa PELAWAN XIll (DINO AYUDYA WIBOWO) mendalilkan padaposita poin 11 halaman 12 ...asetaset terletak di PerumahanMahkota Cimanggis.. dan dalam petitum poin 13.13) pada halaman17 yang terletakdiPerumahan MahkotaCimanggis BlokBougenville Nomor21 dalam petitum poin 3. 13) halaman. 24:Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 16724/ Tugu, seluas61 M, Surat Ukur Nomor: 00103/Tugu/2012. Tanggal 23 Februari2012.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2613 — 3239
  • POKOK PERMOHONANMemperhatikan gugatan Penggugat Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plktanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan NegeriPalangkaraya di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Jalan Diponegoro Nomor21, Palangkaraya sebagai berikut:a. Bahwa PARA TERGUGAT selama bencana kabut asap belumbekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan PeraturanPerundangundangan baik pada masa pra, kejadian dan pascakebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap.