Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untukmembuktikan kebenaran halhal yang menjadi alasan perceraian yangdidalilkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode(P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya

setempat, relevanHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2020/PA.DBSdengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya MajelisHakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 19 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihatiPenggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentukkeluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndangNomor

sampaisaat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama , Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor UrusanAgama

, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untukmencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Il dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidakdi bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal manaorganisasi Pengadilan Agama telah beralin ke Mahkamah Agung RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkanargumentasi analogi dari kKetentuan

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat teruS

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanHalaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.MLhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwagugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan,Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.MLdan talak yang dijatuhnkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satubentuk talak bain shughra maka Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak awal pernikahanantara Pemohon

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakimberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon denganverstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi Kemashlahatan padapengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempatdilaksanakannya akad pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut

Bahwa merujuk pasal 52 peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018tentang persyaratan dan tata cara Administrasi Kependududkan danPencatatan Sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh pemohon danpemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;7.

dipertimbangkan terlebih dahulumengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pengakuanpengesahan anak;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkaravoluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan PengadilanNegeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yangberdasarkan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh ParaPemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacupada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Halaman 9 dari 11 hal.

Penetapan Nomor 17/Padt.P/2021/PN OlmTahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanyakepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohondikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil yang berbunyi Pencatatan atas pengesahan anaksebagaimana

Kabupaten Kupang;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanyabersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon,maka sudah sepatutnya biayabiaya yang timbul dalam perkara ini juga harusdibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnyaakan ditentukan dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasal 50 UndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden

meninggal dunia pada tanggal29 September 2020 di RS Mitra Medika Muara Bulian karena sakit,sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk mengabulkan tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 2,sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 3,yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari , Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 TentangPemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabilaterjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, makaditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a dipersalahkan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan b dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula pada Ayat(1) Kelompokkelompok

dalildalil permohonan Para Pemohon,dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (xxxxxx binXXXXXX) Wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan ayahbernama xxxxxx (Pemohon 1) dan ibu bernama xxxxxx (Pemohon II) serta 6(enam) orang saudara kandung, yaitu xxxxxx (Pemohon III), xxxxxx (PemohonIV), Xxxxxx (Pemohon V), xxxxxx (Pemohon VI), xxxxxx (Pemohon VII), danXXXxxx (Pemohon VIII), dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam171 huruf a dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohondengan Termohon terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanHalaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.TALUperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiHakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dansetelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suamiistri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

buktiutama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurnadan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg,oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yaknikeduanya merupakan suami istri yang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpenggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumahtangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmahtidak dapat terwujud.Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tanggapenggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumahtangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan danpertengkaran yang terus menerus selama kurang lebih tiga tahun dan sulituntuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhialasan

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dantergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yanglebin besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuaidengan kaidah ushul fiqh yang oleh majelis hakim diambil alih sebagaipertimbangan yang berbuny) :laos! ule ale prio wld! sy >Halaman 12 dari 15 hln.

., jugaternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sertatelah terbukti menurut hukum, maka = majelis hakim dalampermusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugatsecara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 153ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga)kali Suci atau sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraiandan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat teruSs

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatunkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

Catatan Sipil Kabupaten Jember;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 poin 1 di atasMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:Perceraian wejib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentangperceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden

RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menyebutkan:Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana tempat terjadinya perceraian,Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil lebih lanjut menyebutkan:Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan menyerahkan salinan putusan pengadilan

yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawnan;Dan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmengatur bahwa:Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan tata cara:Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 88/Padt.G/2016/PN.Jmra.

InstansiPelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, in casu Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 poin 2 yangmemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriJember untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2016/PN.JmrMenimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2016/PN.JmrYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturanperundangundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak Mei 2014 Tergugat telah pergimeninggalkan

tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan untukmembantah dalildalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karenanya patut dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim/memberi nafkahPenggugat;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

halaman 304, danmengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:baal naiies Mot larg>q: 259 daa, lb gle pooArtinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, makatalak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang iwadh sejumlah yangdiperjanjikannya, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat(2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnyaperkawinan, dan talak dengan tebusan atau khulu merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisinandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundangundangan di atas dapatdipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasanperceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterima apabila telan cukup jelas bagi Majelis Hakimmengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelahmendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suami istritersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan fakta dari

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2012Termohon

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:e Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di ;e Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;e Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2(dua) tahun yang lalu;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden

Pasal 133 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa gugatan perceraiankarena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 116 huruf b di atas, dapatHal. 9 dari 13 Hal. Put.

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) dan dalildalil syarak jis.

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin mengajukangugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Nomor Kpts.800/BKPPPK/XI/2014/0403.4 yang dikeluarkan oleh BupatiKabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau bertanggal 24 November 2014 makadengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

dianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatanPenggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugattidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yangdapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelaisebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyaihalangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39,Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 0059/Pdt.P/2017/PA Slp.40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Syarat wali nikah sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali agrab (yanglebin dekat derajat kekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajatkekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkandalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalamPasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pasal 6 ayat (2)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalilsyarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, makaakad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalil permohonan Para Pemohon telahterbukti, kKecuali mengenai pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa

Pasal 31ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2018/MS.BirPasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula menempuhjalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator

Pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia;Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 0246/Pat.G/2018/MS.BirMenimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraianyang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadiperselisihan dan pertengkaran secara teruSs menerus yang Sulit untukdirukunkan lagi yang puncaknya terjadi pada tanggal 03 Oktober 2017 yangberakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yangdisebabkan karena

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 0246/Pat.G/2018/MS.BirTentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena itu berdasar danberalasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telahterbukti, maka sesuai dengan Pasal 70 Undangundang Nomor 50 tahun 2009Tentang perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama jo.

Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasanMajelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonanPemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariyah Bireuen;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbuktibahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon selakuistrinya di hadapan sidang Mahkamah Syariyah.

Oleh karena itu, Majelis Hakimberpendapat, talak yang dapat dijatuhnkan oleh Pemohon terhadap Termohonadalah talak satu rajl;Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan Bagiseorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddahkecuali gabla aldukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematiansuam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakanpermohonan Pemohon telah dikabulkan

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumIslam5 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0786/Pdt.G/2018/PA Spg.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya:AD Ga Y all 968 Guns ald Gualiuall alsa Cys aSla coll (54 CyArtinya : Barang

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.