Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisinandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundangundangan di atas dapatdipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasanperceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterima apabila telan cukup jelas bagi Majelis Hakimmengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelahmendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suami istritersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan fakta dari

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juni tahun 2012Termohon

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:e Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di ;e Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;e Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 2(dua) tahun yang lalu;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden

Pasal 133 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa gugatan perceraiankarena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 116 huruf b di atas, dapatHal. 9 dari 13 Hal. Put.

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) dan dalildalil syarak jis.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumIslam5 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

telah dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0786/Pdt.G/2018/PA Spg.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya:AD Ga Y all 968 Guns ald Gualiuall alsa Cys aSla coll (54 CyArtinya : Barang

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0995/Pdt.G/2018/PA Spg.dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz II halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telan memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:Cellnet) Gila (le pate us Licll 52Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru akan mendatangkanmudharat, maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

berdasarkan keterangan Penggugat danbuktibertanda P.1, terbukti Tergugat telah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya terhadap perkara inidilakukan pemanggilan Tergugat melalui media masa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat danbuktibertanda P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yangsah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden

kondisi telah berpisahnya Penggugat dan Tergugattersebut, menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruhterhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menunjukanbahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri Ssudah tidakada harapan akan hidup rukun lagi, olen karena itu tujuan perkawinan untukmenciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmahsebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Intsruksi Presiden

Ul>Artinya: Menolak kerusakan itu lebih uttama daripada mengambil kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, makagugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b)Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang

Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Bjb2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam harus dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadapPenggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan,maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuaimaksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam besertapenjelasannya;Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskankepada Penggugat

Sda.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 44 Undangundangtersebut juga disebutkan:1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau namalainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkanKutipan Akta Kematian;Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf aPeraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,menyatakan: pencatatan kematian di wilayahn Negara Kesatuan RepublikIndonesia harus memenuhi persyaratan: surat kematian dari dokter atau kepaladesa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 maupun dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia

dokter dari Rumah Sakit Katolik St.Vincentius a Paulo (RKZ) Surabaya dan Keterangan dari Kepala Desa TanggulWetan, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, makakeinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri terkaitdengan keterlambatan Pemohon maupun keluarganya mendaftarkan kematiansuami Pemohon (Tan, Tjwie Kim /Doeladi) ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, beralasan menurut hukum serta telah memenuhi syarat sesualPeraturan Presiden

Pencatatan SipilKabupaten Jember;Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon dipandang perlumelakukan perbaikan sehubungan berlakunya Peraturan yang mengaturpendaftaran kematian ini dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yangdikendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimanadiktum penetapan ini;Mengingat, ketentuan Pasal 44 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 45 Peraturan Presiden

disesuaikan dengan nama sebenarnya dengan tujuan agartidak ada masalah dikemudian hari;Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN WngMenimbang, bahwa dari bukti P4 diketahui bahwa anak Pemohon tersebutlahir tanggal 20 Agustus 2008, sehingga saat ini masih dibawah umur, sehinggaharus diwakilkan oleh orang tuanya yaitu Pemohon dalam hal bertindak didepanhukum, termasuk pembetulan nama dalam akta kelahiran;Menimbang, bahwa terkait pembetulan nama, berpedoman pada ketentuanPasal 71 Peraturan Presiden

Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :Ayat (1):Pembentulan akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional;Ayat (2) :Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;Ayat (3) :Pembentulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh pejabat pencatatan sipil sesuai kKewenangannyaMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 Peraturan Presiden

dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN WngHakim menganggapnya sebagai kesalahan redaksional, maka Hakim berpendapatbahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidakmelanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku dan sehingga petitumke2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahanredaksional;Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai tata cara Pembetulan AktaPencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 101Peraturan Presiden

kependudukan yangdiperlukan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan segala ongkos perkara yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, ketentuanketentuan dalam Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangHalaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PN WngAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini telahsesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;7.

KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentangPutusan Nomor.0685/Pdt.G/2019/PA.ClIpHalaman 8 dari 11 halamanKompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam KitabAl Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbuny/i :oy 359 TeV ys yolall jaca sl pol cuslsly ab aalle, LowArtinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk

sebagaimana yang dikehendaki olehpasal 1 UndangUndang nomor : 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, danmaksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akandapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan,dengan menjatuhkan talak satu bain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat,hal tersebut Sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991,tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Sesuaipasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makamaksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilmemperoleh izin dari Pejabat berdasarkan keputusan Ppie tanggal 9 Oktober 2012 tentang Pemberian IzinPerceraian;Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon

dipertimbangkanhubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yangdidalilkan Pemohon pada point 1;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telahmengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat buktiyang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agarrukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapatdipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinansebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa sikap Pemohon dalam persidangan yang tetapberkeinginan untuk bercerai dengan Termohon demikian juga sikap Termohon yangtidak pernah menghadiri persidangan memberikan indikasi bahwa antara keduanyatidak mungkin lagi untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena jikaperkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatanyang lebih besar;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana

TERGUGAT.Bahwa PENGGUGAT selaku Ibu berhak untuk mengasuh (merawat danmendidik) dan memelihara (menjaga dan merawat sebaikbaiknya) anakyang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yaitu seorang anakyang bernama Ananda Dinan Syaugina, lahir di kota Padang padatanggal 27 September 2017, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 3674LU221220170031 tertanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota TangerangSelatan, sebagaimana dalam Pasal 105 a Instruksi Presiden

RepublikIndonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991Tanggal 10 Juni 1991 yang menyatakan sebagai berikut :Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah hak ibunya .Dan TERGUGAT selaku Ayah berhak untuk dapat berkunjung/bertemudengan anak perempuannya ditempat kediaman/tempat tinggalPENGGUGAT dengan pemberitahuan dan kesepakatan

Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.TgrsBahwa berdasarkan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 TentangPerkawinan Jo Pasal 156 d Instruksi Presiden Republik IndonesiaNo. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 TenyangPelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun1991 Tanggal 10 Juni 1991, maka sebagai akibat dari perceraianTERGUGAT tetap berkewajiban untuk membayar semua biayaperawatan pemeliharaan dan pendidikan anak, termasuk dan tidakterbatas

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0462/Pdt.G/2017/PA Spg.Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

registerregister tersebut, sedangkan dalam buku PedomanTeknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonanharuslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohonatau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempattinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (2)Peraturan Presiden

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, danberdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggirpada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 7 dari 10Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden

dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,maka demi kepastian hukum mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahanpenulisan dan pencantuman identitas pada dokumen aktaakta tersebut sertauntuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab UndangUndang HukumPerdata, Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimanayang telah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (8) huruf bPeraturan Presiden

Permohonan), dan dengan telah dikabulkannyaPermohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkaraPermohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yangbesarannya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini; Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 8 dari 10Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata/BW) Juncto Pasal 52 Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Peraturan Presiden