., permintaan banding terdakwa tersebuttelah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajariberkas Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks. tanggal 16 Agustus 2016 JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 29 Juni 2016 sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajariberkas Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks. tanggal 29 Agustus 2016 JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan kepadaTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 29 Juni 2016 sebelum berkas perkaratersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan TidakMenggunakan Hak Inzage Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 30Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenerangkan bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untukHalaman 7 dari 11halaman Putusan Nomor 284/PID/2016/PT.BDGmempelajari berkas (Inzage) atas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan ' TidakMenggunakan Hak Inzage Nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Bks tanggal 30Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknyauntuk

mempelajari berkas (Inzage) atas perkara pidana Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaTerdakwa telah mengajukan memori banding tanggal Agustus 2016, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 September2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19September 2016;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor1/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;3.

., para Advokat/Penasehat Hukumyang beralamat di kantor di Jalan raya BloraCepu Km 4 Blora, Jawa Tengah berdasarkansurat kuasa Khusus tertanggal 27 Maret2018, selanjutnya menurut surat gugatansederhana dalam perkara nomor1/Pdt.G.S/2018/PN.RDQ.........::::0:2008 sebagaiPenggugat;MelawanPARDI, Tempat lahir : Rembang tanggal 23 Maret 1966, Jenis kelamin: Lakilaki, Tempat tinggal : Desa Banggi,RT.02, RW.02, Kecamatan Kaliori,Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah,Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS

),selanjutnya menurut Surat gugatansederhana dalam perkara nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Rbg disebut...sebagaiTergugat;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telahmengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan Perdamaian secaratertulis pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 yang isinya adalah sebagaiberikut:KESEPAKATAN PERDAMAIANYang bertanda tangan dibawah

AMIN MANSYUR yang memberikan kuasa hukumAdvokat ZAINUDIN, SH.MH Dan Rekan, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor : 18/Advokat ZAINUDIN, SH.MH& REKAN/Pdt/VII/2018, tanggal 27 Maret 2018 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagaiPIHAK KEDUA;Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untukmenyelesaikan dengan damai atas perkara perdata Nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Rbg perkara antara Perusahaan Daerah BPR BankPasar Kabupaten Rembang melawan PARDI, dengan ketentuan sebagaiberikut :1.

, XXXXX,terhadap Penggugat, XXXXX;,;a: Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yangberlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil danpatut menurut hukum;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor1

Tergugat, guna memastikanapakah Penggugat memiliki /egal standing mengajukan gugatannya terhadapTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkaiterat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahanyang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukumagama dan kepercayaannya masingmasing, dan perkawinan tersebut harusHal. 8 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skgtercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor1

Pasal 76 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi (XXXXX,)atas dalildalil bantahannya yang berkaitan dengan

Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil.Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlumengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun danharmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyatadimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;9ail 05Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta,dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2020 jo.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019;5.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang di dalamnyaberisikelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut padabundel A dan bundel B serta suratsurat lainya yang berhubungandengan perkara;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini sepertitertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019 dalam perkara kedua belah pihakyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi

Menimbang, bahwa Tambahan memori banding Penggugat tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat dan Tergugat IImasingmasing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanTambahan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2019;Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebutTergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2019yang di terima di Kerpaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalotanggal 29 Juli 2019, sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor1/G/2019/PTUN.Gto., tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan bandingtersebut ;3.

Kelurahan Berngam KecamatanBinjai Kota, Kota Binjai Sumatera Utara, HP 0812 6960 1738 0813 7049 2692, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15Desember 2017, sebagai Pemohon' Konvensi/Tergugatrekonvensi ;Melawanee, mur 52 tahun,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ci JBB Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagai TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Halaman 1 dari 35 halamanPutusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Bji.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Binjai Nomor1

/Pdt.G/2018/PA.Bji tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksaalatalat bukti di persidangan.DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2018yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register Nomor1/Pdt.G/2018/PA.Bji tanggal 24 Juli 2018 yang telah dilakukan perubahantanggal 24 Januari 2018 mengajukan

Akan tetapi Penggugat sangat kecewamengetahui ternyata uang ganti rugi tanah milik Penggugat tersebut telahdibayarkan kepada PT Keumala Prima Kencana pada tanggal 10 Desember2010 selaku Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor1 Tahun1997 an. PT Keumala Prima Kencana.

Karena Tergugat dan Tergugat IIselaku Pemilik SHGB Nomor1 Tahun 1997 tidak pernah menguasai dan ataumengusahai tanah milik Penggugat tetapi dikuasai dan diusahai secara terusmenerus oleh Penggugat.

Akan tetapi TergugatIll telah keliru menerbitkan SHGB Nomor1 Tahun 1997 an. PT KeumalaPrima Kencana dan hanya didasarkan pada Gambar Situasi Nomor 97Tahun 1997 tanggal 19 April 1997 seluas 93,30 Ha (sembilan puluh tigakoma tiga puluh hektare) tanpa Surat Ukur. Oleh karenanya Penggugatmohon agar Pengadilan Negeri Sabang menyatakan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor1 Tahun 1997 an.

Dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keunekai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotamadyaSabang pada tanggal 19 April 1997, sedangkan gugatan a quodisampaikan oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Sabangpada tanggal 20 Nopember 2014.

Dengan mendasarkan kepadatanggal penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/PayaKeunekai dengan tanggal pendaftaran gugatan a quo ke PengadilanNegeri Sabang, maka gugatan a quo disampaikan oleh TermohonKasasi ke Pengadilan Negeri Sabang setelah 17 (tujuh belas) tahunSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1/Paya Keuneukai diterbitkan;Bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut kemudian disandingkandengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu) Nomor1/G/2017/PTUN PI. , tanggal 20 April 2017;3.

,tanggal 20 April 2017 yang alasanalasan selengkapnya sebagaimana tertuangdalam Memori Banding tersebut;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telahmemberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Tergugatdan Tergugat Il Intervensi masingmasing pada tanggal 10 Mei 2017sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/G/2017/PTUN PI, tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkaraBundel A dan Bundel B ternyata

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PaluNomor 1/G/2017/PTUN PI., dibacakan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dengan dihadiri olen KuasaHukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi tanpa dihadiri olehTergugat maupun kuasanya;Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu pada tanggal 20 April 2017 telah memberitahukan isi putusan tersebutkepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor1/G/2017/PTUN PIL, tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

Sei Rampah.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Pegajahan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Merawan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Bandar Khalifah.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Kotarih.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Silida.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Serba Jadi.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bamban.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Sei Rampah.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Pegajahan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Bandar Khalifah.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

Sei Bamban.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyakgoreng bersubsidi, nomor : Kec.

.::.6:0eeeee = TERGUGAT;Hal 1 dari 12 halaman Putusan Keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bit2 Nama : Esterlin CieTempat/Tanggal Lahir 3 okAlamat : PERUM NAVIGASIASRI 1 NO. 8MANEMBONEMBO BITUNGJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : ASN GURUSelanjutnya disebut Sebagal : ............cccceeeee cee TURUTTERGUGAT;Menimbang,bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukanmemori keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bit yakni sebagai berikut :Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri

Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, adalah sebagai berikut :Mengadili :1.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saatini ditaksir sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada rabu tanggal 20 Mei 2020, saya John F Kolang,SH selakukuasa hukum dari pemohon keberatan pada hari ini jumat tanggal 29 Mei2020 telah menyatakan keberatan sekaligus mengajukan memori keberatanatas putusan tersebut, maka dengan demikian permohonan keberatansekaligus

Bahwa kami penasehat hukum Penggugat/pemohon keberatan tidaksependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, dimana dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana tertulis pada halaman 12 alinea ke 2 danke 3 yangberbunyi : Menimbang bahwa berdasarkan tersebut hakimberpendapat bahwa berdasarkan posita dari Penggugat yang mengakulbahwa Tergugat telah menjual rumah dan tanah di blok D no.2/Eperumahan asri Il Kelurahan Manembonembo Kecamatan MatuariKota Bitung miliknya kepada

Menimbang, bahwa atas Memori Keberatan tersebut,Tergugat danTurut Tergugat tidak mengajukan kontra memori keberatan sebagaimanaketerangan tidak mengajukan kontra memori keberatan perkara perdataNo.1/Pdt.GS/2020/PN Bit tertanggal 10 Juni 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Perikanan Bitung;Menimbang, bahwa dalam memori keberatan Penggugat padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima permohonan keberatandari Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1

Raya Dusun Fajar Rt 002/001 Sungai Jaga AKecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Selanjutnya disebut TERGUGAT IIPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta Suratsurat yang bersangkutan;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini ;Telah pula membaca surat permohonan Penggugat perihal pencabutan suratGugatan Sederhana

perkara nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 13 April 2020 ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilanterhadap Para Pihak, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN BekMengingat pasal 271 Rv, Putusan Mahkamah Agung nomor 1841 K/ Pdt/1984serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :MenetapkanMenyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana register nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bek yang terdaftar pada Pengadilan

Bahwa oleh karena anak Pemohon ingin menikah dengan calonistrinya tersebut, namun terhambat menyangkut usia Pemohon tersebutyang belum mencapai 19 Tahun sesuai dengan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perwakinan Anak diperlukan penetapan dariPengadilan;Sehubungan dengan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan ini saya,PEMOHON mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriSleman untuk dapat memberikan Surat Penetapan sebagai berikut:1.

yangmemiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anindita Gilang Pratama, Angga DwiPamungkas tempat tanggal lahir Sleman dan Satria Anggara Ferdiansyah,dimana setahu para saksi anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratamaberusia belum 19 tahun dan akan menikah;Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menguraikanbahwa anak Pemohon bernama Anindita Gilang Pratama berusia belum 19tahun dan akan menikah sehingga memerlukan dispensasi menikah dariPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan hanya diizinkan jika pihak sudahmencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 (enam belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadapayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabatlaib yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita;Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor17/Padt.P/2019/PN SmnMenimbang

mencabut Gugatannyatersebutdenganalasanadanya sesuatu dan lain hal yang berkaitan denganperkara tersebut, dan Pencabutan tersebut akan diajukan secara tertulispada persidangan berikutnya,mohon agar persidanganditunda ;Menimbang, bahwapadapersidanganselanjutnyahadirKuasaPenggugat dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakilioleh kuasanya, selanjutnyadipersidanganKuasaPenggugatmengajukansuratpencabutan Gugatansecaratertulisberdasarkan Surattertanggal 13 Maret2017perihalPencabutanGugatan Nomor1

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, dalam register perkaraperdata Nomor1/Pdt/G/2017/PN.Cjrdinyatakan dicabut ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoretperkara Nomor1/Pdt/G/2017/PN.Cjrdari dalam buku register perkara ;6.

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayangmenjatuhkan Putusansebagaiberikut:PUTUSANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 Februari 2020 sebagai Turut Terbandingsemula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telanh membaca berkas perkara tersebut ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor :65/PDT/2020/PT BJM. tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1

Pdt.G/2020/PN.Mrh tanggal 19 Agustus 2020 oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tangerang ;Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut TurutTerbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Agustus2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan Kontra Memori Bandingtersebut telan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimanaRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanHalaman 4 dari 17 halamanPutusan Nomor 65/PDT/2020/PT BJMNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke satu,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P1A, P1B danP2 dihubungkan dengan Bukti P4 yaitu.

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding terhadappertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke dua,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 yaituPutusan Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN.BJM, Gugatan Tata Usaha NegaraBanjarmasin, adalah Putusan Bukti P4 berbunyi : dalam Pokok perkaraMajelis Hakim menolak gugatan para penggugat dan menghukum

Bahwa alasan alasan serta keberatan keberatan Pembanding keberatanterhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Mrh, dalam pertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Marabahan halaman 45 dari 51 halaman alinea ke tiga,PERTIMBANGAN HUKUM, tentang penilaian terhadap Bukti P4 bahwamajelis hakim menilai terhadap putusan Gugatan tata usaha negara tidakdapat dijadikan sebagai alas hak kepemilkan bidang tanah bagi pembanding,sehingga dengan demikian petitum nomor

:ccceceeeseeeeeeeeeeeeeeeees Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PutussibauNomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang PenetapanHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, tanggal 14 Nopember 2019, tentang Penetapan HariSidang ;Telah membaca Berita Acara Sidang dimana Pemohon dan Termohonhadir diwakilkan oleh kuasanya untuk datang di persidangan

Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Putussibau, dalam register perkara pidana Nomor1/Pid.Pra/2019/PN.Pts, dinyatakan dicabut ;2.

TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebult: "Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3Januari 2017 dibawah register Nomor1/G/201 7/P TUNPbr; Telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 1/PENDIS/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang LolosDismisSal 2222222 n0 nnn nnn noe nnn nnn nnn nnn ane nne nnn nae nen oneTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbr Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PENPP/2017/PTUNPBR. tanggal 4 Januari 2017 tentang PemeriksaanPersiapan; 29222 22 enn one ne nn een on nae nn nen ce nce nnn nen Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/G/2017/PTUNPbr.tanggal 6 Januari 2017 yang diajukan oleh Penggugat: Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Para Pihak;TENTANG DUDUK SENGKETANYAMenimbang,bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

Penetapan Nomor : 1/G/2017/PTUNPbrMenimbang, bahwa oleh karena alas an permohonan pencabutangugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga karena permohonanpencabutan gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat danTergugat Il menyampaikan Jawabannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara maka Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor1

suratsurat dalam berkas perkara Permohonan yangbersangkutan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untukmemperbaiki atau mengubah tanggal, bulan dan tahun lahir dalam PasporRepublik Indonesia Nomor AL 201380 atas nama SUHNAN, namun pada harihari sidang pertama yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 11 Januri2021, Pemohon telah menyampaikan secara lisan dalam persidangankepada Hakim yang mengadili Permohonanan Pemohon, yang padapokoknya Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Perkara Nomor1

Mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk mencabut Perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PN.Sel ;2. Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selonguntuk Mencoret Perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN.Sel, dalam BukuRegister Perkara Perdata Permohonan;3.

AgungNomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, yang dimohonkan eksekusioleh Pemohon Eksekusi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 14 November 2017diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor1

yang sudahberkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Mahkamah Agungberalasan untuk mempertimbangkannya; Bahwa Penetapan tersebut telah melanggar tata tertib HukumAcara Perdata, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut: Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

;Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 2 Januari 2019 Nomor1/Pdt.P/2019/PNTrk.;Berita Acara Sidang perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Trk.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim melakukan pemeriksaanalat bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim memberikan penjelasan terkaitapa yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan alat bukti surat yangdiajukannya dan setelah Pemohon mendengar penjelasan Hakim, Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabutpermohonannya dan pencabutan permohonan oleh Pemohon cukup beralasan,sehingga patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor1

Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota C.q.Kepala Kepolisian Sektor Pohjentrek,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Psr tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara di persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan

terhadap permohonanPemohon dan jika Termohon sudah memberikan Tanggapan atau Jawabanmaka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutanperkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang dan Termohon belum memberikan tanggapanatau Jawaban terhadap Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim berpendapat jika permohonan pencabutan perkara Nomor1