Ditemukan 4688528 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal 1. salah menerapkan hukum; 2. tidak mengadili sebagaimana mestinya; Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwaan kedua Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwa kesatu Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Yyk
Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA - Albert Joseph Wienata Alias Koh Albert
929 — 1112
  • Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA Alias KOH ALBERT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
    Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penutut Umum.2 .
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 05-12-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 141/Pdt.G/2017/PTA.JK
Tanggal 14 Desember 2017 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
65 — 0
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Upload : 14-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 107/Pdt.G/2016/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
54 — 10
  • No.107/Pdt.G/2017/PTA.JKDUDUK PERKARAMemerhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13Ramadhan 1438 H., dengan amar putusannya sebagai berikut:DALAM KONPENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konpensi (Pembanding)terhadap Penggugat Konpensi (Terbanding);Menetapkan Penggugat Konpensi (Terbanding) sebagai
    Penggugat Konpensi selain dan selebihnya tidakdapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);DALAM REKONPENSI : Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut,Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2017,sebagaimana
    Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017 dalamRegister Perkara Banding Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor:W9A/1482/HK.05/8/2017 tanggal 28 Agustus 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusanPengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah diajukan Pembandingdalam tenggang waktu banding, yaitu pada hari kesebelas dari masabanding, dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut caracara sebagaimana
    (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tiga aspek permasalahannafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat memenuhikebutuhan hidup yang layak bagi seorang anak yang masih berusia 2tahun 7 bulan, agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik tanpa adakekurangan sesuatu apapun, maka patut dan adil apabila kepadaTergugat sekarang sebagai Pembanding dihukum untuk memberikannafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga jutarupiah) dengan kenaikan setiap tahun
    sebesar 10 % di luar biayapendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengantanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, tersebut dapat dikuatkan denganperbaikan amar;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 02-11-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 86/Pdt.G/2016/PTA.JK
Tanggal 1 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
43 — 36
  • Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);III.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
    YANG MANA ESAPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antaraPEMBANDING, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiTergugat/PembandingmelawanTERBANDING, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiPenggugat/TerbandingDUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana
    kontra memori banding;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan TinggiAgama Jakarta Nomor: W9A/2069/Hk.05/1 1/2016 tanggal 7 Nopember 2016,perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakartadalam Register Perkara Banding pada Nomor: 86/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 2Nopember 2016;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadian Tinggi AgamaJakarta yang akan memeriksa dan mengadili dalam banding atas putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan a quo sebagaimana
    akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartapada dasarnya sependapat atas pertimbanganpertimbangan dan putusanPengadilan Agama jakarta Selatan Nomor: 100/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggaltanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab 1437 Hijrah, yangmengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akandiuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartasetelah mempelajari berkas perkara serta putusan
    dikabulkan serta Pembanding/Tergugat dihukum ataudiperintahkan untuk membayar biaya nafkah hadhanah atau pemeliharaan anakkepada Penggugat/Terbanding, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditambah kenaikan15 % (lima belas persen) setiap tahun karena adanya inflasi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
    Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayarbiaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusanangka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dankesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarahingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratusenam belas ribu rupiah);Ill.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 12-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA JK
Tanggal 10 Mei 2017 — Ayu Noviana Istikarnasari Binti Sukarno VS Wasim Bin Darsono
67 — 28
  • tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2017;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebutdiberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017;Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding padatanggal 24 Maret 2017 sebagaimana
    SelanjutnyaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alin pertimbangan tersebut menjadipertimbangan sendiri, Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlumenambah pertimbanganpertimbangan sebagaimana di bawah ini;Him. 4 dari 8 hlm. Anonimisasi Put.
    Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa dari buktibukti yang ada sebagaimana terungkappada persidangan yaitu bukti tertulis dari Terbanding , bukti P.3 dan P.4 yaitu fotocopy Akta Jual Beli Nomor 122/2010 dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8430yang diakui Pembanding dan keterangan saksi Terbanding yaitu SAKSITERBANDING PERTAMA dan SAKSI TERBANDING KEDUA, keduanyamenerangkan, bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kota Jakarta Timur,diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding
    Harta bersama tersebutdibagi antara Pembanding dan Terbanding, masingmasing memperolah separohdari harta bersama tersebut dan bilamana dari harta bersama tersebut tidak bisadibagi dua, maka diadakan lelang oleh Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertahankanputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan menguatkan dengan perbaikanamar putusan tersebut, sehingga sebagaimana akan disebut dibawah ini;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding yangpada
    Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkatpertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankankepada Pembanding;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku,dan dalildalil syari yang berkaitan dengan perkara
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 27-02-2020 — Putus : 08-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PATI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 8 Agustus 2020 — PENGGUGAT lawan TERGUGAT
58 — 21
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2565 — 1634
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
    Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
    Senyatanyadalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorangsebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruhmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksudoleh Pasal 55 ayat (1) KUHP.
    Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.
    Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;6.
    Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1tersebut di atas, frasa dapat merugikan keuangan negara atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 10-04-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA JK
Penggugat melawan Tergugat
41 — 20
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tigaratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada hari Kami's, tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalamAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Permohonanbanding tersebut diberitahukan
    kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2017,sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 Maret2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannyatelah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal
    20 Maret 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding,Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannya telah diberitahukan kepada Pembandingpada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masingmasing pada tanggal 9 Maret 2017 dan 7 Maret 2017, akan tetapi baik Pembanding maupunTerbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan
    a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapatbahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini secara redaksi kurang tepat,yakni mengenai penanggalan hijriyah tertulis 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan oleh karena itudiganti dan dibaca sebagai 21 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5969 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 9 Nopember 2022 — SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO
138 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN REMBANG Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN REMBANG Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Rbg
Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon:
Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di Rembang
24 — 3
  • Pemohon:
    Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di Rembang
    Regiser : 003878, sebagaimana pada poin 4tersebut diatas di Kepolisian sektor Kaliori dengan No.SKTLK /AO/II/YAN.2.2/2019/ Sek. Klr;6.
    Bahwa hal tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 23tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan yangintinya menyatakan Dalam hal Buku Kapal Perikanan (BKP) yanghilang, dapat diterbitkan Buku Kapal Perikanan (BKP) Penggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan.8.
    Perikanan (BKP) Kapal BERKAHMINA SAMUDRA ini, maka perusahan mengajukan permohonan penetapankehilangan ke Pengadilan, agar perusahaan bisa mengurus penerbitanbuku kapal perikanan pengganti ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akanmengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini makasegala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana
    yang termuat dalamBerita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;Halaman 7 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PN Rbg.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa tujuan pokok permohonan dari Pemohon adalahuntuk mendapatkan Penetapan tentang Buku Kapal Perikanan (BKP) KapalBERKAH MINA SAMUDRA milik PT.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 24-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 46/Pdt.G/2016/PTA JK
Tanggal 18 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 33
  • perceraian kepada Penggugatberupa mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);3.Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana
    halaman 16 alineaKe1, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidakmemenuhi syarat formal adalah tidak benar, gugatan rekonvensi yang termuatdalam gugatan Termohon meskipun tidak secara rinci dan secara terpisahmenyebutkan mana bagian posita dan mana bagian potitum, karena Termohonadalah pihak awam yang buta hukum (yang pada saat itu belum menunjuk kuasahukum, namun demikian di dalam jawaban Termohon sudah terdapat positagugatan rekonvensi/alasan alasan dari gugatan tersebut sebagaimana
    ;Kedua rumah sebagaimana tersebut di atas, dipindah namakan atas namaanakanak Pembanding dan Terbanding, bernama ANAK KESATU danANAK KEDUA;Menimbang, bahwa atas gugat balik/rekonvensi Pembanding tersebut,Terbanding telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terbanding tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Pembanding,karena Pembanding telah berseligkuh dengan lakilaki lain, sedangkan untukmut'ah, Terbanding akan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta
    Hukum Islam dan peraturan perundangundangan telah mengatur, apabila terjadi perceraian antara seorang suami denganistrinya, maka mantan suami tersebut mempunyai kewajiban dan tanggung jawabterhadap mantan istrinya hanyaHim. 10 dari 16 him. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK aselama dalam masa iddah atau selama 100 hari setelah perceraian terjadi,sebagaimana diatur Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;Bahwa Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur, istri dapatdianggap nusyuz jika ia tidak mau
    tersebut dalam amarputusan perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding, PengadilanTinggi Agama Jakarta telah memperhatikan memori tersebut;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 89 UndangUndang UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara padatingkat pertama
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 96/Pdt.G/2016/PTA.JK
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 28
  • Namundemikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan danmenegaskan poinpoin pertimbangannya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa atas perkara ini, telah dilakukan proses mediasisesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016melalui mediator Dra. Hj.
    Datam hal ini telah terjadi saling tuduh antaraPembanding dan Terbanding dalam rumah tangga dan berlanjut denganlaporan Terbanding kepada pihak atasan Pembanding dan Terbanding diPOLRI, sebagaimana bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;Menimbang, bahwa pada dasamya kebemtankeberatan Pembandingtersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama JakartaTimur, termasuk tentang adanya buktibukti tertulis telah adanya pemeriksaanterhadap Pembanding dan Terbanding oleh
    Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian,harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenapermohonan Terbanding untuk mengikrarkan talaknya di hadapan sidangPengadilan Agama telah dikabulkan de.ngan memberikan izin kepadaTerbanding untuk mengikrarkan talaknya, sebagaimana diktum dalam konvensiperkara a quo,Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding sepanjangmengenai hal pengasuhan anak Pembanding dengan Terbanding bernamaShaumi Rizqina Wijaya, lahir
    Oleh karena itugugatan sepanjang mengenai nafkah terhutang ini sudah sepatutnya untukditolak;Menimbang, bahwa adapun rekonvensi mengenai nafkah Pembandingsejak berpisah rumah tanggal 12 Oktober 2014, Terbanding mengakui tidakpernah memberikan lagi dengan alasan Pembanding telah durhaka (nusyuz)sebagai seorang istri yang telah terbukti kKebenarannya sebagaimana yangtelah dipertimbangkan Majeis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur.
    Pasat 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yaang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-08-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA JK
PENGGUGAT melawan TERGUGAT
68 — 52
  • Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.3795/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 18 April 2017;Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat asal untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini serta dalam perkara Banding;Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding padatanggal 9 Juli 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana
    No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK28 Juni 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage namunTerbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan dariPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2018;Permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JKpada tanggal 1 Agustus 2018 dan pendaftaran perkara banding tersebut telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9A/296
    maksud Pasal 35 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, gugatan hartabersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi ceraithalak dalam perkara Nomor 3880/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 3 Agustus 2016dengan Akta Cerai Nomor 2303/AC/2016/PA.JT tanggal 14 September 2016sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
    No.80/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warnasilver metalik yang didalilkan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkanMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mana yang masukkategori harta bersama dan mana yang tidak masuk atau ditolak, oleh karenaitu menjadi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hartaharta yangditemukan di lapangan pada saat ini adalah berupa harta bersama Terbandingdengan Pembanding yang diperoleh selama perkawinan
    diatur dalam Pasal 29UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya mengenaiharta benda yang didapat dalam perkawinan oleh karena itu Pembanding sebagaimantan suami dan Terbanding sebagai mantan istri masingmasing mendapatbagian sebagaimana dalam Alquran Surat An Nisa ayat 32: glial y CjaaiiSI Los Capea eLailly cis) Low Cua la ll aes gle pSazany 4p ail iced Le I gh YsLagle coud USs GIS ail G) Aled Go alDan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadasebahagian
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 21-01-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.JK
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 17
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2017 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 17/Pdt.G/2017/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
39 — 32
  • kepada (Kuasa Hukum) Advokat yang beralamat di(Kantor Hukum), Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 065/SK/SA/XII/2016 tanggal 9 Desember2016, semula Penggugat sekarang Pembanding;melawanTerbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat sekarangTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut oleh pihak Penggugat melalui kuasahukumnya diajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2016 yangselanjutnya disebut Pembanding, sebagaimana Akta Permohonan BandingNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukankepada pihak Tergugat sebagai Terbanding pada
    SuratKeterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat KeteranganNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 dalamRegister Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PTAJK dan
    Anonimisasi Putusan No.17/Pdt.G/2017/PTAJKpemberitahuan isi putusan diterima oleh Pembanding dan telah diajukanmenurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawabanTergugat, replik Penggugat, dupilk Tergugat, suratsurat bukti, salinan resmiputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan memori banding, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa
    perkara ini di tingkat bandingdapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasardasaryang telah dipertimbangkan di dalam putusannya, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat perkara Nomor2385/Pdt.G/2016/PA.JT pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan AgamaJakarta Timur telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yangsekarang sebagai Terbanding, dengan 11 alasan sebagaimana tercantumdalam surat gugatan yang ditandatangani oleh 2 (dua
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA.JK
Tanggal 7 Agustus 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
29 — 16
  • Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya dalam perkaraini sebesar Rp. 511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untukselanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan bandingtertanggal 20 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat.
    ., yang ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 6 April 2017.Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzagetanggal 22 Mei 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzagesesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkasyang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 6 Jnui 2017.Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzagepada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukaninzage sebagaimana
    No. 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017 denganNomor 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggat waktu empat belas hari sejak putusan dibacakandan telah sesuai dengan caracara yang ditentukan dalam UndangUndang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
    oleh Pembanding sendiri, bahwa rumah tanggakedua belah pihak telah terjadi ketidakcocokan yang berakibat denganfakta/bukti telah terjadi perselisiahan dan pertengkaran yang terusmenerus, bahkan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, sehinggaterjadi ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang demikian, makaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan kesimpulanMajelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat gugatan Penggugatcukup alasan sebagaimana
    No. 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecahdan kehidupannya menjadi kalut.Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi Agama mengutippula pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapatPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumputusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Marah Bainal Figh WalQanun, halaman 100 yang menyatakan :Artinya: Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalammengumpulkan dua orang
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Pti
Tanggal 16 Januari 2020 — MU’IZZUDIN
43 — 7
  • yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwacukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan ParaPemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonanPara Pemohontelah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 68/Pdt.G/2018/PTA.JK
Tanggal 30 Agustus 2018 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
36 — 14
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggaputusan ini diucapkan sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belasridu rupiah).Bahwa Penggugat hadir pada sidang pembacaan putusan dan Tergugattidak hadir pada saat pembacaan putusan;Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugatpada tanggal 14 Februari 2018;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana tercantumdalam Akta Permohonan Banding
    No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKBahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding tanggal12 April 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keteranganPembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2018;Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Terbanding tanggal15 April 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage namunTerbanding
    tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan dariPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2018;Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor68/Pdt.G/2018/PTA.JK tanggal 9 Juli 2018, dan pendaftaran perkara bandingtersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratNomor W9A/1175/Hk.05/7/2018 tanggal 10 Juli 2018;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah
    No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Pembanding danTerbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alin pendapatDr. Musthafa Asy Syibai dalam Kitab Al Marah Bainal Fiqhi wal Qonunhalaman 100 yang berbunyi:AB Lili gl OS yabed 1 jal ae lust OS Lege y Guatlile Gu lela!
    No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKTerbanding dengan demikian Terbanding yang menginginkan perceraian, makaTerbanding tidak mendapat hak tentang mutah sebagaimana maksud Pasal 158huruf 6 Kompilasi hukum Islam sesuai dengan pendapat Dr.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 4 Desember 2019 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
135 — 67
  • AtauApabila yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan TinggiAgama DKI Jakarta berpendapat lain, Mohon kiranya berkenan untukmemeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan ini seadiladilnya(Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 30 September 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 18 September 2019, dan Pembanding telah melakukan inzage padatanggal 3 Oktober 2019, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan inzage,sebagaimana
    Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTAJK.ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartaakan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraian di bawah ini;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapatdengan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo yang mengabulkan permohonanizin ikrar talak
    Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.dalam perlawanan dan memori bandingnya Pembanding menuntut hak Pelawan/Pembanding akibat thalak berupa nafkah iddah sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan mut'ah berupa sebuah rumah sebagaimana dijanjikanoleh Terlawan/Terbanding, juga nafkah lampau sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) menunjukkan hal kontradiktif dari memori bandingPembanding yang menuntut membatalkan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur a quo;Menimbang, bahwa masalah
    Abu Zahrah tentang kisaran besarnya mutah sebagaimana tercantum dalamkitab AlAhwal AsySyahsiyah halaman 334 dan selanjutnya menjadi pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :aay Ais ASG Ce dade Ugly SI Loe) aes J all aes GUL Gils 1a) 41bdx) el giilArtinya: Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanparidlanya istri, bagi istri berhak mendapatkan mutah setara nafkah satutahun sesudah habisnya masa idah.Menimbang, bahwa tentang mutah dan jumlah sebagaimana diuraikan diatas
    Oleh karena itu. menghukum Pemohon untuk melaksanakannya(memberikan nafkah iddah dan mutah) sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 25-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 176/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
207 — 420
  • Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat bagian sama besar dari harta-harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas;6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan (seperdua) bagian kepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Keungan Negara dan Pelelangan setempat;7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00 (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

    1. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat dari Harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas.
    2. Menolak selainnya.

    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.4.121.000,00 (Empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

    Menetapkan Pemohon dan Termohon masingmasing mendapat 2 bagiandari Hartaharta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas;6. Menolak selainnya;7.
    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00(empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2019dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (yang selanjutnya disebutsebagai Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 4September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor2811/Pdt.G/2018/PA JT., Permohonan banding tersebut diberitahukan kepadaPemohon
    yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa danMadura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiridari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulanpara pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinanresmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur
    Nomor 2811/Pdt.G/2018/PA.JTtanggal 28 Agustus 2019, memori banding dan kontra memori banding sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya MajelisHakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusahauntuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itusendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi denganMediator bersertifikat yaitu Drs.
    Menetapkan Pemohon dan Termohon masingmasing mendapat '%bagian sama besar dari hartaharta sebagaimana tersebut pada diktumangka 4 di atas;6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan 2 (seperdua) bagiankepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agardilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan KeunganNegara dan Pelelangan setempat;7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00(empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).Ill.