Ditemukan 60975 data
Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425 — 679
Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananBadan, Kapus, Pokja dan Irjen Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan;Bahwa, Penggugat terhadap Permintaan Berhenti sebagai PegawaiNegeri Sipil dan Pengunduran diri sebagai Kabid PDTLP dan PPK Illtelah menerima beberapa surat antara lain:6.1.6.2.Surat Nomor: S.175/SET/KHOTL/PEG.2/RHS/11/2020 tanggal 6November 2020 dari Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangandan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPada pokoknya tentang :3) ....Permohonan saudara akan diproses sesuai denganketentuan
Badan StandarisasiInstrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan semula Badan Penelitian,Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan;Pada pokoknya tentang :2) ....yang bersangkutan masih kami tugaskan mengawal danmelakukan pendampingan proses pembangunan LaboraturiumSutera Alam Indonesia sampai selesai sesuai denganperencanaan awal yang sudah ditetapbkan dengan Bappenas danDJPPR Kementerian Keuangan.
Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan;2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan;3.
Badan Penelitian, Pengembangandan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;4.
Kepala Badan Litbang danInovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2.Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, 3. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan danInovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :28/PLFSom/VI/21, tanggal 29 Juni 2021, Perihal : Somasi I.(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan InovasiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepadaHero Subandi, S.H., M.H.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
JHONI SIMANJUNTAK
100 — 4
Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
JHONI SIMANJUNTAK
78 — 34
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
63 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA BARU MEGAH VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
Khairil Anwar
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
385 — 203
Penggugat:
Khairil Anwar
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik IndonesiaDeswati, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;3.
Muslim Alibar, Kepala Bagian Pembinaan = danPenghargaan Pegawai, Biro Kepegawaian SekretariatJenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.L;Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUNJKT10.11.12.13.Taufik Sabarudin, Kepala Sub Bagian Advokasi HukumKementerian, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum danKerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia R.1.
;Fiska Bella Kusuma, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Rifky Adrian Nugroho, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Awaluddin Kadriah, Analis Pengembangan Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.
;Yellis Rahmadhanita Dianis, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;Delima Kusumaningdewi, Dokumentalis Hukum, BiroHubungan Masyarakat, Hukum dan KerjasamaHalaman 2 dari 33 halaman Putusan No.31/G/2021/PTUNJKTSekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.L.;14. Muhamad Ikwan, Analis Kepegawaian Muda, BiroKepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I.
Khairil Anwar (Penggugat), yangditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;(Bukti T2);Menimbang, bahwa atas surat Nomor W.15.
244 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)
PT Perikanan Nusantara Persero
Tergugat:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
34 — 5
Penggugat:
PT Perikanan Nusantara Persero
Tergugat:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
39 — 25
DADDY MULJADI WIRIASASMITA M.Agr.Sc,dkkDIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,
,M.H. danJunus Wermasaubun, S.H. masingmasing Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, pada KantorPerkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi, beralamat diJalan RRI No. 12, RT. 02/RW. 20, Kelurahan Abadijaya,Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 April 2015, selanjutnya disebutSEDAGAl, ~nnmnn ene nnnn nnn PARA PENGGUGAT ;Melawan :DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan AUP No. 3, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12520.
132 — 0
PLUMPANG RAYA ANUGRAH;DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
26 — 10
SUCI ISMAILIZA TANJUNG, DK LAWAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIRJEN. KEKAYAAN NEGARA, DKK
70 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPN KANWIL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGANYAR,
45 — 27
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., MELAWAN PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES.,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebutdibawah ini, dalam perkara :KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cg.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK., beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 4042 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Rekno Nawansari,SH., L.L.M.
Tergugat:
Kementerian PUPR RI
203 — 132
., M.ID
Tergugat:
Kementerian PUPR RI
LYDIA (JAUW LIE MING)
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
78 — 0
Penggugat:
LYDIA (JAUW LIE MING)
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
51 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
NANI SULIANTINI, dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
., dankawankawan, selaku Pejabat/Pegawai Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berkantor diGedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Agustus 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 11 hal. Put.
karena tugas BPPN berakhir hak dan kewajiban beralin kepadaMenteri Keuangan yaitu "dengan berakhirnya BPPN maka segala kekayaanBPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan";Bahwa dengan telah beralinnya asset kedua Sertifikat HGB Nomor1968/Desa Jati (semula HGB Nomor 60/Desa Jati) dan Sertifikat HGBNomor 1969/Desa Jati (semula HGB Nomor 172/Desa Jati) menjadikekayaan Negara dan yang dikelola oleh Menteri Keuangan, maka gugatanPemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kementerian
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);;
432 — 39
CITRA NIAGA NUSANTARA;DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN, KEMENTERIANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
., Jabatan Staf pada Bagian Hukum danKerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan ; Kesemuanya adalah Pegawai pada Kementerian Kehutanan RepublikIndonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok ILantai 5 dan 6, Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.2/VISET/2014, tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya disebutSCDAZAL oo... eeeeeeseceesteceesteeeenaees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
Untuk itu mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objeksengketa berupa Surat Keputusan Direktur Jendral Bina UsahaKehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : S.285/VIBIKPHH/2014, Tanggal 09Mei 2014 dan mewajibkan Tergugat yaitu Direktur Jendral Bina Usaha KehutananKementerian Kehutanan untuk mencabut objek sengketa tersebut.
Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014, tentang jenis dan tarif atasjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian KehutananPasal 7 yaitu : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai~ berlaku, semuaperaturan pelaksanaan di bidang jenis dan tarif atas jenis penerimaannegara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini ;17.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat KeputusanDirektur Jendral Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printahbayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPIIUPH ) Nomor : 8.285 /VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JendralBina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Printah bayar iuran izinusaha pemanfaatan hutan disingkat ( SPPITUPH ) Nomor : 8.285 / VIBIKPHH/2014, Tanggal 09 Mei 2014 ; 4.
65 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;1.LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, diwakilioleh Khofifah Indar Parawansa, selaku Menteri SosialRepublik Indonesia, dalam hal memberi kuasa kepadaBhakti Nusantoro dan kawankawan, kesemuanya Pegawaipada Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli2015;2.
sebagaimana tercantum dalamSertifikat Hak Pakai Nomor 07 Tahun 1997 Desa/Kelurahan RanononcuKecamatan Poso Kota Kabupaten Poso atas nama pemegang hakDepartemen Sosial RI merupakan aset milik Kementerian Sosial RI(dahulu Departemen Sosial RI) yang telah diserahkan kepada PemerintahProvinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor KEP57/A/2000 tentang Penghapusan Barang Milik/KekayaanNegara Departemen Sosial Dengan Tindak Lanjut Dialinkan KepadaPemerintah Daerah, sebagaimana
Nomor 683 K/Pdt/2017Kabupaten Poso atas nama pemegang hak Departemen Sosial RI telahdiserahkan oleh Kementerian Sosial RI kepada Pemerintah ProvinsiSulawesi Tengah, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatankepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemilik obyeksengketa pada saat ini dan bukan kepada Menteri Sosial RI, hal inidikarenakan obyek sengketa sudah dimiliki oleh pihak lain berdasarkansurat tersebut di atas:2.
Tergugat:
Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
208 — 46
G4S Security Services
Tergugat:
Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
PT Permana Putra Mandiri
Tergugat:
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan CQ. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Badan Nasoional Penanggulangan Bencana (BNPB)
72 — 28
Penggugat:
PT Permana Putra Mandiri
Tergugat:
Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan CQ. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Badan Nasoional Penanggulangan Bencana (BNPB)