Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untukditerima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimanaPemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, (vide Pasal 26 ayat 1,ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor

(1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (Vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah melebihi batas minimalpembuktian (Vide Pasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohondan Termohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (VidePasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadapTermohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT),maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkantalaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuksetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksianikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat(3) Instruksi Presiden

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbuktinusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (vide Pasal 152Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfatan bagi Penggugat, maka gugatan Penggugattentang nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan cara menghukum Tergugatuntuk memberikan nafkah

Signatures of Officials Authorized to Issue Certificateof Origin of The Peoples Republic of China dari Zhejiang EntryExit Inspection andQuarantine Bureau of The Peoples Republic of China;bahwa sehubungan dengan perbedaan tand atangan pejabat yang berwenangmenandatangani Form E dengan specimen tanda tangan dan stempel dari negara China,maka disampaikan halhal sebagai berikut:bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara neg aranegara ASEANdan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor: 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of South East Asian Nation And The Peoples ofChina (Persetujuan Kerangka Kerjasama Mengenai Kerja Ekonomi Menyeluruh AntaraNegaranegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik RakyatChina) yang diubah denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Comprehenssive EconomicCoOperation

Putusan Nomor.13P/HUM/2017peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang, Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang.Bahwa terhadap pasal 19 ayat (1)

Fungsi blok di BWPMedan Marelan ke 1 Blok 200103 seluas 326, 74 Hektar sebagaiZona Perlindungan Setempat Sub Zona Sempadan sungai dan ZonaPertanian patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatanhukum.Tentang Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Perda Kota Medan YangBertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, DeliSerdang dan KaroHalaman 10 dari 28 halaman.

Marelanmemang diperuntukkan sebagai Zona Pertanian, maka sudahtentu dimasukkan ke dalam Zona B4 yang diperuntukkansebagai kawasan diantaranya hortikultura, pertanian tanamanpangan dan seterusnya (vide Pasal 76 Perpres No. 62 tahun2011).Bahwa berdasarkan dalildalil yang kami kemukakan diatas,maka sudah sangat beralasan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf(e) PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2015 dinyatakanbertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 ke 6, pasal 72,pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Presiden

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Halaman 20 dari 28 halaman.

Pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PihMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentangperistiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P)yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna

PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat(1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untukmengusahakan damai melalui jalur mediasi, namun usaha mediasi yangdilakukan oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilandinyatakan Hakim dalam

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PlihPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jisPasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi tidak berhasil;Pertimbangan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwa Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun Kerjasama Pemerintah Dengan Badan UsahaDalam Penyediaan Infrastruktur;12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;13. Keppres 61 Tahun 2004 (Perubahan Pertama) Atas Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;14. Perpres 32 Tahun 2005 (Perubahan Kedua) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Hal. 5 dari 41 hal. Put.

Nomor 1309 K/Pdt/201315.16.17.18.19.20.21.DedeaosPerpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Perpres 85 Tahun 2006 (Perubahan Keenam) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;

Perpres 95 Tahun 2006 (Perubahan Ketujuh) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah;Keputusan Menteri PU Nomor 061/KPTS/1981 tentang Prosedur Pokok PengadaanBangunan Gedung Negara;Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/ KPTS/M/2004tentang Standard Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/Pmk02/2006 tentang KewenanganPengadaan

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; ......14. Dokumen Kontrak yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :e. Syarat Syarat Khusus Kontrak;f. SyaratSyarat Umum Kontrak;Bahwa dalam Syarat Umum Kontrak;Poin 9. pembayaran c.

80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa dengan uraian di atas, terlihat bahwa para pihak dalam Surat PerjanjianKerja (Kontrak Induk) Nomor 800/153/PDK/2007 tanggal 11 Desember 2007 (dhi.Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat II/Pembanding II) telahbersepakat dalam memilih untuk penyesuaian harga akan dicantumkan dalamamandemen kontrak (kontrak Anak) setiap 6 (enam) bulan serta tata caraperhitungan penyesuaian harga berpedoman pada Keputusan Presiden

(PERPRES) No.36 Tahun 2005,menyatakan sebagai berikut: "Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diWilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan Bantuan Panitia PengadaanTanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden (PERPRES) No.36Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan PembangunanuntukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 65 Tahun 2006, maka pada tanggal 14 Maret 2012 PanitiaPengadaan Tanah Kampus

Dari tindakanpimpinan DPRD dan penggugat yang langsung mengadakan pertemuandengan penjabat bupati dan menentukan harga tanah adalah tindakan yangbertentangan peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah dirubahdengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentangpengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.Bahwa gugatan penggugat pada point 8 dapat ditanggapi bahwakesepakatan harga tanah Rp 100. 000 per meter yang menurut penggugatdisepakati diruangan penjabat

Dari tindakanpimpinan DPRD dan penggugat yang langsung mengadakan pertemuandengan penjabat bupati dan menentukan harga tanah adalah tindakan yangbertentangan peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah dirubahdengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentangpengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.Penggugat beberapa kali melakukan pemalangan lokasi tanah (kampusPoltekes) maka ada niat baik tergugat untuk melakukan kesepakatan kembalidengan penggugat

Dari tindakanpimpinan DPRD dan penggugat yang langsung mengadakan pertemuan denganpenjabat bupati dan menentukan harga tanah adalah tindakan yang bertentanganperaturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan PeraturanPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dibuktikan dengan bukti bukti pembayaran Tanah ditahun 2011 tidak berdasarkan hasil penelitian PanitiaPengadaan Tanah yang kemudian baru dibentuk tahun 2012

Nomor36 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor65 Tahun 2006;Menimbang, bahwa dengan demikian ketika ditahun 2012 telah dibuatPanita Pengadaan Tanah dan kemudian diterbitkan SK Bupati tentang besaranganti rugi sesuai Laporan Panitia Pengadaan Tanah maka secara Hukum ProsesPembayaran ganti rugi tidak bertentangan dengan peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 yang telah dirubah dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 65Tahun 2006 sehingga Patut menjadi dasar bagi Tergugat

UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuanlebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulandan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan AktaPencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diaturdalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1

) danayat (83) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipilyang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan padaPeraturan Presiden tersebut;Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN WngMenimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan PresidenNomor 25 Tahun 2008 tentang Persayaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (

disesuaikan dengan nama sebenarnya dengan tujuan agartidak ada masalah dikemudian hari;Menimbang, bahwa dari bukti P4 diketahui bahwa anak Pemohon tersebutlahir tanggal 25 Maret 2004, sehingga saat ini masih dibawah umur, sehingga harusHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PN Wngdiwakilkan oleh orang tuanya yaitu Pemohon dalam hal bertindak didepan hukum,termasuk pembetulan nama dalam akta kelahiran;Menimbang, bahwa terkait pembetulan nama, berpedoman pada ketentuanPasal 71 Peraturan Presiden

Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :Ayat (1):Pembentulan akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional;Ayat (2) :Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;Ayat (3) :Pembentulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh pejabat pencatatan sipil sesuai kKewenangannyaMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 Peraturan Presiden

menganggapnya sebagai kesalahan redaksional, maka Hakim berpendapatbahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidakHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PN Wngmelanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku dan sehingga petitumke2 (kedua) Pemohon ~ patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahanredaksional;Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai tata cara Pembetulan AktaPencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 101Peraturan Presiden

dapatmempergunakannya untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan yangdiperlukan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan segala ongkos perkara yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, ketentuanketentuan dalam Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

., paraAdvokat pada Kantor HukumMACALLOHARLIN ADVOCATES, beralamatdi Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni2018;Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGATKONPENSI/TERGUGAT REKONENSI;Lawan:PASCAL CHRISTIAN ARNAUD, yang beralamat di Jalan Saraswati Buntu, No.14B, RT O4/RW 09, Cipete Utara, Jakarta Selatan, baik dalamkapasitasnya sebagai mantan presiden direktur dari Penggugat maupunsebagai pribadi; Dalam hal

Menyatakan rangkaian perbuatan Terbanding yang menimbulkan kerugianterhadap Pembanding, baik ketika menjabat sebagai presiden direktur dariPemandingmaupun' setelahnya, adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);4.

Tuntutan tersebut didasarkan dalinbahwa Penggugat adalahperusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan, penyediaan danpengelolaan konsumsi/makanan khusus bagi perusahaanperusahaan tambangyang berpreasi diwilayah terpencil diseluruh Indonesia dan sejak tanggal 7Januari 2016 Tergugat telah diangkat menjadi pesiden direktur.Sebagai presidenkomisaris, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap dalih tersebut Tergugat mengajukan dalihbantahannya, bahwa sebagai presiden

Akan tetapi pada saat Tergugat menderita sakit dan dirawat di rumahsakit Penggugat telah memberhentikan Tergugat sebagai presiden direktur;Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim tingkatpertama bahwa Tergugat mengakui ada audit dari Penggugat dan memangterdapat kekurangan dalam pengelolaan suplay, hal ini terjadi karena terdapatSOP yang tidak dilakukan oleh bawahan Tergugat dan hal inipun telah ditindaklanjuti oleh Tergugat.

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), terbukti Penggugat,berdomisili di Kecamatan Kapuas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Sanggau, maka sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1)Instruksi Presiden

karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugatmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara /ex specialis merupakansengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (de groteleugen) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 134 Instruksi Presiden

, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit disatukan lagi danapabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkanmenimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkantujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surahArRuum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2dan pasal 3 Instruksi Presiden

kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak makahakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Undangundang nomor24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatanperubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanserta Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 tentang

Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat(1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sedangkan padaPasal 52 ayat (2) menentukan bahwa pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk;Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Pdt.P/2019/PN.Pblpelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 17 serta Pasal 52 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 16 dan Pasal 93 ayat(1) Peraturan Presiden

yang dirugikan dalam hal ini, oleh karena itu permohonanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 16 dan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden

kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasiyang diberitahukan dalam PIB Nomor 335836 tanggal 12 September 2011 tersebut,Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yangditerbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa sehubungan dengan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalamrangka Asean China Free Trade Area (ACFTA), maka Majelis menggunakanOperational Certification Procedures (OCP) yang terkait dan telah disahkan denganKeputusan Presiden

ketentuan diatas, Asean China Free Trade Area (ACFTA)termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintahbeberapa negara lain, yaitu dengan Pemerintah China dan Pemerintah NegaraNegara Anggota ASEAN;bahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden

dan menetapkan klasifikasi tarifatas Elevator, Schindler 3300AP Series Complete Lift, negara asal: China masukdalam pos tarif 8428.10.10.00 dengan tarif bea masuk 10%;: Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaandan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, Keputusan Presiden

Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2004, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011;: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP6660/KPU.01/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penetapan Atas Keberatan XXX Terhadap Penetapan Yang DilakukanOleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP024693/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama XXX, NPWP: YYY danmenetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor

menyebutkan setiap kematian wajibdilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Pendudukkepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal kematian;Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Padt.P/2020/PN NiaMenimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (2) tersebut, menyebutkan berdasarkanlaporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, pada Pasal 64Ayat (1) Peraturan Presiden

pada tanggal24 Juli 2010 dikarenakan jatuh dari tebing pada saat akan kerja di ketel minyakkayu putih;Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan Kematiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematianHalaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Padt.P/2020/PN Niadari pihak yang berwenang, dan Pasal 45 Peraturan Presiden

tersebut cukup beralasan, serta tidak bertentangandengan UndangUndang serta peraturan hukum yang berlaku maupun nilainilaiatau normanorma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan NegeriHalaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN NiaNamlea menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapatlahdikabulkan;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden

ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, makasudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapandibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasemua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat ketentuan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 6 dari 11 hal. Put.

Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di atas, tidak mungkinlagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan al/Quran surah arRum ayat 21yang lafalnya sebagai berikut:dam) 9 da g0aSin Gea y Leal siSucil Lal's 51 aSusdil Gye aSt Sd Oy! A5L! ysArtinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya talah, Dia menciptakanuntukmu istriistri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasakasih dan sayang........

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutanPenggugat pada poin (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bengkalis harusmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo.

Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai; Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat dan belum memilikibukti otentik ; Bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II diperlukan untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahirananak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dinyatakan bahwapernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaanya, dan Pasal 4 Instruksi Presiden

Nomor 1 tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan adalah sah, apabiladilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa pada asasnya perkawinan hanya dapat dibuktikandengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan aktanikah, berdasarkan bunyi Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan

37/Pdt.P/2018/PA.Tastentang Kompilasi Hukum Islam kewenangan tersebut dapat diajukan itsbatnikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang diberikan oleh peraturanperundangundangan secara limitatif;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan suatuperkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yaitu : (a) calon suami, (b) calonisteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi dan (e) ijab qabul;Menimbang, bahwa dalam persidangan

kandung Pemohon II dan disaksikanoleh dua orang saksi yang bernama : Saksi dan Saksi Il , dengan mas kawinberupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai,dan telahterjadi ijab qabul;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalildalil yangdikemukakan oleh Pemohon dan Pemohon II telah didukung oleh buktibukti,oleh karenanya dalildali tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksudpasal 7 dan 14 Instruksi Presiden

didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belah pihaksudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat, makagugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuanpasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (6b) Kompilasi HukumIslam, Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991,tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam,dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VIIhalaman 529 yang berbunyi :Artinya: Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakimsudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka

sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan, danmaksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapat diwujudkanlagi oleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7tahun 1989, yang diubah dengan UndangUndang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semuabiaya dalam

untuk diperbaiki;Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Adiminstrasi Kependudukan mengatur ketentuan tentang pembetulan aktapencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa pasal 74 UndangUndang dimaksud juga mengatur bahwaketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan danpembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72diatur dalam Peraturan Presiden

;Menimbang, bahwa pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukansetelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratanpenerbitan akta pencatatan sipil, b. kutipan akta dimana terdapat kesalahantulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan patutmenyatakan bahwa nama pemohon

negeri;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan tersebut ternyata bahwa untukmelakukan perubahan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapanpengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undangundang No. 23tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

didalam Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkankembali Kutipan kedua Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan memberikannyakepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalamamar penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal angka 17 jo pasal 71 jo pasal 74UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100ayat (3) Peraturan Presiden

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitupula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengandemikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diaturoleh peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya telahbersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam,berdomisili

dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehinggaberdasarkan Keputusan Presiden RI.

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan olehkarenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa danmenyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon danPemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan suratpermohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohonmenyatakan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon danPemohon Il tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinanyangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bainshughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena

KEENAM : Segala blaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapbkannyaKeputusan ini dibebankan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jendral Kementrian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2016Tentang Dukungan Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 danKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :80/KPTS/M/2016Tentang Pembentukan Satuan Tugas PercepatanPembangunan Prasarana dan Sarana ASIAN GAMES XVIII Tahun

Gatot Subroto Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001Tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan menjadiGelanggang Olahraga Bung Karno;Keputusan Presiden Nomor 94 tahun 2004 tanggal 18 Oktober2004 Tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno, Pasal 2 antara lain menyatakan untuk mengelola KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno dibentuk Badan PengelolaGelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi PelaksanaPengelolaan

RI menetapkanKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang diubah denganKeputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Panitia NasionalPenyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunanPanitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018selanjutnya disebut Panitia Nasional INASGOC, terdiri dari:a.

Ketua Pengarah langsung dipimpin Bapak Presiden RIb. Ketua Penanggungjawab Bapak Menpora;c. Ketua Penyelenggara, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)Selanjutnya, sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawabpemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 9 PP 17 Tahun 2007,Hal 37 Put.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKImaka ditetapkan Instrumen hukum pelengkap Keputusan Presidenpenyelenggaraan multi event internasional guna penguatankoordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games2018 berupa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentangDukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yangsubstansi intinya memerintahkan kepada Kementerian/Lembagaterkait termasuk kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV.