bin Benyamin) dengan Pemohon II (Zulhija binti Sahrir) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 di Desa Waworope Kecamatan wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

Pemohon dapat mencatatkan kelahirananaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anaktersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian

Penetapan No. 0391/Pat.P/2020/PA.UnaKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember2020, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Dr.Massadi, S.Ag.

., dan kawankawan, ParaPegawai Negeri Sipil pada Kantor PertanahanKabupaten Karawang, beralamat di Jalan JenderalAchmad Yani (By Pass) Nomor 68, Karawang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari2020;KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Cq. SATUANKERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHANCq.

Direktur JalanBebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat JalanBebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat JenderalBina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, dalam hal ini memberi kuasakepada Yuli Nuryanti, S.H., M.M., dan kawankawan,Para Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga,Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan,beralamat di Jalan Pattimura, Nomor 20, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20

Umum dan Perumahan Rakyatberdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri KoordinatorBidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatanpemberian uang tunai untuk pengganti rumah dan pemberian uang santunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunaluntuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggungjawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwapemberian uang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatanHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 624/Pdt.G.S/2021/PN SmdTergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal

menerima uang tunai penggantirumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugiankepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai penggantirumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhisyarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut MariamDarus Badrulzalam;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberianuang tunai untuk pengganti rumah berikut mekanisme pembayarannya merupakantanggung jawab dari Kementerian

G/2017/PA MksDEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talakyang diajukan oleh :PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaanInstruktur. pada Politeknik Kesehatan Kementerian KesehatanMakassar, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, KecamatanTamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagaiPemohon.MelawanTERMOHON, umur 33 tahun,

Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(Instruktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar) dan telahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan, Nomor:KP.04.01/MENKES/89/2017, tanggal 17 Februari 2017.10.Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yangditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PegawaiPencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalanrea

Bukti tertulis berupa fotokopi Surat Izin Pemberian izin untuk melakukanPerceraian dari Kementerian Kesehatan Rl NomorKP.04.1/MENKES/89/2017 tanggal 17 Februari 2017, yang telah bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh majelishakim, diberi Kode P 1;2.

PUTRI MAHAKAM LESTARI
Termohon:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JabatanKepala Bagian Perencanaan StrategisPengadaan dan Tata Kelola, Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara, Kementerian Perhubungan;2 ZULFIKAR TONTOWI RASJID, S.T.,M.T., Jabatan Kepala Bagian LayananPengadaan, Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara,Kementerian Perhubungan;3: HERI JUNAEDI BAKHRI, S.lp.M.M.Tr.,Jabatan Kepala Sub Bagian StrategiPengadaan, Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara,Kementerian Perhubungan;4.

DENI GUSPANTORO, S.S.T., JabatanStaf PPK TSDP dan Terminal BalaiPengelola Transportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papua, Papua Barat pada BiroLayanan Pengadaan dan PengelolaanBarang Milik Negara, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, beralamatKantor di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 8Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54Tahun 2021, tertanggal

Enam EBersaudara Tahun 2020, (fotokopi dari fotokopi);Bukti P7 : Surat dari Kelompok Kerja Pemilinan Barang/Jasa PaketPekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola TransportasiDarat Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat PadaBiro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang MilikNegara Sekretariat Jenderal Kementerian PerhubunganNomor: 001/TSLPPBMN/II/PHB2021, Perihal TanggapanSomasi, Tanggal 16 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan memberikan kesempatankepada Pemohon

Putri Mahakam Lestari kepadaKelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PaketPekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola TransportasiDarat Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat PadaBiro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara Sekretariat Jenderal Kementerian PerhubunganHalaman 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.JPRNomor: S.01/SGHAKAT/PT.PML/I/2021, Perihal:Sanggahan Proses Pelelangan Umum PekerjaanPembangunan Pelabuhan Sungai Akat Kab.

Putri Mahakam Lestari kepadaKelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa PaketPekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola TransportasiDarat Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat PadaBiro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara Sekretariat Jenderal Kementerian PerhubunganNomor : S.01/SGHPEPERA/PT.PML/I/2021, PerihalSanggahan Proses Pelelangan Umum PekerjaanPembangunan Pelabuhan Sungai Pepera Tahap Il(Tender Tidak Mengikat), Tanggal 26 Januari 2021,(Fotokopi dari fotokopi);Bukti T18 : Surat

daftar pencarian orang (DPO) nomor: DPO/02/I/2019/Sat Narkoba tertanggal 23 Januari 2019 atas nama RAWINWEWENGKANG.Bahwa barang bukti Narkotika Golongan bukan tanaman yaitu Narkotikajenis shabu yang dalam penguasaan saksi ASRUL MAURANA Alias CUUyang dibeli dari terdakwa RAWIN WEWENGKANG Alias RAWIN seberatHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT GTO70,35 mg (milli gram) atau 0,07035 gram berdasarkan berita acarapenimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanpa adanyajin dari Kementerian

IX/2019/Sat Narkobatertanggal 13 September 2019 atas nama RAWIN WEWENGKANG AliasRAWIN.Bahwa barang bukti Narkotika Golongan bukan tanaman yaitu Narkotikajenis shabu yang dalam penguasaan saksi FADLUL HAQ LASALEWO AliasFADLUL dan saksi MOH.FAHRIL LAYA Alias KAKA yang dibeli dari terdakwaRAWIN WEWENGKANG Alias RAWIN melalui saksi ARLAN PAERA AliasALAN seberat 46,48 mg (milli gram) atau 0,04648 gram berdasarkan beritaacara penimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanpaadanya jijin dari Kementerian

/IX/2019/Sat Narkobatertanggal 13 September 2019 atas nama RAWIN WEWENGKANG AliasRAWIN.Bahwa barang bukti Narkotika Golongan bukan tanaman yaitu Narkotikajenis shabu yang dalam penguasaan saksi FADLUL HAQ LASALEWO AliasFADLUL dan saksi MOH.FAHRIL LAYA Alias KAKA yang dibeli dari terdakwaRAWIN WEWENGKANG Alias RAWIN melalui saksi ARLAN PAERA AliasALAN seberat 46,48 mg (milli gram) atau 0,04648 gram berdasarkan beritaacara penimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanpaadanya jin dari Kementerian

Satuan Narkotika Polres GorontaloKota mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) nomorDPO/02/1/2019/Sat Narkoba tertanggal 23 Januari 2019 atas nama RAWINWEWENGKANG.Selanjutnya barang bukti Narkotika Golongan bukan tanaman yaituNarkotika jenis shabu yang dalam penguasaan saksi ASRUL MAURANAAlias CUU yang dibeli dari terdakwa RAWIN WEWENGKANG Alias RAWINseberat 70,35 mg (milli gram) atau 0,07035 gram berdasarkan berita acarapenimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanpa adanyajin dari Kementerian

FAHRIL LAYA Alias KAKA yang dibeli dari terdakwaRAWIN WEWENGKANG Alias RAWIN melalui saksi ARLAN PAERA AliasHalaman 16 dari 25 Putusan Nomor 32/PID.SUS/2020/PT GTOALAN seberat 46,48 mg (milli gram) atau 0,04648 gram berdasarkan beritaacara penimbangan Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tanpaadanya jijin dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi terkait danberdasarkan laporan Hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawasan obatdan makan (BPOM) Gorontalo Nomor: LP/PkK3/POL/19.101.99.20.05.0069

Basa, Desa Marga, Kecamatan Marga,Kabupaten Tabanan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada Tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada kelompok Ulam Anyar,Desa Kuwum, Kec.

Saksi NYOMAN MURDANAe Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena permasalahanadanya dana bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan &Perikanan tahun 2012 yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan;e Bahwa tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkanperekonomian masyarakat kelompok ikan;e Bahwa pada tahun 2012 bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum,Kec. Marga, Kab.

Saksi WAYAN GAMA,Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan terkait permasalahan adanyadana bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan & Perikanantahun 2012;Bahwa tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkanperekonomian masyarakat kelompok ikan;Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat ingat lagi dalam tahun 2012bertempat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec. Marga, Kab.

,Saksi pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Tabanan sejak tanggal 23 Oktober 2012 berdasarkanSurat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/3498/BKD;Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melaluiDirjen Budidaya pernah menyalurkan BLM untuk pengembangan usahamina pedesaan perikanan budidaya (PUMPPB) Tahun 2012 kepadakelompok masyarakat di Br. Kuwum Anyar, Ds. Kuwum, Kec.

Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PTTradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapanAntonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (videbukti T10) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dariSurat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHUOAH.01.1019839, tanggal 22 Mei 2013 PerihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yangtermuat dalam laman (website) Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi danKomisaris Perseroan Terbatas (vide bukti T17);Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasitelah mengeluarkan penjelasan bahwa dalam hal seorang karyawan(dalam hubungan kerja) diangkat menjadi Anggota Direksi/Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham,

maka sejakpengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan/pekerjayang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai Pekerja)menjadi (murni) hubungan perdata, walaupun ia bukan PemegangSaham;Dalam Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yangtermuat dalam laman (website) Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi danKomisaris Perseroan Terbatas (vide bukti T17) disebutkan:1.

Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuatdalam laman (website) Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiMengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris PerseroanTerbatas (vide bukti T17); dan;7. Pendapat Pakar Hukum yaitu I.G.Rai Widjaya, S.H.,M.A. (vide buktiT18) dan Kemalsjah Siregar, S.H.

Mitra Dana Utama padatanggal 22 Mei 2012; (terlampir dalam berkas perkara);8 Bukti T8, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHUAH.01.1019558 tanggal 31 Mei 2012 Perihal:Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra DanaUtama dimana dalam surat pemberitahuan tersebut tertuliskan Vijay Peraptiselaku Anggota Direksi PT.

Triadi Surya Iqbal, S.H.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia, alamat Gedung A, Komplek Kemendikbud,Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10270.

Bahwa selanjutnya terkait Nomenklatur (tata nama) Tergugatdahulu beridentitaskan KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DANPENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA. Namun setelahdiundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, tertanggal 23Oktober 2019 nomenklatur Tergugat tersebut telah diubah menjadiKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIATENGGANG WAKTU GUGATAN :1.

Tahapan, dan presedur ini, baik olehpihak rektorat UNG maupun dari Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi tidak pernah dilakukan oleh pihak Tergugat, bahkancenderung emosional, tendensius dan sewenangwenang.

Pasal 3 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (UU Kementerian Negara) sebagai berikut:Pasal 1 angka 2 UU Kementerian Negara:Menter! Negara yang selanjutnya disebut Menter! adalah pembantuPresiden yang memimpin Kementerian.Pasal 3 UU Kementerian Negara:Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaPresiden.6.

Pendidikan danKebudayaan, dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarangkewenangannya meliputi juga Direktorat Jenderal Kelembagaan = IlmuPengetahuan, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi (vide Pasal 6 huruf f dan g),sementara Kementerian Riset Dan Teknologi tidak lagi meliputi kewenanganpengurusan Pendidikan Tinggi sebagaimana Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset Dan Teknologi,karenanya berkaitan dengan kewenangan Pengangkatan dan pemberhentianDosen

Berkaitan hal tersebut berdasarkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTBNomor:57 Tahun 2008, tentang Penetapan Penerimaan BantuanHalaman dari81 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN MtrPembangunan/Rehab Masjid akibat gempa bumi provinsi NTB Tahun2018, tanggal 19 November 2018 dengan dana yang bersumberdari DIPA Nomor : 025.03.2.419958/2018 Revisi ke 07 tanggal 192018 dan Kertas SatkerKementerian Agama Provinsi NTB T.A. 2018 tanggal 24 September2018.

Berkaitan hal tersebut berdasarkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTBNomor : 57 Tahun 2008, tentang Penetapan Penerimaan BantuanPembangunan/Rehab Masjid akibat gempa bumi provinsi NTB Tahun2018, tanggal 19 November 2018 dengan dana yang bersumberdari DIPA Nomor : 025.03.2.419958/2018 Revisi ke 07 tanggal 19September 2018 dan Rincian Kertas Kerja Satker KanwilKementerian Agama Provinsi NTB T.A. 2018 tanggal 24 September2018.

bantuan dana rehabilitasi masjid terdampakgempa dari Kanwil Kementerian Agama Propinsi NTB yang mana danatersebut berasal dari Kementerian Agama ;Bahwa untuk bisa mendapatkan bantuan maka pengurus masjid membuatproposal ;Bahwa proposal hanya sampai ke Kanwil , tidak sampai ke Pusat ;Bahwa untuk sosialisasi, Kanwil Kemenag Propinsi mengirim surat kepadaKantor Kemenag Kabupaten/Kota ;Bahwa bantuan yang dikirim oleh Kementerian Agama pusat sejumlahRp.6.000.000.000,00 (enam miliard rupiah) yang khusus

Agama Propinsi NTB Nomor: 57 Tahun 2008,tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Pembangunan/RehabMasjid akibat gempa bumi provinsi NTB Tahun 2018, tanggal 19November 2018 dengan dana yang bersumber dari DIPA Nomor:025.03.2.419958/2018 Revisi ke 07 tanggal 19 September 2018 danRincian Kertas Kerja Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTBT.A. 2018 tanggal 24 September 2018.

Silmi, M Pdimenghubungi saksi Muhammad Ikbaludin,Halaman71 dari81 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN MtrSAgselaku Kasubag tata Usaha pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten Lombok Barat melalui telepon untuk menemui Drs. H. Silmi,MPdi diruangkerjanya , sekitar pukul 11.00 WITA ; Menimbang, bahwa sesampainya saksi Muhammad Ikbaludin, SAgtiba di ruangan Drs. H. Silmi, MPdiselanjutnya Drs. H.

Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia3.Menteri Keuangan Republik IndonesiaCq. Direktorat Jenderal kekayaan Negara kementrian Keuangan Republik Indonesia4.Gubernur Bali5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar

KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cg.KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIANSEKRETARIATNEGARAREPUBLIK INDONESIA alamat Jalan Vetran Nomor1618 JakartaPusat,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il ;3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.

INDRA SURYA,SH, LL.M, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 2. DIDIKHARIYANTO, SH, MM, Kepala Bantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan; 3. LIMAR MARPAUNG, SH, Kepala Sub BagianBantuan Hukum B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 4.SUGENG MANANTO POERBA, SH, MH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 5.

ARIF PURWADISATRIYONO, SH, Penanganan Perkara B Tk.1 pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 6. FRANSISKUS MANGAMBE,SH, LL.M, Penanganan Perkara A Tk.1 pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan; 7. SAHAT B.HJ. PARDEDE, SH,Penanganan Perkara A Tk. ll pada Bagian Bantuan Hukum Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan; 8. ERNI NURAENI SANTOSO, ~ SH,Penanganan Perkara B Tk. Il pada Bagian Bantuan Hukum Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan; 9.

Ill pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 10.PRITA ANINDYA, SH, Penanganan Perkara B Tk. Ill pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan; 11. NINA NUR UTAMI, SH, PenangananPerkara A Tk. Ill pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; 12.DESSY P. KUSUMANINGTYAS, SH, Penanganan Perkara A Tk. Ill pada BiroHalaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2015/PN GinBantuan Hukum Kementerian Keuangan; 13. MULYONO, SH, PenangananPerkara B Tk.

Sekretariat Negara, makaseharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah RepublikIndonesia cq Kementerian Sekretariat Negara cq KepalaIstana Kepresidenan Tampaksiring.

Melakukan halhal yang diperlukan agar tercapai tujuan baliknama sahamsaham Pewaris dalam Turut Tergugat sampaidengan Turut Tergugat X sesuai persentase pada yangtercantum dalam Akta Wasiat, termasuk menandatanganisuratsurat, berita acara rapat maupun risalah rapat, dandokumendokumen dari instansi yang diperlukan termasukdari BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, KementerianPerdagangan dan instansi terkait lainnya;d.

Melakukan halhal yang diperlukan agar tercapai tujuan baliknama sahamsaham Pewaris dalam Turut Tergugat sampaidengan Turut Tergugat X sesuai persentase yang tercantumdalam Akta Wasiat Nomor 103 tanggal 24 November 1995yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum,Notaris di Jakarta, termasuk menandatangani suratsurat,berita acara rapat maupun risalah rapat, dan dokumendokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dari BKPM,Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangandan instansi terkait

Nomor 3146 K/Pdt/2018103 tanggal 24 November 1995 yang dibuat dihadapan Trisnawati Mulia, Sarjana Hukum, Notaris diJakarta, termasuk menandatangani suratsurat, beritaacara rapat maupun risalah rapat, dan dokumendokumen dari instansi yang diperlukan termasuk dariBKPM, Kementerian Hukum dan HAM, KementerianPerdagangan dan instansi terkait lainnya;d.

Patitahun 2012 sehingga salah alamat apabila Penggugat menarikPemerintah Kabupaten Pati sebagai pihak dalam perkara a quo karenahal tersebut termasuk dalam lingkup kKewenangan dan tanggung jawabDitjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum Cq.

Kantor Balai BesarWilayah Sungai (BBWS Pemali Juwana) ;Bahwa selaku pemangku kekuasaan di Daerah, Pemerintah KabupatenPati atas permintaan Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum cq.Kantor BBWS hanya memfasilitasi pembentukan Tim Sosialisasi, TimKoordinasi dan Tim Tekhnis Penanganan Sungai Juwana, TimPengukuran dan Penentuan Garis Sempadan Sungai Juwana Kab. Patidengan Keputusan Bupati Pati.

Pati tahun 2012 makadengan demikian apabila Penggugat merasa terdapat PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatigeheids daad) yang menimbulkan kerugianpada diri Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungaiJuwana tahun 2012 hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawabPemerintah Kabupaten Pati (tergugat ) melainkan menjadi kKewenangandan tanggung jawab Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum R.I.

Direktorat JendralSDA Kementerian Pekerjaan Umum cq.

DirektoratJendral SDA Kementerian Pekerjaan Umum cq. BBWS Pemali Juwana sebagai Tergugat Il adalah salah alamat (error in persona)sehingga dengan demikian gugatan yang khusus ditujukan kepadaTergugat Il haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan dandinyatakan sebagai tidak dapat diterima;3.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 157671/A.A3/KU/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53379/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, Tanggal 12 November 2013 yang telah dilegalisir.3.

Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir. 9.

Petunjuk Teknis Tahun 2013 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.15.

Petunjuk Penyusunan Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013.24. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.25. Buku Kas Arus Pengeluaran dan Pemasukan Dana Pajak atas Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK pada SMK Negeri 1 Bokat.26.

NUR WIDYANIMM selaku Kepala .Seksi SaranaSelaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan PeningkatanLayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat PembinaanSekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Nasional,menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 214/D3.4/KU/2013,Tanggal 19 September 2013 Tentang Bantuan Pembangunan Ruang KelasBaru (RKB) SMK Negeri 1 Bokat Tahun 2013, dengan Anggaran sebesarRp.477.000.000, (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) berdasarkanDaftar

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang PedomanUmum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalampelaksanaannya saksi H.RIKITAN MARUKA, S.Ag justru menunjuk langsungterdakwa sebagai pelaksana Pekerjaan / Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) 3 Lokal SMK Negeri 1 Bokat sebagaimana Surat Perjanjian PengadaanBarang dan Jasa Pembangunan Ruang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pedoman UmumPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial diLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk uangyang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barangdan/atau jasa dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosialsecara swakelolaHalaman 23 dari 46 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tanggal 21 Maret2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan PertanggungjawabanBelanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan..

Pembinaan SMK Nomor : B.3955KCXIV/PMK/10/2013, Tanggal 04 Oktober 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmwen DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal PendidikanMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor049/D3.4/KU/2013, tentang Penetapan Penerima Dana BantuanPembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBN Tahun 2013,tanggal 19 September 2013 yang telah dilegalisir.Foto copy Daftar Nominatif Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB

Padahal yang menjadi Pemohon~ dalam perkara nomor10/Pdt/Kons/2019/PN.Jth adalah Kementerian PUPR Direktorat JenderalBina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaaan selakuinstansi yang memerlukan tanah dalam pembangunan jalan tol ruas SigliBanda Aceh;5.

Apabila memang demikian, makaharusnya penyelesaian masalah ini juga melibatkan Kementerian PUPRDirektorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan danPerkotaaan selaku intansi yang memerlukan tanah yang menjadiPemohon dalam Perkara Nomor 10/Pdt/Kons/2019/PN.Jth, tidak cukuphanya dengan menggugat Tergugat selaku calon penerima gantikerugian dan Tergugat II selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;7.

Berhubung Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga DirektoratJalan Bebas Hambatan dan Perkotaaan tidak dijadikan sebagai tergugatdalam perkara ini, maka Tergugat II berpendapat bahwa gugatan yangdiajukan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litisconsortium) sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini selayaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard);B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)1.

Kedudukan Tergugat II dalam Pembangunan Jalan Tol Ruas SigliBanda Aceh adalah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.Sedangkan yang berkedudukan selaku instansi yang memerlukantanah adalah Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina MargaDirektorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaaan;2.

Amin dan Effendi tak lamasetelah Tergugat Il melakukan pengumuman hasil identifikasi daninventarisasi di Kecamatan Seulimum, maka Kementerian PUPRDirektorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan danPerkotaaan menitipbkan uang ganti kerugian tersebut ke PengadilanNegeri Jantho sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor10/Pdt/Kons/2019/PN.Jth tanggal 13 November 2019;B. Bantahan khusus terhadap hal tertentu1.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam setoran BPIH dari nama semula DARWANTO DWI ATMOJO menjadi DARSO MINTO REJO ;
Memerintahkan kepada pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia (Pelayanan Haji Dalam Negeri) untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis DARWANTO DWI ATMOJO dalam

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama TURYAHMAN dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan nama AHMAD YEN pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama orang tua (ayah) anak Para Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd 0260506 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2013, atas nama Angga Maulana Ibrahim, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 120016301 tanggal 11 Juni 2016, atas nama Angga Maulana Ibrahim, lahir di Cirebon