2) 1 (satu) bundel buku prosedur tetap dinas posko instalasi Wakil Presiden Grup B Paspampres.

3) 1 (satu) lembar surat ijin memegang senjata sementara nomor 46/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Sertu Hamzadi M.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa menurut Saksi munisi yang diberikan kepada Terdakwapada saat melakukan kegiatan dinas di kediaman Wakil Presiden RIsesuai prosedur Paspampres yaitu 12 (dua belas) butir munisi tajamdengan caliber 9 mm.5. Bahwa Saksi melakukan pengecekan atau pemeriksaan senjataapi ketika akan melakukan kegiatan dinas TMT 15 Juni 2020 sampaidengan tanggal 13 Juli 2020 di Pos 01 rumah dinas Wakil Presiden RI(Pondok 2) Jakarta Pusat.6.

Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi dari kediamanWakil Presiden RI pada waktu melaksanakan dinas karena Terdakwatidak lapor kepada Saksi.9.

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bundel buku prosedur tetapdinas posko instalasi wakil presiden Grup B Paspampres, yang berisitentang uraian tugas personel, perlengkapan serta larangan di Pospenugasan yang harus di pedomani oleh Terdakwa.5.

Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dariKomandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Papera NomorKep/149/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diajukan ke persidanganPengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Hamzadi Mustofa, SertuNRP 2110015423090 adalah benar Terdakwa orangnya.Hal 44 dari 64 hal Putusan Nomor 188K/PM II08/AD/IX/2020Menimbang3.

Bahwa benar senjata dan munisi tersebut merupakan inventarissatuan milik negara yang dipercayakan kepada Terdakwa selamamelaksanakan tugas jaga kediaman Wakil Presiden RI denganketentuan harus dirawat dan dijaga serta tidak boleh berpindah tanganataupun dipinjamkan kepada orang lain.3. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Saksi1 (Letda Mar RomarioWillyam J.S.

Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling komunikasi lagi dantidak saling memperdulikan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke PengadilanAgama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaianperceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi HukumIslam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menuruthukum agama Islam;Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampaldengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidakmempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadapmana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan itsbat nikah kePengadilan Agama;Menimbang

Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, makagugatan Penggugat pada petitium poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkandengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 15 April 2008 di Kampung Jinak, Distrik Suato,Kabupaten Asmat, Papua;Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah, Penggugat jugamengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka selanjutnya akandipertimbangkan alasan Penggugat

bolen ada kesewenangwenangan oleh pihakyang satu terhadap yang lain, karena kesewenangwenangan adalah tindakanbiadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untukmembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2021/PA.SkgInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakimdapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bainsughra

Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datangmenghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikianketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg. jo.

alasanalasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan padabagian tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai buktitertulis tentang pernikahannya untuk mendukung dalildalil gugatan cerainyadi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Penggugat memohon agarpernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan oleh Pengadilan AgamaUjung Tanjung;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut dapatdipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RepublikIndonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secarateruSs menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelisuntuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankanperkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justruHal. 17 dari 21 hal. Put.

menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikihdalam Kitab Al Asybah Wa AnNazhoir halaman 62, yang telah diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim:24S Modslwo p5r0 ab ab Meol J>Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari padameraih kemaslahatan (kebaikan);Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhiketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

dengan pohonpohon seperti, mahoni, kemiri, kenito, gamaline, kelapa dan pohon pisang dansetelah pohonpohon seperti kemiri, kenito, dan kepala tersebut berbuahdisetiap musimnya, terdakwa mengambil buah untuk dikonsumsinya danbahkan buahbuahan tersebut dijual, hal tersebut terdakwa lakukan hinggaditahun 2011, selain buahbuah tersebut, terdakwa juga mengambil pakanternak untuk memberi makanan pada ternak miliknya;Bahwa kawasan hutan tersebut ditetapbkan sebagai Hutan Raya Prof, Ir,Herman Johanes oleh Presiden

RI dengan Keputusan Presiden Nomor 80tahun 1996 tanggal 11 Oktober 1996;Bahwa pada tahun 2001, pemangku adat diSonraen bersamasamadengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Amarasi Selatanmelakukan peneguran dan larangan kepada terdakwa dan beberapa orangwarga Sonraen yang juga menggunakan dan menduduki kawasan huhtantersebut, namun terdakwa yang tidak mengindahkan larangantersebutSehinggasehingga oleh Pemangku adat diberikan sanksi berupa denda adat, setelahdiberi denda, terdakwa juga masih

TAHURA tersebut yang berjarak kuranglebih 5 sampai 10 meter dan pilar terlinat jelas ;bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal iniGubernur NT T; 20222 n none n en nn nnn n ence ene nnebahwa Tahura merupakan kawasan pelestarian alam yangdimanfaatkan potensi alam untuk melindungi tumbuhan dan atausatwa alami untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, penunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi;bahwa penetapan kawasan tersebut menjadi Tahura adalahdengankeputusan presiden

ditandai dengan adanya pilar yang ditanamsepanjang kawasan TAHURA tersebut yang berjarak kurang lebih 5sampai 10 meter dan pilar tersebut terlihat jelas;e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal iniGubernur NTT;7 222222 nnn nnn nnn nn nnne Bahwa setelah kawasan tersebut ditetapbkan TAHURA, pemerintahpernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan tersebut; 22202 22225e Bahwa dasar penetapan kawasan tersebut menjadi TAHURA adalahdengan keputusan Presiden

tertutup oleh tanah ;Bahwa ada batas yang ditandai dengan adanya pilar yang ditanamkarasan TAHURA tersebut yang berjarak kurang lebih 5 sampai 10meter dan pilar terlihat jelas ;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal iniGubernur NTT;2 2222 222222 nnn nn eneBahwa setelah kawasan tersebut ditetapbkan TAHURA, pemerintahpernah sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitarkawasan tersebut; 222202 202 no eoeBahwa dasar penetapan kawasan tersebut menjadi TAHURA adalahdengan Presiden

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimanaPemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah datangatau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini Sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon; Putusan No. 300/G/2016 /PA.LWwk Hal. 7 dari 17hal.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan SaksiSaksitersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang SaksiSaksi Pemohon telah bersungguhsungguh menasehati Pemohon untuk rukunkembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinyauntuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwakesungguhan hati Pemohon

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Putusan No. 300/G/2016 /PA.LWwk Hal. 13 dari 17hal.Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama(KUA) setempat atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia,Kabupaten Jeneponto.Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat denganTergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, atau dengan kata lainpernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan denganAkta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (d), huruf (f), dan atauhuruf (g) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam (KHI) Jo.

Nomor 44/Pdt.G/2019/PA Jnp.Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan MahkamahAgung RI.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengantergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dantergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yanglebin besar, hal ini perlu dihindari sesuai gaidah fighiyah selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:ule pro daw lanJl $jw LaoJI ulHIm. 19 dari 22 Hlm. Put.

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan :"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untukKontes/Sayembara"2.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan :"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"2.

Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah, yang menyatakan :"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untukmelakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"V.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";2.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun Kerjasama Pemerintah Dengan Badan UsahaDalam Penyediaan Infrastruktur;12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;13. Keppres 61 Tahun 2004 (Perubahan Pertama) Atas Keputusan Presiden Nomor 80Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;14. Perpres 32 Tahun 2005 (Perubahan Kedua) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Hal. 5 dari 41 hal. Put.

Nomor 1309 K/Pdt/201315.16.17.18.19.20.21.DedeaosPerpres 70 Tahun 2005 (Perubahan Ketiga) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Perpres 8 Tahun 2006 (Perubahan Keempat) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Perpres 79 Tahun 2006 (Perubahan Kelima) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Perpres 85 Tahun 2006 (Perubahan Keenam) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;

Perpres 95 Tahun 2006 (Perubahan Ketujuh) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah;Keputusan Menteri PU Nomor 061/KPTS/1981 tentang Prosedur Pokok PengadaanBangunan Gedung Negara;Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/ KPTS/M/2004tentang Standard Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/Pmk02/2006 tentang KewenanganPengadaan

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; ......14. Dokumen Kontrak yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :e. Syarat Syarat Khusus Kontrak;f. SyaratSyarat Umum Kontrak;Bahwa dalam Syarat Umum Kontrak;Poin 9. pembayaran c.

80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa dengan uraian di atas, terlihat bahwa para pihak dalam Surat PerjanjianKerja (Kontrak Induk) Nomor 800/153/PDK/2007 tanggal 11 Desember 2007 (dhi.Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat II/Pembanding II) telahbersepakat dalam memilih untuk penyesuaian harga akan dicantumkan dalamamandemen kontrak (kontrak Anak) setiap 6 (enam) bulan serta tata caraperhitungan penyesuaian harga berpedoman pada Keputusan Presiden

(PERPRES) No.36 Tahun 2005,menyatakan sebagai berikut: "Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diWilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan Bantuan Panitia PengadaanTanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden (PERPRES) No.36Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan PembangunanuntukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 65 Tahun 2006, maka pada tanggal 14 Maret 2012 PanitiaPengadaan Tanah Kampus

Dari tindakanpimpinan DPRD dan penggugat yang langsung mengadakan pertemuandengan penjabat bupati dan menentukan harga tanah adalah tindakan yangbertentangan peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah dirubahdengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentangpengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.Bahwa gugatan penggugat pada point 8 dapat ditanggapi bahwakesepakatan harga tanah Rp 100. 000 per meter yang menurut penggugatdisepakati diruangan penjabat

Dari tindakanpimpinan DPRD dan penggugat yang langsung mengadakan pertemuandengan penjabat bupati dan menentukan harga tanah adalah tindakan yangbertentangan peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah dirubahdengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentangpengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.Penggugat beberapa kali melakukan pemalangan lokasi tanah (kampusPoltekes) maka ada niat baik tergugat untuk melakukan kesepakatan kembalidengan penggugat

Dari tindakanpimpinan DPRD dan penggugat yang langsung mengadakan pertemuan denganpenjabat bupati dan menentukan harga tanah adalah tindakan yang bertentanganperaturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan PeraturanPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dibuktikan dengan bukti bukti pembayaran Tanah ditahun 2011 tidak berdasarkan hasil penelitian PanitiaPengadaan Tanah yang kemudian baru dibentuk tahun 2012

Nomor36 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor65 Tahun 2006;Menimbang, bahwa dengan demikian ketika ditahun 2012 telah dibuatPanita Pengadaan Tanah dan kemudian diterbitkan SK Bupati tentang besaranganti rugi sesuai Laporan Panitia Pengadaan Tanah maka secara Hukum ProsesPembayaran ganti rugi tidak bertentangan dengan peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 yang telah dirubah dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 65Tahun 2006 sehingga Patut menjadi dasar bagi Tergugat

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilai perkara inisecara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Ketapang dan perkara yang diajukanPemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkanketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangHal. 6 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Pdt.P/201 9/PA.Ktp.perubahan pertama

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II hinggasaat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sangat tepat langkah hukum Pemohon dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, Majelisberpendapat pernikahan secara Islam Pemohon dengan Pemohon II hinggaHal. 13 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Padt.P/2019/PA.Ktp.saat ini belum putus, oleh karenanya maka pernikahan tersebut dapatdimintakan itsbat nikah oleh yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Pasal 4, 5, dan 6Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo.Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No.0004/Padt.P/201 9/PA.Ktp.Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo.

Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 di Indonesia jis.

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin mengajukangugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Nomor KPts.800/BKPPPK/IV/2015/006 yang dikeluarkan oleh Bupati KepulauanMeranti Provinsi Riau bertanggal 30 April 2015, maka dengan demikian ketentuanyang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.Hal. 9 dari 16 Hal. Put.

Perkara No. 110/Pdt.G/2015/PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Lwk Hal. 6 dari 17 hal.formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebihlanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebin dahulu) Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahBuku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sebagai akta otentik (vide Pasal285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal301 ayat (1

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam), oleh karena itu Hakim menilai keterangan SaksiSaksi tersebut dapatditerima sebagai dua alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang SaksiSaksiPemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguhsungguhmenasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohonmemperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena ituHakim berkeyakinan bahwa kesungguhan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukumsesuai dengan Pasal 19 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : huruf (f).Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juli tahun 2012 antaraPenggugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 112/Pdt.G/2015/PA Slp.Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

patutdianggap Tergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatiftersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirimnafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikansebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karenaalasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atasdapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga sertaorangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari Keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dailildalilsyarak jis.

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama PENGGUGAT yang bertempat tinggal di wilayah KabupatenLampung Barat.

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantaraisinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secaraIslam dan telah dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan BengkunatKabupaten Pesisir Barat.

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakniantara suami dan isteri teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat padapetitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Hal. 18 dari 22 halaman Putusan No.0355/Pdt.G/201 7/PA.

., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebutdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukanoleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuanpasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal

Pasal 147ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Krui untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para pihakberperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatantempat perkawinan para pihak berperkara dilangsungkan untuk pencatatan;Hal. 19 dari 22

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei tahun 2011 antara

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelaisebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyaihalangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18, 39,40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Syarat wali nikah sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali agrab (yanglebin dekat derajat kekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajatkekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkandalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalamPasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab danqabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi PresidenRI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 11 dari 17 Hal. Pen.

Pasal 6 ayat (2)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalilsyarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, makaakad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalil permohonan Para Pemohon telahterbukti, kecuali mengenal pencatatan perkawinan dan wali nikah

Bahwa maksud terdakwa ikut membuat bom botol seperti yangdiajarkan oleh EDI DOGA adalah untuk digunakan sebagai sarana melakukan aksipembakaran dikota wamena dalam rangka menggagalkan pemilihan presiden tanggal09 Juli 2014 di kota wamena sebagaimana yang telah dirapatkan oleh Militan KNPBpada tanggal 28 Juni 2014 bertempat dikampung Neama/Abusa yang inti dari rapattersebut adalah membahas tentang boikot pemilihan presiden melalui aksi pembakarandikota wamena dengan menggunakan bom botol/molotov,

Bahwa maksud terdakwaikut membuat bom botol seperti yang diajarkan oleh EDI DOGA adalah untuk digunakansebagai sarana melakukan aksi pembakaran dikota wamena dalam rangkamenggagalkan pemilihan presiden tanggal 09 Juli 2014 di kota wamena namun aksiyang akan dilakukan terdakwa tersebut batal terlaksana dikarenakan saksi YOSEPSIEP melarang anggota KNPB Basis Wara untuk melakukan aksi pembakaran di kotawamena sebab berdasarkan informasi yang didapatkan oleh saksi YOSEP SIEP aparatkepolisian dan TNI

Bahwameskipun terdakwa mengetahui rencana untuk melakukan pembakaran di kota wamenaurung dilaksanakan, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan rencana pembakaran dikota wamena dalam rangka menggagalkan pemilihan presiden tahun 2014 tersebutkepada aparat keamanan dikarenakan terdakwa merasa menjadi bagian dari organisasiKNPB dan terdakwa juga memiliki keinginan untuk kemerdekaan Papua.

Irian Atas Wamena;Bahwa pelemparan bom molotov tersebut terjadi sebelum adanya PemiluPresiden dan Wakil Presiden;Bahwa Saksi melihat sendiri adanya bom molotov karena Saksi yangmemadamkan apinya;Bahwa bom Molotov tersebut dilemparkan ke arah rumah Saksi dan mengenaipintu depan rumah Saksi;Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksimendengar suara lemparan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ke arah rumahSaksi;Bahwa salah satu lemparan tersebut mengeluarkan bunyi ledakan

dan Wakil Presiden, EDI DOGA alias EDOpernah datang ke Kampung Wara sambil membawa bensin yang akan digunakanuntuk membuat bom molotov sebagai upaya untuk menggagalkan pemilihan Presidendan Wakil Presiden dengan cara membakar rumahrumah warga denganmenggunakan bom molotov tersebut;Menimbang, bahwa Bom Molotov yang dimaksudkan adalah Bom yang terbuatdari botol yang kemudian diisi dengan bensin dan pada bagian penutup botolselanjutnya dilubangi dan ditutup kembali menggunakan karung goni yang berfungsisebagai

Direktur Trust Internasional dan Naoya Akimoto sebagai Presiden DirekturPT.

Direktur Trust Intemasional dan Naoya Akimoto sebagai Presiden DirekturPT.

Omega Permata Andita melaluiMenstras dengan melakukan kontrak kerjasama ; Bahwa Mentras adalah gabungan dari Trust International dan Maintage inc ; Bahwa Naoya Akimoto sebagai Presiden Direktur PT.

Maintage inc dan Tasuya Odasebagai Direktur Trust International ; Bahwa Naoya Akimoto sebagai Presiden Direktur PT.Maintage inc dan Tasuya Odasebagai Presiden Direktur Trust International ; Bahwa kontrak kerjasama tersebut dilakukan pada awal tahun 2008 akan tetapi saksi tidak tahu isi perjanjian kontrak kerjasama tersebut secara persis ;11 Bahwa Free Planing dalam kontrak kerjasama tersebut berperan sebagai penengah/ penghubung ; Bahwa perjanjian tersebut mengenai tambang batu bara dimana Menstras

Free Planing ; Bahwa benar Naoya Akimoto adalah presiden Direktur PT. Mainstage, INC dan Tatsuyaadalah presiden Direktur Trust International Co LTD ; Bahwa benar PT. Mainstage, inc dan Trust International co LTD tersebut di Indonesiadigabung menjadi Menstrust ; Bahwa benar Naoya Akimoto dan tatsuya tertarik untuk bekerja sama dalam bidangpertambangan batubara di Kalimantan Timur dan kemudian mereka mengadakankerjasama dengan PT. Omega Permata Andita dan disepakati PT.

Bahwa dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkanDalamhalbukti kepemilikanatau penguasaansebidang tanahsebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada,pembuktian pemilikan ataupenguasaan dapat dilakukan dengan buktilain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan lingkungan masyarakatsetempat yang tidak mempunyai hubunganHalaman 2 dari 31 Putusan Nomor

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum jo

Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2015tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Tjsuntuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum jo.

Menurut TERGUGAT , kerugian materiil yang PENGGUGATajukan TIDAK BERDASAR;Bahwa TERGUGAT dengan ini MENOLAK harga pasar yang diajukanPENGUGAT, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, penetapan mengenai besarnyanilai ganti rugi dilakukan oleh Ketua Pelaksaan Pengadaan Tanahberdasarkan hasil penilaian dari Jasa Penilai atau Penilai Publik.

Hakimberpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, maka gugatan Penggugat untukbercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huru (a)Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor 1tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang KompilasiHukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami WaAdilatuhu Juz VII halaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu mendamaikan kdua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.