Saudi Arab Internasional yang dibuat oleh Tergugat batal;

Triprima Multifinance sebRp.30.045.600, dan berdasarkan perjanjian pembiayaan No : 990ttanggal O06 Agustus 2019 dengan nilai penjaminan sejumlah48.048.000, yang sudah tercatat dalam Sertifikat Jaminan FidusiaW6.00144872.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 201921:03:24 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidus'Kanwil Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi MarRepublik Indonesia.Pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh tergsetiap bulannya dalam bentuk angsuran

Menyatakan bahwa Surat Perjanjian pada tanggal 06 Agustus 2019 arPenggugat dan Tergugat dan Tergugat II yang tercatat di Sertifikat JarrFidusia Kanwil Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak AManusia Republik Indonesia, adalah sah dan mengikat menurut hukum.3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II acwanprestasi kepada Penggugat.4.

pertama gugatan Penggugat acmeminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggseluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkerat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbankemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat acmenyatakan bahwa Surat Perjanjian pada tanggal 6 Agustus 2019 aiPenggugat dan Tergugat dan Tergugat II yang tercatat di Sertifikat JamFidusia Kanwil Sumatera Selatan Kementerian

suatu hal tertentu yaitu operjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp 30.045.600, (tiga puluhempat puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagai utang denganpenjaminan sejumlah Rp 48.048.000, (empat puluh delapan juta empat delapan ribu rupiah) terhadap obyek jaminan fidusia berdasarkan SertJaminan Fidusia Nomor: W6.00144872.AH.05.01 TAHUN 2019 atas nPemberi Fidusia DRUSMAN dan Penerima Fidusia PT.TRIPFMULTIFINANCE, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2019 oleh KPendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian

TRIPRIMA MULTIFINANCE, dikeluarkan pada tanggal 15 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran JarFidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah SumsSelatan (vide bukti P4) dengan jaminan (obyek jaminan fidusia) berupa Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merek MITSUBISHI, tipe Colt Diese349, jenis/model Light Truck (LT), tahun pembuatan 2003, warna Hitam, b:bakar solar, Nomor Polisi: BG4611EB, Nomor Rangka: MHMFE349E3R044Nomor Mesin: 4D342Y44461, dengan nama pemilik BASTARI (vide buk10

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,telah melakukan perbuatan, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsuatau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebonongan,mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataumenghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa awalnya pada bulan Februari 2011 saksi korban KAROLINA LUBIS, SEberkenalan dengan terdakwa SUPARMAN di Kantor Pelayanan PembendaharaanNegara (KPPN) Kementerian

waktuwaktu dan tempat sebagaimana telahdiuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas telah melakukan, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,perbuatanperbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa awalnya pada bulan Februari 2011 saksi korban Karolina Lubis, SEberkenalan dengan terdakwa Suparman di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara(KPPN) Kementerian

Bahwa benar awalnya pada bulan Februari 2011 saksi korban Karolina Lubis.SEyang merupakan kakak kandung saksi berkenalan dengan terdakwa Suparman diKantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan dansetelah perkenalan tersebut berlanjut pada bulan Februari 2012 tedakwa mengajaksaksi korban untuk kerjasama dalam usaha di bidang Jual beli buahbuahan impor dariNegara China dan Thailand dan dalam usaha tersebut tidak memerlukan tempat ataugudang yang digunakan untuk menyimpan buahbuahan

tersebut, saksi korban Karolina Lubis.SEmengalami kerugian berupa uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamenyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya.Menimbang, bahwa terdakwa Suparman di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa terdakwa Suparman berkenalan dengan saksi Karolina Lubis,SE di KantorPelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Kementerian

dan seijin saksi Karolina Lubis,SE, terdakwa tidakmenggunakan modal yang diberikan oleh saksi Karolina Lubis,SE untuk usaha jual belibuahbuahan impor, terdakwa hanya menggunakan modal tersebut sebanyakRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) sebagai modal usaha jual beli buahbuahanimpor, sisanya Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) untuk usaha jual beli sembakodan jual beli ikan.e Bahwa terdakwa Suparman berkenalan dengan saksi Karolina Lubis.SE di KantorPelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Kementerian

.; Kesemuanya pegawai pada Kementerian Kehutanan,beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan JenderalGatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : KS.17/Menhut/2012 tanggal 29November 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ; 22Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca : 2722222 on nnn nnn nena nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :127/B/2013/PT.TUN.JKT. tertanggal 02 Juli 2013 tentangPenunjukan

PeraturanPresiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi KementerianNegara, selanjutnya dipertegas dengan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanHim. 7 dari 27 him. Put.

No. 127/B/2013/PT.TUN.JKTOrganisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pada Pasal 299, Pasal300, dan Pasal 301 ; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuanketentuan tersebut di atasterbukti bahwa secara hukum Tergugat / Terbanding berwenang menerbitkan objeksengketa ; 22 222 222222 n anna nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedurdan substansi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sertapelaksanaan Asasasas Umum Pemerintahan

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Kementerian KehutananRI dengan suratnya No.S.656/MenhutVI/BPHT/2010 menerbitkan Surat PeringatanI kepada Penggugat / Pembanding. Surat Peringatan I mengingatkan bahwaberdasarkan Surat Perintah Tugas Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. PT.1815/IVBPHT/2010 tanggal 11 November 2010 telah dilakukan pemeriksaan pada arealIUPHHKHTI PT. Pakerin dengan hasil sebagaimana Berita Acara PemeriksaanAreal IUPHHKHTI PT.

Untuk itu PT.Pakerin percaya Kementerian Kehutananlah yang dapat membantunya(vide bulk PA, T13) aeeeecerceceneeneecnentennnnnanecreenninenmentnnniMenimbang, bahwa terhadap tanggapan / jawaban Penggugat / Pembandingatas Surat Peringatan KeII tersebut, Tergugat / Terbanding tidak menghiraukan danmempertimbangkannya, dan selanjutnya tetap keluarlah Peringatan Ke III sesuaisurat : Surat Peringatan III No.

Bahwa Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepadaTergugat Il harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima,karena penyebutan person Tergugat Il yang tidak tepat dan kelirudalam penyebutan identitas Tergugat Il dimana Para Penggugattidak mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia,Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat JenderalHalaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor : 640/PDT/2017/PT.DKIPes2.3.2.4.2:Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara Jawa

Barat dalam Gugatan yang merupakaninstansi atasan dari Tergugat Il ;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor(KPKNL Bogor) bukanlah merupakan badan hukum yang berdirisendiri, melainkan suatu badan hukum yang merupakan bagian dariinstitusi Negara dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat Iladalah Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, danKantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat ;Bahwa kekeliruan

Penggugat tersebut Nampak jelas pada halaman1 (satu) angka 2 (dua) dalam Surat Gugatan Penggugat, dimanaPenggugat menyebutkan person Tergugat Il langsung ditujukankepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor(KPKNL Bogor) tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia.Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat JenderalKekayaan Negara, dan Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara Jawa Barat ;Bahwa perlu Tergugat Il tegaskan, bahwa secara lengkap strukturaorganisasi Kementerian

Kementerian KeuanganRepublik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor : 640/PDT/2017/PT.DKI2.6.2./.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Baratcq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor.

Olehkarena itu jelas bahwa menyebutkan identitas Tergugat Il yanglangsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Bogor adalah salah dalam penyebutan person ;Bahwa berdasarkan pada alasanalasan tersebut di atas, makaterhadap Gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepadaTergugat Il tanpa mengkaitkan instansi atasannya (PemerintahRepublik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2016/PA/Psp;Bahwa, Ketua Majelis mengingatkan Penggugat sebagai seorangPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib lebih dahulumemperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidanganPenggugat menyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksudsesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenPadang Lawas Utara Nomor Kd.02.27/BA.00/76/2016 tanggal 22 Januari 2016yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2016/PA/Psp;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib lebih dahulu memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Penggugatmenyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai denganSurat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang LawasUtara Nomor Kd.02.27/BA.00/76/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Prosedur Mediasi diPengadilan, kedua belah pihak berperkara (incasu Pemohon dan Termohon)telah diperintah oleh Majelis untuk melaksanakan upaya mediasi denganbantuan Mediator apabila kedua belah pihak hadir bersamaan di persidangan,akan tetapi Sampai pemeriksaan tahap akhir kedua belah pihak tidak pernahmenghadap dipersidangan secara bersamaan sehingga upaya mediasi dalamperkara aquo tidak dapat dilaksanakan ;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnyadengan Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor KP tanggal 18April 2018 ;Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DirektoratJenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,telah pula mendapatkan Surat keterangan untuk = melakukanperceraian/rekomendasi dari atasannya langsung, sebagaimana dalam SuratKeterangan Nomor KP tanggal 18 April 2018 ;Bahwa selanjutnya

Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, jo Pasal 3l Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasanlangsungnya dengan Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor KP tanggal 18 April 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dalam pengajuan perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 3Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri SipilDirektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia, telah pula mengurus dan mendapatkan Surat keterangan dariatasannya langsung, sebagaimana dalam Surat Keterangan nomor KP tanggal 18 April 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwaTermohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun

setelahdilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkusrokok Magnum Mild warnabiru berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih denganberat netto 4,6168 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 4,6018 gramdengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, ataumenyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanoa memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian

setelahdilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkusrokok Magnum Mildwarnabiruberisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putihdengan berat netto 4,6168 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto4,6018 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetaminaterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian

setelahdilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) bungkusrokok Magnum Mildwarnabiruberisi 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putihdengan berat netto 4,6168 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto4,6018 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetaminaterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian

Perpustakaan Nasional denganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 13 dan 14Desember 2012 yang menghasilkan keputusan sebagaimana pada point bKomisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat mekanisme pengusulan danpencairan BSM memakai alternatif 1 dan/atau alternatif 2 yang dipaparkanoleh Mendikbud RI termasuk penjelasannya (terlampir dalam BerkasPerkara), sehingga secara teknis mekanisme penyerahan data calonpenerima BSM dilakukan oleh dinas pada pemerintah daerah setempatkepada Kantor Kementerian

sebagaimana disebut dengan alternatif 1 danatau dapat juga diterima oleh pemangku kepentingan Anggota DPR RIKomisi X yang membawahi bidang pendidikan disebut dengan alternatif 2,setelah diterima oleh Kementerian Pendidikan selanjutnya dilakukanpengolahan data yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat KeputusanPenerima BSM yang diteruskan ke pemerintah daerah setempat, BankDaerah guna proses pencairan ke rekening penerima BSM dan pemangkukepentingan DPR RI Komisi X yang memasukkan data calon penerimaBSM

No. 1030 K/Pid/2015kepada Kantor Kementerian sebagaimana disebut dengan alternatif 1 danatau dapat juga diterima oleh pemangku kepentingan Anggota DPR RIKomisi X yang membawahi bidang pendidikan disebut dengan alternatif 2,setelah diterima oleh Kementrian Pendidikan selanjutnya dilakukanpengolahan data yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat KeputusanPenerima BSM yang diteruskan ke pemerintah daerah setempat, BankDaerah guna proses pencairan kerekening penerima BSM dan pemangkukepentingan DPR

dan dikuatkan oleh Majelis Hakim TingkatBanding.Bahwa sebagai Pemohon Kasasi/pencari keadilan saya sangatmenyayangkan tindakan para penegak hukum sebelumnya, baikPenyidik, Jaksa maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun TingkatBanding yang menutup mata dengan keberadaan bukti yang telah sayaajukan berupa Buku Panduan Bantuan Siswa Mikin (BSM) SD, SMP,SMA dan SMK dan tidak mempertimbangkannya pada putusan.Berbicara tentang BSM maka tidak ada petunjuk lain selain panduanBSM yang diterbitkan oleh Kementerian

PEMERINTAH RI. cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. cqGUBERNUR ACEH cq BUPATI ACEH TENGAH cq CAMATKECAMATAN BEBESEN cq semula KEPALA DESA BELANGKOLAK ASLI sekarang KEPALA KAMPUNG BELANGKOLAK ASLI, berkedudukan di Kampung Belang Kolak Asli;5. PEMERINTAH RI. cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. cqGUBERNUR ACEH cq BUPATI ACEH TENGAH cq CAMATKECAMATAN BEBESEN, berkedudukan di Kecamatan Bebesen;6. DIREKS!

Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri RI cq Gubemur Aceh cqBupati Aceh Tengah cq Camat Kecamatan Bebesen cq semula KepalaDesa Belang Kolak Asli, sekarang Kepala Kampung Belang Kolak Asliberkedudukan di Kampung Belang Kolak Asli. Dalam hal ini disebutTergugat IV;Yang benar:4.

Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri RI cq Gubemur Aceh cqBupati Aceh Tengah cq Camat Kecamatan Bebesen cq semula KepalaDesa Belang Kolak sekarang Kepala Kampung Belang Kolak Asliberkedudukan di Kampung Belang Kolak Asli.

Isnu Edhi Wijaya, MH
Pembanding/Tergugat V : Deddy Soepriadhi
Pembanding/Tergugat VI : Yuniarto
Pembanding/Tergugat IX : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT. Pura Barutama
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat VI : Yuniarto
Turut Terbanding/Tergugat IV : Ir.

Sugiharto, MM
Turut Terbanding/Tergugat IX : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat VII : Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia,
Turut Terbanding/Tergugat V : Deddy Soepriadhi
Turut Terbanding/Tergugat III : Satrio Sigit Wirjawan
Turut Terbanding/Tergugat XII : Kantor Akuntan Publik Dra.

Irman, M.Si
Turut Terbanding/Tergugat II : Djakfarufin Junus, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PERUM Percetakan Negara Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Satrio Sigit Wirjawan
Turut Terbanding/Tergugat VII : Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia,
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia

,ddk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada FAMS Lawyers yangberkantor di Jalan Gandaria IX Nomor 5 Kebayoran Baru, JakartaSelatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tanggal 31Maret 2016;KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl.

., M.H, dkk (Kepala Biro Bantuan Hukum padaSekretariat Jendral Kementerian Keuangan) Gedung Djuanda lantai 3Kementrian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No. Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, selanjutnyadisebut Pembanding VII semula Turut Tergugat III;Lawan:. PT PURA BARUTAMA, Perseroan yang didirikan berdasarkan HukumRepublik Indonesia yang berkedudukan di JI.

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAcq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. TamanMakam Pahlawan Kalibata No. 17 Jakarta Selatan dan Jalan MedanHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 192/PDT/2021/PT DKIMerdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TurutTerbanding I semula Turut Tergugat I;3. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIKINDONESIA CQ. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJl.

., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan PengurusNomor : AHU178 AH.04.032018 tanggal 19 April 2018 berkantordi Law Office Suwandi & Associates, dengan alamat kantor diGedung Menara Karya, Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, BlokX5, Kav. 12, Jakarta 12950, selaku Tim Kurator dalam proseskepailitan Termohon Kasasi/PT Mopoli Raya;6.

Pasal 15 ayat (3) UndangUndang Nomor 3/7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yangindependen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara Debitor dan paraKreditor, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara;Bahwa terhadap usul pengangkatan Kurator yang diajukan olen PemohonKasasi dahulu Pemohon PKPU atas nama Mardiansyah, S.H., Kurator danPengurus yang terdaftar di Kementerian

ThamrinNomor 11, Jakarta Pusat 10350 dan Giri Singgih Hartarto, S.H., LL.M., Kurator danPengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU178 AH.04.032018tanggal 19 April 2018 berkantor di Law Office Suwandi & Associates, denganalamat di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R.

Giri Singgih Hartarto, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU178AH.04.032018 tanggal 19 April 2018, berkantor di Law OfficeSuwandi & Associates, dengan alamat di Gedung Menara Karya,Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav. 12, Jakarta12950;Sebagai Tim Kurator dalam perkara ini;5.

Kepahiang SP Kantor Bupati Kepahiang TA.2017

basah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 455/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 110/ KPTS/ M/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian

Darma Mitra Anugerah TA. 2016;

Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2017;

puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah),dimana alokasi dana pagu anggaran tersebut berasal dari DanaAPBN Kementerian PUPR;Bahwa terdakwa menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK)sudah 2 (dua) kali;Bahwa sebelum menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPk),terdakwa di Dinas PUPR Prov.

Darma Mitra Anugerah TA. 2016;4 (empat) lembar copy Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 40/KPTS/ULP7/2016 tanggal 30November 2016 tentang penugasan kelompok kerja (Pokja) X(sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan(SKPDTP) Dinas PU Prov.

Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat TA.2017;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP7/2017 tanggal 6 Februari2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULPHalaman 230 dari 295 Putusan Nomor 5 /Pid.SusTPK/2020/PN Bgl72.73.14,75.76.V7.78.79.80.81.82.83.84.Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP7/2016 tanggal 30 November 2016tentang penugasan kelompok kerja (Pokja

Bengkulu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat TA.2017;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP7/2017 tanggal 6 Februari2017 tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala ULPHalaman 283 dari 295 Putusan Nomor 5 /Pid.SusTPK/2020/PN Bgl12.73.74.75.76.Th78.79.80.81.82.83.84.Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP7/2016 tanggal 30 November 2016tentang penugasan kelompok kerja (Pokja

BengkuluDirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat TA.2017;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor : 8/KPTS/ULP7/2017 tanggal6 Februari 2017 tentang perubahan atas lampiran keputusanKepala ULP Bengkulu Nomor 40/KPTS/ULP7/2016 tanggal30 November 2016 tentang penugasan kelompok kerja(Pokja) X (Ssepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah TugasPembantuan (SKPDTP) Dinas PU Prov.

Akibat perbuatan PENGGUGAT diatas, banyak para wisudawan STIPTImendatangi STAI Publisistik Thawalio Jakarta dan komplain sertamempertanyakan keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak STIPTIkarena ditolak olen Formasi Laporan Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) dantidak diakui oleh negara;Akibat perbuatan PENGGUGAT diatas pula, TERGUGAT mendapatkanperingatan berkalikali baik dari pihak Direktorat Jenderal PendidikanIslam Kementerian Agama maupun dari Kopertais Wilayah DKI JakartaHalaman 29 Putusan

Akibat perbuatan PENGGUGAT diatas, TERGUGAT masuk dalampengawasan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agamadan masuk kedalam status pembinaan serta ditutup akses PangkalanData Pendidikan Tinggi (PDPT) dan diancam pencabutan izinnya untukmenyelenggarakan pendidikan tinggi;k.

Pendidikan Islam Kementerian Agama;Bahwa, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonpensidiatas tidak berdasarkan menurut hukum, bahkan bertentangan denganhukum.

Tentu saja hal ini pada akhirnya berdampak kepadaprofesionalisme pengelolaan STAI Publisistik Thawalib Jakarta dansangat merugikan PENGGUGAT Rekonpensi;PENGGUGAT Rekonpensi mendapatkan teguran keras danancaman pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan sertamasuk kedalam status pembinaan serta ditutup akses PDPT(Pangkal Data Perguruan Tinggi) oleh pihak Direktorat JenderalPendidikan Islam Kementerian Agama dan terancam tidak dapatmengajukan reakreditasi dari Kopertais Wilayah DKI Jakarta.

Padahal sebelumnya, dihadapanPENGGUGAT Rekonpensi dan dihadapan Pihak DirektoratJenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama TERGUGATRekonpensi berjanji dan menjamin bahwa tidak akan adawisuda mahasiswa STAI Publisistik Thawalib Jakarta tanggal 9April 2017;Bahwa, dengan ditutupnya akses PDPT (Pangkal Data Perguruan Tinggl)PENGGUGAT Rekonpensi tidak bisa lagi melakukan halhal sebagai berikut:49.1.49.2.49.3.49.4.49.5.User Name Formasi Laporan Pendidikan Tinggi (Forlap Dikti) tidakdapat diakses.

lainuntuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakandalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai denganketentuan Pasal 20 ayat (2) Junto Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan olehsuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuaidengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 telah melampirkan surat Izin dariKantor Kementerian

Surat Izin Untuk Bercerai dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: Nomor :KEP.96/MENSJ/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, oleh ketua Majelis di bubuhitanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;3.

Bahwa untuk memperkuat permohonan ini, Pemohon menyertakan SuratKeterangan dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina UpayaKesehatan RSUP DOKTER KARIADI di Semarang Nomor : HK.00.01/ I.IV/2547/ 2011 dan hasil uji Laboratorium Molekular & Sitogenetika Pusat RisetBiomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengahsebagai bukti secara medis/ klinis bahwa Pemohon adalah seorang yang berjeniskelamin lakilaki ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, sudilah kiranya yang terhormat

;Asli dan foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Kesehatan RI DirektoratJenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP DOKTER KARIADI di Semarang Nomor: HK.00.01/1.1PV/ 2547/ 2011 tertanggal 15 September 2011 (diberi tanda P.7.).;8. Asli dan foto copy hasil uji Laboratorium Molekular & Sitogenetika Pusat RisetBiomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengahatas nama Kartini tertanggal 18 April 2011 (diberi tanda P.8.).

bayiyaitu mbah Pas dan sepengetahuan orang tua Pemohon berjenis kelaminperempuan :Bahwa awalnya Pemohon tidak memperdulikan karena tidak faham mengenaijenis kelamin karena Pemohon sendiri tidak pernah tahu dan tidak pernahmelihat kelamin orang lain sehingga Pemohon tidak dapat membedakan antarakelamin lakilaki dan perempuan sampai saat sekolah mendapat pelajaranbiologi, anatomi tubuh manusia Pemohon baru merasa bahwa sesungguhnyaPemohon adalah seorang lakilaki ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kementerian

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah memiliki surat izin atasan tanggal 28Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;2. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Sungai Penuh sebagaimana bukti berupaBuku Kutipan Akta Nikah , tertanggal 08 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Sungai Penuh;3.

Kepala Kementerian Agama Kota Sungai Penuh;Bahwa karena itu, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanggal 01 Nopember 2016 yang terdaftardi register kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat,berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi tanggal05 Juni 2013, fotokopi tersebut bermaterai

Kepala Kementerian Agama KotaSungai Penuh tertanggal 28 Oktober 2016 dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya danjuga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bilaternyata menurut pengadilan negeri itu

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA c.q. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III c.q. KUASA PENGGUNA ANGGARAN pada SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BENGKULU VS Drs. MIFTAHUDDIN, M.M., Direktur Utama PT Jaya Sakti Konstruksi, dkk.

(KepalaBagian Advokasi Hukum Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dankawankawan, beralamat di Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, JalanPattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDrs.

Bahwa penggantian Pejabat Pembuat Komitmen dari Turut Tergugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat menghilangkan hak Penggugat untukmendapatkan pelunasan hasil pekerjaan Penggugat;Bahwa jalan tersebut sudah diserahterimakan dan sudah digunakanoleh masyarakat, maka tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidakmelunasi harga kontrak adalah cedera janji (wanprestasi);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.g. DIREKTORAT JENDERALBINA MARGA c.q. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III c.q.KUASA PENGGUNA ANGGARAN pada SATKER PELAKSANAANJALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINS!I BENGKULU tersebut;2.

., M.H.Jabatan +: Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUNJKT.2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan6. NamaJabatan7. NamaJabatan: ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si.: Kabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum Kementerian Dalam Negeri; : Ir ANNY JULISTIANI, MBA.: Kasubdit. Otonomi Khusus Wil II Dit. Penataan Daerah, Otsus dan DPOD;: S. ADITYA WIJAYA , S.H.: Kasubbag. Wilayah I Bag.

Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;: R. PERMELIA FABYANNE, S.H., M.H.: Kasubbag. Wilayah II Bag. Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian DalamNegeri; : MUNZIAR, S.H.: Kasubbag. Bagian Pengkajian dan Evaluasi ProdukHukum Wilayah III; : KUSUMA DWI HASTANTI, S.H.: Staf Subbag. Wilayah II Bag.

Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian DalamNegeri; Masingmasing Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia, beralamat di JIn. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat.

Sedangkanpenerbitan objek gugatan telah memperhatikan saran, pandangan danpendapat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sertadari Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu pada peraturanperundangundangan dan putusanputusan Mahkamah Konstitusi. Sehinggapenerbitan objek gugatan dalam perkara a quo justru telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Negeri telah melakukanklarifikasi atas ditetapkannya Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur melalui SuratnyaNomor 188.34/271/Sj tanggal 31 Januari 2012 perihal Klarifikasi PeraturanDaerah Khusus (Perdasus) yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Papua.Substansi atau materi klarifikasi dalam surat dimaksud telah memperhatikansaran, pandangan dan pendapat dari Kementerian Koordinator Politik, Hukumdan Keamanan serta dari Kementerian Hukum dan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Ca.PEMERINTAH PROVINSI KALTIM Cq. DINAS PERKEBUNAN PROVINSIKALTIM, karena makna dari Cq. menunjukan adanya hubungan hierarkhisHalaman 7 dari 34 halaman putusan No. 32/PDT/2016/PT.SMRdan tanggung jawab diantara instusi instusi yang disebutkan dalam Cqtersebut.Oleh karena makna dari isi "Cq" Menunjukkan adanya hubungan hierarkhisdan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas maka sudah seharusnyadalam menyebutan Cq. Tersebut harus lengkap.

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)3.1 Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, sebab tanah / lahan yangdiklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut dalam perkara inidibeli oleh DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN RIdari SDR. HADI SUMITRO dengan luas 44 X 100 M2 (4.400 M2) tahun1980/1981, yang terdaftar sesuai dengan KARTU INVENTARISBARANG (K.LB) yang dimiliki oleh DIRJEN PERKEBUNAN, denganinventaris data data sebagai berikut :a. Nomor Urut 38;b.

Oleh karena gugatan Penggugat ini salahalamat / ERROR IN PERSONA maka sudah selayak dan wajar apabilagugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.3.2. bahwa dalam perkara a quo tersebut yang perlu diketahui olehPenggugat bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan TimurBUKAN merupakan instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN.Akan tetapi Dinas Perkebunan Prov.

Dan secara de fakto dan de jure tanah a quo tersebut sejak dibelioleh Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI 1980/1981 selalu dipeliharadan dimanfaatkan terus menerus oleh Tergugat.

Lalu diserahkan pengelolaan dan penggunaannya kepada Tergugat,dansampai sekarang belum ada penyerahan fisik tanah itu dari Dirjen PerkebunanKementerian Pertanian kepada Tergugat sehingga asset tersebut masih tetapterdaftar sebagai milik dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut pihak Tergugattelah mengajukan bukti surat antara lain bukti T2 dimana tercantum bahwabenar ada terdaftar asset berupa tanah seluas 4.400 M2 (Ukuran 44 x 100)Register