dan telah mempunyai 3 orang anak lahir sebelumperikahan, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakanHalaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 16/Pat.P/2021/PA.Tbhkeberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dan PemohonIl dengan suaminya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbuny!

:3Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 16/Pat.P/2021/PA.TbhHalaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 16/Pat.P/2021/PA.TbhCcArtinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang

IIsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,jab dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon II) berupa uang sebesar Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dibayartunai, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturanyang berlaku dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan faktabahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak terdapat larangan untukmelaksanakan

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

saat ini tidak ada seorangopun yang keberatan atas pernikahanpara pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan SigiBiromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai

Pencatat Nikah/Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggalterakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalamdaftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, tidak termasukpihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi PengadilanAgama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralihke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

19Agustus 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHalaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 199/Padt.P/2019/PN TlgNegeri Tulungagung, tanggal 19 Agustus 2019 dengan Register perkara Nomor:199/Pdt.P/2019/PN Tlg, yang telah di perbaiki pada tanggal Agustus 2019 padapokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon lahir di Tulungagung tanggal 30031957, dari pasangan suamiisteri Wong Fai Tjien dan Lam Kuan Tjiauw dengan nama kecil MAN JOENG;Bahwa sesuai Petikan Keputusan Presiden

Republik Indonesia No. 22/PWI tahun1980, pemohon adalah Warga Negara Indonesia;Bahwa setelah keluarnya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesiatersebut, Pemohon mengganti / mengubah namanya dari nama kecil MANJOENG, dengan nama keluarga WONG menjadi CHANDRA WIJAYA;Bahwa nama CHANDRA WIJAYA tersebut juga sudah tercantum dalam ljazahmilik Pemohon dengan nomor 0365/0/1986 tanggal 14 Mei 1986 yangdikeluarkan oleh Universitas Kristen PETRA;Bahwa memang dalam Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon

Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/PWI Tahun1980, atas nama Wong Man Joeng, yang dikeluarkan oleh Presiden RepublikIndonesia, tertanggal 26 Juni 1980, diberi tanda DUKtl................ccccecteeeeeeeeees P8;9.

mencakupseluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebin dahulumempertimbangkan petitum nomor selanjutnya Sampai dengan petitum yang terakhirdan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimanadalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,Putusan No.452/Pdt.G/2019/PA.

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisinanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Putusan No.452/Pdt.G/2019/PA.

pernahn hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden

Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Pasal 82 ayat(4) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan MahkamahAgung RI.

sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1 dalilgugatan penggugat.Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugattelah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syaratsebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentiksebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapatditerima untuk dipertimbangkan selanjutnya.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpenggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengantergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dantergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yanglebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai gaidah fighiyah selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:Him. 12 dari 15 hlm. Put.

., juga ternyatagugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telahterbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannyatelah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:PiSaly Att) AGL 8) aiaHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.TbhArtinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqilbaligh

;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,ijad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanitaHalaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2019/PA.Tbh(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

,maka alat bukti tersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpenggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,Halaman 8 dari 15 hIn.

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumahtangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud lagi dalam rumahtangga penggugat dan tergugat.Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dantergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tanggapenggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan yang terus menerusdan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dantergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yanglebin besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuaidengan kaidah ushul figh yang oleh majelis hakim diambil alih sebagaipertimbangan yang berbuny) :laos! ule ale p rio rwlaol syArtinya :Halaman 12 dari 15 hin.

., jugaternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sertatelah terbukti menurut hukum, maka = majelis hakim dalampermusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugatsecara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 153ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga)kali Suci atau sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraiandan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis

suamiisteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturHalaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Padt.P/2018/PA.T bhdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbuny!:axJLJI aldlel!

j1,81 JuirsclsuLArtinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan

ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,jab dan kabul, di persidangan Pemohon dan Peohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Padt.P/2018/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon 1) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaranyang

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi. Apabiladihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. mengenai jenisputusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus denganverstekHal. 7 dari 14 Hal. Put. Perkara No 554 /Pdt.G/2017/PA Jmb.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelasHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untukmembuktikan kebenaran halhal yang menjadi alasan perceraian yangdidalilkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti Surat kode(P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya

secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat,relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, olen karenanyaMajelis Hakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 26 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden

Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihatiPenggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanyaMajelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah (bahagia), mawaddah (tentram)dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud.

Sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentukkeluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

., Jo.Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik tentang statushubungan hukum perkawinan seseorang dengan pasangannya, maka MajelisHakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1091 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan inimenyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti memiliki statusPutusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1091 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia terlebin dahulu harusmendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orangorangyang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi,saksisaksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksisebagaimana ketentuan Pasal 165179 dan Pasal 306 R.Bg.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1091 TentangKompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan alQuran Surat arRum ayat 21akan sulit tercapal (terwujud);Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan tidak lainbertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuanketentuan umumagama (magqashid asysyariah), khususnya dapat menjamin berjalannyakewajiban dan hak masingmasing sebagai suami dan isteri dengan baik sesualbatasanbatasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1091 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanyapetitum Permohonan angka 2 dalam perkara aquo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Permohonan Pemohon untukdiberi izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan,sedangkan Termohon tidak pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakimberdasarkan ketentuan 131 ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1091tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Juni tahun2018 antara

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0169/Pdt.G/2019/PASlp. bertanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 01 Juli 2019, Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Perkara No.0169/Pdt.G/2019 /PA Sip.Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwapermohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f padakedua aturan perundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukupjelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisinan dan pertengkarantersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekatdengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan.Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmidan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar untuk menghadapdi persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh

Pasal 116 huruf (f) Tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu. adanya perselisihan danpertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tanggapenggugat dan tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkankembali.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumahtangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebin dahulu harusdipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dantergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengantergugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

pertimbangan di atas,serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jugaternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sertatelah terbukti menurut hukum, maka = majelis hakim dalampermusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugatsecara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden

Pasal 153 ayat (2)huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali Suci atausekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.Hal. 13 dari 15 hal.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi:;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kKuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Sakbertanggal 3 Desember 2019 dan 10 Desember 2019, dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telan cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dinubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sertadalildalil syarak tersebut jis.

Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telahmenghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahdan calon suamidari anak Pemohon tersebut di depan persidangan untuk didengar keterangannya.Keterangan mana telah didukung oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yangdiajukan di persidangan dan keterangan saksisaksi tersebut saling mendukungsatu sama lain serta bersesuaian dengan

Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor UrusanAgamakecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo akan tetapi ditolak karenaanak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;Menimbang, bahwa dari keterangan anakPemohon serta faktafakta hukumyang diperoleh dari keterangan saksisaksi Pemohon, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudahsamasama memenuhi syaratsyarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6dan 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.Instruksi Presiden RINomor

Pasal 39sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesiatetap membuka jalan dengan memberikan peluangmengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksudmenikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan,tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori baligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan denganketerangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sertaketerangan saksisaksi Pemohon, dapat disimpulkan

Selainitu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia denganmewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohondan calonister!

.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sahsebagai suamiistri, telah menikah pada tanggal 13 Mei 2014, di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagai berikut:Legs Vaal 5 dil GIS 5 Aan bya IS al Cd GHG 5Artinya:"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepadamasingmasing

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dailildalil gugatanPenggugat tersebutharus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;Page 11 of 14Putusan Nomor227/Pat.G/2018/PA Prgi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugatagar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengandemikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat

untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) ReglementBuiteegewesten (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karenajabatannya hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Nomor227/Pat.G/2018/PA Prgi.Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri(Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan padaalat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatuhnkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Parigi, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0682/Pdt.G/2017/PA Spg.kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz II halaman 405 yang selanjutnyadiambil

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyatatidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwaketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehkarenanya telah dapat ditetapbkan bahwa Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat

Pasal154 R.Bg jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak membantah dalildalilgugatan Penggugat, dengan demikian dalildalil gugatan Penggugat tersebuttelah menjadi fakta yang tetap (vaststaande feiten);9Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar mengurungkan kehendaknya

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam jo.

sekarang terjadi antara Penggugat danTergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk11keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (videPasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohondengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celleecdl Gila le pate us Licll ynArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah,maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta denganmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Pemohon II memiliki kedudukanhukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il pada pokoknyamendalilkan bahwa Pemohon dan

Pasal 14 sampaidengan Pasal 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam;Menimbag, bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il adalahperkawinan yang pertama kali bagi keduanya dan belum pernah bercerai makadapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II adalahperkawinan yang tidak dilarang, karena Pemohon dan Pemohon II tidak terikatperkawinan dengan orang lain, bukan perkawinan yang dilakukan setelahperceraian yang ketiga kalinya, Pemohon tidak sedang mempunyai 4 orangistri

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapathukum dalam Kitab lanatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:(yal 9 JgrArtinya, Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorangperempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu,umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan