Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, telah terpenuhi;HAL 5dari 14 Hal.Put.XXX/Pdt.G/2016Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugatmengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksuddalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapatditerima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengarpihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P",fakta dari keterangan saksi

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatansebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P,, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antaraPage 9 of 14 Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2016/PA Dol.keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagal berikut:all GLS5 aizw Go WS AD gy 2 e LS5aG Sls lias LlArtinya:"Jika keduanya

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanAgama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat putuS karena perceraian, namun oleh karena dasar hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungHal. 8 dari 16 hal.

tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugattelah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syaratsebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentiksebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapatditerima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapatterwujud;Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai denganTergugat adalah merupakan sikap tidak senangnya Penggugat kepadaTergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapistrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab Ghayah alMarom li syaikh al Majdi yang oleh majelis hakim diambil alih sebagaipertimbangannya yang

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka MajelisHakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, makaperlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talaksatu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuanPasal 119

ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlakumasa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (6) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas namaMuhammad Zulkhaedar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKota Pontianak, menerangkan bahwa telah lahir anak lakilaki bernamaMuhammad Zulkhaedar, anak lakilaki, dari Suami istri Syatir, A.Md. dan NurAsia, A.Md pada tanggal 27 Januari 2001 di Pontianak.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhiketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, antara kKeduanya jugatidak terdapat halangan hukum = untuk melangsungkan perkawinansebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikanpeluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yangbermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telahditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategoripaligh;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dihubungkandengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta keterangan saksisaksiHal. 11 dari 14 halamanPenetapan Nomor 82/Pdt.P

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkaravoluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuanPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;Mengingat

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P. dan faktadari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untukmembuktikan kebenaran halhal yang menjadi alasan perceraian yangdidalilkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti Surat kode(P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya

setempat, relevandengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya MajelisHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA.DBSHakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 14 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA.DBSHukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihatiPenggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentukkeluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan PasalPenetapan Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 1314,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusanbaca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinanPemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggalterakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalamdaftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, tidak termasukpihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi PengadilanAgama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralihke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon denganTermohon tidak rukun

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaranyang

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis " P 1.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 1 (Satu) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon I dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSills Lala) AML 18) sa gArtinya: *Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0007

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,ijad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon II telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

ketentuan Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kemballisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( b dan f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf(e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dalam perkara a quotidaklah termasuk ke dalam kelompok orangorang yang memiliki halanganperkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atastersebut majelis hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon danPemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapatdibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yangHal 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2018/PA.Lbjmerupakan masalah

Presiden Republik Indonesia, cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala KepolisianDaerah Jawa Tengah, cg. Kepala Kepolisian ResorPekalongan Kota cq, Kasaf Reskrim Kepolisiani ResorPekalongan Kota, yang beralamat di JI. Diponegoro 19,Pekalougan 51116,untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;Menimbang : Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera PengadilanNegeri Pekalongan tertanggal 8 Maret 2016 yangmenerangkan bahwa perkara pidana No.35/Pid.B/2016/PNPkl, atas nama terdakwa Ir.

Presiden Republik Indonesia, cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala KepolisianDaerah Jawa Tengah, cg. Kepala Kepolisian ResorPekalongan Kota cq, Kasaf Reskrim Kepolisiani ResorPekalongan Kota, yang beralamat di Jl. Diponegoro 19,Pekalougan 51116,untuk selanjutnya disebut sebagai JER Al ;Menimbang : 1. Bahwa oleh karena perkara pidana Nomor Register : 35/Pid,.B/2016/PN Pkl. atas nama terdakwa : Ir.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum

diatas, olehkarena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1982 sehingga pencatatan kelahiranPemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (Satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatdalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

ayat (1) Undangundang RlNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwasetiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakkelahiran, dan selanjutnya menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) menentukanbahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahundilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

dengan ETITRISNAWATI yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 September2007 oleh karenanya petitum nomor 2 pemohon adalah beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa ternyata atas kelahiran pemohon tersebut sudah lebihdari 1 (satu) tahun belum pernah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil sehingga terlambat dicatatkan kelahirannya, dengan mengacupada Pasal 32 ayat (2) UndangUndang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka segalabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum nomor 3dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim dapatmengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdnministrasiKependudukan, Pasal 65 ayat (l)Peraturan Presiden

SOENGEB pada tanggal 11 Oktober1998 di Pontianak yang hingga saat ini oleh keluarganya belum didaftarkanpada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianaksehingga belum diterbitkan Akta Kematian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat(4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran

fakta hukum ternyata Pemohon mengajukanpermohonan penetapan Akta Kematian atas nama H SOENGEB (almarhum)ini tidak ada keluarga dan orang lain yang keberatan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat dan alatbukti saksi diperoleh fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas dandengan dihubungkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden

SOENGEB tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, dan Pasal 81 ayat (2) maupun Pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk

yang ditandai P5, P.6, P.7 dan P.8, olehkarenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlahdikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006,pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama Pemohonyang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, yaitu Juanita danhendak ditambah sehingga menjadi Juanita Sabrie dengan pertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila permohonanPemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapatlan dikabulkan, sepanjangpeambahan nama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008, sebagaimana tersebut di atas, makapermohonan Pemohon pada petitum point 3, dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam jurisdiksivolunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon ;Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (1), (2), (3)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentangPersyaratan

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkan bahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas

tersebut diatas maka Pengadilan Negeriberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan denganMenetapkan sah peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama DISKA AMANDA PUTRI, yangdilahirkan di SIDODADI, pada tanggal 24 APRIL 2005 dan merupakan anak dari pasangan suami istriyang bernama AGUS SUSILO dengan JUMISRI;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

DeliSerdang untuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam Register AktaKelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atasnama DISKA AMANDA PUTRI ;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentangPersyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Saksi MUSLIMIN, bahwa benar FALIYA IZZATI adalahanak lakilaki dari pasangan suami istri yang bemama NURMALSAH (pemohon)dengan T ANTI ANISAH yang lahir di Y ogyakarta pada tanggal 11 Juni 2011; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatankelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" dan Pasal 65 ayat(2) Peraturan Presiden

Namun demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ini memperbaikipetitum tersebut dan menetapkan hanya terbatas halhal yang merupakankewenangannya, yakni sekedar meneguhkan tentang suatu keadaan adalah benar atautidak dan/atau meneguhkan bahwa terhadap keadaan tersebut telah dapat dicatatkanatau tidak; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan, f roflSipil menerz ni tatan kelahiran yang telah

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan danHalaman 6 dari 7 Penetapan Perkara No.67/Pdt.P/2013IPN. YKTata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundangundangan yanglJersangkJJtan ; MENETAPKAN 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Menetapkan sah kelahiran seorang anak perempuan bernama F ALIY A IZZATI,anak dari pasangan suami istri bernama NURMALSAH dengan T ANTIANISAH yang lahir di Y ogyakarta pada tanggal 11 Juni 2007; 3.