TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala KapuasKelas Il Nomor 21/Pdt.G/2018/PN KIk tertanggal 25 Juni 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri KualaKapuas Kelas Il Nomor 21/Pdt.G/2018/PN KIk tertanggal 25 Juni 2018 tentangPenetapan Hari Sidang;Telah membaca Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugattertanggal 15 Agustus 2018;Telah mendengar Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor21

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas IIatau petugas yang ditunjuk untuk itu. agar mencoret perkara Nomor21/Pdt.G/2018/PN Klik dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yangsedang berjalan;4.

PENETAPANNomor 21/Pdt.G/2017/PN Unr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran tanggal21 Februari 2017, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Unr, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2017/PN Unr atas nama :Alirejo Kasman , ........

Kecamatan SuruhKabupaten Semarang, SebagaiWise KRIRRRIA ca RRIRNRIRRRIENRA CORTE Tergugat Il;Setelah membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas;Setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 9 Maret 2017;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalamtahap sidang pertama namun sebelum Persidangan dilanjutkan, ataspertanyaan Hakim Ketua Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakanHalaman 1 Pen.Nomor 21/Pat.G./2017/PN Unr.mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Nomor21

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor21/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 19 Nopember 2020, yang dimohonkan banding;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 44/PEN.HS/2021/PTTUN Mks, tanggal 12 April 2021, tentangMusyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;4.

Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor 44/PEN.HS/2021/PTTUN Mks, tanggal 12 April 2021, tentangPersidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan5, Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsurat yangberkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta suratsuratlain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertiterurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor21

Putusan Nomor 44/B/2021/PTTUN Mks.Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa HukumTergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor21/G/2020/PTUN.Mdo, Penggugat/Pembanding telah menyatakan bandingterhadap putusan tersebut pada tanggal 30 Nopember 2020 maka permohonanbanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata

., tanggal 30 Agustus 2019tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21/G/2019 /PTUN. SBY tanggal 24 Juni 2019 ; PUTUSAN NO. 198/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 2 dari 9 halaman3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan suratsurat tersebutdalam Bundel A dan Bundel B, serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; 4.

Bandingtertanggal 1 Juli 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor : 21/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 1 Juli 2019 ;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding mengajukanmemori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2019 dantelah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor21

mohon agar Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskanPUTUSAN NO. 198/B/2019/PTTUN.SBYHalaman 4 dari 9 halamanyang pada intinya : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor: 21/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 24 Juni 2019 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor21

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan BandingNomor 3/Akta.Pdt.B/2021/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Payakumbuh, ternyata bahwa pada tanggal 5 April 2021 kuasa ParaPembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor21

Membebankan biaya perkara banding ini kepada Pembanding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmemeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara bersertasalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 23 Maret 2021, memori banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari ParaTerbanding semula Para tergugat ternyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakimtingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan faktafakta hukumdipersidangan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasanalasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Para Pembanding semula ParaPenggugat dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan ataumembatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan bandingtersebut, sehingga oleh karenanya memori banding dari kuasa ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 23 Maret 2021 yang dimohonkan bandingtersebut.3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kamiH. Rohendi S.H.

Menetapkan Anak untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Desember 2020 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1.

Panitera PengadilanNegeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Desember 2020;2.

Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Desember 2020kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum PelakuAnak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengirimanberkas perkara ke pengadilan tinggi;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara sertasyaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang,

oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukanMemori Banding;Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PT.DKIMenimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan,Berita Acara Sidang dan suratsurat yang tersebut dalam perkara Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim. serta salinan putusan PengadilanNegeri Jakarta Timur Nomor 21/Pid.Sus.Anak

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor21/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Desember 2020;3. Menetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Pelaku Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;5.

,MH Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor diSanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PNSag, tanggal 30 Januari 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 80/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor21/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 8 April

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSanggau Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag, bahwa pada tanggal 15April 2020, Penutut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8 April 2020 Nomor21/Pid.Sus/2020/PN Sag;2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 16 April 2020permintaan banding Penutut Umum tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa;3.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Penutut Umum Nomor21/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag pada tanggal 15 April 2020 dan salinanmemori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 17 April 2020;4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Nomor21/Akta.Pid.Sus/2020/PNSag pada tanggal 23 April 2020 dan salinanKontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada tanggal 24 April 2020;5.

perkaradalam kedua tingkat pengadilan;Memerhatikan ketentuan pasal 102 huruf (b) undangundang RepublikIndonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas undangundangRepublik Indonesia nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan undangundang nonor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2020/PT PTKMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor21

Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, anak bermasalah denganhukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa anak bermasalah dengan hukum telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke4 KUHPidana jo Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor21

Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatuyang merupakan bahagian dari harta benda yang mempun yai nilai ekonomis ;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor21/Pid.SusAnak/201 6/PN PbrMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa Anak Amel Lia Als.

Beni Bin Samadi untukmenjualkan sepeda motor tersebut ke daerah lipatkain ;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor21/Pid.SusAnak/2016/PN PbrMenimbang, bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebutdibagi 4 dengan bagian masingmasing yakni saksi saksi Beni Herianto Als.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anakbermasalah dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Anak bermasalah dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah rekaman CCTV Home Stay Pondok Harmony.Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor21/Pid.SusAnak/201 6/PN PbrTetap terlampir dalam berkas perkara. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Prada.Dirampas untuk dimusnahkan6.

Delismawati Rinaldi Triandiko, S.H., M.HHalaman 19 dari 19 Putusan Nomor21/Pid.SusAnak/201 6/PN Pbr

Simpang, Kecamatan Sukaratu, KabupatenTasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat;Telaah membaca berita acara persidangan;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 April 2021, Penggugatsecara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 29April 2021 terhadap gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2021 dalam register nomor21/Pdt.G

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor21/Pdt. G/2021/PN Tsm dari Register yang di sediakan untuk itu;3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat sejumlah Rp. 1.240.000, (satu juta dua ratus empat puluh riburupiah);Demikianlan ditetaokan pada rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 olehYuli Effendi, S.H..M.Hum., Sebagai Ketua Majelis Yunita, S.H., dan TutySuryani, S.H.

2021/PN GskMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gresik tanggal 21 Juni 2021 dalam registerperkara 21/Pdt.SusPHI/2021/PN Gsk;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ParaPenggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataumenyuruh wakilnya yang sah dipersidangan;Menimbang, bahwa sesuai permohonan pencabutan surat gugatan Nomor21

Menyatakan permohonan pencabutan surat gugatan Nomor21/Pdt.SusPHI/2021/PN Gsk oleh Para Penggugat dikabulkan;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untukmencatatkan pencabutan perkara dari register yang sedang berjalan;3.

Setelah terdakwa dan ADAMALFRED ARAGAE melakukan pemukulan terhadap' korban laluADAM ALFRED ARAGAE membuang kayu balok yang dipakainyauntuk memukul korban ke = got/parit sekitar tempatkejadian dan bersama terdakwa pergi meninggalkan korban.Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal duniasebagaimana Visum Et Repertum atas nama PITER KODEY dariRumah = Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, Nomor21/VER/RS/I/2011 tanggal 28 Januari yang dibuat danditanda tangani oleh dr.

Setelah terdakwa dan ADAMALFRED ARAGAE melakukan pemukulan terhadap korban laluADAM ALFRED ARAGAE membuang kayu balok yang dipakainyauntuk memukul korban ke = got/parit sekitar tempatkejadian dan bersama terdakwa pergi meninggalkan korban.Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal duniasebagaimana Visum Et Repertum atas nama PITER KODEY dariRumah = Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong, Nomor21/VER/RS/I/2011 tanggal 28 Januari yang dibuat danditanda tangani oleh dr.

pedagang,Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, tempat tinggal di Hombel,RT.011, RW.005, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan LangkeRembong, Manggarai, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.P/2018/PA.Rtg dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

sertifikatTerlawan bukan berada di tanah sengketa maka adalah sangatberdasarkan hukum jika tanah sengketa dinyatakan sebagai milik ParaPelawan;Bahwa Karena tanah letak sertifikat milik Terlawan bukan bertempat ditanah sengketa yang akan di eksekusi maka adalah berdasarkan hukum jikaputusan dan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2003/PN.Smda dinyatakan tidakdapat di eksekusi (Non Executable);Dalam Provisi:Bahwa Para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua/Hakim PengadilanNegeri Samarinda untuk menunda pelaksanaan Eksekusi perkara Nomor21

Pelawan dan Terlawan sama sama memiliki alashak yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa tersebut, makaperlu di putuskan terlebih dahulu dalam sebuah putusan pengadilansiapakah yang paling berhak atas tanah tersebut, apakah Para Pelawanyang paling berhak atau kah Terlawan yang paling berhak, oleh karena ituadalah sangat berdasarkan hukum jika Bapak Ketua/Majelis Hakim yangmemeriksa dan menyidangkan perkara ini Menangguhkan pelaksanaanPenetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor21

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor21/Pdt.G/2003/PN.Smda Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SamarindaNomor 60/PDT/2004/PT.KT.Smda Juncto Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 2244/Pdt/2005 Tidak Dapat Di Eksekusi (Non Executable);VI.

Menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atas objeksengketa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor21/Pdt.G/2003/PN.Smda Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SamarindaNomor 60/PDT/2004/PT.KT.Smda Juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 2244/Pdt/2005;VII. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Samarinda untukmengangkat kembali sita jaminan tanggal 05 Juli 2003 Nomor21/Pdt.G/PN.Smda yang telah diletakkan atas objek sengketa;VIIl.

Marjumiah (Pelawan II) di atas tanah sengketa tersebut;Bahwa hal ini jelas atas pengakuan dari pada Terlawan mengakui memangbenar Pelawan dan Pelawan Il pada saat gugatan Perdata Nomor21/Pdt.G/2003/PN.Smda tidak dijadikan sebagai Tergugat dalam perkaratersebut.

Mayjen S.Parman No. 84 Kota KendariSulawesiTenggara, semula disebut sebagai Penggugatsekarang Terbanding.Pengadilan Tinggi tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini :TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentanghal yang tercantum dalam turunan resmi putusan pengadilanNegeri Kolaka tanggal 19 Mei 2011 Nomor21/Pdt.G/2010/PN.KLk yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :I.

Menghukum PARA TERGUGAT KONVENSI / PARAPENGGUGAT DALAM REKONVENSI tersebut untukmembayar segala biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini yang terhitung sebesarRp.276.000, (dua ratus tujuh puluh enam ribuPUPAE) go mon rm win in wn omMembaca akta pernyataan Permohonan Banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakanbahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Tergugat/Pembanding telahmengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus' olehPengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Mei 2011 Nomor21

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 06 Agustus 2020 Nomor21/Pdt.G/2020/PN Bon tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkaraperdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 21/Pdt.G /2020/PN Bon , dalam perkara :A.Baharuddin, beralamat di Onembute Rt.01 Rw.03 Desa OnembuteKecamatan Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk selanjutnyadisebut SCDAGAI ...............

Memerintahkan perkara perdata dengan register perkara Nomor21/Pdt.G/2020/PN Bon dicoret dari register yang sedang berjalan;Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bon3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 343.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang padahari Kamis, tanggal 03 September 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Sei Rampah Kab.Halaman dari 21 Putusan Nomor : 21/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tbt.Serdang Bedagai Sumatera Utara,berdasarkan Penetapan Hakim Nomor21/Pid.Sus.Anak/2017/PNTht;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor21/Pid.SusAnak/2017/PN TBT tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim;Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri SerdangBedagai No: B120/N.2.14/Epp.2/10/2017 tanggal 12 Okteber 2017;Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Tebing Tinggitanggal

Jl.Pelita VIII RT.002 RW.004, Kelurahan Tapung Jaya, Kecamatan Tandun,Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebutsebagai Tergugat; 2m nn nnn nnn nnn nn nnn nnn enn nn nnn nnn nnn nennn ncnPengadilan Negeri tersebut; Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal24 April 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Prp tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara inl; Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 April 2019 Nomor21

/Pdt.G/2019/PN Prp tentang Penetapan hari sidang pertama; Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan; Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 16 April2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri PasirPengaraian pada tanggal 24 April 2019, di bawah Register perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PN.Prp; 22222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn enn ne nnnMenimbang, bahwa pada hari

Salinan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor21/G/201 1/PTUN. MTR tanggal 30 Mei 2011 ;3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini ; 3 TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduknya sengketainit sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara MataramNomor : 21/G/2011/PTUN.MTR tanggal 30 Mei 2011 yang amarnyasebagai berikutMENGaAODtdI LII.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor21/G/2011/PTUN.MTR dan selanjutnya mengadili sendiriperkara ini dengan = amarputusan yang berbunyi menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya dan / atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima =;3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkarasesuai hukum ; 4.

tingkat banding ditentukan dalam amarputusan ini ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sertaperaturan perundang undangan yang berhubungan dengansengketa ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Terrgugat dan Tergugat II/ Para Pembanding ;= Menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor21

Pdt.SusMerek/2020/PN Niaga Jkt.PstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAKami, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Kekayaan IntelektualMerek;Setelah Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,tanggal 23 April 2020, Nomor 21/Pdt.SusMerek/2020/PN Niaga Jkt.Pst,tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 23 April 2020, Nomor21

Menyatakan sah Pencabutan Gugatan yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor21/Pdt.SusMerek/2020/PN Niaga Jkt.Pst;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk mencatat perintah pencabutan tersebut di dalamRegister perkara;4.

Isumeng, Tempat tanggal lahir Wette, 25 / 04 / 1924, jenis kelamin lakilaki,tempat tinggal dahulu Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo,sekarang Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, pekerjaan ibu rumahtangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 2Oktober 2018 Nomor 21/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 2 Oktober 2018 Nomor21/Pdt.G.S/2018

/PN.Pol. tentang Penetapan hari sidang;Setelah membaca Berkas Gugatan Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G.S/2018/PN.Pol.