Ditemukan 4688528 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Register : 02-11-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 86/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 1 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
43 — 36
43 — 36
Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);III.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
YANG MANA ESAPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antaraPEMBANDING, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiTergugat/PembandingmelawanTERBANDING, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiPenggugat/TerbandingDUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana
kontra memori banding;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan TinggiAgama Jakarta Nomor: W9A/2069/Hk.05/1 1/2016 tanggal 7 Nopember 2016,perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakartadalam Register Perkara Banding pada Nomor: 86/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 2Nopember 2016;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadian Tinggi AgamaJakarta yang akan memeriksa dan mengadili dalam banding atas putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan a quo sebagaimana
akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartapada dasarnya sependapat atas pertimbanganpertimbangan dan putusanPengadilan Agama jakarta Selatan Nomor: 100/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggaltanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab 1437 Hijrah, yangmengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akandiuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartasetelah mempelajari berkas perkara serta putusan
dikabulkan serta Pembanding/Tergugat dihukum ataudiperintahkan untuk membayar biaya nafkah hadhanah atau pemeliharaan anakkepada Penggugat/Terbanding, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditambah kenaikan15 % (lima belas persen) setiap tahun karena adanya inflasi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayarbiaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusanangka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dankesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarahingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratusenam belas ribu rupiah);Ill.
Register : 15-12-2016 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
40 — 24
40 — 24
., para Advokat pada Kantor LawOffice Zen Smith & Partners, yang berkantor di JalanRaya Ragunan Nomor 17 Jati Padang, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 5 November 2016, dahulu sebagai Penggugatsekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal19 Oktober
No.116/Pdt.G/2016/PTA.JKsebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikandan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima denganmenguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo, dengan adanyapenambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89
ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertamadibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara (Penggugat) dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Yyk Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA
- Albert Joseph Wienata Alias Koh Albert
929 — 1112
929 — 1112
Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA Alias KOH ALBERT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penutut Umum.2 .
Register : 01-08-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA JK PENGGUGAT melawan TERGUGAT
68 — 52
68 — 52
Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.3795/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 18 April 2017;Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat asal untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini serta dalam perkara Banding;Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding padatanggal 9 Juli 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana
No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK28 Juni 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage namunTerbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan dariPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2018;Permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JKpada tanggal 1 Agustus 2018 dan pendaftaran perkara banding tersebut telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9A/296
maksud Pasal 35 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, gugatan hartabersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi ceraithalak dalam perkara Nomor 3880/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 3 Agustus 2016dengan Akta Cerai Nomor 2303/AC/2016/PA.JT tanggal 14 September 2016sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
No.80/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warnasilver metalik yang didalilkan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkanMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mana yang masukkategori harta bersama dan mana yang tidak masuk atau ditolak, oleh karenaitu menjadi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hartaharta yangditemukan di lapangan pada saat ini adalah berupa harta bersama Terbandingdengan Pembanding yang diperoleh selama perkawinan
diatur dalam Pasal 29UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya mengenaiharta benda yang didapat dalam perkawinan oleh karena itu Pembanding sebagaimantan suami dan Terbanding sebagai mantan istri masingmasing mendapatbagian sebagaimana dalam Alquran Surat An Nisa ayat 32: glial y CjaaiiSI Los Capea eLailly cis) Low Cua la ll aes gle pSazany 4p ail iced Le I gh YsLagle coud USs GIS ail G) Aled Go alDan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadasebahagian
Register : 05-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat
melawan
Tergugat
67 — 18
67 — 18
HIR gugatan diputus dengantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadimyaTergugat (verstek), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatanpokok Penggugat, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinantersebut sah menuruthukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana
perbedaankeyakinan yang telah disadari olen Penggugat dan Tergugat sendiri sebelummelangsungkan perkawinan sehingga haruslah diberi waktu dan kesempatanyang cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk instropeksi diri dan kembalimengingat tujuan perkawinan sehingga dapat dicari solusi terbaik untuk pokokpermasalahan rumah tangga mereka, oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaanpendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana
diuraikan diatas, makasesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undangundang no 14 tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan Undangundang no 3 tahun 2009 tentangMahkamah Agung, setelan musyawarah diambil keputusan dengan suaraterbanyak dalam hal ini putusan yang dicuapkan adalah pendapat dari HakimKetua dan Hakim Anggota yakni mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Halaman 8 Putusan Nomor 84/Pdt/G/2020/PN PtiMengingat ketentuan dari UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 sebagaimana telah diubah
Register : 16-04-2018 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.JK PEMOHON melawan TERMOHON
134 — 0
134 — 0
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Pti Tanggal 16 Januari 2020 — MUâÂÂIZZUDIN
43 — 7
43 — 7
yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwacukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan ParaPemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonanPara Pemohontelah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 18-01-2017 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 17/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
39 — 32
39 — 32
kepada (Kuasa Hukum) Advokat yang beralamat di(Kantor Hukum), Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 065/SK/SA/XII/2016 tanggal 9 Desember2016, semula Penggugat sekarang Pembanding;melawanTerbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat sekarangTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut oleh pihak Penggugat melalui kuasahukumnya diajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2016 yangselanjutnya disebut Pembanding, sebagaimana Akta Permohonan BandingNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukankepada pihak Tergugat sebagai Terbanding pada
SuratKeterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat KeteranganNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 dalamRegister Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PTAJK dan
Anonimisasi Putusan No.17/Pdt.G/2017/PTAJKpemberitahuan isi putusan diterima oleh Pembanding dan telah diajukanmenurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawabanTergugat, replik Penggugat, dupilk Tergugat, suratsurat bukti, salinan resmiputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan memori banding, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa
perkara ini di tingkat bandingdapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasardasaryang telah dipertimbangkan di dalam putusannya, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat perkara Nomor2385/Pdt.G/2016/PA.JT pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan AgamaJakarta Timur telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yangsekarang sebagai Terbanding, dengan 11 alasan sebagaimana tercantumdalam surat gugatan yang ditandatangani oleh 2 (dua
Register : 12-06-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 7 Agustus 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
29 — 16
29 — 16
Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya dalam perkaraini sebesar Rp. 511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untukselanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan bandingtertanggal 20 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat.
., yang ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 6 April 2017.Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzagetanggal 22 Mei 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzagesesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkasyang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 6 Jnui 2017.Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzagepada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukaninzage sebagaimana
No. 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017 denganNomor 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggat waktu empat belas hari sejak putusan dibacakandan telah sesuai dengan caracara yang ditentukan dalam UndangUndang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
oleh Pembanding sendiri, bahwa rumah tanggakedua belah pihak telah terjadi ketidakcocokan yang berakibat denganfakta/bukti telah terjadi perselisiahan dan pertengkaran yang terusmenerus, bahkan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, sehinggaterjadi ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang demikian, makaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan kesimpulanMajelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat gugatan Penggugatcukup alasan sebagaimana
No. 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecahdan kehidupannya menjadi kalut.Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi Agama mengutippula pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapatPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumputusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Marah Bainal Figh WalQanun, halaman 100 yang menyatakan :Artinya: Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalammengumpulkan dua orang
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 7 Maret 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
30 — 47
30 — 47
Agama Kecamatan Kota JakartaPusat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggalHalaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PTA.JK.14 November 2016, sebagaimana
tercantum dalam Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untukselanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016;Bahwa berdasarkan surat tanda terima dari Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 15 Desember 2016,Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalammemori banding tertanggal 1 November 2016, yang pada intinya sebagaiberikut
banding, sedangkanketentuan Pasal 132 huruf (a) ayat (2) HIR menyatakan Jikalau dalampemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat melawan, maka dalambanding tidak dapat memajukan gugatan itu oleh karena itu tuntutanTermohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan AgamaJakarta Pusat dalam perkara ini, dengan perbaikan amarnya yang kurangtepat, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana
akan disebutkan di bawah ini;Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PTA.JK.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;
Register : 28-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 14
48 — 14
Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa mutahdan nafkah idah sebagaimana tersebut pada poin angka 3 di atas sesaatsebelum ikrar talak diucapkan;5.
Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding pada tanggal 23 Juli 2019;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus2019, sebagaimana dalam tanda terima memori banding Nomor1010/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun isi memori bandingtersebut pada pokoknya memohon agar:1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Banding Pembanding;2.
Selanjutnya Terbanding tidak mengajukankontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1010/Pdt.G/2019/PA.JT,pada tanggal 16 Agustus 2019;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage padatanggal 22 Juli 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzageHim. 2 dari 11 him. Put.
komitmen Terbanding dengan Pembandinguntuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yangsakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UndangHim. 5 dari 11 him.
Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkankepada Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan dengan pertimbanganPembanding telah mendampingi Terbanding selama kurang lebih 20 (duapuluh) tahun sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka dantelah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana fakta persidangan, maka patutdan wajar Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan secara ex officio mutahPembanding sebagaimana dalam putusan tingkat pertama;Menimbang, bahwa mutah tersebut berfungsi
Register : 25-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 176/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
207 — 420
207 — 420
Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat bagian sama besar dari harta-harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas;6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan (seperdua) bagian kepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Keungan Negara dan Pelelangan setempat;7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00 (empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat dari Harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas.
- Menolak selainnya.
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.4.121.000,00 (Empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
Menetapkan Pemohon dan Termohon masingmasing mendapat 2 bagiandari Hartaharta sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 di atas;6. Menolak selainnya;7.
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00(empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2019dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (yang selanjutnya disebutsebagai Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 4September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor2811/Pdt.G/2018/PA JT., Permohonan banding tersebut diberitahukan kepadaPemohon
yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa danMadura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiridari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulanpara pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinanresmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur
Nomor 2811/Pdt.G/2018/PA.JTtanggal 28 Agustus 2019, memori banding dan kontra memori banding sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya MajelisHakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusahauntuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itusendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi denganMediator bersertifikat yaitu Drs.
Menetapkan Pemohon dan Termohon masingmasing mendapat '%bagian sama besar dari hartaharta sebagaimana tersebut pada diktumangka 4 di atas;6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan 2 (seperdua) bagiankepada Pemohon dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agardilakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan KeunganNegara dan Pelelangan setempat;7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp4.121.000,00(empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).Ill.
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5969 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Nopember 2022 — SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO
138 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 20-06-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 24-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 46/Pdt.G/2016/PTA JK Tanggal 18 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 33
50 — 33
perceraian kepada Penggugatberupa mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);3.Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana
halaman 16 alineaKe1, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidakmemenuhi syarat formal adalah tidak benar, gugatan rekonvensi yang termuatdalam gugatan Termohon meskipun tidak secara rinci dan secara terpisahmenyebutkan mana bagian posita dan mana bagian potitum, karena Termohonadalah pihak awam yang buta hukum (yang pada saat itu belum menunjuk kuasahukum, namun demikian di dalam jawaban Termohon sudah terdapat positagugatan rekonvensi/alasan alasan dari gugatan tersebut sebagaimana
;Kedua rumah sebagaimana tersebut di atas, dipindah namakan atas namaanakanak Pembanding dan Terbanding, bernama ANAK KESATU danANAK KEDUA;Menimbang, bahwa atas gugat balik/rekonvensi Pembanding tersebut,Terbanding telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terbanding tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Pembanding,karena Pembanding telah berseligkuh dengan lakilaki lain, sedangkan untukmut'ah, Terbanding akan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta
Hukum Islam dan peraturan perundangundangan telah mengatur, apabila terjadi perceraian antara seorang suami denganistrinya, maka mantan suami tersebut mempunyai kewajiban dan tanggung jawabterhadap mantan istrinya hanyaHim. 10 dari 16 him. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK aselama dalam masa iddah atau selama 100 hari setelah perceraian terjadi,sebagaimana diatur Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;Bahwa Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur, istri dapatdianggap nusyuz jika ia tidak mau
tersebut dalam amarputusan perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding, PengadilanTinggi Agama Jakarta telah memperhatikan memori tersebut;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 89 UndangUndang UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara padatingkat pertama
Register : 27-02-2020 — Putus : 08-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PATI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 8 Agustus 2020 — PENGGUGAT
lawan
TERGUGAT
58 — 21
58 — 21
Register : 21-01-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.JK Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 17
94 — 17
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN REMBANG Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Rbg Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon:
Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di Rembang
24 — 3
Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di Rembang
24 — 3
Pemohon:
Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di RembangRegiser : 003878, sebagaimana pada poin 4tersebut diatas di Kepolisian sektor Kaliori dengan No.SKTLK /AO/II/YAN.2.2/2019/ Sek. Klr;6.
Bahwa hal tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 23tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan yangintinya menyatakan Dalam hal Buku Kapal Perikanan (BKP) yanghilang, dapat diterbitkan Buku Kapal Perikanan (BKP) Penggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan.8.
Perikanan (BKP) Kapal BERKAHMINA SAMUDRA ini, maka perusahan mengajukan permohonan penetapankehilangan ke Pengadilan, agar perusahaan bisa mengurus penerbitanbuku kapal perikanan pengganti ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akanmengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini makasegala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana
yang termuat dalamBerita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;Halaman 7 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PN Rbg.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa tujuan pokok permohonan dari Pemohon adalahuntuk mendapatkan Penetapan tentang Buku Kapal Perikanan (BKP) KapalBERKAH MINA SAMUDRA milik PT.
Register : 12-05-2016 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
52 — 22
52 — 22
memberikan nafkah lahir secaratunai/terangterangan tetapi Pembanding sudah mempersiapkanasetaset Pembanding berupa kontrakan dan sekolah TK yangsetiap bulannya bisa memberikan nafkah lahir;Bahwa untuk nafkah batin, Pembanding tidak memberikankarena kondisi Pembanding sedang sakit diabetes sejak tahun2007 sampai saat ini, tetapi selama itu Pembanding berusahauntuk memberikan nafkah batin kepada Terbanding, akan tetapiTerbanding tidak mau;Bahwa selama Pembanding sakit, Terbanding tidak melayaniPembanding sebagaimana
pembagiannya terhadap Pembanding,Terbanding dan anakanak, tidak dipegang sepenuhnya olehTerbanding;Bahwa sebelum ada putusan cerai secara resmi (bukti aktacerai), Pembanding ingin Terbanding tidak membawa seoranglakilaki lain yang bukan suaminya kerumah, karena selamamasa banding yang Pembanding ajukan, Terbanding sudahmembawa lakilaki lain ke rumah;Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding pada tanggal 20 April 2016 akan tetapi Terbanding tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana
No. 38/Pdt.G/2015/PTA JKBahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzagepada tanggal 28 Maret 2016, akan tetapi Pembanding tidakmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganyang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor3468/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 9 Mei 2016;Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzagepada tanggal 28 Maret 2016, akan tetapi Terbanding tidakmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganyang di buat oleh Panitera
No. 38/Pdt.G/2015/PTA JKNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkaradalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;Il.
Register : 21-11-2016 — Upload : 24-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 97/Pdt.G/2016/PTA JK -Devy Gustina binti H. Nesmed Muhammad
-Jaka Wahyudi Wibawa bin Sudiro Atmojo
85 — 41
85 — 41
Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.c) dalam gugatanberupa sebuah mobil Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA,untuk membuktikan dalil dalam gugatannya Penggugat dalam persidanganmenyampaikan alat bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Tanda NomorKendaraan (STNK), Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA,warna hitam metalik, atas nama PEMBANDING, dikuatkan dengan2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan benar, Penggugatdengan Tergugat memiliki mobil Toyota Fortuner sebagaimana
dijual over kredit kepadasaudara sepupu Tergugat yang bernama SAKSI dengan harga sebesarRp40.000.000, (empat puluh juta rupiah), dan uang hasil penjualannya telahdipergunakan untuk keperluan biaya hidup Tergugat dengan anakanaknya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Tergugat tersebut juga tidakdapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum sesuai Pasal92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Tergugat (suami) tidak dapat menjualharta bersama tanpa persetujuan istri (Penggugat), sebagaimana
pembagian harta bersama objekperkara 5.c) dan 5.d) dalam gugatan tidak dapat dilaksanakan/tidak ditemukanlagi, karena telah terlanjur dipindahtangankan oleh Tergugat, maka nilai hargamobil Toyota Fortuner dan mobil Honda Brio tersebut dapat diperhitungkan sesuaiharga pasar menjadi bagiannya Tergugat dari harta bersama tersebut;Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atassebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Nomor 5.a), 5.6), 5.c), 5.d), danpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana
natura), maka dapat dilelang pada Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan PengadilanAgama Jakarta Timur tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya PengadilanTinggi Agama Jakarta mengadili sendiri dan memutus yang amarnyasebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2565 — 1634
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Senyatanyadalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorangsebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruhmelakukan perbuatan atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksudoleh Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.
Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;6.
Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1tersebut di atas, frasa dapat merugikan keuangan negara atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.