Ditemukan 60975 data
162 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI cq UNIVERSITAS RIAU VS IR. WANDRI NASUTION, S.T.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
A. RAMANATHAN RAJA
63 — 5
Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
A. RAMANATHAN RAJA
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Budiono Binsar Simamora
65 — 24
Pemohon:
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Termohon:
Budiono Binsar Simamora
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUSNIARlawanWENORI LAKOINI, dkdanKEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL
11 — 10
ANUGRAH KUARI ABADI;Tergugat:DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM RI;
Ani Lestiyati
Tergugat:
3.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga
4.Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
222 — 268
Penggugat:
Ani Lestiyati
Tergugat:
3.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga
4.Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
ABDUL MANAP
Tergugat:
1.SUMARYONO
2.SITI ZAENAP alias ZAENAP
Turut Tergugat:
Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
82 — 14
Penggugat:
ABDUL MANAP
Tergugat:
1.SUMARYONO
2.SITI ZAENAP alias ZAENAP
Turut Tergugat:
Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
69 — 60
Penggugat:
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
79 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED), tersebut;
KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN,2. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED), LawanFX UNTUNG GUNAWAN alias FRANCISCUS XAVERIUS UNTUNG GUNAWANDan1. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Dk
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
99 — 27
Pemohon:
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaSurat Panggilan Nomor: SG.09/BPPHLHK.2/SWI/PPNS/4/2021, tanggal 15 April 2021, yangmendudukan Pemohon sebagai Tersangka dengan rujukan LaporanKejadian Nomor : LK.01/BPPHLHK.2SWI/PPNS/3/2021, tanggal 31 Maret2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan, cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan, cq.
Pst.09/BPPHLHK.2/SWI/PPNS/4/2021, tanggal 15 April 2021 yang mendudukanPEMOHON sebagai Tersangka dengan rujukan Laporan Kejadian Nomor :LK.01/BPPHLHK.2SWI/PPNS/3/2021, tanggal 31 Maret 2021, yangdikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, cq.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan,cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan HukumLingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, cq.
Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON.Apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusanseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatassedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu ANTO SECTOHANDOKO,SH dan kawan kawan, Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan padaDirektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon jelas secara tegasyang dijadikan pihak Termohon adalah Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan, cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara cq.
125 — 165
PNB INDONESIA:DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;
PNB Indonesia, beralamatdi Kismorefe RT. 003, RW. 007, Kelurahan Jaten, KabupatenKagaadanyar Provinsi Jawa Tengah; untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEM Y BANDING ;Y LAWAN:DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukandi Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6, Kuningan, JakartaSelatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Maryoto Sumadi MS, S.H.,M.M. Direktur Lalu LintasKeimigrasian; Him.1 dari 8 him. Put.
54 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ULYA R, dkk vs KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, dk
SITI ZUBAIDAH
Termohon:
kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jambi
258 — 197
Pemohon:
SITI ZUBAIDAH
Termohon:
kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jambi;NIP 196507061996031001:Jabatan ; Analis Kepegawaian Ahli Muda/Pelaksana TugasJabatan Administrasi Kepala Sub BagianKepegawaian dan Hukum;Instansi ; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.JBI.2. Nama MUHAMMAD FADHLY, S.H., M.H.;NIP 19791015200901 1009:Jabatan : Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum;Instansi ; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;3. Nama MIRZA RODIANI, S.H.
;NIP 197903252011012007:Jabatan : Analis Satuan Pengawas Internal:Instansi ; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;4. Nama , RUHAMAN SATRIA, S.Sy.
;NIP 199310162020121013:Jabatan : Analis Hukum;Instansi ; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;Keempatnya warga negara Indonesia; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaSubbag Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata Usaha pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jambi, memilin alamat di Jalan Jenderal AnmadYani Nomor 13, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi,Provinsi Jambi; domisili elektronik: fadlybafadhal79@gmail.com;selanjutnya disebut TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara
Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengn asli, Surat Siti Zubaidah kepada KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, tertanggal21 Januari 2021, Perihal: Permohonan Kenaikan PangkatGolongan IIl/a dan Pemberhentian dengan Hormat dengan HakPensiun, berserta tanda terima tertanggal 22 Januari 2021 olehHeri, T.P.;2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Departeman Agama Provinsi Jambi No.
GuruDilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJambi Nomor 396/KW.05.1/KP.07.6/02/2017, tanggal 28Februari 2017;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Lulus UjianPenyesuaian Kenaikan Pangkat Kemeterian Agama RepublikIndonesia Nomor: B.21600/B.1I.4/Kp.02.2/08/2018, atas namaSiti Zubaidah, tanggal 10 Agustus 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Usul Mutasi KenaikanPangkat Golongan Ruang IV/o Ke Bawah Nomor01/Kw.05.1/Kp.07.1/01/2019, atas nama Siti Zubaidah, S.Pd.l.
36 — 20
AGUS SAPUTRA;DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Musriko, S.HMelawanDIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN PADA KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPAS147.KP.04.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Mei 2015,memberi kuasa kepada:0"1. Nama : Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., S.H., M.H.Jabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan6. NamaJabatan7.
311 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA JALAN BEBAS HAMBATAN KEMENTERIAN PUPR, dk vs HERU SUWARTI,
PUTUSANNomor 1554 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJAJALAN BEBAS HAMBATAN KEMENTERIAN PUPR,berkedudukan di Jalan Sabo, Krodan, Desa Maguwohario,Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,diwakili oleh Wijayanto, Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Tanah Jalan Tol Kulonprogo Yogyakarta Solo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Galih
Terbanding/Tergugat : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
252 — 139
Pembanding/Penggugat : Nurmansyah Diwakili Oleh : Nurmansyah
Terbanding/Tergugat : Kementerian Luar Negeri Republik IndonesiaKeputusan Menteri Luar Negeri RepublikIndonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atasnama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan MenteriLuar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan TataUsaha Negara yang baru berupa pemberhentian tidak atas permintaanPenggugat dari Pegawai Kementerian
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (KEMENTERIAN BUMN) REPUBLIK INDONESIA, c.q. PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk, c.q. OPERATOR DAN PENYELENGGARA JALAN TOL PURBALEUNYI - JAWA BARAT, sebagai Pemohon Kasasi I, II. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) REPUBLIK INDONESIA sebagai Pemohon Kasasi II VS EUCHARIA, dkk.
Terbanding/Tergugat : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Jawa Barat Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Jawa Barat
91 — 0
Pembanding/Penggugat : Bisma Muhammad Sidik
Terbanding/Tergugat : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Jawa Barat Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Jawa Barat
A,MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
83 — 40
Penggugat:
A,MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
KETUA UMUM ASEIBSSINDO (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayur Segar Indonesia),
Tergugat:
1.Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2.DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
138 — 72
Penggugat:
KETUA UMUM ASEIBSSINDO (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayur Segar Indonesia),
Tergugat:
1.Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2.DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jl. Harsono RM No. 3Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,selanjutnya disebut TERGUGAT I.2. DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURAKEMENTERIAN PERTANIAN, berlamat di JI. AUP No.3Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Untukselanjutnya disebut TERGUGAT Il.2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 68/PENDIS/2016/PTUNJKT, tanggal 31 Maret2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;3.