Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri LubukPakam untuk mengadili perkara permohonan ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,disebutkan bahwa Pencatatan Pelaporan kelahiran yang melampaui batas

tersebut diatas maka Pengadilan Negeriberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan denganMenetapkan sah peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama TEGAR PRABOWO, yang dilahirkandi BATANG KUIS, pada tanggal 19 SEPTEMBER 2003 dan merupakan anak dari pasangan suami istriyang bernama SUDAR dengan SAMSINAR;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Deli Serdang untuk segera dicatat peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didalam RegisterAkta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama TEGAR PRABOWO ;Menimbang, bahwa dengan demikian redaksi amar permohonan pemohon tersebut di atasharus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 T ahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Juncto Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 T ahun 2008 tentang Persyaratan dan T ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

;TENTANG HUKUMNYA ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatelah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 65 ayat(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menerangkan bahwapencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)

;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dariaspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperolehPenetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangandengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 tentang

;Mengingat, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan DaerahKabupaten Nias No. 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil serta peraturanperaturan lainnya yang berlaku dan berhubungan denganpermohonan ini.;MENETAPKANe Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2008 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,keterlambatan mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebutdikarenakan ketidaktahuan Pemohon terhadap masalah pencatatankelahiran tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a UURI No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkanbahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumenKependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tatacara Pendaftaran

yangbernama RISKA RISTIANI, lahir di Madiun pada hari .... tanggal 24Oktober 1994 sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor PencatatanSipil dan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon untukmohon ijin mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang telah terlambatdan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan NegeriKabupaten Madiun cukup memenuhi bukti, maka berdasarkan Pasal 32Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang AdmnistrasiKependudukan maupun Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

sehingga dengan demikian petitum ke3Permohonan Pemohon cukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara iniMengingat Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,dan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

Adminstrasi Kependudukan,terhadap persoalan permohonan Pemohon sebagaimana di atas yaitu tentanganak anak yang lahir di luar perkawinan hanya diatur mengenai Pengakuananak (pasal 49) atau pengesahan anak (pasal 50), khusus pengakuan anakmensyaratkan adanya persetujuaan Pemohon dan pengakuan dari ayah/bapakbiologis yang kemudian akan dituangkan di dalam akta pengakuan anak.Sedangkan untuk pengesahan anak diajukan paling lambat 30 hari sejakperkawinan di daftarkan, diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Presiden

bukankesalahan anak, dan kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak agar tumbuhberkembang optimal.Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon sebagaimanadi dalam petitum angka 2 yaitu untuk menambah nama suami Pemohon padaakta kelahiran anak Pemohon bernama Revan Kanthan, tidak memiliki dasarhukum, oleh karena mekanisme yang tepat adalah mengajukan pengakuananak kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBintan, oleh karena telah jelas di atur demikian dalam Keputusan Presiden

telah ditolak sehinggamenyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dikenakan untuk membayarbiaya perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimanadisebutkan dalam amar dibawah ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;Memperhatikan, pasal 4243 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Keputusan Presiden

Adminstrasi Kependudukan,terhadap persoalan permohonan Pemohon sebagai mana di atas yaitu tentanganak anak yang lahir di luar perkawinan hanya diatur mengenai Pengakuananak (pasal 49) atau pengesahan anak (pasal 50), khusus pengakuan anakmensyaratkan adanya persetujuaan Pemohon dan pengakuan dari ayah/bapakbiologis yang kemudian akan dituangkan di dalam akta pengakuan anak.Sedangkan untuk pengesahan anak diajukan paling lambat 30 hari sejakperkawinan di daftarkan, diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Presiden

untuk menjaga anak agar tumbuhberkembang optimal.Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon sebagaimanadi dalam petitum angka 2 yaitu untuk menambah nama suami Pemohon padaakta kelahiran anak Pemohon bernama Khatan Puvithra, tidak memiliki dasarhukum, oleh karena mekanisme yang tepat adalah mengajukan pengakuananak kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenHal 4 dari 6 Penetapan No. 70/Pdt.P/2017/PN.TPGBintan, oleh karena telah jelas di atur demikian dalam Keputusan Presiden

telah ditolak sehinggamenyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dikenakan untuk membayarbiaya perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimanadisebutkan dalam amar dibawah ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;Memperhatikan, pasal 4243 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Keputusan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatan kelahiran anakpemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Februari 2012 tanpaHal

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperolehbeberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:O Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 2 tahun 6 bulan yanglalu;oO Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden

Pasal 133 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa gugatan perceraianKarena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 116 huruf b di atas, dapatdiajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah,Hal. 8 dari 13 Hal. Put.

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) dan dalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Hal. 10 dari 13 Hal. Put.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak 5 bulan setelahpernikahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

kompetensi absolutmaupun kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan /egal standing Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta denganmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

Kruimemiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki Kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 4, 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis juga tidak menemukan adanya unsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa meskipun permohonan itsbat nikah Pemohon danPemohon Il tidak sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a, b, c, dInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hukum Islam, akantetapi terhadap perkara ini Majelis berpendapat bahwa dalam perkawinanPemohon dan Pemohon II tidak ditemukan unsur penyelundupan hukum atauadanya iktikad tidak baik dari Pemohon dan Pemohon Il, akan tetapiperkawinan Pemohon dan Termohon II yang telah memenuhi ketentuan Pasal2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4,14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam hingga tidak tercatat pada KUA setempat sematamata disebabkankarena

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampai saat ini tidak ada seorangpunyang keberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RINomor

gugatangugatan tersebut;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang diajukanoleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki kKoneksitashubungan hukum yang sangat erat sehinga pemeriksaan perkara akan berjalansecara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Hakim akan memeriksa keabsahanperkawinan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)Instruksi Presiden

aqilbaligh.Menimbang, bahwa terhadap faktafakta hukum di atas, Majelis Hakimjuga perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab UshulalFighi halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagaipendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya: Barang siapa yangmengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai istri seorang lakilakimaka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suamiistri selamatidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden

atautidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya UndangUndang No. 1 Tahun 1974, dan; (e) perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut Undangundang No. 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakanmenurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku sertaisbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden

oleh karena Tergugat tidak dapat memberikepuasan batin kepada Penggugat yang berakibat terjadi pisah tempat tinggalsejak awal tahun 2019, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugatsudah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapattercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam AlQuran Surat ArRumayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang,serta Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkandengan cerai talak satu bain sughra;Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2017 ( 2tahun lebih)

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yangsah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu

tanggal 29 September 2019, Pemohon menikah lagi dengan wanitalain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, hingga kemudian pada bulan Oktober2019, Pemohon mengatakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon sempatmencoba menerima dan menjalani pernikahan dengan dipoligami selama kurang lebih9 bulan, namun kemudian Termohon merasa tidak sanggup lagi menjalani rumahtangga bersama dengan Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkanbahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon

diajukannya gugatan perceraian ini telah sesuai dengan prosedur hukum yangtelah ditetapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecahsedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuhmawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak awal tahun 2015hubungan antara

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanHal. 9 dari 14 Hal. Put. Perkara No.231/Pdt.G/2020/PA Slp.hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon yangdihubungkan dengan fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

RajaAhmad Tabib Tanjungpinang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan dari RSUD RajaAhmad Tabib No: 367/ SKMRSUD/X1/2018, dan penyelenggaraan jenazahnyadilaksanakan menurut tata cara agama Islam;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 3,yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami (Pewaris),Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

No 19/Pdt.P/2019/PA.TPIBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi RevisiTahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidangkewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya diPengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahiwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a dipersalahkan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris

,dan b dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok ahli waris terdiri dari:a Menurut hubungan darah:O Golongan lakilaki terdiri dari: ayah, anak lakilakisaudara lakilaki, paman dan kakek;O Golongan perempuan terdiri

Pemohon III (anak perempuan kandung), agama Islam, dihubungkandengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 sertaPasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa seorangjanda bernama Pemohon karena hubungan perkwainaan dengan Pewaris,dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung, yaitu 1). Pemohon II (anakperempuan kandung), agama Islam, 2).

Pasal 116 huruf f Keputusan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakimdalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonanPemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj? terhadap Termohon.Halaman 9 dari 13 halaman,Putusan Nomor 59/Padt.G/2020/PA.

Tty.Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbanganmengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, makadirumuskan dalam /egal issue apakah fakta rumah tangga Pemohon danTermohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalamketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentangPelaksanaan Intruksi Presiden

Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991yang merupakan pengejawantahan firman Allah dalam surat ArRum ayat 21:daa yg Bape ain: drag Lgall isc Lalg j) aSeadil Ge aSl gd OI Ad!

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, sehinggapermohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, olehkarenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaj terhadap Termohon patut dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatunkan Pemohon terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Keputusan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991, talak tersebut adalah talak satu raj, suami istri bolehrujuk selama dalam masa iddah;Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakimmembebankan biaya perkara kepada Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal89 Ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat teruS

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Qgugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak wajib dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugatmengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 15 Hal.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Putusan No.403/Pdt.G/2020/PA.BklIsPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,