No. 308/Pdt.P/2019/PA.Sj.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

masalah ekonomi anaknya.Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakimberpendapat sebagai berikut.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah : 1. Apakah benar telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat ?;2. Apa yang menjadi sebabsebab terjadinya perselisinan dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat tersebut ?

Hal ini bertentangan dengan Pasal 30, 31, 32, 33dan 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77, 78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitumprimer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan dengan mengingatketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinanPenggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

sehingga dengan demikian ketentuan yangdimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 PeraturanPemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA Sakrumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yangsakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firmanAllah SWT dalam surat alRum ayat 21 yang berbunyi:Co) Leaps Baye aSiy eas Leal) piSucll Lely 5 aSuttl Ge ad GIR GT AL!

Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakimberpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sahdan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syaratformil Suatu gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke PengadilanNegeri Koba yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Penggugat danTergugat, sehingga menurut ketentuan pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor1

Tergugat tinggalbersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terusmenerus diantara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagikedua belah pihak dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikianHalaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2020/PN Kbaterdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antaraPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagaiberikut:(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat

Kr.Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugattidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnyayang sah untuk datang menghadap persidangan dimaksud serta tidakmengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telahmembenarkan dalildalil gugatan Penggugat, namun karena perkara inimerupakan

Majelis Hakim menilai saksisaksiPenggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171,172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;Hal. 13 dari 23 halaman Putusan No.0097/Pat.G/2016/PA.

dansaling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugatsehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yangmemiliki kKekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yangmenguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, dan dengandemikian berarti Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan kewajibanpernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor1

orang lain sebagaiwakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadiranTergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanyaMajelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengandemikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, makamediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini Sesuaidengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugattanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertamadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubahmenjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 8 dari 18hal.menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikanhak atau keadaan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hiduprukun sebagai suami isteri, disamping itu perkara perceraian merupakan perkaraperdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat lexgeneralis) dibandingkan

perdamaiantersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baikPenggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalamkesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandalildalil yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaituapakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telahmemenuhi alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

", dan dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga disebutkan bahwa perceraian dapatterjadi adalah karena "antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga."

KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi dariPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk selurunnya, makaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayarbiaya perkara ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Pasal 19 huruf (b), huruf (f), dan Pasal 35 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Dengan tidakhadirnya Pemohon Informasi tidak sungguhsungguh mengajukanpermohonan penyelesaian sengketa informasi ini dan tidak memilikiitikad baik untuk menyelesaikannya;Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukanpermohonan penyelesaian sengketa informasi tidak wajib menanggapipermohonan yang tidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikadbaik;Bahwa berdasarkan

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa InformasiPublik menyatakan bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapipermohonan yang tidak dilakukan dengan sungguhsungguh dan itikadbaik;Dengan demikian putusan tersebut telah menunjukkan ketidakbenaranserta kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat bahwa ketidakhadiran TermohonKeberatan semula Pemohon dalam persidangan adalah merupakansuatu itikad

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2013 tentang Prosedur dan Penyelesaian Sengketa InformasiPublik menyatakan yang dimaksud dengan permohonan yang tidakdilakukan dengan sungguhsungguh dan itikad baik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah :a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atauberulangulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidakmemiliki relevansi dengan tujuan permohonan;b.

harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, olehkarena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1

Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2237/Pdt.G/2016/PA.Bgl.Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipunPengadilan Agama Bangil telah memanggilnya secara

Coll,Artinya : Jika ister) menggugat cerai karena suaminya memudlorotkanterhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lainlainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, makadibolehkan bagi isterinya tersebut utnuk meminta cerai kepadahakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkanperdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuhtalak satu ba'in.Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor1

No. 80/Pdt.P/2020/PA.Sj.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

No. 80/Pdt.P/2020/PA.Sj.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan alasan mendesakadalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga

kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harusmempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama,adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yangditimbulkan.Menimbang, bahwa terbukti anak para Pemohon telah

Termohon tidak dapat diperoleh oleh karena itu persidangansecara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo , dan sidangdilanjutkan dengan acara biasa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepadaPemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga denganTermohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad kuat inginberpisah dari Temohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksuddalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor1

Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang

sebagaimana dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon denganTermohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujudrumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yangsakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor1

TngPemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaTangerang, dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwaTermohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaTangerang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksaan Undangundang Nomor1 tahun 1974, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaraterlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon denganTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

berada lagi dalam satukediaman bersama yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2013 hinggaHalaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2028/Pdt.G/2017/PA.Tngsekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antaraPemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasiketerikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakimbahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengannilainilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1

KipMenimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian denganalasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:(1).

Kipsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambilalin pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Mada Hurriyat alZauyaini Fi alThalaq, Jilid , halaman 83 yang berbunyi:rac led ails ony aly Aan yj shea! Gs aussi ua GDI! alas WAY!

Kip1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitumangka 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikanberdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 Januari 1018sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN Lwk, selanjutnya permiintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11Januari 2018

sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN Lwk;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwukpada tanggal 11 Januari 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2018;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dariPenasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa

Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, makapemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 TahunHlm 7 dari 18.

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan danpertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahmempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat danTergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namuntidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang

dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujudrumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yangsakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor1

Dan Allan MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dinubungkandengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

selamaitu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknyasuami istri ;Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut dengan minta bantuan orangtua maupun keluarga lainnya namunusaha tersebut tidak berhasil ;Dengan demikian kerukunan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatsudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yangbahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal UndangUndang Nomor1

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugatnamun tidak berhasil ;10.Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 undangundang nomor1 tahun 1974. jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f joKompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f11.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugatnamun tidak berhasil ; 2200020 22022010.Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 undangundang nomor1 tahun 1974. jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f joKompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f ; 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatPEPkala.

Barang siapa yang berbuat demikian, makasungguh ia telah berbuat dhalim terhadap dirinyasendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telahterbukti kebenarannya dan telah cukup alasan bagi Penggugatuntuk melakukan perceraian karena telah memenuhi maksudpenjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang undang Nomor1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf