Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Putusan No. 698/Pdt.G/2017/PA.

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( b dan f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernahn hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan

Lbt Halaman 12 dari 15huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali Suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

atas namaPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 poin 1 di atasMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepadaInstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentangperceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden

RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menyebutkan:Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana tempat terjadinya perceraian,Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil lebih lanjut menyebutkan:Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan menyerahkan salinan putusan pengadilan

yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;Dan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmengatur bahwa:Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan tata cara:a.

mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kedalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte cerai atas namaPenggugat dan Tergugat haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 poin 2 yangmemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriJember untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturanperundangundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bHal. 6 dari 14 Hal. Put.

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003tanggal 8 Juni 2005 dan dalildalil syarak tersebut jis.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, bahwa untuk melaksanakan perkawinanharus ada (a). Calon Suami, (6). Calon Istri, (c). Wali Nikah, (d).

PasalHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan NomorHalaman 8 dari 14 putusan Nomor138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyatatidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 143 ayat (1)dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak membantah dalildalilgugatan Penggugat, dengan demikian dalildalil gugatan Penggugat tersebuttelah menjadi fakta yang tetap (vaststaande feiten);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai

ketidakharmonisan dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berakibat terjadinya pisahtempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 5 bulandan tidak bersatu lagi serta tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimanalayaknya pasangan suami istri, hal ini sesuai dan telah memenuhi unsurunsurperselisihan (dalam hal ini Majelis Hakim menafsirkan kalimat perselisihanmenjadi tidak harmonis), dalam rumah tangga dan syarat untuk melakukanperceraian, yaitu Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

NomorHalaman 11 dari 14 putusan NomorHalaman 11 dari 14 putusan NomorHalaman 11 dari 14 putusan NomorHalaman 11 dari 14 putusan NomorHalaman 11 dari 14 putusan NomorHalaman 11 dari 14 putusan NomorHalaman 11 dari 14 putusan Nomorsedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) danatau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugatmengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusHal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.518/Pat.G/2020/PA.BkIsmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan Allah MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalamPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telahterpenuhi, namun hasilnya gagal untuk didamaikan.Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagi keharmohisan

penggugat denganTergugat telah pisah rumah sejak januari 2016 hingga sampai saat ini dan yangpergi adalah Tergugat;6) Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkankembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasilMenimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangHal. 9 dari 13 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalilsyarak jis.

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terus

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwagugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan,Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perkara Nomor 200/Pdt.G/2019/PA.MLdan talak yang dijatuhnkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satubentuk talak bain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasanuntuk mengabulkan gugatan Penggugat

Dutaraya Dinametro)terhadap pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan Kontrak pada kegiatanRevitalisasi Pasar Wado tahun 2015, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RINomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RINomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 35Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang /

RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang /

Didalam Peraturan Presiden ini telah membagi masingmasing kewenangan.Secara singkat didapat pengaturan tugas yang ada pada Pasal 7, Pasal 11,Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 besertaperubahannya, yaitu:a. PA/KPA di ranah dalam penetapan Rencana Umum Pengadaan, yangmeliputi anggaran, pemaketan, cara pengadaan, dan organisasi pengadaan.b.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudahhidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0189/Pdt.G/2019/PA Spg.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya:AS Ba Y all 968 Guns ald Gualuuall alsa Cys aSle coll (54 CyArtinya : Barang

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

kedudukanhukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aHalaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.KrUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kKompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri, maka sSesualketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalamKitab laanatuth Thaalibiin halaman 254:ly 9%) Yo aby) wg aino 55 dl pol We cSt sos dsJ9rF yrpliyArtinya, Dalam pengakuan seseorang

Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia jis.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutHalaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.173/Pdt.G/2021/PA.BkIsdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

52Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan kedudukanhukum (legal standing) Pemohon dan Pemohon II dalam mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkanpernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dilakukan sesuai aturanpernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danmemahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden

Kruimemiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, makaPengadilan Agama Krui memiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

Pasal 14 dan 30Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak menemukan adanyaunsurunsur yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon IIsebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapathukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alihmenjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:Jpre Galas

Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 di Indonesia jis.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belah pihaksudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat, makagugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuanpasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116 huruf (6b) Kompilasi HukumIslam, Instruksi Presiden

Republik Indonesia nomor tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, jo.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991,tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam,dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VIIhalaman 529 yang berbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka

sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan, danmaksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapat diwujudkanlagi oleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia,tentang Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumIslam5 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.