;Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoo/) PenasihatHukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakanAnak masih bersekolah dan akan menempuh ujian akhir, maka Majelis Hakimmempertimbangkannya pada amar putusan;Menimbang, bahwa korbannya adalah masih dalam kategori anak makaperaturan yang berlaku adalah Undangundang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor35

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi AnakKorban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelakukejahatan yang sama;Menimbang, bahwa dengan adanya Undangundang RI Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak artinya Pemerintah telah menggolongkan pidanayang dilakukan adalah termasuk

0,090 gram (disebut BB 1);e 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 21 (dua puluh satu) bungkusplastik bening masingmasing berisikan kristalkristal putin dengan beratnetto keseleruhan sebelum uji lab 1.342 gram (disebut BB 2);dengan kesimpulan BB 1 & BB 2 tersebut adalah positif Metamfetaminasebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentangperubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UndangUndang Nomor35

0,090 gram (disebut BB 1);e 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 21 (dua puluh satu) bungkusplastik bening masingmasing berisikan kristalkristal putin dengan beratnetto keseleruhan sebelum uji lab 1.342 gram (disebut BB 2);dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif Metamfetaminasebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentangperubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UndangUndang Nomor35

., masingmasing selaku pemeriksa, telahmelakukan analisis terhadap barang bukti berupa :1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atasnama Swandi Harahap alias Andi adalah positif methamfetamina dan 1 (satu)botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama EkoJefri alias Makmur adalah positif methamfetamina dan masingmasing terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan para

Swandi Harahap, berpendapat bahwa berdasarkanfaktafakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksisaksi,barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa,sangat jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan PengadilanTinggi Medan tidak menerapkan peraturan hukum UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana mestinya dengan mengingathalhal sebagai berikut: Terdakwa .

Pedoman PelaksanaanTugas Bagi Pengadilan, knususnya yang tercantum pada Rumusan HukumPleno Kamar Pidana Angka 2 huruf b yang lengkapnya mengatur bahwa Dalamhal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan padaTerdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatifsedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010)serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namunpenuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UndangUndang Nomor35

Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN PliPerbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untukmemberantas Tindak Pidana Narkotika;Keadaan yang meringankan:Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;Barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini relatif sedikit;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor35

berhak untuk menggunakan narkotika golongan jenis shabu dan jugatidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemenyang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenisshabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkotikagolongan jenis sabusabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalah guna NarkotikaGolongan bagi diri sendiri telah terpenuhi ;Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 UndangUndang nomor35

olen karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan makaditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35

Acara Penimbangan/Pengujian Nomor35/BAP/IX/2016 tanggal 07 November 2016 yang diketahui danditanda tangani oleh Kepala Kantor Pos Kota jantho SABRI NIP POS.963198683, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paketnarkotika sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang diduganarkotika jenis sabu tersebut beratnya 0,30(nol koma tiga puluh)gram; Bahwa hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang buktiNarkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuaidengan Berita Acara

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2017/PN Jth.atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatifkedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor35

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa dakwaan primer dan dakwaansubsider penuntut umum tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan lebihsubsider melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena jelas Terdakwa menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yangberwenang dan berdasarkan Tes Lab Urine Terdakwa Nomor R/346/VI/YAN.2.4./2019/RS.BHY tanggal 2 Juli 2019 dengan hasil tes urine terdakwapositif mengandung methamphetamine

karena unsur ke3 yang terkandung dalamdakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi,maka dakwaan primair dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor35

Momon Binti Muhamad lyas KunHalaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN Krgteroukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan ataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanoa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada pasal 132 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo. pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang

Sebuah HP merk Samsung J2 wama putih beserta sim card 085742028420 ;Adalah barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukantindak pidana, maka barang bukit tersebut haruslan dirampas untukdimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh Para karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biayaperkara yang besamya tercantum dalam amar putusan ini ;Memperhatikan ketentuan pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor35 Tahun 2009

SILVIA als SIL binti MASSI No. 02 adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telahterpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan

terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan narkotika;Keadaan yang meringankan : Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35

Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam suratdakwaan Primatr;Menjatuhkan hukuman terhadap masingmasing Terdakwa TOFAN ARJUNSUHANDA Bin TOMO dan NURSALIM Bin KAPLIS DG NYONGRI berupapidana penjara selama 7 tahun danpidana denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (Satu) tahun penjara;Menyatakan barang bukti berupa :> 1 (satu) plastik kecil di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klipHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/

dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2)ditentukan, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dihubungkandengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor35 Tahun

Merrara;Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Adat TongkonanMerrara yang sah;Menyatakan tindakan Para Tergugat telah memohon dan menerbitkansertifikat Hak Pakai serta membangun perkantoran dan rumah jabatanCamat Saluputti dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tana Toraja diSaluputti di atas lokasi tanah objek sengketa milik Tongkonan Merraraadalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPara Penggugat;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/1992 Gambar Situasi Nomor35

AnggotaKeluarga Besar dari Tongkonan Merrara;Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Adat TongkonanMerrara yang sah;Menyatakan tindakan Para Terbanding/Para Tergugat telah memohondan menerbitkan Sertifikat Hak Pakai serta membangun perkantoran danrumah jabatan Camat Salluputti dan Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Tana Toraja di Salluputti di atas lokasi tanah objek sengketamilik Tongkonan Merrara adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02/1992, Gambar Situasi Nomor35

izindari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) joPasal 132 ayat (1) Undangundang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaAtau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang RI nomor35

Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Bsk.Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undangundang RI Nomor35 Tahun 2009 tantang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) KUHP, UndangundangNomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan

tangga,tempat tinggal di Korong Tanjung Basung , Nagari Sungai Buluah Barat,Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi SumateraBarat, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat permohonan Pemohon dan Pemohon II;Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II berdasarkan permohonannyatanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPariaman pada tanggal 29 April 2019 dengan register perkara Nomor35

berpendapat perlindunganatas hakhak anak harus diutamakan, dengan mempertimbangkan asaskepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuhkembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspekperaturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia danPasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentangPerlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor35

Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, dalam halini memberikan kuasa kepada Penerima kuasa, umur 37 tahun,agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KabupatenSambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor35

Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangundangan lainyang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Kopda Bek NanangPamungkus, NRP 103214 dijatuhi:Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanansementara;Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.g.

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, makaterhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karenaterdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertamadan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkansebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

sehingga dengan adanya kepastian hukum status perkawinan para Pemohonmaka hak anakanak para Pemohon terhadap identitas diri mereka selaku bagiandari warga negara akan dapat terpenuhi, yang akhirnya tentu akan berimbas padaterpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor35

., paraHakim Ad Hock sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Wakilkertua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 20 April 2016 ,Nomor35/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg dengan dibantu oleh NANDANG SUDJANA, SH,Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Kelas 1A Khusus tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugatdan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,SRI WAHYUNI, S.H. DR.

yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukandalam amar putusan;Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor35