Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, maka gugatanperlawanan/Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH ini telah sesuai denganketentuan hukum acara perdata. B. OBJEK PERLAWANAN /BANTAHAN ;Bahwa yang menjadi objek Perlawanan/Bantahan adalah Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 65/Eks.Pdt/2014 Jo. No: 776 /Pdt.G /2006/PN.JktSel tertanggal 11 Desember 2014. C.

Putusan No. 301/PDT/2016/PT.DKIpermohonan ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukberkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 7.Menerima Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH /TERMOHON EKSEKUSI untuk seluruhnya ; Menyatakan PEMBANTAH sebagai PEMBANTAH yang beritikad baik; 3.

Bahwa pengajuan gugatan bantahan oleh Pembantah didasarkan atasadanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 65/Eks.Pdt/2014/PN.Jkt.Sel, Jo No. : 776/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 11Desember 2014 terhadap Objek Sengketa berupa sebidang tanah bekasHak Ertpacht No. 610 seluas + 300 m?

Demikian pula dasar hukum pengajuan gugatanperlawanan/bantahan oleh Pembantah terhadap Penetapan Eksekusi No.: 65/Eks.Pdt/2014 Jo.

Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan yang tidak benar ;2 Menolak Gugatan Perlawanan / Bantahan Pembantah untukSBIUFURN YA feeses+eecesesese eee eeeensneeeeeeeenere ee nemeanererenerenaRee TEE3. Menyatakan Penetapan No. 65/ Eks.Pdt / 2014 Jo. No . 776 / Pdt.G /2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Desember 2014, telah tepat dan benar ;4.

KANTORPERTANAHAN JAKARTA PUSAT (dahulu KANTOR AGRARIAJAKARTA) yang datang ke lokasi tanah sengketa ini untuk mengadakanPengukuran luas, batas batas tanah sengketaDengan demikian Bantahan Pembantah ini menurut hukum tidaklah nebis in idemdengan Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor: 101/Pdt.G/2003/PN.JKT Pst;Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2239/Menteng atas namaPemegang Hak Terbantah I yang diperpanjang masa berlakunya berdasarkanSertifikat

;DALAMKONPENSI :nn nnn nnnDalam Eksepsi ;0n ene nnn nn nn nn nn nn enon nnnennnnnnnanncesenenas1 Bahwa demi hukum Terbantah menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Pembantah, kecuali halhal yang telah dengan tegas diakui kebenarantermasuk dan tidak terbatas kepada halhal yang tidak secara tegas diakuikebenaranya. ;2 Judicata atau Exceptie van Gewijsde zaak ) sebagaimana yang ditentukan olehPasal 1917 ayat 2 KUH Perdata, bahwa apa yang menjadi Pokok Bantahan sudahpernah diperkarakan sebelumnya

;Bahwa adapun bantahan yang diajukan oleh Pembantah, hanyalah melulubersifat mengulang tentang status barang objek perkara yang telahdikemukakannya pada tingkat pertama sampai dengan Kasasi, dan olehkarenanya demi hukum tidak dapat dipertimbangkan lagi sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1915.K/SIP/1984 juntoPutusan Mahkamah Agung RI No.3557.K/SIP/1984 junto Putusan MahkamahAgung RI No.2439.K/SIP/1984, termasuk pada keberatan keberatan dariPembantah yang hanya melulu

;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana yang telah Terbantah kemukakan diatas, makamohon dan sudi kiranya Majelis hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara inimemberikan Putusan :Dalam Eksepsi ;20nn nn nner nn nnn nnn enon nn nnnnnnnncnnnnnnanMenerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Terbantah dan atau setidak tidaknyamenyatakan bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak dapatditerima.

;Dalam Pokok Perkara ;1 Menerima dan Mengabulkan Bantahan dari Terbantah Untukkeseluruhannya. ;2 Menolak Bantahan yang diajukan oleh Pembantah untuk keseluruhnya, Dan atausetidaktidaknya menyatakan Bantahan yang diajukan oleh Pembantahdinyatakan tidak dapat diterima,; 3 Menyatakan dan Menetapkan bahwa Pembantah adalah Pembantah yangbertikad tidak baik atau tidak jujur.;4 Membebankan semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam Bantahan inikepada Pembantah; Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan

Bahwa dengan demikian namanama subyek hukum para pihak dalambantahan a quo telah diperbaiki;Bahwa dengan telah diperbaikinya subyek hukum namanama para pihakdalam bantahan a quo maka, dalildalil bantahan a quo yang ada ketikandan atau tulisan namanama para pihak, mohon dinyatakan sebagai yangtelah mengikuti, menyesuaikan dan diperbaiki sebagaimana dikehendakioleh maksud dan tujuan perbaikan dan tambahan bantahan a quo;. Tambahan:A. Pendahuluan:1.

Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa bantahan aquo bahwa, jual beli atas obyek bantahan a quo, yang dilakukan antaraPembantah selaku pembeli, dengan para Turut Terbantah selaku penjualtelah sah menurut hukum dan atau telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (vide PP 10 Tahun 1961Pasal 19;3. Mohon perhatian Yth.

Ketua/Majelis Hakimyang memeriksa bantahan a quo atas penetapan eksekusi pengosongana quo;15.Bahwa perjuangan mempertahankan keabsahan kepemilikan atas tanahdan bangunan bantahan a quo telah dilakukan dengan mengajukanpermohonan penangguhan eksekusi kepada Yth. Ketua PengadilanNegeri Jakarta Barat berikut bantahan, selanjutnya Yth.

bantahan, dan hal tersebut dibenarkan oleh hukumuntuk mengajukan bantahan (derden verzet) ini;Mohon perhatian Yth.

Ketua Majelis Hakim yang memeriksa bantahan a quoberpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya/ex aequo et bono;Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barattelah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 453/Pdt/G/2004/PN.JKT.BARtanggal 4 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Pembantah;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Pembantah untuk membayar

EKSEPSI OBSCUUR LIBELSURAT BANTAHAN PEMBANTAH TIDAK JELAS DAN KABUR24. Bahwa Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantah pada perkara a quo, sangat membingungkan, tidak jelas substansinyadan objek yang dipermasalahkan.

Oleh karenanya, angka 5 petitum primer SuratBantahan harus dinyatakan cacat formal sehingga mengakibatkanSurat Bantahan tidak dapat diterima.28.

Menyatakan Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak dapatditerima.DALAM PROVISIMenolak seluruh permohonan provisi dan putusan serta merta yangdiajukan Pembantah.DALAM POKOK PERKARAMenolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya.DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARAMenghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya pada perkara aquoAtauApabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quomempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).Menimbang, bahwa atas Bantahan

Dengan demikian sangat jelas, bahwa terdapat CACAT FORMILYANG FATAL terhadap bantahan Pembantah yang telah salahmengajukan surat bantahan karena yang mengaitkan Terbantah Illyang tidak ada kaitan apapun terhadap permasalahan yangdibantah. Untuk itu Terbantah III tidak tepat untuk digugat/dibantahdalam perkara ini.f.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan demikiansangat beralasan bahwa dailil/alasan yang diajukan olehPembantah dalam gugatan/bantahan a quo sudah sepatutnyaDITOLAK oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.4. Eksepsi Persona Standi in Yudicio:a. Bahwa adanya kesalahan formil Surat Bantahan Pembantah yaitutidak MENUJUKAN Bantahan kepada Terbantah Ill dengan carayang jelas, tegas, benar, dan tepat.

Menghukum Tergugat untuk membayar' biayaperkaraRp.522.000,(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugatsekarang Pembantah/ Pembanding pada tanggal 30 April 2014 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sekarang Pembantah/Pembanding telah mengajukan Verset/ Bantahan terhadap putusan No.48/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Mei 2014 dengan dalil sebagai berikut :1.

Bahwa Pendaftaran Gugatan Pelawan adalah sah dimana telahdiajukan masih dakam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari sejakPelawan (Tergugat Asal) menerima Relaas Pemberitahuan isi putusanperkara No,48/Pdt/2014/PN.Jkt.Tim pada hari Rabu tanggal 30 AprilDO, 5 sccceinennncne risen cinsesnran ei nsesn aii ses a RTE3Menimbang, bahwa terhadap Bantahan ini Pengadilan NegeriJakarta Timur dengan putusannya No 48/Padt.Verset/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut :MENGADILI:1.

Menolak seluruhnya Bantahan Pembantah ;5. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.522.000.(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor48/PDT.Verzet/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 04 September 2014 yang dibuatoleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, S.H. M.H.

Menjalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbulbanding atau kasasi;Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka subsidairdalam peradilan mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Ill,sampai dengan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Bantahan Para Pembantah kurang pihak; Bantahan Para Pembantah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah

Nomor 2079 K/Pdt/2018.Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar; Menyatakan bantahan Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya; Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.275.000.00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2015/PT DKI., tanggal 2Februari 2015:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Bantahan Pembantah Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Jelas: Bahwa sebagaimana posita bantahan Pembantah pada intinyamenyatakan bahwa keberatan atas eksekusi hak tanggungan melaluilelang yang dilakukan oleh Turut Terbantah;Bahwa upaya lelang yang dilakukan Terbantah a quo merupakan salahsatu bentuk pelaksanaan hak eksekutorial sebagai pihak pemegang haktanggungan yang di depan hukum mempunyai hak istimewa (privilege)yaitu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pembantah, Terbantah dapatmelakukan penjualan

Nomor 1250 K/Pdt/2017tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah; Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah sesuaidengan ketentuan normatif yang berlaku dimana teknis pelaksanaannyatelah disesuai dengan mekanisme dan prosedural yang diatur dalamketentuan dimaksud; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upayaPembantah untuk melakukan bantahan proses lelang jelasjelasdilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak mendasar;B.

Bantahan Tidak Jelas dan Kabur (Exeptie Obscuur Libel); Bahwa timbulnya bantahan ini dikarenakan Pembantahberkeberatan atas upaya lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh Terbantah melalui Turut Terbantah; Bahwa dalam bantahan Pembantah tidak disebutkan alasanpenundaan lelang eksekusi apakah eksekusi sebagai suatu yang bagiandari perbuatan melawan hukum atau tidak dan sebaliknya pembantahnyatanyata dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) atau telah gagaluntuk memenuhi kewajibannya sebagaimana

diatur dalam perjanjiankredit yang telah ditandatanganinya; Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, bantahan yang diajukanoleh Pembantah nyatanyata mengenai wanprestasi berdasarkanperjanjian kredit dan bukan atas tindakan perbuatan melawan hukum;C.

Dalam Pokok Perkara: Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;ll. Dalam Rekonvensi: Menyatakan Bantahan Pembantah DalamRekonvensi/Terbantah Dalam Konvensi tidak dapat diterima (nietontvakelijk verklaard);lll.

Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;3. Menyatakan batal dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/2014.Ekstanggal 29 Oktober 2014;4. Menyatakan batal dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hokummengikat Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 46/2014.EKS juncto Nomor166/Pdt.G/2009/PN Jkt.Pst juncto Nomor 1443 K/PDT/2011, tanggal 19November 2014:5.

bantahan harus diajukan oleh pihak ketiga yang tidak ada sangkutpautnya dengan perkara, sedangkan Pembantah adalah selain pihak dalamPerkara Nomor 166/PDT.G/2009/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 63/Pdt/2010/PTDKI.JKT., suncto Nomor 1443 K/Pdt/2011 dan Pembantah juga bukan pemilikatas rumah (pavilyun) yang terletak di Jalan Batu Tulis XIII/9A, Jakarta Pusat.Oleh karenanya bantahan Pembantah haruslah ditolak selurunnya karena tidakHalaman 7 dari 18 hal.

Nomor 3561 K/Pdt/2016beralasan dan tidak berdasarkan (vide Bukti TI, 12 dan T3);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Terbantah mohon agar Majelis HakimYang Terhormat berkenan menerima eksepsi Terbantah dan menolak bantahanPembantah, atau sekurangkurangnya menyatakan bantahan Pembantah tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2015/PN Jkt.Pst., tanggal11 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:.

Nomor 3561 K/Pdt/201610.11.63/PDT/2010/PT DKI., tanggal 16 November 2010 yang menjadi dasareksekusi, dimana kekeliruan dan cacat hukum tersebut dengan jelasdiuraikan dalam bantahan Pemohon Kasasi (dh. Pembanding/Penggugat).Objek yang diminta untuk diserahkan dalam keadaan kosong menurutputusan kasasi juncto putusan banding tersebut adalah rumah, bukantanah, namun dalam penetapan berikut berita acara sita eksekusi tersebutdisebutkan agar Pemohon Kasasi (dh.

Pembanding/Pembantah) dalam bantahan ini. Jadi, jelaslahperbaikan yang dilakukan serta merta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut telah melanggar hukum acara dan sangat tidak adil bagi PemohonKasasi (dh.

Menyatakan Bantahan Pembantah Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ; 2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.14.622.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Dan terhadap dalil yang demikian jelas tidakmemenuhi kualitas hukum yang disyaratkan oleh undangundang dalammengajukan suatu perlawanan, termasuk Bantahan a quo ;21 Dikarenakan Pembantah tidak memenuhi kualitas hukum (legalstanding) yang disyaratkan perundangundangan dalam mengajukanBantahan a quo, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa Bantahan a quo agar menolak Bantahan Pembantah atausetidaknya menyatakan Bantahan tidak dapat diterima ;B.3.

BANTAHAN PEMBANTAH KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUMLITIS NON CONSORTIUM)22 Bahwa Bantahan Pembantah adalah kurang pihak sebab Pembantahtidak menarik pihakpihak lain yang keberadaan maupun memiliki peranyang terkait erat dalam faktafakta yang dijadikan dasar untukmengajukan Bantahan ;23 Bahwa Pembantah dalam butir 2 Bantahan mengajukan dalil perihalmemiliki alas hak yang memenuhi kualitas hukum suatu perlawanan,yang didalilkan Pembantah diperoleh dari badan usaha CV.

Bantahan yangmenyatakan alas hak yang dimiliki Pembantah berupa hak sewa dan hakmilik.

Bahwa dengan demikian bantahan PEMBANTAH selayaknya DINYATAKANTIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvanklijke verldaard) ;. Bantahan PEMBANTAH Bersifat Kabur r Libel) :2.1.

Bantahan PEMBANTAH Tidak dapat diterima (niet ontvankelijke Verklaard) ;2. Bantahan PEMBANTAH Bersifat Kabur (obscuur libel) ;3.

Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pembantah terhadapPara Terbantah untuk seluruhnya;ll. Menyatakan Pembantah adalah sebagai Pembantah yang baik danbenar;:Ill. Menyatakan perusahaan Pembantah adalah tidak sama dengan PT.Petrus Offshore atau Terbantah II (Termohon Eksekusi);IV. Menyatakan pelaksanaan eksekusi dalam Perkara Nomor06/2012/Eks Jo.

Menyatakan bantahan Pembantah tidak jelas dan kabur;2. Menyatakan bantahan Pembantah a quo tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);3.

Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah terhadap Para Terbantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pembantah adalahsebagai Pembantah yang baik dan benar;3. Menyatakan perusahaan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Pembantahadalah tidak sama dengan PT Petrus Offshore atau Termohon KasasiIl/Terbanding II/Terbantah II;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/20194.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal15 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bantahan

Pembantahkabur/tidak jelas, karena bantahan Pembantah tidak ada bukti yangmenunjukkan adanya hubungan hukum antara Pembantah denganpermohonan eksekusi yang diajukan Terbantah terhadap Terbantah II dalampermohonan eksekusi Nomor 06/201 2/eks jo.

Nomor 965 K/Pdt/2020Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Pembantah dalam bantahannya memohon kepada PengadilanNegeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan bantahan lelang Para Pembantah untukseluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pembantah adalahsebagai Para Pembantah yang beriktikad baik dan benar;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbantah telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan

tanggung renteng sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tunaidan sekaligus, dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita poin16;Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara inidapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzeft ataupun bandingataupun kasasi;Menghukum Para Tembantah untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini;Atau:Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyadan yang sebenarbenarnya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan

Nomor 965 K/Pdt/2020Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Kraksaantelah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.Bth/2017/PN Krs, tanggal 3Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Terbantah ;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak bantahan lelang Para Pembantah untuk seluruhnya;2.

Mengabulkan gugatan bantahan Para Pembantah/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalamgugatannya Nomor 76/Pdt.Bth/2017/PN Krs, tanggal 22 Desember2017;b.

Menolak bantahan Pembantah seluruhnya ;-------------------------------------------2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------

Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk sebagian;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikat baikGaN BEN al=~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 526.000.

Oleh karena itu menurut hemat PengadilanTinggi mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum ini tidak sejalan denganprinsip hukum acara perdata khususnya Pasal 178 ayat (3) HIR danyurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengatakan sesuatu yang tidakdituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan (PutusanMARI No.330 K/Pdt/1986 tertanggal 14 Mei 1987);Menimbang, bahwa meskipun dalam surat bantahan tercantumtuntutan subsidair mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)namun

dalam mengabulkan petitum subsidair, tetap dibatasi pada koridortertentu yaitu := Tidak boleh melebihi materi pokok petitumprimer j= Tidak boleh sampai merugikan Terbantah dalam melakukanpembelaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PengadilanTinggi memandang putusan Pengadlan Tingkat Pertama tidak dpatHal 7 dari hal 9 Put.No. 649/PDT/2015/PT.DKI.dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkatbanding akan mempertimbangkan surat bantahan Pembantah sebagai

berikut;Menimbang, bahwa pokok persoalan yang dijadikan dalil Pembantahadalah sebagaimana pada petitum ke 4 yakni minta agar Penetapan SitaEksekusi No.60/Eks/2006/PN.Jkt.Utr, tertanggal 09 April 2008 dibatalkandengan alasan karena Terbantah telah melakukan perhitungan jumlah utangyang tidak benar dan Pembantah juga mempunyai itikad baik hendak membelikembali barang jaminan (buy back) milik Pembantah ;Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah bersifatpartij verszet, karena diajukan oleh

Menyatakan bantahan Pembantah adalah tepat dan beralasan;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang Jjujur;Halaman 1 dari & hal. Put. Nomor 853 PK/Padt/20193. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah tanah dan bangunan yangterletak di H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 57 seluas 930 m?, sesuaidengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1409;4.

Bantahan salah pihak (error in persona);Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri JakartaPusat telah memberikan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.

,tanggal 9 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Pembantah;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbantah;Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah; Menghukum Pembantah membayar ongkos perkara sebesarRp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor 219/PDT/2016/PT DKI., tanggal 17 Mei 2016, adalah sebagaiberikut:1.

perkara bantahan aquo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA :Primair :1.

Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan jujur;3. Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut di atas;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/20174.

Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada angka 5.A sampaidengan 5.J Posita Bantahan di atas, adalah merupakan Harta Bersama yangdiperoleh selama perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah II;6. Menyatakan karenanya Pembantah selaku isteri sah dari Terbantah Il,berhak atas boedel Harta Bersama tersebut di atas;7.

perkawinanya, maka Bantahan Pembantahtersebut harus dikualifikasikan sebagai Bantahan premature dan olehkarenanya Bantahan a quo haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (niet ontvankelijke);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telahmemberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Mgl., tanggal 19 April 2016dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi :Menolak permohonan Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menyatakan

Pembantah adalah Pembantah yang benar;Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;Menyatakan perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah Il yangdilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 08 Mei 1977 di GerejaKatolik Santo Stefanus Cilacap, sebagaimana ternyata dalam AktaHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2017Perkawinan Nomor 164/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, adalah sah menurut hukum;Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana

Bantahan Para Pembantah Kurang Pihak;a. Bahwa Para Pembantah mengajukan Bantahan Pihak Ketiga (DerdenVerzet) terhadap Para Terbantah 1 sampai dengan 9 dikarenakanadanya Penetapan Eksekusi Nomor 05/2013 Eks. juncto Nomor179/Pdt.G/2005/PN Jkt.Brt, tanggal 11 Juli 2013 juncto Berita Acara SitaEksekusi Nomor 05/2013 Eks. juncto Nomor 179/Pdt.G/2005/PN Jkt.Brt,tanggal 18 Juli 2013;b. Bahwa susunan para pihak dalam perkara 179/Pdt.G/PN Jkt.Brt, tanggal11 Juli 2013 sebagai berikut:1.

Bahwa faktanya dalam Bantahan Para Pembantah tidak menempatkan/menarik penjual dan atau pihak yang membuat Para Pembantahmendapatkan tanah yang terletak di Jalan Rosela Raya RT 007RW 04Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt/2016Blok P Nomor 209 Wijaya Kusuma, Grogol PetamburanJakarta Baratsebagai Pihak Terbantah.

Hal ini penting agar tanah yang disengketakanmenjadi jelas dan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.Karena Para Pembantah tidak menarik penjual dan atau pihak yangmembuat Para Pembantah mendapatkan tanah sebagai pihak, makaBantahan Para Pembantah mohon dinyatakan kurang Pihak atau tidakdapat diterima;Bantahan Para Pembantah Abscuur Lible;Bahwa dalam Bantahan Para Pembantah menyebutkan sebagai pemilik sahatas sebidang tanah berikut bangunan permanen yang ada diatasnyaterletak di Jalan Rosela

Raya RT 007, RW 04 Blok P Nomor 209 WijayaKusuma, Grogol PetamburanJakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor10425 tanggal 1 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 23/2005 tanggal 18022005yang diterbitkan oleh BPN Jakarta Barat; namun Para Pembantah tidakmenjelaskan dasar perolehan hak atas tanah sengketa, serta ParaPembantah tidak pula menyebutkan luas dan batasbatas tanah yangdisengketakan, sehingga Bantahan Para Pembantah Abscuur Lible;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas Bantahan dari ParaPembantah

Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hinggasaat ini berjumlah Rp3.716.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas riburupiah);Dalam Rekonvensi:1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Terbantah s/d Terbantah IX tidak dapatditerima untuk seluruhnya;2.

., telah mengajukan bantahan yang padaintinya sebagai berikut :1Bahwa berdasarkan Penetapan dari Bapak Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat tertanggal 2 November 2010, Terlawan telah mengajukanpermohonan eksekusi terhadap Terlawan Il yang terdaftar dengan perkaraNomor 06/2012/Eks. juncto ARB Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19November 2010 berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat tertanggal 2 November 2012;Bahwa Pelawan adalah suatu badan hukum Indonesia yang didirikanberdasarkan

Dan apabila dilanggar oleh TERBANTAH , maka TERBANTAHharuslah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta ruplah) setiap harinya sampai dengan putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;Bahwa PEMBANTAH di dalam mengajukan bantahan ini didasarkan padaalatalat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna danberdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg/180 H.I.R, PEMBANTAH memohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan menuruthukum

Nomor 003 Tahun 2010 tertanggal 19 November 2010 berdasarkanPenetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2November 2012 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap dan pasti;Dan apabila dilanggar oleh TERBANTAH I, maka TERBANTAH haruslahdihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratusjuta ruplah) setiap harinya sampai dengan putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;PRIMAIR :Menerima dan mengabulkan BANTAHAN

Menyatakan bantahan Pembantah tidak jelas dan kabur;Halaman 4 Putusan Nomor 327/PDT /2017/FT DKI.2. Menyatakan bantahan Pembantah a quo tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaara);3.

Mengabulkan seluruh bantahan dari Pembanding semula Pembantah;2.