Sedangkandalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1)ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejaktanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan

kelahiransebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2002 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohon tersebuttelambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukupberalasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMalang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

beralasan hukum atautidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 120/Padt.P/2021/PN.AmbMenimbang, bahwa dari keterangan saksi dan surat terungkap fakta bahwaPemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian atas namaayah dari Pemohon yang bernama lbsan Julis, sehingga terkait hal tersebut wajibbagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah benar ayah daripemohon telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden

yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetapmelaporkan kematian orang tua pemohon tersebut ke Instansi PelaksanaPencatatan Sipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatanLaporan Kematian tersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dariPangadilan, Akta Kematian dari orang tua pemohon dapat diterbitkan, hal manasesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden

pemohontersebutHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 120/Padt.P/2021/PN.Ambmaka sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan sekedarmerubah redaksionalnya;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohonMemperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang No.24 tahun2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukandan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2010 sehingga pencatatankelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malanguntuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Dan Pasal 32 ayat (2),menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)Tahun..............tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri j = 2o= nnn nnn non non non nen nnn one nner nneMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden RlNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yangmelampaui batas waktu 1 (satu)

tahun sejak tanggal kelahiran setelahmendapatkan Penetapan Pengadilan Negeti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan padaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan danberdasarkan hukum, sehingga

~~~ ~~~ ~~ wn mn nn nnn nnn rnin nn nnn enn nnmmnmnmninmninmainnmmnnMenimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, makasepantasnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon, yang hingga kini sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enamFIBDU PUPIAN) 22s2=se2 sense nee seine niesMengingat dan memperhatikan, Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

Pasal 93Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yangmenyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilanberpendapat permohonan perubahan nama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohondidalam akta kelahiran Pemohon tersebut dipandang tidak melanggarHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 722/Padt.P/2020/PN

Kpnperaturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonanPemohon untuk merubah nama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis HARY SUSILO dan ENYINDRATI dirubah menjadi HARI SUSILO dan ENY ENDRATI patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatanpelaporan perubahan nama dilakukan

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2.

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan, Akta Kelahiran haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama aquo menjadikewenangan absolute

Negeri yang berwenang memeriksa danmengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayahhukum nya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon ;Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan= yangdihubungkan dengan surat bukti P1 dan P2 serta keterangan saksisaksi yangdiajukan dipersidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal diJalan Putri Daranante Gg.Ruper No.30 Kelurahan Sungai BangkongKecamatan Pontianak Kota ;Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonanPemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biayayang timbul akibat permohonan ini;Memperhatikanseluruh ketentuan serta peraturan perundang undanganyang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiranyang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai denganketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, oleh karena anakpemohon tersebut lahir pada tahun 2008 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

Dan Pasal 32 ayat (2),menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri j 22+ 22 nnn nnn nnn non non non one nnn nnn nee ene nneMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden RlNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yangmelampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak

tanggal kelahiran setelahmendapatkan Penetapan Pengadilan Negeti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RlNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan padaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan danberdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya

tersebut dapatdikabulkan 22 2n ono non nae non noe cene con nnn cn nae con nae nnn nee enn nen neMenimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, makasepantasnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon, yang hingga kini sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluhsatu ribu rupiah); "= Mengingat dan memperhatikan, Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui bataswaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas, oleh karenaanak pemohon tersebut lahir pada tahun 1997 sehingga pencatatan kelahiran anak pemohontersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohoncukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 TentangAdminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,setiap peristiwa

Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atasPemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,Peraturan Presiden

suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatanganioleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;Bahwa setelah meneliti bukti surat P1 dan P4 maka di dapatkan fakta bahwaternyata pemohon berdomisili di Parepare sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkanpenetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri ParePare;Bahwa pada pasal 32 ayat 2 Undangundang No 23 tahun 2006 jo pasal 65 ayat 1Peraturan presiden

ParePare tanggal 25 April 2011 (vide P2dan P3);5 Pengadilan Negeri ParePareBahwa anakanak dari pemohon tersebut belum memiliki akte kelahiran karenapemohon memang belum pernah melaporkan kelahiran mereka di kantor catatan sipil;Bahwa ketika ke kantor catatan sipil maka pemohon diberitahukan untuk memintapenetapan hakim pengadilan negeri parepare terlebih dahulu;Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas di hubungkan dengan pasal 32 ayat 2Undangundang No 23 tahun 2006 jo pasal 65 ayat 1 Peraturan presiden

berdasar pada pasal 65 ayat 2 jo pasal 53 huruf e maka tepatkiranya apabila hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana untuk mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkankutipan akta kelahiran atas identitas tersebut diatas ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarpada pasal 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada pemohon;Memperhatikan pasal 192 Rbg, pasalpasal dalam Undangundang No 23 tahun2006, Peraturan presiden

Pengadilan Negeri Patiberwenang untuk memeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materiil permohonan,terlebin dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Patiberwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, peraturanperundangundangan yang mengatur tentang pencatatan peristiwa kematianadalah UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanberdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilangatau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh PejabatPencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;Dalam hal terjadi kKematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkanketerangan dari kepolisian;Menimbang, bahwa Pasal 58 Peraturan Presiden

seluruh pertimbangan tersebut diatas,Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohonseluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalahuntukkepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonandibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2007 sehingga pencatatankelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (Satu) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftarkelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampauibatas waktu (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuanmengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2007 sehingga pencatatan kelahiran anakpemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untukdicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, maka permohonanPemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon,Keterlambatan mendaftarkan kelahirannya dikarenakan ketidaktahuanorang tua kandung Pemohon terhadap masalah pencatatan kelahirantersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a UURI No. 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkanbahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumenKependudukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tatacara Pendaftaran

memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon yangsampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil dan ataspermohonan yang telah diajukan oleh Pemohon untuk mohon ijinmencatatkan kelahiran Pemohon yang telah terlambat dan mendapatkanKutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiuncukup memenuhi bukti, maka berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan maupun Pasal65 Ayat (1) Peraturan Presiden

sehingga dengan demikian petitum ke3 Permohonan Pemohoncukup beralasan pula untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara iniMengingat, Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, danPasal 65 Ayat (1) Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2011 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu)) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

kelahiran dicatatkan pada InstansiPelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yangterdiri dari Saidina Abu Bakar sebagai kepala keluarga, dan Lidia Permata Saribinti Saidina Abu Bakar sebagai anak, maka Hakim menilai bukti P.2merupakan akta otentik yang memiliki kKekuatan pembuktian sempurna danHal. 15 dari 24 Hal.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama LidiaPermata Sari binti Saidina Abu Bakar saat ini baru berusia 18 (delapan belas)tahun 9 (Sembilan) bulan adalah anak kandung pasangan Saidina Abu Bakardengan Hermeli dan calon suami bernama Rendi Putra bin Nalhadi saat iniberusia 18 (delapan belas) tahun yang mana dari segi umur juga belummemenuhi syarat minimal

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, LidiaPermata Sari binti Saidina Abu Bakar saat ini berstatus gadis dan RendiPutra bin Nalhadi berstatus jejaka serta keduanya samasama beragamaIslam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi LidiaHal. 19 dari 24 Hal.

Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama RendiPutra bin Nalhadi saat ini baru berusia delapan belas tahun. Hakimberpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama Rendi Putra binNalhadi juga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimanaketentuan Pasal UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, anakkandung Pemohon yang bernama Lidia Permata Sari binti Saidina AbuBakar dan Rendi Putra bin Nalhadi atas dasar suka sama suka dan bukankarena adanya unsur paksaan.

Republik Indanesia No.32/K Tahun 2013 dan Lampiran IIKeputusan Presiden Nomor 32/K tahun 2013 adalah sdr Hafni selaku isteri yangsah, maka dengan demikian sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Sabang yangmemeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut,karena perkara tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata UsahaNegara.Bahwa Gugatan Penggugat KaburBahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak menguraikan secarajelas dan rinci berapa gaji Pensiunan Tergugat

Bahwa Tergugat dengan telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil olehPresiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia No 32/K tahun 2013 tanggal 9 April 2013 , maka sejak saat itulah PPNo.10 tahun 1983 yaitu pasal 8 ayat 2 yang dikutip oleh Penggugat tidak bisadiperlakukan kepada Tergugat, karena Tergugat bukan lagi sebagai PegawaiNegeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam PP No.10 tahun 1983 tersebut;.

Bahwa tidak ada dasar hukum Pengadilan Negeri Sabang memerintahkan TurutTergugat untuk membayar 1/3 dari gaji pensiun kepada Penggugat, karenadisamping Tergugat bukanlah sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalamPP No.10 tahun 2010 tahun 1983, dan Penggugat tidak termasuk sebagaiisteri dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 32/K tahun 2013tanggal 9 April 2013 , sedangkan isterinya adalah sdr.

Bahwa TERGUGAT berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32/K Tahun 2013tanggal 9 April 2013 telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013.b. Bahwa surat keputusan pemberian hak pensiun kepada TERGUGAT tersebutmerupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual,dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.c.

Bahwa sesuai asasasas umum pemerintahan yang baik(AUPB) TURUT TERGUGAT tidak dapat serta merta atau memiliki hak ataukewenangan untuk melakukan pemotongan atau penyerahan sebagian atau setidaktidaksejumlah 1/3 (sepertiga) uang pensiun yang menjadi hak TERGUGAT sebagaimanatersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 32/K Tahun 2013, tanggal 9 April 2013 danmenyerahkan atau membayarkan kepada PENGUGAT.

Nurlaela Komalasari baru pulang dari sekolah danmelewati rumah terdakwa, lalu terdakwa menyapa dan mengajak berbicaramengenai bisnis yang dilakkukan oleh terdakwa dengan orang luarnegeri bahkanterdakwa menceritakan bisnis dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Hj.

Nina istri dariterdakwa dan istri Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa suka bisnis;Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN CjrBahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam16.00 WIB pada saat saksi pulang dari sekolah ada terdakwa yang sedangmenyiram jalan menyapa saksi dan kemudian saksi mengobrol masalahbisnisnya dengan orang luar negeri yaitu Singapura dan Malaysia bahkandengan bapak wakil presiden Yusup Kala pun menjalin hubungan bisnis,kemudian terdakwa meminta

2016Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 238/Pid.B/2018/PN Cjrsekitar jam 10.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa menyerahkan uangRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang yangsaksi berikan kepada terdakwa berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah); Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya dan mau meminjamkanuang terhadap terdakwa karena terdakwa meyakinkan saksi bahwaterdakwa bisnis dengan orang luat negeri yaitu orang Singapura danMalaysia bahkan dengan wakil presiden

Nurlaela menulis perincian uang yangsudah terdakwa terima dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang ituada uang orang lain dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwasudah menerima uang tersebut dan terdakwa sudah menandatangani dicatatan perincian uang yang ditulis oleh saksi korban tersebut; Bahwaterdakwa menceritaka kepada korban mengenai bisnis di Singapuradan di Malaysia itu benar memang terdakwa punya rekan bisnis disananamun dengan wakil presiden Yusup Kalla itu tidak ada hubungan samasekali

Nina istri dari terdakwa dan istriTerdakwa mengatakan bahwa terdakwa suka bisnis;Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira jam16.00 WIB pada saat korban pulang dari sekolah ada terdakwa yang sedangmenyiram jalan menyapa korban dan kemudian korban mengobrol masalahbisnisnya dengan orang luar negeri yaitu Singapura dan Malaysia bahkandengan bapak wakil presiden Yusup Kala pun menjalin hubungan bisnis,kemudian terdakwa meminta dan mengajak saski untuk mencarikan orangyang