Patitahun 2012 sehingga salah alamat apabila Penggugat menarikPemerintah Kabupaten Pati sebagai pihak dalam perkara a quo karenahal tersebut termasuk dalam lingkup kKewenangan dan tanggung jawabDitjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum Cq.

Kantor Balai BesarWilayah Sungai (BBWS Pemali Juwana) ;Bahwa selaku pemangku kekuasaan di Daerah, Pemerintah KabupatenPati atas permintaan Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum cq.Kantor BBWS hanya memfasilitasi pembentukan Tim Sosialisasi, TimKoordinasi dan Tim Tekhnis Penanganan Sungai Juwana, TimPengukuran dan Penentuan Garis Sempadan Sungai Juwana Kab. Patidengan Keputusan Bupati Pati.

Pati tahun 2012 makadengan demikian apabila Penggugat merasa terdapat PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatigeheids daad) yang menimbulkan kerugianpada diri Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi sungaiJuwana tahun 2012 hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawabPemerintah Kabupaten Pati (tergugat ) melainkan menjadi kKewenangandan tanggung jawab Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum R.I.

Direktorat JendralSDA Kementerian Pekerjaan Umum cq.

DirektoratJendral SDA Kementerian Pekerjaan Umum cq. BBWS Pemali Juwana sebagai Tergugat Il adalah salah alamat (error in persona)sehingga dengan demikian gugatan yang khusus ditujukan kepadaTergugat Il haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan dandinyatakan sebagai tidak dapat diterima;3.

.=8 MUHAMMAD RUDIANSYAH; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum danKerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No 34 Jakarta10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : MA/129/2012,tanggal 30 Mei 2012 ; w Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TER BANDING =

Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada AktaKelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor3908/IX/D/1999 dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 30 Oktober 2020 dari namaFRANSISCOS NUGROHO menjadi tertulis dan terbaca FRANSISCONUGROHO sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomorjazah DN05 Mk 0030901 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2014.3.

Pemohon II (Nuraini binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1998 di Desa Lampeapi Kecamatan Wawonii Tengah , Dahulu Kabupaten Kendari , Sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

Penetapan No. 0388/Pat.P/2020/PA.UnaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama Kabupaten KonaweKepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KonaweKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten

KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember2020, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Dr.Massadi, S.Ag.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Nama yang tercantum dalam Paspor Nomor A 6986474 tanggal dikeluarkan 30 Desember 2013 dengan nama DHEA JESSICA lahir tahun 1995 adalah orang yang sama dengan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor 195/1999 yang dikeluarkan oleh di Catatan Sipil Kota Madya Manado tanggal 4 Pebruari 1999 dengan nama DHEA JESSICA SENDIANG lahir tahun 1998;
3. Mengijinkan kepada Kementerian Hukum dan HAM/ Kantor Imigrasi

Narkotika jenis sabusabu tersebut berasal dari daerah LangkatSumatera Utara perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara yang dibelioleh saksi Joel Andriano Sitio dengan harga Rp.200.000, (dua ratus riburupiah) dari seorang lakilaki yang bernama Bang Putra, denganmenggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam BL 4726 UAC milikterdakwa;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak adamemiliki izin yang sah dari Kementerian

Bahwa sisa Narkotika jenis sabusabu milik saksi Joel Andriano Sitiotersebut, tidak banyak lagi yang ada didalam kaca bong karena masingmasing hanya mendapat satu kali hisapan saja, setelah itu Narkotika jenissabusabu tersebut habis tak bersisa lagi didalam kaca bong tersebut;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Ksp halaman 12 dari 28 halamanBahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada memilikiizin yang sah dari Kementerian

saksibersama terdakwa dan saksi Abdi Munawar bertiga menggunakan sabu sisapunya saksi Joel Andriano Sitio dan masingmasing mendapat satu kalihisapan sampai bersih dan tidak ada lagi sisa sabu di bong tersebut, dantidak lama kemudian masuklah dua orang anggota Polisi kedalam rumahsaksi Abdi Munawar dan melakukan penggeledahan dan penangkapan; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada memilikiizin yang sah dari Kementerian

kepada terdakwa, saksi Abdi Munawar dansaksi Yulandi tidak banyak lagi yang ada didalam kaca bong karena masingmasing hanya mendapat satu kali hisapan saja setelah itu narkotika jenissabusabu tersebut habis tidak bersisa lagi didalam kaca bong tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Ksp halaman 22 dari 28 halamanMenimbang, bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapanterdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari Kementerian

dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hariKamis tanggal 5 Juni 2014 di Sintang, dengan bukti Kutipan Akta NikahNomor 185/07/V1/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawansedangkan Tergugat berstatus Jejaka;Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telahmendapatkan Surat Rekomendasi untuk cerai dari Kementerian

2014/PA.StgTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat yang mengajukan surat gugatannya berkedudukansebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990,telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai melalui Surat KeputusanKepala Kantor Kementerian

bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat, dengan perbaikan di muka sidang yaitu pada posita poin 3tertulis bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telahmendapatkan Surat Rekomendasi untuk cerai dari Kementerian

Agama KantorKabupaten Melawi dengan Nomor Kd.14.12/1/KP.01.2/2813/2014 tanggal 6Nopember 2014 dibetulkan menjadi bahwa Penggugat berstatus PegawaiNegeri Sipil dalam hal ini telah mendapatkan Surat Keputusan tentangpemberian izin perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenMelawi dengan Nomor 3.323A TAHUN 2014 tanggal 18 Desember 2014;Bahwa untuk menguatkan dialildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa :1.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untukmengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian SosialRepublik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesiadan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;5.

pemeriksaan barang buktiberupa 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkusplastic bening berisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,1285 gram(sisa labkrim berat netto 0,1058 gram adalah benar mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentangNarkotika.Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian

LabNarkotika tanggal 27 September 2019 dengan hasil pemeriksaan barang buktiberupa 1 (Satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkusplastic bening berisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,1285 gram(sisa labkrim berat netto 0,1058 gram adalah benar mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentangNarkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izindari Kementerian

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanoa memilikiizin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya sertatidak berhubungan dengan profesi terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.

Utr Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanoa memilikiizin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya sertatidak berhubungan dengan profesi terdakwa.Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sahmenurut hukum;Ad.3.

RAPEN A.M.S SINAGA &PARTNERS beralamat di Gedung Hin An Hwee Koan, fl.3A Suite C, Jalan Hasyim Ashari No. 46,Gambir, JakartaPusat 10130, email kantorhukum.rsp@gmail.com, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 51/G/2020/PTUNJKTMelawan :KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKETPEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARAPELABUHAN LAUT UPP KELAS Il PEMENANG PADA BIRO LAYANANPENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIATJENDERAL KEMENTERIAN

Upaya AdministrasiBahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Somasi dan II masingmasingpada tanggal 26 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 kepada Kelompok KerjaHalaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 51/G/2020/PTUNJKTPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Upp Kelas Il Pemenang,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.Surat Somasi dapat diartikan sebagai Upaya Administratif Keberatansebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU RI No. 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah

Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalamlingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesiamempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.2.

sebagai Direksi, Dewan Komisaris, ataupersonel inti pada badan usaha lain yang mengikutiTender/Seleksi yang sama;b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksibertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaanpengadaan pekerjaan terintegrasi;c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultanperencana;d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa di Kementerian

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wonnnnn nnn H === Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUAwonn nn n Bahwa ia terdakwa SURENDI bin K.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpamemiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RIdan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.wonn nnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbuktibahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Sdr.Dedi,makadengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Lilik Erlina sebagai mantan istri pertama Ending Uriantomeskipun sudah bercerai dengan Ending Urianto tahun 2000 secara sahmemproses tanahtanah pembelian Ending Urianto kepada anakanaknyamelalui Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPNSitubondo dengan cara memalsu tanda tangan penjual tanah asal,Sekretaris Desa Kesambirampak, =menggunakan blankoblankokosong/bodong, memakai domisili bodong bekerjasama dengan RenoWidigdyo, SH dan Kristin Mariance Ngawitiana terhadap tanah pembelianEnding

Ending Urianto telah dimohonkan Sertifikat Hal Milikmelalui Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPNSitubondo (Turut Tergugat) dan dibalik nama atas nama Tergugat tanpaHalaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sitmelibatkan ahli waris lain seperti istri kKedua (Penggugat I) dan anak istrikedua Sah (Penggugat Il) secara melawan hak dan melawan hukum;10.Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengajukan atau memohonkanSertifikat Hak Milik atas tanah tanah obyek sengketa

mengadili Perkara ini dan menjatuhkanPutusan, sebagai berikut :Primair :1.2.3.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa;Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yangsah terhadap tanah obyek sengketa;Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketasecara melawan hukum;Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;Memerintahkan Kepala Kantor Kementerian

yang sama dengan perkara iniHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sitmenyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksaperkara tersebut karena merupakan kewenangan Tata Usaha Negara.Dimana kedua keputusan perkara tersebut mohon dijadikan yurisprudensidalam perkara ini;Turut Tergugat :Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan perkara perdata yang diajukanoleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Situbondo dengan fundamentalpetendi, memerintahkan Kepala Kantor Kementerian

PUDAN KREASI
Termohon:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JabatanKepala Bagian PerencanaanStrategisnPengadaan dan Tata Kelola, BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan BarangMilik Negara, Kementerian Perhubungan;2. ZULFIKAR TONTOW! RASJID, S.T.,M.T., Kepala Bagian Layanan Pengadaan, BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan BarangHalaman 2 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPRMilik Negara, Kementerian Perhubungan;3.

DWI KURNIAWAN, S.T., staf BiroLayanan Pengadaan dan Pengelolaan BarangMilik Negara, Kementerian Perhubungan;5. SIRAJUDDIN, S.H., Tenaga AbhliHukum Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara, KementerianPerhubungan;6.

., Tenaga Penyusun Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7 DENI GUSPANTORO, S.S.T., StafPPK TSDP dan Terminal Balai PengelolaanTransportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papuadan Papua Barat pada Biro Layanan Pengadaandan Pengelolaan Barang = Milik Negara,Kementerian Perhubungan;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, beralamatKantor di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 8 JakartaHalaman 3 dari 53 Putusan

PHB2020, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Halaman 34 dari 53 Putusan No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan SatuanKerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papua, Papua Barat Pada Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik NegaraSekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, tertanggal15 Desember 2021; Bukti T6Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/SAWAERMABPTD.XXV/LPPBMN/ 1/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untukPengadaan Pekerjaan Konstruksi PembangunanPelabuhan

PHB2020, TentangPembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/JasaPaket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi DaratWilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat Pada Biro LayananPengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan, tertanggal 15 Desember 2021,(fotokopi sesai dengan aslinya);Bukti T6: Dokumen Pemilihan Nomor: DP.003/SAWAERMABPTD.XXV/LPPBMN/ 1/2021 tertanggal 04 Januari 2021 untuk PengadaanPekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan

Nomor 251 K/Pdt.SusParpol/2015Golkar telah dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku);3 Perlu dipahami bahwa pada faktanya, Mahkamah Partai Golkar belum atau tidakdibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dimanadalam hal ini:a Pimpinan Tergugat belum menyampaikan susunan Mahkamah PartaiGolkar kepada Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Parpol, sebagaiberikut: Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain

...disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian; dan;b Partai Golkar sendiripun belum melakukan perubahan atau amandementerhadap ADART Partai Golkar, yang memasukkan didalamnyamengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politikyang juga memuat mengenai Mahkamah Partai Politik.

Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganmelampirkan:1 Salinan akta notaris.........partai politik bermeterai cukup sebagaimanadimaksud dalam huruf A yang memuat:b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mencantumkan:(13) mekanisme penyelesalan perselisihan internal partal politik(yang di dalamnya memuat Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain);Perlu diketahui bahwa ADART Partai Golkar sama sekali tidak mengaturatau mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan

Hal ini terbukti dari:a Tidak adanya penyampaian susunan Badan atau Lembaga Internal/Mahkamah Partai oleh Termohon Kasasi kepada Kementerian Hukumdan HAM, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 32 ayat 3 UndangUndang Partai Politik, sebagai berikut: Susunan Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain... disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian; dan;b Tidak adanya amandemen terhadap ADART Partai Golkar, yangmemasukkan didalamnya mengenai pengaturan Badan atau LembagaInternal/Mahkamah

Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia denganmelampirkan:1. Salinan akta notaris....partat politik bermeterai cukupsebagaimana dimaksud dalam huruf A yang memuat: ...;b.

Pada bulan Februari 2014 terjadi stop operasi dan disusul dengan tidakberlakunya lagi Izin Operasi Penerbangan oleh Kementerian yang berwenang;danc. Kemampuan keuangan yang terbatas;27.PENGGUGAT semaksimal mungkin berusahauntuk memenuhi segala hakhakyang dimilliki oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Ketenagakerjaan dengan batasanbatasan kemampuan keuangan yangdimiliki oleh PENGGUGAT;28.Merujuk pada Keputusan Direksi No.

Putusan Nomor 181/G/2016/PHI Sby38.Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT juga telah menghadiri danmengikutiproses sidang Mediasi pada Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia pada:a. Mediasi Pertama tanggal 14 Juni 2016;b. Mediasi Kedua tanggal 20 Juni 2016; danc. Mediasi Ketigatanggal 18 Juli 2016;39.Bahwa berdasarkan Proses Mediasi tersebut, Pihak Mediator pada KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Anjuran No.

Ketenaga Kerjaan RI yangdisampaikan kepada Kementerian BUMN RI ref surat No.

Tunjangan Hari Raya, yang didasarkan pada :Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagiPekerja/Buruh di Perusahaan.44.Bahwa Para Tergugat setuju terhadap Anjuran Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia No.

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang didasarkan pada alasanefisiensi atau perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan,maka Para Tergugat seharusnya berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan, sebagaimana Anjuran Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia

Kepala Badan Pertanahan Negara, Kementerian ATR/BPN KantorPertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di JalanTegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Bogor, JawaBarat, dengan ini memberikan kuasa Jamaludin, S. H,M.H dan kawan kawan berdasarkan Surat KuasaTanggal 25 September 2020, selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;2.Direktur Utama PT. Bahana Sukma Sejahtera, beralamat diCipelang, Kec. Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Harsya Novwan, S.H., M.H.

tindakan hukum yang dilakukan Oleh Tergugat Kepala BadanPertanahan Negara, Kementerian ATR/IBPN Kantor PertanahanHalaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Padt.G/2020/PN Cbi17.18.19.Kabupaten Bogor dan Tergugat II Direktur Utama PT.

Kerugian Materiil:Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas belumdapat diterbitkan Peta Bidang Tanah, secara melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Kepala Badan Pertanahan Negara,Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, terkaitkerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugatdi kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yangmungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari, untuk mengenaiclaim terhadap tanah yang dilakukan oleh Tergugat

Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Badan Pertanahan Negara,Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Tergugat Direktur Utama PT.

Bahana Sukma Sejahtera telah pula didaftarkandi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2008, yang artinyakeberadaannya sebagai Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatastelah disahkan keberadaannya dan karenanya ia berhak berdiri sendiri sebagaisubjek hukum.Menimbang, bahwa meskipun PT.

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : NAILI dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : NAILY ;
3. Memberi ijin kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Imigrasi Klas I Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang, setelah kepadanya diberikan salinan sah dan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Syahbandar Kelas Utama TG.

(tiga ribu empat ratussepuluh meter persegi) (Data Kementerian Agama KotaCilegon, KUA Cilegon, Kelurahan Ciwedus tercatat 4.000 m?(empat ribu meter persegi), menjadi 2.900 m?

Penggugat dalam posita tidak cermat, adanya surat IkrarWakaf dan telah tercatat di Kementerian Agama Kota Cilegon Nomor:W 288/6/1992. dengan nama Nazir Tergugat II.Bahwa diterbitkanya Akte Pengganti Akte Ikrar Wakaf dan telahdicatat di Kementerian Agama Kota Cilegon adalah Nomor: W3/288/6/1992 dengan Wakif Ki Misja Bin Kasar, Sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Hal ini adanya perbedaan nomor dan nama Naazir, dalamPosita gugatan Penggugat dapat disimpulkan dalil dengan NadazirTergugat

(tiga ribu empat ratus sepuluh meterpersegi) (Data Kementerian Agama Kota Cilegon, KUACilegon, Kelurahan Ciwedus tercatat 4.000 m?* (empat ribumeter persegi)), menjadi 2.900 m?

(tiga ribu empatratus sepuluh meter persegi) (Data Kementerian AgamaCilegon Kelurahan Ciwedus tercatat 4.000 m? (empat ribumeter persegi)) menjadi 2.900 m?

(tiga ribu empat ratussepuluh meter persegi) (Data Kementerian Agama CilegonKelurahan Ciwedus tercatat 4.000 m* (empat ribu meterpersegi)) menjadi 2.900 m* (dua ribu sembilan ratus meterPut.

Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perumahan Nomor : 01 / UM-PAN / DF / II / 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang ditandatanganinya oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Penyedia Perumahan;10) Foto-copy Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 01 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Langsung Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian

DJAN FARIDZ (beserta lampirannya);11) Foto-copy Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Langsung Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

Pembangunan Perumahan Formal dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan di Lingkungan Deputy Bidang Perumahan Formal;43) 1 (satu) eksemplar pertimbangan kebijakan pembangunan Rumah Khusus di kawan perbatasan;44) 1 (satu) eksemplar petikan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 62 Tahun 2002, tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2012;45) 1 (satu) buku Saku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;46) 1 (satu) buku Rencana Strategi Kementerian

Tri Eddy Nuryanto, MBA, MSC, saksi Sitti Roosilawati, ST, M.Dev.Plg dansaksi Heryanto Sarnadi, SE tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara cqKemenpera RI sebesar Rp.3.330.948.271,78 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh jutasembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satua rupiah koma tujuhdelapan), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan PembangunanPerumahan Khusus Kementerian Perumahan

;Bahwa pada pada pertengahan bulan Maret 2014 EDISONMANALU menyerahkan berkas kontrak kepada Saksi;Bahwa ketika itu Saksi menyarankan agar EDISONMANALU segera menghubungi Kementerian PerumahanRakyat untuk menyelesaikannya;Bahwa Saksi sudah beberapa kali mencari EDISONMANALU untuk menanyakan siapasiapa tenaga ahli yangmelakukan pengawasan, namun tidak berhasil;Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan suratpenunjukkan SAHAT MANALU, Ir. MANGAPULSINAGA, SAHAT MARULI SIAHAAN, ST., Ir.

PilarPersada Cabang Pontianak berdasarkan Akte PendirianPerusahaan Nomor : 264 Tanggal 23 Maret 2011, yangdibuat di hadapan Notaris Drajat Darmadji, SH, yangberkedudukan di Jakarta;e Bahwa benar pada bulan Agustus 2012, Terdakwamengetahui kalau di Kementerian Perumahan Rakyat adalelang pembangunan 50 (Lima puluh) kopel perumahankhusus di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;Bahwa karena Terdakwa berminat untuk mengikuti lelangtersebut maka informasi tersebut Terdakwa sampaikankepada Saksi Ir.

DJAN FARIDZ (besertalampirannya);Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 12 Tahun2012, tentang Pengangkatan Langsung Atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala SatuanKerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PembuatPenandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerjadi lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.

DIAN FARIDZ(beserta lampirannya);Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor : 12Tahun 2012, tentang Pengangkatan Langsung Atasan Kepala Satuan Kerja,Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPembuat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara PengeluaranSatuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI., H.