tergugat rekonvensi memutuskan semua komunikasi denganpenggugat rekonvensi;Bahwa sejak bulan Juli 2014 itu juga, tergugat rekonvensi tidak pernahlagi memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada penggugat rekonvensi,dan tidak lagi menafkahi anaknya;Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Son19.20.21.22.23.24.25:26.27.Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari dan anaknya,penggugat rekonvensi waktu itu memutuskan untuk mencari pekerjaan,dengan mengikuti tes CPNS di Kementerian

besar, melalui akun facebooknya;Bahwa sekitar bulan Desember 2014, tergugat rekonvensi jugamengupload foto di akun facebook bersama anak hasil perselingkuhanmereka. sebagai istri yang sah, melihat itu sungguh penggugatrekonvensi sangat kecewa dan terpukul sekali, serasa hatinyasemacam tercabikcabik;Bahwa setelah beberapa bulan berusaha mencari pekerjaan untukmemenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan anaknya, pada bulanFebruari 2015 penggugat rekonvensi, membaca pengumuman bahwadirinya lulus tes CPNS Kementerian

Kehutanan;Bahwa karena lulus seleksi CPNS tersebut, pada bulan Maret 2015penggugat rekonvensi berangkat ke Jakarta sambil membawa anaknya.Dimana sejak bekerja sebagai PNS di Kementerian Kehutanan,Penggugat Rekonvensi mulai secara mandiri memenuhi kbutuhanhidupnya sendiri dan anaknya;Bahwa hingga gugatan rekonvensi ini dibuat dan disampaikan, TergugatRekonvensi masih bersama selingkuhannya tersebut, bahkan bahkanterakhir diketahui mereka telah tinggal serumah dan telah memiliki 4(empat) orang anak

karena perselingkuhan itu yangwanitanya telah melahirkan beberapa orang anak, dan lainlain dalil jawabanTergugat pada poin 1 sampai 6 hingga 14 yang pada intinya Tergugatmenganggap Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat bersama anaknyaselama beberapa bulan sampai memutus komunikasi dan tidak menafkahi lagisehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di kilo meter 13 (kota sorong)bersama anaknya serta menggantungkan hidup pada mereka sampai akhirnyaTergugat mendapat pekerjaan sebagai ASN pada Kementerian

Kehutanan pada bulan Oktober 2014 dan dinyatakan lulus padabulan Februari 2015 sebagai CPNS Kementerian Kehutanan dan pada bulanMaret 2015 Penggugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta sambil membawaanaknya, hingga sampai gugatan ini diperkarakan;Menimbang, bahwa selain itu.

Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia);Bahwa namun dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.SngPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia).

oleh terdakwa;Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat stempel tersebutadalah agar dapat meloloskan tujuan terdakwa membuat orang lain percayamengenai keberadaan perkuliahan pada STKIP Panca Sakti Bekasi tersebuthingga akhirnya terdakwa pun mendapatkan keuntungan materiil dari kebohongan tersebut;Bahwa benar terdakwa sendiri mengetahui bahwa untukmenyelenggarakan perkuliahan / perguruan tinggi / universitas harus sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku atau memiliki izin dari Pemerintah(Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia);Bahwa benar namun dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.SngPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia).

Bukti Pembayaran Biaya Kuliah (Kwitansi), Stample / Cap STKIPPanca SaktiBekasi dan Stample / Cap STAI YamisaSoreang denganmaksud agar dapat meloloskan tujuan terdakwa membuat orang lainpercaya mengenai keberadaan perkuliahan pada STKIP Panca SaktiBekasi tersebut ; Menimbang, bahwa benar menurut hemat Majelis Hakim, terdakwasendiri mengetahui bahwa untuk menyelenggarakan perkuliahan /perguruan tinggi / universitas harus sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku atau memiliki izin dari Pemerintah (Kementerian

Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia namun dalamkenyataannya, dalam menyelenggarakan perkuliahan dengan namaKampus Ill Purwadadi STKIP Panca SaktiBekasi dan/atau Kampus IIIPurwadadi STAI YamisaSoreang, Terdakwa tidak memiliki izin dariPemerintah (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia).

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan MenjadiUndangUndang.Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas maka Permohonan PemesananNama FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) tidak dapatdipenuhi oleh karena telah terdaftar organisasi masyarakat (ormas) yangtidak berbadan hukum di Kementerian Dalam Negeri dengan nama yangsama.Bahwa alasan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mungkin tidak disadari oleh Penggugat bahwa status badan hukumperkumpulan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM mempunyaikonsekuensi hukum yang berbeda dengan status organisasikemasyarakatan yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri.

Jika dariawal telah disepakati oleh para anggota perkumpulan bahwa bentuk ataustatus organisasi adalah berbadan hukum dan terdaftar pada KementerianHukum dan HAM RI, maka terhadap segala perubahan anggaran dasarharus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun faktanyaAktaAkta perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan kepengurusantidak pernah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM;Penggugat sengaja menutupnutupi fakta adanya perpecahan atau dualismedi tubuh FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI

disingkat FORKABI,namun hal tersebut tidak disampaikan secara jelas di dalam posita gugatan,sehingga mengaburkan inti permasalahan dan cenderung melemparpermasalahan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Tergugat IlIntervensi.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentangpengesahan badan hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi danhakhak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham RI.

Kesehatan RI di Jakarta ;e Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013 disampaikan informasi oleh DinasKesehatan Propinsi Maluku, bahwa telah ada persetujuan dan plafon anggaranyang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RIatas usulan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi dengan jumlah plafonanggaran sebesar Rp. 6.500.000.000, (enam miliar lima ratus juta rupiah) ;e Bahwa pada bulan September 2013 pihak Kementerian Kesehatan RImenyampaikan informasi dan undangan kepada

, KementerianKesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013, ditelaah atau direviuwkembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan ataspenelahaan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RImemberikan catatan reviuw, yang salah satu pokoknya adalah adanya perbedaanharga yang cukup signifikan antara harga satuan di dalam EPlaning denganharga satuan di dalam dokumen RKAK/L ;e Bahwa terhadap catatan reviuw tersebut, saksi dr.

Ursula Surjastuti, M.Kes.selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, KabupatenMaluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada Satuan KerjaRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi tersebut dapat diterima oleh DirjenBina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dan selanjutnya dokumenRKAK/L tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan dapat diterima oleh DirjenBina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI ;e Bahwa setelah kembali ke Masohi selanjutnya saksi dr.

, Kementerian Kesehatan RI, maka pada tanggal 10 September 2013,ditelaah atau direviuw kembali oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI,dan atas penelahaan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RImemberikan catatan reviuw, yang salah satu pokoknya adalah adanya perbedaan hargayang cukup signifikan antara harga satuan di dalam EPlaning dengan harga satuan didalam dokumen RKAK/L ;Menimbang, bahwa terhadap catatan reviuw tersebut, saksi dr.

UrsulaSurjastuti, M.Kes. selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi,Kabupaten Maluku Tengah dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan pada Satuan KerjaRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi tersebut dapat diterima oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dan selanjutnya dokumen RKAK/Ltersebut telah diverifikasi dan dinyatakan dapat diterima oleh Dirjen Bina UpayaKesehatan, Kementerian Kesehatan RI ;Menimbang, bahwa setelah kembali ke Masohi selanjutnya saksi dr.

,BERKAT SAMUDERA SUKSES yangdikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 18Februari 2020;163. Fotocopy Legalisir Sertifikat Kelayakan Pengeloannomor : 14098/21/SKP/BK/II/2020 PT.BERKAT SAMUDERASUKSES Jenis Produk : FOZEN DEMERSIAL FEES (lIkanDemersial Beku) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan danPerikanan, tanggal 18 Februari 2020;164.

Fotocopy Legalisir Sertifikat Kelayakan Pengeloannomor : 14099/21/SKP/BK/II/2020 PT.BERKAT SAMUDERASUKSES Jenis Produk : FRESH PELAGIC FISH (Ikan pelangisegar) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan danPerikanan, tanggal 18 Februari 2020;165. Fotocopy Legalisir Sertifikat Kelayakan Pengeloannomor : 14097/21/SKP/BK/II/2020 PT.BERKAT SAMUDERASUKSES Jenis Produk : FRESH PELAGIC FISH (Ikan pelangisegar) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan danPerikanan, tanggal 18 Februari 2020;166.

Fotocopy Legalisir Sertifikat Cara Penanganan IkanYang Baik Di Supplier No.002/ CPIBA/43/1/ 2020 Jenis Produk:Frozen Marine Product (Ikan Laut Beku) PT Berkat SamuderaSukses yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan danPerikanan, tanggal 23 Januari 2020;161. Fotocopy Legalisir Serifikat Kelayakan PengolahanNomor. 14100/21/SKP/SG//2020 Jenis Produk: Fresh Shrimp(Udang Segar) PT Berkat Samudera Sukses yang dikeluarkanoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 18 Februari2020;162.

Fotocopy Legalisir Sertifikat Kelayakan Pengeloannomor: 14101/21/SKP/SG/II/2020 Jenis Produk : FreshCephalopods (Squid) PT Berkat Samudera Sukses yangdikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 18Februari 2020;163. Fotocopy Legalisir Sertifikat Kelayakan Pengeloannomor: 14098/21/SKP/BK/II/2020 PT Berkat Samudera SuksesJenis Produk: Fozen Demersial Fees (Ikan Demersial Beku) yangdikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal18 Februari 2020;164.

Fotocopy Legalisir Certificate Penerapan ProgramManajemen Mutu Terpadu berdasarkan konsep HACCP Nomor.010/PM/ HACCP/ PS/ 11/ 20 Jenis Produk: Fresh Demersal Fishyang di keluarkan Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanantanggal 02 November 2020;169. Fotocopy Legalisir Certificate Penerapan ProgramManajemen Mutu Terpadu berdasarkan konsep HACCP Nomor.011/ PM/ HACCP/ PS/ 11/ 20 Jenis Produk: Fresh Pelagic Fishyang di keluarkan Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanantanggal 02 November 2020;170.

PUTUS ANNomor : 172/G/2014/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : ABDUL MUIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, TempatTinggal di Jalan Diponegoro RT.17 RW.07 Lewi Jambu,Kelurahan Melayu, Kecamatan

SAPTAGUNAketerangan : 4 (emapt) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanankendaraan Ankai D23 9m yang ditandatangani oleh DionJulianto;1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;1(satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;1 (satu) bundel

Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga kerjaan1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RIDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

MenteriKehakiman Dan HAM RI No: C719.HT.03.01Th.2002; 1 (satu) lembar Angka Pengenal ImportirUmum (APIU) Nomor :090609443P tertanggal 3 Oktober 2013 Kementerian Perdagangan DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan PropinsiDKI Jakarta;Hal.53 dari 65 Put.

SAPTAGUNA keterangan : 4(emapt) lembar pengesahan kelayakan bejana tekanan kendaraan AnkaiD23 9m yang ditandatangani oleh Dion Julianto ;1 (satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 756/BTBBG/II/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;l(satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 748/BTBBG/II/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;49505152a354ao56575859601

(satu) bundel Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 744/BTBBG/II/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 742/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga kerjaan1 (satu) lembar Pengesahan Kelayakan Bejana Tekanan Nomor 734/BTBBG/III/2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI DirektoratJenderal Pembinaan

AA.46637.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tersebutmenetapkan sebagai berikut Terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2011melepaskan hak atas tanah pekarangan rumah di Jalan AmbulomboNomor 4 Kompleks Dep.

., KeputusanDirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 dan Keputusan Direktur Penataan Bangunan danLingkungan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PekerjaanUmum No. 2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 sebagaimana tersebut pada butir 1),2), dan 3) diatas sebagai berikut:Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Ambulombo No. 4Komplek Dep.

SBR 040/WPB.12/KP.0222/KEU/2011 tanggal 17Oktober 2011 Hal: Tanda Lunas Angsuran Sewa Beli Rumah NegariGolongan Ill), maka untuk rumahnya diterbitkan KeputusanHal. 32 Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2017/PN.Tng.Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang PENYERAHAN HAKMILIK RUMAH NEGARA GOLONGAN IIHD NO.

AA.46637 TERLETAK DIJALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP.KEUANGAN KARANGTENGAH TANGERANG KEPADA SAUDARA UTJU RACHMAT SH.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada DirektoratJenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 tersebut menetapkan Menyerahkan Hak milik RumahNegara HD No. AA.46637 terletak di Jalan Ambulombo Nomor 4 KompleksDep.

AA.46637 TERLETAK DI JALAN AMBULOMBO NO. 4KOMPLEKS DEP.KEUANGAN KARANG TENGAH TANGERANGKEPADA SAUDARA UTJU RACHMAT SH.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangMELEPASKAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN TERLETAK DIJALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP. KEU AN GANKARANG TENGAH TANGERANG HD NO.

MIFTAHUDDIN,KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PEROPINSI BENGKULU,ERLAN BUDIAHARJO, ST., MT. Sebagai MANTAN PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5,PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN 5 (ANASHTASIA TOTA FRISCA, ST., MT),

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATRI Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Cq. BALAIPELAKSANAAN JALAN NASIONAL Ill Cq. KUASA PENGGUNAANGGARAN PADA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONALWILAYAH Il PEROPINS! BENGKULU, Berkedudukan di JI. Ir.Rustandi Sugiarto KM 12+225 Pulau Baai, Bengkulu;Selanjutnya disebut sebagal .............cceeeeeeeeee ss LERGUGAT :2. ERLAN BUDIAHARJO, ST., MT. Sebagai MANTAN PENJABATPEMBUAT KOMITMEN 5, dahulu beralamat di Jalan Ir.

Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat No. PW0401l//1456R tanggal 31Agustus 2016 hal Laporan Hasil Audit Dengan TujuanTertentu Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Bengkulu.b. Laporan Hasil Audit Tertentu No. 1/1/11/3/2016/115tanggal 9 Agustus 201613. Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui SuratNo. PW0401Ij/1456R tanggal 31 Agustus 2016 memberikanKesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :a.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit untuk tujuantertentu. dimaksud, tindakan hukum Turut Tergugat yangmelakukan pemutusan kontrak dan memberikan sanksi kepadaPenggugat ternyata dibenarkan dan dikuatkan oleh InspektoratJenderal Kementerian PUPR.A.

Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat No. PW0401li/1456R tanggal 31Agustus 2016 hal Laporan Hasil Audit Dengan TujuanTertentu Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Bengkulu.b. Laporan Hasil Audit Tertentu No. 1/1/11/3/2016/115tanggal 9 Agustus 2016Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian PUPRmelalui SuratNo. PW0401lj/1456R tanggal 31 Agustus 2016 memberikanKesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :a.

Bahwa Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian PUPRmelalui Laporan Hasil Audit Tertentu No. 1/1/11/3/2016/115tanggal 9 Agustus 2016 memberikan Kesimpulan danRekomendasi sebagai berikut :a.Kesimpulan :Atas dasar hukum tersebut dan ketidakmampuanpenyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengankontrak, sebagai berikut : Telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK) terhadap penyedia jasaPT.

Pergesran tersebut telahmemberikan peluang bagi warga masyarakat untuk melakukan Gugatanterhadap KTUN; Bahwa lahan obyek sengketa sebahagian terlebih dahulu telah di alokasikankepada Pemerintah untuk ruang terbuka hijau, row jalan dan Drainase dantetelah di bangun saluran pengendalian banjir batam centre kota Batam(lanjutan) APBN P proyek pemerintah direktorat Jendral Sumber DayaAir, UPL Kementerian PUPR Provinsi Kepulauan Riausesuai nomor kontrak: HK.02.03/PPK.SP/SNVT/PJSAS.IV/PKT.33/1V/2015/1.

Bangun Menorah Indonesia; Sebelah Selatan : Jalan Row30;Bahwa lokasi/lahan obyek sengketa a quo sebagian telah di alokasikanuntuk ruang terbuka Row jalan dan telah dibangun Saluranpengendalian Banjir Batam centre di Kota Batam ( Lanjutan ) APBNP"Sesuai nomor kontrak:HK.02.03/PPK.SP .VSNVT/PJSAS.IV/PKT.33/IV/2015/1 tertanggal 28 April 2015 oleh direktorat Jendral Sumber Daya Air,ULP kementerian PUPR Provinsi Kepulauan Riau, dan atau koordinatlokasi untuk Ruang Terobuka Row Jalan dan saluran Pengendalian

FEDERAL INVESTINDO,TERGUGAT telah terlebin dahulu mengalokasikan lahan /lokasi Obyeksengketa a quo untuk Ruang Terbuka hijau, Row Jalan dan telah dibangun saluran Pengendalian Banjir Batam Centre di Kota Batam(lanjutan)APBNPsesuai nomor kontrak:HK.02.03/PPK.SP.VSNVT.PJSAS.IV/PKT.33/INV/2015/1 tertanggal 28 April 2015 oleh direktorat JendralSumber Daya Air, ULP kementerian PUPR Provinsi Kepulauan Riau; Bahwa dari Fakta tersebut di atas, jelas terlihat kalau lahan ObyekSengketa a quo telah terlebih

GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM); Bahwa pada dalilnya dalam Surat Gugatan A Quo halaman 4 (empat)PENGGUGAT mendalilkan : Bahvea lahan obyek sengketa sebahagian terlebih dahulu telahdialokasikan kepada Pemerintah untuk ruang terbuka hijau, row jalandan Drainase dan telah di bangun saluran pengendalian banjir batamcentre kota batam (lanjutan)APBNP proyek pemerintah direktoratJendral Sumber Daya Air, UPL Kementerian PUPR ProvinsiKepulauan Riau sesuai kontrak:HK.02.03/PPK.SP/SNVT/

SELAIN ITU TIDAK ADAPENERBITAN SURAT KEPUTUSAN OLEH INSTANSIPEMERINTAH APAPUN PERIHAL PENGALOKASIAN DANPERUNTUKKAN LAHAN TERMASUK UNTUK RUANG TERBUKAROW JALAN DAN SALURAN PENGENDALIAN BANJIR DI ATASTANAHOBJEK SENGKETA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM KONTRAK NO.HK.02.03/PPK.SP.I/SNVT/PJSAS.IV/PKT.33/IV/2015/1 TERTANGGAL 28 APRIL 2015 OLEH DIREKTORATJENDRAL SUMBER DAYA AIR, ULP KEMENTERIAN PUPRPROVINSI KEPULAUAN RIAU; 1.

Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2018/PN Klaseratus dua puluh lima rupiah), yang tercatat dalam Daftar NominatifPengadaan tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar Nomor 121/Peng18.01/P2T/VIII/2016 tanggal 17 Juni2016, pada nomor 38, atas nama Diaman Yusuf, yang telah dititipkanoleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q.Direktorat Jenderal Bina Marga c.q.

Bahwa penyerahan uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) tersebut dilakukan oleh Tergugat setelah Tergugat mengambiluang ganti kerugian yang telah dititipbkan oleh Kementerian PekerjaanHal. 3 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 5/Pdt.G/2018/PN KlaUmum dan Perumahan Rakyat c.q.

dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telahdiumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009,Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahanAnggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yangdibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang PenerimaanPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatatdalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

dimuatdalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH,Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahanAnggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database SistemAdministrasi Badan Hukum Kementerian

Hamparan PerakNababan , 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Nomor: SX/2010 Dit Intelkam tanggal 13 Oktober 2010 yang dikIntelkam Polda Sumut, 1 (satu) lembar Surat Tanda TeriPemberitahuan Nomor: STTP/81/X/2010/Dit Intelkam, Jfotocopy keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi RI NAHU19736.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan BadPerseroan tertanggal 19April 2010 yang dikeluarkan Direktur Jenderal AdministUmum Menkum Ham RI, 1 (satu) lembar fotocopy DireBantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI NomSAP

/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tanganiAdministrasi Perizinan Direktur Pengumpulan dan PengDana Sosial, 1 (satu) lembar fotocopy Direktorat JenderJaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor: 726/PPSDtanggal 16 Juli 2010 yang ditanda tangani Kasubdit AdrPerizinan Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumi1 (satu) lembar fotocopy Direktorat Jenderal Bantuan dKementerian Sosial RI Nomor: 684/PPSDSSAP/VII/2010Kab.

Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PTTradition Indonesia Nomor 16 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapanAntonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara (videbukti T10) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dariSurat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHUOAH.01.1019839, tanggal 22 Mei 2013 PerihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yangtermuat dalam laman (website) Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi danKomisaris Perseroan Terbatas (vide bukti T17);Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasitelah mengeluarkan penjelasan bahwa dalam hal seorang karyawan(dalam hubungan kerja) diangkat menjadi Anggota Direksi/Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham,

maka sejakpengangkatan tersebut, status hubungan hukum karyawan/pekerjayang bersangkutan, berubah dari hubungan kerja (sebagai Pekerja)menjadi (murni) hubungan perdata, walaupun ia bukan PemegangSaham;Dalam Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yangtermuat dalam laman (website) Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi Mengenai Penjelasan Status Hukum Direksi danKomisaris Perseroan Terbatas (vide bukti T17) disebutkan:1.

Penjelasan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang termuatdalam laman (website) Kementerian Tenaga Kerja dan TransmigrasiMengenai Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris PerseroanTerbatas (vide bukti T17); dan;7. Pendapat Pakar Hukum yaitu I.G.Rai Widjaya, S.H.,M.A. (vide buktiT18) dan Kemalsjah Siregar, S.H.

Mitra Dana Utama padatanggal 22 Mei 2012; (terlampir dalam berkas perkara);8 Bukti T8, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHUAH.01.1019558 tanggal 31 Mei 2012 Perihal:Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mitra DanaUtama dimana dalam surat pemberitahuan tersebut tertuliskan Vijay Peraptiselaku Anggota Direksi PT.

Dalam perkara Gugatan Nurdin Nurlete(Tergugatl) melawan Kementerian Agama selaku Tergugatll, telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasar atas alas hukum tersebut diatas, Penggugat tidakmempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, makagugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehinggagugatan yang demikian patut ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima;B. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR INPERSONA;a.

Bahwa gugatan dari Para Penggugat tersebut kurang pihak, faktanyaPenggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkaitdengan surat tersebut yaitu Kementerian Agama RI, Badan PertanahanNasional, dan Kho Sie King;2. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yangtidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakantidak dapat diterima;3.

melawan Kementerian Agamaselaku Tergugatll, telah memperoleh kekuatan hukum tetapBerdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan pembelian Penggugatkepada Tergugat tidak ada hubungan secara langsung dengan Tergugat Il,dengan demikian gugatan harus dinyatakan salah alamat dan harus ditolak;Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2021./PT AMBE. Objek Gugatan Tidak Jelasa.

Kementerian Agama cq. KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;4. Menyatakan Penggugat bukanlah termasuk pembeli beritikad baik;5.

Kementerian Agama Cq.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;4. Menyatakan Terbanding/Penggugat bukanlah termasuk Pembeliberiktikad baik;5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.ATAU; Mohon memberikan putusan yang seadiladilnya (Ex aequo etbono).Menimbang bahwa adapun tanggapantanggapan semula Penggugatsekarang Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagaiberikut ;1.

tentang Wakaf, 3) Pasal 2 4 Peraturan BadanWakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftarandan Pergantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak berupaTanah, dan 4) Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta BendaWakaf.Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 14 (ayat 1 dan 2) UndangUndangNomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa keberadaanNadzir dalam pengelolaan tanah wakaf harus terdaftar dan beradadibawah pembinaan kementerian

Sedangkan,Kepala Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama Kabupaten/Kota,Ahli waris wakif hanya berwenang untuk mengusulkan penggantianNazhir kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).10)Bahwa mengatur secara teknis tentang pendaftaran dan PenggantianNazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan dan menerbitkanperaturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang tata carapendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf tidak bergerakHalaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 71/G/2020/PTUN.

Fathurrahman menyatakan membatalkan Surat PengesahanNadzir Perorangan dengan Nomor : W.5/352/Tahun 2019 padatanggal 15 April 2019 dengan menerbitkan Surat pembatalan atasSurat Pengesahan Nazir Wakif dengan No.B482/KUA.19.07/5/PW.01/IX/2020 pada tanggal 17 September 2020.Dengan tembusan Surat kepada : 1) Gubernur NTB, 2) Kepala KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, 3)Badan Wakaf Indonesia(BWI) wilayah NTB, 4) Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) WilayahNTB, 5) Walikota Mataram, 6) Ketua DMI

Oemar (Anggota) (sesuai denganfotokopinya );Surat Pengesahan Nadzir Perorangan bentuk W.5 denganNomor : W.5/352/Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019(sesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Republik IndonesiaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa TenggaraBarat Nomor 2363/Kw.18.05/BA.05/8/2019 Tanggal 21Agustus 2019, Hal : Dukungan Penetapan Nadzir WakafBaru Masjid Raya AtTaqwa Mataram Tahun 2019 (sesualdengan aslinya) ;Surat dari Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia

Agama Kota Mataram (Vide Bukti P8);Bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikandukungan Penetapan Nadzir Wakaf Baru Masjid Raya AtTaqwa MataramTahun 2019 dengan Surat Nomor 2363/Kw.18.05/BA.05/8/2019 Tanggal21 Agustus 2019 (Vide Bukti T3):Bahwa terhadap Surat Pengesahan Nadzir Perorangan tersebut diatas,Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selaparang, KotaMataram telah menerbitkan Surat Keputusan NomorB.482

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.

Sugar Group Companies
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Provinsi Lampung (Gubernur Lampung)
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)

Kementerian Agraria, Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember

Kementerian Agraria, TataRuang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq.

Penggugat:
SUKRI
Tergugat:
TASMIJAN
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH c/q KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU