Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;11.Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabatatau kepala daerah merupakan Presiden;12.Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknaiatasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;13.Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan

Pejabat Pemerintahan wajib menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) harikerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (4);Dimana sesuai dengan poin 15 surat keberatan diajukan melalui JasaPos 18 Maret 2019 kepada Presiden Republik Indonesia dan dengantelah diterimanya surat keberatan atas Presiden tersebut tertanggal 20Maret 2019 maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatantersebut (vide Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) UndangUndang No

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama; atau;b.

Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;QMenimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,mengatur:Pasal 3:Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 141/G/2019/PTUNMDN(1) Presiden selaku pemegang kekuasantertinggi pembinaan PNSberwenangn menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentianPNS;(2) Presiden dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:a.

Keputusan Presiden R.I.

Nomor : 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara

Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PeraturanPresiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor :70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor :54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :> Pasal 6 huruf f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para

Keputusan Presiden R.l.

Nomor : 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor : 42Hal. 33 dari 49 hal Putusan Nomor 2132 K/Pid.Sus/2015Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor :42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Bahwa Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang terletak di JalanIskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan milik Tergugat diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:a.Bahwa Tergugat memperoleh Barang Milik Negara berupa Rumah Negarayangterletak di Jalan Iskandarsyah Il Nomor 84, Kebayoran Baru, JakartaSelatanberdasarkan Pasal 23a Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994tentangPerubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentangLembagaPenerbangan dan Antariksa

Nasional tanggal 15 April 1994 yangmenyatakanbahwa: Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segalasesuatu yang menyangkut kepegawaian serta sarana dan prasaranaSekretariat DewanPenerbangan dan Antariksa Nasional RepublikIndonesia (DEPANRI) diintegrasikan kedalam LAPAN.Bahwa sebagai tindak lanjut atas Pasal 23a Keputusan Presiden Nomor 24Tahun 1994 diatas, Sekretaris DEPANRI mengeluarkan Surat KeputusanNomor: KEP/004/VI/1994 tentang Peralihan Barang Inventaris ExSekretariat DEPANRI ke LAPAN tanggal

Sebab sesuai Surat Keputusan Presiden RINomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden No 33 Tahun 1988 Tentang LembagaPenerbangan dan Antariksa Nasional pada Pasal 23A yangmenyatakan Dengan Berlakunya Keputusan Presiden ini, segalasesuatu. yang menyangkut kepegawaian serta sarana danprasarana sekretariat DEPANRI di integrasikan ke dalam LAPANserta Surat Keputusan Sekretaris DEPANRI No:Kep/004/V1/1994Tanggal 27 Juni 1994 tentang Peralihnan barang inventaris Ex.Sekretariat

Bahwa berdasarkan:Hal. 25 Putusan Sela No. 115/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim1) Surat Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15April 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 33Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional pada Pasal 23A yang menyatakan Dengan BerlakunyaKeputusan Presiden ini, segala sesuatu yang menyangkutkepegawaian serta sarana dan prasarana sekretariat DEPANRIdi integrasikan ke dalam LAPAN2) Surat Keputusan Sekretaris DEPANRI No:Kep/004/V1/1994 Tanggal27

Ir.Suparman Hamid mPemerintah RI cq MenteriPertanian Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, tertanggal 05Maret 2018 ( T.III 3);4. Print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 503K/TUN/2012 antara Ny.

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat berisikan peralatan perdukunan berupa 2 (dua) botol ukuran kecil yang di dalamnya terdapat terdapat air raksa, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah cincin batu akik warna hijau dan 2 (dua) batang kuningan sari bergambarkan mantan Presiden Ir.

Selain itupada waktu yang berlainan terdakwa juga menunjukkan di hadapan saksiRIDWAN dan saksi SAMSUL, kemampuan terdakwa mengubah kertaskertas putin yant terdakwa kunyah dan bakar menjadi uang pecahan seratusribu rupiah, serta terdakwa memiliki logam kuningan sari bertuliskan 24Kbergambar mantan Presiden Ir. Soekarno yang terdakwa katakan sebagailogas emas mulia dari alam gaib.

SAMSUL, kemampuan terdakwa mengubah kertaskertas putih yantterdakwa kunyah dan bakar menjadi uang pecahan seratus ribu rupiah,serta terdakwa memiliki logam kuningan sari bertuliskan 24K bergambarmantan Presiden Ir.

SAMSUL, kemampuan terdakwa mengubah kertaskertas putih yangterdakwa kunyah dan bakar menjadi uang pecahan seratus ribu rupiah,serta terdakwa memiliki logam kuningan sari bertuliskan 24K bergambarmantan Presiden Ir.

SAMSUL, kemampuan terdakwa mengubah kertaskertasputih yang terdakwa kunyah dan bakar menjadi uang pecahan seratus riburupiah, serta terdakwa memiliki logam kuningan sari bertuliskan 24K bergambarmantan Presiden Ir. Soekarno yang terdakwa katakan sebagai logas emasmulia dari alam gaib dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi RIDWAN danSdr.

Bahwa pada butir 21 positanya di halaman 9 Surat Gugatan,Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif denganmengirimkan Surat Keberatan kepada Presiden yang menurutPenggugat sebagai atasan Tergugat;b.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya adminitratifsecara sempurna kepada Tergugat atau kepada Ketua Komnas HAM,bukan kepada Presiden, maka hal tersebut lagilagi berakibat padatidak sahnya pengajuan gugatan aquo;e. Bahwa pada butir 23 positanya di halaman 9 Surat Gugatan,Penggugat pada intinya tidak dapat menerima sikap Tergugat yangtidak memberikan tanggapan atas Keberatan yang sebelumnya telahdiajukannya kepada Presiden Republik Indonesia.

(Footkopi);Bukti T30 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Surat keberatan Pengugat sudah daluarsa, karena keberatan yang diajukanPenggugat ke Presiden adalah daluwarsa, karena jangka waktu antaraditerbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa tanggal 11 Januari 2019dengan pengajuan keberatannya tanggal 11 April 2019 telah lebih dari 21 harikerja;2. Upaya adminisratif salah tujuan;a. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Presiden haruslahdinyatakan salah tujuan, karena atasan Tergugat adalah Ketua KomnasHAM bukan Presiden;b.

Seharusnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Terggugat, bukankepada Presiden, oleh kerenanya Penggugat tidak menempuh upayaadministratif secara Sempurna;3.

Dutaraya Dinametro)terhadap pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan Kontrak pada kegiatanRevitalisasi Pasar Wado tahun 2015, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RINomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RINomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

RI Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 35Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang /

RI Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang /

Didalam Peraturan Presiden ini telah membagi masingmasing kewenangan.Secara singkat didapat pengaturan tugas yang ada pada Pasal 7, Pasal 11,Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 besertaperubahannya, yaitu:a. PA/KPA di ranah dalam penetapan Rencana Umum Pengadaan, yangmeliputi anggaran, pemaketan, cara pengadaan, dan organisasi pengadaan.b.

dinyatakan Tender Dibatalkan secara elektronik makasecara hukum tidak ada seorang atau badan hukum yang ikut tenderyang dimenangkan, sehingga dalam hal ini belum menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata incasu PENGGUGATdan termasuk peserta lelang lainnya yang ikut tender, maka belummenimbulkan hak dan kewajiban kepada siapapun yang mengikutitender tersebut;Bahwa terkait dengan Tender Dibatalkan, maka hal ini telah diatur didalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden

Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 51(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud padaayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan :a. evaluasi ulang; ataub.

Tender/Seleksi ulang.Bahwa secara hukum jika Tender/Seleksi telah dinyatakan gagal makamekanisme yang harus dilakukan oleh Pokja adalah melakukan evaluasiulang atau Tender/Seleksi ulang;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (7)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 joPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 maka secara hukum gugatanyang diajukan oleh PENGGUGAT belum terpenuhinya anasir yangmenimbulkan akibat hukum kepada seseorang atau badan hukumperdata

Nomor 16 Tahun 2018 jo PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah maka salah satu jalan penyelesaiannya adalah melakukanevaluasi ulang atau Tender/Seleksi ulang sebagaimana yang diaturdalam Pasal 51 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 joPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;Bahwa memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 51 ayat (2)huruf c jo Pasal 51 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018Jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan AtasPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dan guna mewujudkan percepatanpembangunan atas Objek Sengketa dan Objek Sengketa Il yangbertujuan untuk kepentingan umum, maka dengan segera TERGUGATakan melakukan Tender Ulang kembali atas kedua Objek Sengketa yangtelah dinyatakan Tender Gagal berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan pada peraturan perundangundangan

Tenukiik Atambua 85711 dan di Kantor Satker Penyediaan Rumah UntukMBR Direktif Presiden di Prov. NTT Jl Sam Ratulangi No. 8A 8B Kel.

HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja(Ka.Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov.

HAIRUL SITEPU selaku Kepala Satuan Kerja (Ka.Satker) Penyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden Prov.

TA. 2012 beserta lampirannya.; 33Foto Copy surat PPK Nomor KU.600/satkerPRNTT.PPKBelu/26/ XII/2011 tanggal 29Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.; 34Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor : 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.; 35Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu; 36 Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor UM.02.03/SatkerPRNTT/XII/319tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat

Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Type 36 beserta lampirannya.; 37Adendum Ke1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjian KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB17/17 tanggal 1 Agustus 2012.; 38Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor :530/SatkerPRNTT/XI/2012tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapat evaluasi tahun 2012dan Usulan tahun2013.; aoFoto copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan KegiatanTahun 2012.; 40Foto copy Nomor : 510

Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiapkelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanan di tempatterjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, danselanjutnya menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) menentukan bahwa Pencatatankelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan negeti ; 22292 nnn nen nn nn nn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

tersebutkemudian lahir anak yang bernama : MUHAMMAD AGIL NASRULLOH,, jenis kelaminlakilaki yang lahir di Gunungkidul tanggal 14 April 2008 dan dari pernikahan tersebuttelah lahir seorang anak yang bernama MUHAMMAD AGIL NASRULLOH, jeniskelamin lakilaki yang lahir di Gunungkidul tanggal 14 April 2008 dan ternyatakelahiran anak pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga terlambat,karenanya petitum huruf b dan c beralasan hukum untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden

dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim dapatmengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohonyang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan inl ; Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 51 ayat (1) danPasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

;Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilmenentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : Salinan penetapan pengadilannegeri tentang perubahan nama;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan

Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Sipil jo pasal 93ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata carapendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena Pemohon inginmengubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca pada dokumen KTP danKK bernama M.

dan pada catatan pinggir untuk dibuatkan Akta KelahiranPemohon, setelah menerima salinan penetapan ini;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undangundang Nomor 49 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986, semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2008 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu)) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

kelahiran dicatatkan pada InstansiPelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Negeri tempat Pemohon.(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden

Fotocopy KTP.Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden No .25 Tahun 2008tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil bahwa oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yangterdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P1), Kartu Keluarga (bukti P Halaman 5 dari 8

membuktikandalildlil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukumuntuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat ketentuan UndangUndang No. 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 161/Padt.P/2016/PN.PbrPeraturan Presiden

Alpha Omega) tanggal 12Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur DerekWilliamson ; 22222 20222 220 22 neon ee eee18. 1(satu) lembar Fe yang dilegalisir MOU On RMX Business antara PT.Holcim Beton Derek Williamson selaku Presiden Direktur Holcim Betondengan Timotgy Paulus selaku Direktur CV Alpha Omega yang ditandatangani oleh keduanya dan diketahui oleh Presiden Direktur PT.

ijazah Pemohon, kartu keluarga Pemohon,oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlahdikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006,pada pasal 52 ayat (2) disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

databasekependudukan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas nama Pemohonyang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan, yaitu Debora Awai dan ingindiperbaiki oleh Pemohon sehingga menjadi Debora Aw, maka beralasan hukumapabila permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapatlahdikabulkan, Sepanjang perubahan nama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008, sebagaimana tersebut di atas, makapermohonan Pemohon pada petitum point 3 dapatlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam jurisdiksivolunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon ;Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 93 ayat (1), (2), (3)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentangPersyaratan dan

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2003 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 8 (delapan) tahun, maka menurutPengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untukdicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

Oktober 2008.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MISNAWATI DANMULIYATI yang saling bersesuaian ternyata anak Para pemohon yang bernamaJAILANI lahir di Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengansekarang atau telah melebihi jangka waktu 1 ( satu ) tahun belum dicatatkan diKantor Catatan Sipil Palangka Raya.Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuanpasal 32 ayat 2 Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

ternyata Para Pemohon bertempat tinggal diKota Palangka Raya, oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila ParaPemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka untukmempertegas status hukum anak pemohon dan guna memenuhi ketentuanyang berkaitan dengan tertib pelaksanaan dan tertib administrasi pencatatanpenduduk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 undang undang nomor 23 tahun 2006 dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkanmaka seluruh biaya yang timbul karena karena permohonan ini dibebankankepada para Pemohon.Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadappermohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Pengadilan akanmemperbaiki petitum permohonan para Pemohon sepanjang tidakbertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden

hukum atautidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 121/Padt.P/2021/PN.AmbMenimbang, bahwa dari keterangan saksi dan surat terungkap faktabahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian atasnama Ibu dari Pemohon yang bernama Elsina Julis/Tohatta, sehingga terkait haltersebut wajib bagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakahbenar ibu dari pemohon telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden

yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, olehkarenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetapmelaporkan kematian orang tua pemohon tersebut ke Instansi PelaksanaPencatatan Sipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatanLaporan Kematian tersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dariPangadilan, Akta Kematian dari orang tua pemohon dapat diterbitkan, hal manasesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden

pemohon tersebutHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 121/Padt.P/2021/PN.Ambmaka sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan sekedarmerubah redaksionalnya;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) UndangUndang No.24 tahun2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukandan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden

Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenaiKewarganegaraan atas nama ONG KA GAN diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa seluruh surat bukti yang diajukan oleh Pemohontelah dicocokan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dan jugatelah diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yangsah;Halaman 1 Penetapan No.1 14/PDT.P/2016/PN.KdrMenimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti tertulis untukmenguatkan dalildalil permohonanannya, maka Pemohon juga telahmengajukan

, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis di atas danketerangan saksisaksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, makadiperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar, pemohon lahir di Kediri tanggal 22 April 1956 dengan namaKA GAN sebagaimana Kutipan Kelahiran No.139/1956 tertanggal 17 Mei1956 (bukti P.4); Bahwa benar, pemohon sudah mendapatkan kewarganegaraan RepublikIndonesia sesuai dengan Keputusan Presiden

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama aquo menjadikewenangan absolut dari

Oleh karena itu Pemohon mengajukan penambahan namatersebut dari yang semula bernama EDELTRUKDIS menjadi EDELTRUKDISJUNIFERT T;Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan namadilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan.Bahwa alat bukti surat bertanda P4 adalah

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah namapemohon yang semula bernama EDELTRUKDIS ditambah JUNIFERT T.Sehingga lengkapnya menjadi EDELTRUKDIS JUNIFERT T.;3.

atas;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentangpengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa jin dariPengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon telah nyatapara Pemohon berdomisili di walayah hukum Pengadilan Agama Luwukkarenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e)Instruksi Presiden

Bahwa, benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon denganpemohon II telah melakukan hubungan suamiistri (bada dukhul), sehinggadikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Nabil, lahir di Dimpalon, tanggal06 Januari 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, terbukti bahwaperkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai Penetapan No. 088/Pdt.P/2016/PA.LWwkHal. 4 dari 6 hal.dengan syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perkawinan paraPemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuanPasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimanatersebut pada Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni