Ditemukan 274796 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0616/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1810
  • ini sebagalbagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2020/PA.SdnHalaman 7 dari 18halaman Putusan Nomor 0616/Pdt.G/2020/PA.SdnPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor1
    (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untukmenghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal145 ayat (1) dan (2) R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    PA.Sdnalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 11-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 0318/Pdt.G/2017/Pa.Pkc
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
168
  • untukpemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidakpula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugattidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
    pernah bercerai dengan Tergugat,maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Penggugatmenuntut selama proses perceraian dan sesudah perceraian Penggugat tetaptinggal di rumah bersama tersebut, sebagaimana pada alamat Penggugat,maka Majelis Hakim sependapat untuk menolaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 02-08-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PA PARIGI Nomor 215/Pdt.G/2017/PA.Prgi
Tanggal 24 Agustus 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
159
  • Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian , makapemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun
    Putusan No. 215/Pdt.G/2017/PA.Prgisesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugattetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.
    Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan danpertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahmempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat danTergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namuntidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
Register : 18-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA Penajam Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Pnj
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
147
  • Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, makapemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun
    AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.
    Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan danHim 14 dari 18.
Register : 10-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PA SINJAI Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Sj
Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
9222
  • Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatuapapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkanpenetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halinwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1
    No. 300/Pdt.P/2019/PA.Sj.tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan alasan mendesakadalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup
    adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harusmempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral,
Register : 02-10-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 03-09-2014
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 306/Pdt.G/2012/PA.Pkj
Tanggal 22 Oktober 2012 — Penggugat & Tergugat
5318
  • Penggugat dengan Tergugatadalah adik kandung Penggugat bernama Xxxxxxxxxx, dan disaksikan olehXXXXXX dan XXxxxxxx serta dinikahkan oleh Xxxxxxxxxxx, dengan maharnyaadalah sepetak sawah seluas 60 are;e Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terhalang oleh pertaliannasab;e Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatatkan karenapetugasnya meninggal dunia sebelum mendaftarkan pernikahan Penggugat danTergugat.Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
    Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsurunsur yang dikandungfakta, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 KompilasiHukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahanPenggugat dengan Tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakimbahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
    fakta di persidangan, dimana antaraPenggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yangtelah berlangsung sejak akhir bulan September 2012 hingga sekarang tidak salingmenghiraukan lagi, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahkehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanyamenurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas adalah bertentangandengan nilainilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
Register : 27-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA SINJAI Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sj
Tanggal 16 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
148
  • selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapunlagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1
    No. 279/Pdt.P/2019/PA.Sj.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan alasan mendesakadalah keadaan tidak
    ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1 Tahun
Register : 26-07-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1035/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 7 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
153
  • disebabkan terjadinyapertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatasmaka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon denganTermohon sudah tidak rukun lagi dan perkawinan mereka sudah pecahsehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahirmaupun bathin serta antara keduanya tidak ada harapan lagi untukbersatu dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dansejahtera sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang Undang nomor1
Register : 20-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PA LUWUK Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Lwk
Tanggal 8 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
133
  • Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab AlBajuri Juz Il halaman 105 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :EVI of OVI gil a2! oF CVI wg tL sWo Viel esl Boll Walyext oi OU CY wl oF eVlg OM CY ol ei CM CY!
Register : 15-11-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1089/Pid.C/2018/PN Ptk
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAHTIAR, S.Sos., M.Si
Terdakwa:
TONI HARDIANSYAH
185
  • Tony Hardiansyah;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Hal 2 BAS Sidang Nomor 1089/Pid.C/2018/PN PtkMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor1
Register : 14-11-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA BUNGKU Nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Buk
Tanggal 18 Nopember 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
5118
  • Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,; Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1
Putus : 24-03-2011 — Upload : 26-11-2011
Putusan PT KUPANG Nomor 27/PDT/2011/PTK
Tanggal 24 Maret 2011 — JONI PATOLA VS ELISABETH MERAGINA MALELAK
4011
  • pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertamatersebut diambil alih dan dijadikandasar didalam pertimbangan putusanPengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusanPengadilan Negeri ROTE NDAOtanggaltanggal 17 Desember 2010 No. 12/Pdt.G/ 2010/ PN.RND dapat dipertahankandalam peradilan tingkat banding, olehkarenanya haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karenaPenggugat / Pembanding berada di pihak yangkalah, maka di hukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Undang Undang Nomor1
Register : 22-03-2010 — Putus : 09-08-2010 — Upload : 29-11-2011
Putusan PA WONOSARI Nomor Nomor:0256/Pdt.G/2010/PA.Wno
Tanggal 9 Agustus 2010 — PEMOHON DAN TERMOHON (GUGUR)
11866
  • Pada tanggal 22 Agustus 1996, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Gunungkidul(Kutipan Akta Nikah Nomor1 000.0.0.0.0.0.0 Ce2.
Register : 31-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
93
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanHim. 7 dari 14 hlm.
    Putusan No. 1239/Padt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 26-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0463/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
136
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
    danpertengkaran yang disebabkan Termohon Susah di atur, tidak menerimapendapatan pendapatan Penggugat,dan Termohon sealu pergi tanpasepengetahuan Penggugat;, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1tahun dan selama berpisan keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 19-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
85
  • Putusan Nomor 1584/Padt.G/2021/PA.Slwantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
    satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak tahun 2013 Tergugat telah pergimeninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugatdan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 8 tahun, dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 17-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1535/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1210
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
    tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang menerimanafkah dari Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudahberpisah selama 6 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 18-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
75
  • Putusan No. 1656/Pdt.G/2020/PA.SIwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
    tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juni 2012 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 8 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 12-12-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 1206/Pdt.G/2018/PA.Pdlg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103
  • Penggugat dapat dikabulkan dengan versteksebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian(personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebanikewajiban untuk membuktikan dalildalil gugatannya, sebagaimana,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
    kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauhmelanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksesnegatif yang lebin besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asaskemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layakrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikandaripada tetap dipersatukan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
Register : 16-12-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3963/Pdt.G/2019/PA.Slw
Tanggal 27 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
73
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1