Ditemukan 274796 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 1188/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 26 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
15 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Pemohon,Termohon tidak suka apabila Pemohon memberi nafkah kepada anakanakPemohon, selain itu Termohon tidak mau taat atau patuh kepada Pemohon, dansekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan danselama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknyasuami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 10-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 04-05-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1848/Pdt.G/2018/PA.Bm Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 9
12 — 9
No. 0018/Padt.G/2018/PA.BmPenggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun lebih berturutturut, Tergugat pergi tanpa alasan yang sah, tidak pernah pulang dan tidakdiketahui kabarnya;Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuaidengan AlQuran Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwaantara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
Register : 02-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-10-2018
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.LB Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 3
13 — 3
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) pihak keluargaPenggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat namun tidak berhasil dan Majelis setiap kali persidangan telahberusaha menasehati dengan sungguhsungguh agar Penggugatmerenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingatkembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yanghalal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat
Smal 38 oS GS Bf tensile B03z=S92 S885 p'g oT ELNS 851455559555 2 5Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.LBArtinya: "Dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia telahmenciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, Supayakamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Diamenjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnyapada yang demikian itu. benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang berfikir.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1
Register : 28-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3487/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 10 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 19
21 — 19
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 03-01-2022 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PA SLAWI Nomor 0029/Pdt.G/2022/PA.Slw Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 15
18 — 15
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHim. 7 dari 14 hlm.
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 24-07-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Rh Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 6
17 — 6
sudah tidak lagi berkeinginan berumah tanggadengan Tergugat, dan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telahpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugatmaka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalahbahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalamrumah tangga yang Sulit untuk dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undangundang nomor1
mempertahankanrumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkanmudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, olehkarena itu. penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkanperkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yangmenyatakan:a Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanPenggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Ktl Tanggal 26 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 3
49 — 3
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 12-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 07-05-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.MS Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
8 — 4
Putusan No.132/Pdt.G/2021/PA.MSMenimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansialalasan perceraian yang terkandung dalam Pasal
19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanyadilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun seringterjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, makaunsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipunpertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi
Register : 07-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Ktl Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 1
28 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 24-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA GARUT Nomor 3401/Pdt.G/2020/PA.Grt Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
14 — 0
Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo.
Memberi ijin kepada Pemohon ( xxx) untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon ( xxx ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Garut ;DALAM REKONPENSIHalaman 13 dari 15 putusan Nomor1.
Register : 21-11-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PA RANTAU Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA.Rtu Tanggal 13 Desember 2016 — Pemohon I
Pemohon II
41 — 2
41 — 2
Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon danPemohon Il dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon danPemohon Il tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amarpenetapan ini ;Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo.
Register : 11-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 631/Pdt.G/2019/PA.Blcn Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
Putusan, Nomor 631/Pdt.G/2019/PA BicnMenimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 124 UndangUndang Nomor 7tahun 19124 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah danditambah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadappersidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi denganbantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggilTermohon sebanyak 2
Register : 08-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Pkc Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 15
30 — 15
itudisebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmiHalaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Pkcdan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuanPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikianpemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
merenungkankembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesanNabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibencioleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, makadalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah sulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, daliilpermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Skb Tanggal 6 Juli 2021 — PANCA CAHYONO (PENGGUGAT)
LAWAN
JUDIETH MIRA KARTIKA (TERGUGAT)
91 — 19
91 — 19
untuk itu Penggugat mengajukan alat bukti suratbertanda P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masingmasingbernama MOHAMAD YUSUF, BSC dan ASEP NASRUDIN;Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan alatalat bukti yang diajukanPenggugat, kemudian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dapatdikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan halhalberikut di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor1
gugatan Penggugat dikabulkan untuksebagian, maka gugatan Penggugat ditolak untuk selebihnya;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan denganHalaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 11/Pat.G/2021/PN Skbverstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yangakan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor1
Register : 30-08-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-11-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1747/Pdt.G/2018/PA.Lpk Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
lain;e Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarahtentang rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menyetujui perceraianPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukupalasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaisuami isteri;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf ( f ) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
mengabulkan permohonan cerai Pemohon;Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2018/PA.LpkMenimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan Pemohondan Termohon, Majelis hakim berpendapat akan sulit bagi kedua belah pihakuntuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dansecara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (sakinah,mawaddah wa rahmah) seperti digambarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
Register : 04-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA BUNTOK Nomor 0058/Pdt.P/2019/PA.Btk Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
16 — 5
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 04-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA BUNTOK Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Btk Tanggal 28 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
16 — 6
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 19-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA Sibuhuan Nomor 247/Pdt.P/2021/PA.Sbh Tanggal 6 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
12 — 7
salahsatu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanyaperlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karenamenurut Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuahperkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
sebagai pendapat hukum Majelis Hakim;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebutdiajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon denganPemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahirananaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon danPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan HukumPerkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
Register : 19-01-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 17-02-2021
Putusan PA MANNA Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Mna Tanggal 19 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 7
30 — 7
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugatadalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukundan harmonis selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun, kemudian setelah itukehidupan
Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alatalat bukti sertapertimbanganpertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dantelah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah
Register : 04-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Ktl Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 1
18 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1