PT PULAU BATU MULIA, dk. VS YUFRITIS ROLOTAN BANUA

PT PULAU BATU MULIA, berkedudukan di Jalan SultanMachmud Nomor 52, Kelurahan Tanjung Unggat, KecamatanBukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,diwakili oleh Kui Cong, selaku Direktur;2.

Liee; Bahwa dengan adanya rekayasa dan tanpa sepengetahuan Para Direksidan Komisaris PT Pulau Batu Mulia, saudara Yalipin telah menerbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 10, tanggal 11 Januari1999, tanpa pengalihan dan Jual Beli dengan PT Libra Agrotama Asri,sementara sampai saat ini Suratsurat Keterangan Tanah asal seluas 34(tiga puluh empat) hektar masih sama Penggugat ; Bahwa dikarenakan adanya perbuatan rekayasa yang dilakukan olehYalipin sebagai Direktur Cabang PT Pulau Batu Mulia,

Setelahmembebaskannya tahun 1988 mengajukan Izin Pertambangan Daerah(SIPD) dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat RiauNomor Kpts 381.a/VIII/1988 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerahkepada PT Pulau Batu Mulia dan masa berlaku 5 tahun, tanggal 2 Agustus1988, kemudian diperluas dan diperpanjang hingga tahun 2006 denganSurat Keputusan Bupati Bintan Nomor 288/IX/2006 tentang PerpanjanganIzin Pertambangan Daerah Kepada PT Pulau Batu Mulia, tanggal 12September 2006, dengan jangka waktu

Batu Mulia pada tanggal 10 Juni1985 telah membeli tanah milik masyarakat (atas nama Haiban, Suwati,Hercules, Juriah, Indrawati, Cang Teng Lai, Dedy, Kheng Cung, KhengHiang, Juh Leng, Mukmin, Tjhe Lang, Sutina, Kisu, Supiah, Endy);Halaman 61 alinea 2 dan 3:Menimbang, bahwa dari kuasa yang diberikan oleh PT Pulau Batu Muliakepada Yalipin selaku Pimpinan Perwakilan, tidak terdapat satu kuasapunyang memberikan kuasa kepada Yalipin selaku Pimpinan Perwakilan untukmengalihkan/melepaskan aset PT Pulau

Yalipin memperoleh kuasa dari PTPBM sebagai Pimpinan Cabang untuk mengurus dan mengelola PT PBM,dan dari kuasa yang diberikan oleh PT Pulau Batu Mulia kepada Yalipinselaku Pimpinan Perwakilan, tidak terdapat satu kuasa pun yangmemberikan kuasa/wewenang kepada Yalipin selaku Pimpinan Perwakilanuntuk mengalihkan/melepaskan aset PT Pulau Batu Mulia, sehingga Majelisberpendapat Yalipin tidak mempunyai kwalitas untuk mengalinhkan/mengajukan permohonan pengajuan Sertifikat Hak Guna Bangunan,sehingga oleh

PITA NOVA PRASETIA, S.E vs KEPALA DESA PULAU BERINGIN

Polsek Pulau pulau Batu

PULAU SEROJA JAYA.

Pulau Tiga 33022 milik Tergugat yang ditarikoleh Kapal TB.

Pulau Tiga 33022 yangditarik oleh Kapal TB.

tubrukan;Bahwa haluan Kapal KM Marina Nusantara berlubang tetapi air tidak masukkedalam, sementara kondisi kapal tongkang Pulau tiga terlihat masih baikpasca tabrakan;Bahwa kapal Tongkang Pulau tiga hanya mengalami kerusakan sedikit dibagian depan tetapi muatan baru tetap berada di Tongkang;2.

tiga di dekat KM MarinaNusantara karena Kapal Tongkang Pulau Tiga tetap melanjutkan perjalanan; Bahwa saksi meminta izin dari kantor Syahbandar untuk memeriksa kapalTongkang Pulau Tiga, namun Kapal Tongkang Pulau Tiga tidak adapemiliknya dan hanya ada agen; Bahwa agen meminta saksi untuk memberikan surat kepada pemilik KapalPualu Tiga dan menurut informasi lokasi Kapal Tongkang Pulau Tiga diMuara Tamba (Kalimantan Selatan); Bahwa tanggal 26 Oktober 2011 saksi melakukan Intervew terhadap ABKKM marina

kapal tongkang Pulau Tiga tetap melanjutkan perjalanan;Bahwa saksi meminta izin dari kantor Syahbandar untuk memeriksa kapaltongkang Pulau Tiga, namun kapal tongkang Pulau Tiga tidak ada pemiliknyadan hanya ada agen; Bahwa agen meminta saksi untuk memberikan surat kepada pemilik KapalPualu Tiga dan menurut informasi lokasi Kapal Tongkang Pulau Tiga di MuaraTamba (Kalimantan Selatan); Bahwa tanggal 26 Oktober 2011 saksi melakukan Intervew terhadap ABK KMMarina Nusantara adalah benar saksi meminta

PULAU SEROJA JAYA

PULAU SEROJA JAYA, berkedudukan di Ruko Mega GrosirCempaka Mas Blok H Nomor 12, Jl.

Pulau Tiga 33022 milik Tergugat yang ditarikoleh Kapal TB.

Pulau Tiga 33022 yang ditarikoleh Kapal TB.

Pulau Tiga 32022 Ditarik TB. Bomas Segara Di Sungai Barito Banjarmasin tertanggal 26 Maret 2012, memutuskan bahwa kecelakaantubrukan kapal di Sungai Barito antara Kapal KM. Marina Nusantara milikPenggugat dengan Kapal TK. Pulau Tiga 33022 yang ditarik oleh KapalTB.

Pulau Tiga 32022Ditarik TB. Bomas Segara Di Sungai Barito Banjarmasin tertanggal 26Maret 2012, maka sangatlah jelas dan terang bahwa Tergugat selaku pemilikKapal TB. Bomas Segara dan Kapal TK.

PULAU BATU MULIA, dk

Pulau Batu Mulia di KabupatenKepulauan Riau (sekarang Bintan), sehingga Penerbitan Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) Nomor 10, tanggal 11 Januari 1999 ada bentukrekayasa YALIPIN dengan Mr. Lie;Bahwa dengan adanya Rekayasa dan tanpa sepengetahuan para Direksidan Komisaris PT. Pulau Batu Mulia saudara YALIPIN telah menerbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 10, Tanggal 11 Januari1999, tanpa Pengalihan dan Jual Beli dengan PT.

Pulau BatuMulia dan masa berlaku 5 tahun, tanggal 2 Agustus 1988, kemudiandiperluas dan diperpanjang hingga tahun 2006 dengan Surat KeputusanBupati Bintan Nomor 288/IX/2006 tentang Perpanjangan ljin PertambanganDaerah Kepada PT.

Pulau Batu Mulia, kKemudian Penggugat Rekonvensi menanyakankepada Saudara Yalipin apakah ada menjual tanah seluas 34 Hektarkepada PT Libra Agrotama Asri yang pada saat itu saudara Yalipin jadidirekturnya, berdasarkan pengakuan YALIPIN tidak pernah menjual tanahke siapa pun termasuk Ke PT Libra Agrotama Asri, dan soal penerbitanSertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 10, Tanggal 11 Januari 1999,saya YALIPIN tidak pernah mengurus dan membuat sertifikat kepada siapasaja tanah milik PT Pulau Batu Mulia

Pulau Batu Mulia kepada Yalipin selakuPimpinan Perwakilan tidak terdapat satu kuasapun yang memberikanwewenang kepada Yalipin selaku pimpinan perwakilan untuk mengalihkan/melepaskan asset PT. Pulau Batu Mulia, sehingga Majelis berpendapat,Yalipin tidak mempunyai kwalitas untuk mengalihkan/ mengajukanpermohonan pengajuan sertifikat Hak Guna Bangunan, sehingga olehkarenanya Sertifikat HGB Nomor 10 tersebut cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan pembuktian.

Pulau Batu Mulia (Termohon Kasasi ) kepada PT. LibraAgrotaman Asri (Pemohon Kasasi);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan pada pokoknyaseolaholah ada pengalihan hak atas tanah dari PT. Pulau Batu Mulia kepadaPT. Libra Agrotaman Asri yang dilakukan oleh Yalipin sebagai Kepala CabangPT. Pulau Batu Mulia dan Direktur PT. Libra Agrotaman Asri, tidak didasarkanpada faktafakta hukum dipersidangan.

PULAU MAS UTAMA, ; PT. SANGGAR HURIP, PT. INDAH KARYA,

PULAU MAS UTAMA, berkedudukan di Jalan Hayam WurukNomor 177, Denpasar, Bali 80235, diwakili olen Lucas Darmadiselaku Direktur PT Pulau Mas Utama, dalam hal ini memberikuasa kepada Nasrullah Nawawi, S.H.,M.M., Advokat dankawankawan, berkantor di Wisma Bhakti Mulya 3 Floor Suite302, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawanPT.

PULAU MASUTAMA) telah sepakat dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak)Pembangunan Apartemen Bersubsidi Sanggar Hurip Pekerjaan JasaKonstruksi dengan Nomor 3196/PTSH/XII/2009 dan karena itu maka PihakPenggugat telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor004/PT.SH/SK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditujukan pada Tergugatselaku Kontraktor agar segera Memulai/Melaksanakan Pekerjaan JasaKonstruksi Sanggar Hurip Apartemen;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan suatu kualitasyang

Pulau Mas Utama;13.Bahwa dalam Perjanjian tersebut terdapat hubungan timbal balik yang manamasingmasing pihak dibebani oleh kewajiban (obligation) untuk memenuhiHal. 34 dari 48 Hal. Putusan Nomor 1614 K/Padt/2013prestasi secara timbal balik.

Pulau Mas Utama, pasal 11 ayat 3dan Keputusan Direktur Utama, Pekerjaan Pelaksanaan PembangunanSanggar Hurip Apartemen Nomor 004/PT.SH/SK/2010 Tentang SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi Sanggar HuripApartemen tanggal 17 Mei 2010 (vide bukti T dan T2), yang berakhirtanggal 12 Maret 2011, tenggang waktu pekerjaan yang dilaksanakan olehPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi dimulai sejak tanggal 17Mei 2010 dan selesai dalam waktu 300 hari tepatnya tanggal 12 Maret 2011,sehingga

Pulau Mas Utama, Pasal 11 ayat 3 danKeputusan Direktur Utama, Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan SanggarHurip Apartemen Nomor 004/PT.SH/SK/2010 tentang Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Pekerjaan Konstruksi Sanggar Hurip Apartemen tanggal 17Mei 2010 (vide bukti T dan T2), yang berakhir tanggal 12 Maret 2011,tenggang waktu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimulai sejaktanggal 17 Mei 2010 dan selesai dalam waktu 300 hari tepatnya tanggal

BUPATI PULAU MOROTAI (Drs.Rusli Sibua), dk vs PT.MOROTAI MARINE CULTURE

WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI (Weni R.Pasariu,S.Ag.),berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Daruba,Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara;2. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI(Mochdar Salim Arief,S.H.), berkedudukan di JalanMerdeka Nomor 1, Daruba, Kabupaten Pulau Morotai,Maluku Utara;3. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN PULAU MOROTAI (Ichsan Krikhof,S.Pi.),berkantor di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan,Kabupaten Pulau Morotai;4.

Namun pada tanggal 13Februari 2012, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkanKeputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/33/PM/2012 tentangpenghentian sementara kegiatan usaha PT.MMC, Desa NgeleNgeleKecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai yang ditandaHal. 4 dari 36 hal.

Sementara Kegiatan Usaha PT.MMC, DesaNgeleNgele, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai,Direktur PT.MMC yakni Idham Rahakbauw telah mengirimkan surattertanggal 20 Februari 2012 kepada Bapak Bupati Pulau Morotai yang padaintinya memohon agar tidak dilakukan penutupan pada PT.MMC denganalasanalasan dan pertimbangan yang tertulis dalam surat (Bukti P16);Bahwa terkait dengan telah dikirimkannya surat dari Penggugat kepadaBupati Pulau Morotai tertanggal 20 Februari 2012, Bupati Pulau

perihal agar kembali dipertimbangkanKeputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/83/PM/2012 berikutpenjelasannya (Bukti P18);Bahwa dalam rangka melakukan upaya penyelesaian terkait KeputusanBupati Pulau Morotai Nomor 500/33/PM/2012, selain mengirimkan suratresmi kepada Bupati Pulau Morotai, Penggugat juga telah berupayaHal. 5 dari 36 hal.

SEKERTARIS DAERAHKABUPATEN PULAU MOROTAI (Mochdar Salim Arief,S.H.), 3. KEPALADINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PULAU MOROTAI (IchsanKrikhof,S.Pi.), 4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATENPULAU MOROTAI (Sunardi Barakati,S.H.), 5. KEPALA BADAN LINGKUNGANHIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI (Ahdad Hasan), 6. KEPALA DINASTENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN PULAU MOROTAI (YennyM.Makatita,S.E.), tersebut;Hal. 35 dari 36 hal.

Penggugat:
INURI
Tergugat:
AZMAR Alias Bujang Pulau

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT VS ALLIED ASSETS, Co., Ltd.

PUTUSANNomor 786 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, berkedudukan diGrha Pul Lantai 1, Jalan Yos Sudarso 4547, Tanjung Priok,Jakarta Utara 14320, diwakili oleh Tuan Ir.

Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiPT MASKAPAI PELAYARAN PULAU

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAIPELAYARAN PULAU LAUT tersebut;2.

Pulau Baru Mandiri

Pulau Baru Mandiri, alamat JI.Cempaka, RT. 38, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;llham Rojiqin, pekerjaan karyawan PT. Pulau Baru Mandiri, alamat JI.Bumenjaya, RT. 10, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat Il ;Muhammad Kaharul Mahyadi, pekerjaan karyawan PT. Pulau BaruMandiri, alamat JI. Sentosa, Gg.

Pulau Baru Mandiri, Penggugat XX berhakmenanyakan, melakukan pembelaan, melindungi,Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 18/Pdt. SusPHI/2021/PN Smrmemperjuangkan kepentingan serta mensejahterakan anggota dankeluarga buruh yang ada pada PT. Pulau Baru Mandiri (Tergugat) ;5.

Pulau Baru;Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukannya demo mogok kerja di PT.Pulau Baru oleh karyawannya yaitu sekitar tanggal 8 september s/d 10september 2020;Bahwa Saksi saat itu sedang mengirim barang dan meminta spacekhusus kepada PT. Pulau Baru;Bahwa saat itu ada beberapa orang yang demo, memasang tendadilokasi space barang di PT. Pulau Baru, posisinya pas didepan pintumasuk gudang PT.

Pulau Baru akibatdemo mogok kerja tersebut;Bahwa untuk ketergangguan Saksi mengenai pengiriman barang yaitusaat hendak keluar dari gudang PT. Pulau Baru tersebut;Bahwa saat itu 4 akses pintu menuju PT. Pulau Baru ditutup semua olehpara peserta demo mogok kerja tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dari demo mogok kerjatersebut;Bahwa setahu Saksi di dalam MOU antara PT. Tumbak Mas Niaga Saktidengan PT.

Pulau Baru dari bagian gudang dan delivery; Bahwa pada saat demo mogok kerja di hari pertama, setahu Saksi tidakada operasional yang jalan ataupun beroperasi di PT. Pulau Baru; Bahwa setahu Saksi karyawan yang mengikuti demo pada saat itusekarang sudah tidak lagi bekerja di PT.

Pulau Baru Mandiri

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung; SYAIFUL Pgl. FUL

Ful bersama temannya nama Doni danEdi (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Mini MarketMata Air Jalan Lintas Sumatera Km 1 Pulau Punjung Jorong Pulau PunjungKenagarian NM Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung KabupatenDharmasraya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainnya yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro, telah mengambilbarang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan

BA 2504 TS (Nomor Polisi palsu) melewati daerah Teluk Kuantan,kemudian pada hari Minggu sekira jam 03.00 Wib Terdakwa Syaiful bersamaDoni dan Edi (DPO) sampai di daerah Pulau Punjung, sesampai di depan minimarket Mata Air milik saksi Fitri Adli lalu Edi mengatakan toko ini saja yang kitaambil lalu Terdakwa dan Doni menyetujuinya, kKemudian Edi menghentikanmobil di depan mini market Mata Air pada petak yang menjual air galon denganposisi mobil membelakangi mini market dan menghadap ke jalan, kemudianTerdakwa

Ful pada hari Minggu tanggal 25 Juli2010 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2010, bertempat di Mini Market Mata Air Jalan Lintas Sumatera Km 1 PulauPunjung Jorong Pulau Punjung Kenagarian IV Koto Pulau Punjung KecamatanPulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaktidaknya pada suatutempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriMuaro, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaanorang lain dengan maksud untuk memiliki

BA 2504 TS (Nomor Polisi palsu) melewati daerah Teluk Kuantan,kemudian pada hari Minggu sekira jam 03.00 Wib Terdakwa Syaiful bersamaDoni dan Edi (DPO) sampai di daerah Pulau Punjung, sesampai di depan minimarket Mata Air milik saksi Fitri Adli lalu Edi mengatakan toko ini saja yang kitaHal. 3 dari 9 hal. Put.

No. 818 K/Pid/2011menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pulau Punjung mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro pada tanggal itu juga;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I (Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam) yaitu Surat Keputusan No.1187/KPTS/KD-AT/L/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama JONSON A.R NAPITUPULU ;b. Surat

PRADANA SIMBOLON VS KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DKK

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No.1187/KPTS/KD AT/L/V1/2007tanggal 25. Juni 2007 ~=itentang Pengalokasian DanPenggunaan Tanah Atas Bagian Bagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas nama JONSON A.R NAPITUPULU ;2. Surat Direktur Pengamanan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No. 020/DP/X/2007 tanggal 25Oktober 2007 Perihal Peringatan keIII ;DASAR DAN ALASAN GUGATAN :1.

Daerah Industri Pulau BatamNo.016/DP/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007Perihal Peringatan ;Surat Direktur Pengamanan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.018/DP/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007Perihal Peringatan keIlI ;Surat Direktur Pengamanan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.020/DP/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007Perihal Peringatan keIII ;Surat Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau BatamNo.1187/KPTS/KD AT/L/V1/2007 tanggal 25Juni 2007 tentang Pengalokasian

Pulau Batam No.1187/KPTS/KDAT/L/V1I/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengalokasian danPenggunaan Tanah Atas Bagian Bagian Tertentu DariTanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan .................Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama JONSONA.R.

Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamatas nama JONSON A.R.

gugatan Penggugat Nomor 2menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KetuaOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNo.1187/KPTS/KD AT/L/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentangPengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian BagianTertentu) Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas nama JONSON A.R.

CAHAYA UJUNG PULAU LAUT,

Penggugat:
INURI
Tergugat:
AZMAR Alias Bujang Pulau

Penggugat:
BRI Unit Pulau Temiang
Tergugat:
Joni

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT tersebut;

PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT VS 1. YULI NURCAHYANI, DKK

PUTUSANNomor 1489 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU LAUT, diwakili olehDirektur Utama, Budhiarto Ismawan, dan kawankawan,berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 4547, TanjungPriok, Jakarta Utara;Pemohon Kasasi;Lawan:1.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)/sitamarital terhadap tanah dan bangunan yang sekarang menjadi kantor PTMaskapai Pelayaran Pulau Laut yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor4547, Tanjung Priok, Jakarta Utara;3.

Pengadilan NegeriJakarta Pusat telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena perusahaan Tergugat merugisebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT MASKAPAI PELAYARAN PULAU

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MASKAPAIPELAYARAN PULAU LAUT tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H.,M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr.

PULAU OMBAK INDAH
Tergugat:
RAIHANA HEUER

Pemohon:
1.Anandoi Sarumaha
2.Samariang Telaumbanua
Termohon:
Kepolisian RI Cq Kepala Kepolisian Sumut Cq Kapolres Nisel Cq Kapolsek Pulau pulau Batu