Nomor 965 K/Pdt/2020Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Pembantah dalam bantahannya memohon kepada PengadilanNegeri Kraksaan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan bantahan lelang Para Pembantah untukseluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pembantah adalahsebagai Para Pembantah yang beriktikad baik dan benar;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbantah telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan

tanggung renteng sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan tunaidan sekaligus, dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita poin16;Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara inidapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzeft ataupun bandingataupun kasasi;Menghukum Para Tembantah untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini;Atau:Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyadan yang sebenarbenarnya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan

Nomor 965 K/Pdt/2020Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pengadilan Negeri Kraksaantelah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.Bth/2017/PN Krs, tanggal 3Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Terbantah ;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak bantahan lelang Para Pembantah untuk seluruhnya;2.

Mengabulkan gugatan bantahan Para Pembantah/ParaPembanding/Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalamgugatannya Nomor 76/Pdt.Bth/2017/PN Krs, tanggal 22 Desember2017;b.

Menolak bantahan Pembantah seluruhnya ;-------------------------------------------2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------

Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk sebagian;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikat baikGaN BEN al=~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn3.

Menolak bantahan Pembantah untuk selebihnya;5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 526.000.

Oleh karena itu menurut hemat PengadilanTinggi mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum ini tidak sejalan denganprinsip hukum acara perdata khususnya Pasal 178 ayat (3) HIR danyurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengatakan sesuatu yang tidakdituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan (PutusanMARI No.330 K/Pdt/1986 tertanggal 14 Mei 1987);Menimbang, bahwa meskipun dalam surat bantahan tercantumtuntutan subsidair mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)namun

dalam mengabulkan petitum subsidair, tetap dibatasi pada koridortertentu yaitu := Tidak boleh melebihi materi pokok petitumprimer j= Tidak boleh sampai merugikan Terbantah dalam melakukanpembelaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PengadilanTinggi memandang putusan Pengadlan Tingkat Pertama tidak dpatHal 7 dari hal 9 Put.No. 649/PDT/2015/PT.DKI.dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkatbanding akan mempertimbangkan surat bantahan Pembantah sebagai

berikut;Menimbang, bahwa pokok persoalan yang dijadikan dalil Pembantahadalah sebagaimana pada petitum ke 4 yakni minta agar Penetapan SitaEksekusi No.60/Eks/2006/PN.Jkt.Utr, tertanggal 09 April 2008 dibatalkandengan alasan karena Terbantah telah melakukan perhitungan jumlah utangyang tidak benar dan Pembantah juga mempunyai itikad baik hendak membelikembali barang jaminan (buy back) milik Pembantah ;Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah bersifatpartij verszet, karena diajukan oleh

Menyatakan bantahan Pembantah adalah tepat dan beralasan;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang Jjujur;Halaman 1 dari & hal. Put. Nomor 853 PK/Padt/20193. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah tanah dan bangunan yangterletak di H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 57 seluas 930 m?, sesuaidengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1409;4.

Bantahan salah pihak (error in persona);Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri JakartaPusat telah memberikan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.

,tanggal 9 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Pembantah;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbantah;Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah; Menghukum Pembantah membayar ongkos perkara sebesarRp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor 219/PDT/2016/PT DKI., tanggal 17 Mei 2016, adalah sebagaiberikut:1.

perkara bantahan aquo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA :Primair :1.

Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan jujur;3. Mengukuhkan Putusan Provisi tersebut di atas;Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/20174.

Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana tersebut pada angka 5.A sampaidengan 5.J Posita Bantahan di atas, adalah merupakan Harta Bersama yangdiperoleh selama perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah II;6. Menyatakan karenanya Pembantah selaku isteri sah dari Terbantah Il,berhak atas boedel Harta Bersama tersebut di atas;7.

perkawinanya, maka Bantahan Pembantahtersebut harus dikualifikasikan sebagai Bantahan premature dan olehkarenanya Bantahan a quo haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima (niet ontvankelijke);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telahmemberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Mgl., tanggal 19 April 2016dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisi :Menolak permohonan Pembantah;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.3.Menyatakan

Pembantah adalah Pembantah yang benar;Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;Menyatakan perkawinan antara Pembantah dengan Terbantah Il yangdilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 08 Mei 1977 di GerejaKatolik Santo Stefanus Cilacap, sebagaimana ternyata dalam AktaHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1670 K/Pdt/2017Perkawinan Nomor 164/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, adalah sah menurut hukum;Menyatakan Barang Jaminan sebagaimana

Gugatan bantahan Pembantah ini didasarkan pada bukti yang otentik dankuat menurut hukum maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusanserta merta) ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pembantah mohon kepadaPengadilan Negeri Palembang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminanatas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan NegeriHal. 3 dari9 hal. Put.

Menerima dan mengabulkan gugatan bantahan Pembantah untukseluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar;3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 2.000 M2 yang terletak dijalanSultan Mahmud Badaruddin Il (Jl.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankam terlebih dahuluwalaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta) ;7. Menghukum Terbantah WV,V,V1LVILVII dan X untuk mentaati putusan ini ;8. Menghukum Terbantah , Il dan Ill untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah , Il, Ill, NVdan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dailildalil sebagaiberikut :1.

Bahwa Terbantah , Il, Ill, W dan X menolak bantahan Pembantah, karenabantahan Pembantah kurang pihaknya, dimana : Ahliwaris dari Terbantah ada 11 (sebelas) orang, sedangkan yangdigugat hanya 6 (enam) orang.Hal. 4 dari9 hal. Put. No.2254 K/PDT/201 1 Ahliwaris dari Terbantah Il ada 7 (tujuh) orang, sedangkan yang digugathanya 6 (enam) oraang. dan ahliwaris dari Terbantah IX bukan Terbantah IV, tetapi termasukseluruh ahliwaris Terbantah , Il, dan Ill ;2.

Putusan Pengadilan TinggiPalembang No. 56/PDT/2005/PT.PLG tanggal 14 Desember 2005 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.1853 K/Pdt/2006 tanggal 16 Agustus 2006putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkanPembantah mendapat Pengoperan dari Terbantah VII, seharusnyaPembantah mengajukan perkara ini bukan berupa bantahan, tetapi harusdiajukan berupa gugatan yang diajukan terhadap Terbantah VII sendiri ;Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telahmenjatuhkan putusan

IMAN BIN SANAM, bertempat tinggal di Jalan Kepa Duri,RT.002/012, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;Turut Termohon Kasasi dahulu Pembantah I/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah II danPembantah , telah mengajukan bantahan terhadap Termohon Kasasi dahulusebagai Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat padapokoknya

Iman bin Sanamdan Darianus Lungguk Sitorus tersebut; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Adapun alasanalasan Pembantah mengajukan bantahan tersebut adalahsebagai berikut:1.Bahwa Pembantah dan Pembantah II adalah sebagai pemilik yang sahatas tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Asem RT.001/RW.012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, JakartaBarat, berdasarkan Hak Milik Adat

Putusan Nomor 438 K/Pdt/2014dalam bantahan ini dengan menetapkan menangguhkan pelaksanaanpenetapan eksekusi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan bantahan dari Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;3.

Menyatakan bantahan Pembantah Nomor 1040/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar.,tanggal 18 Desember 2010 tidak dapat diterima;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 438 K/Pdt/20143.

Putusan Nomor 438 K/Pdt/2014Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena menelitidengan saksama Memori Kasasi tertanggal 7 Juni 2013, dihubungkan denganpertimbangan Putusan Judex Facti yang menyatakan bantahan Pembantahtidak dapat diterima, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telahmemberi pertimbangan yang cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex

Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;3. Menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp.1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah

;Bahwa baik Pemohon Dalam Bantahan maupun Kuasa Hukum PemohonDalam Bantahan tidak pernah menerima dengan benar dan resmi SuratPemberitahuna Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a luo (vide BuktiP2 perihal Surat Pemberitahuan putusan yang tidak ditandatangani olehKuasa Hukum Pembantah Dalam Bantahan) ;Bahwa mengenai penjelasan bahwa Surat Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta a quo telah disampaikan juga kepada Kantor Kelurahan adalahpenjelasan yang tidak jelas relevansinya, Oleh karena Pemohon DalamBantahan

Karenanya Terbantah Dalam Bantahan belum tepat mintaPenetapan Aanmaning a quo.

DjakartaLloyd (Persero) (in casu Pembantah Dalam Bantahan) (vide Bukti10Bahwa dengan demikian terbukti juga kalau pembuatan seluruh kapal lautCaraka Jaya Niaga III tidak dibiayai dari uang hasil usaha PembantahDalam Bantahan.

Karenanya dimohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi demi hukum untukmembatalkan Penetapan Sita Eksekusi untukseluruhnya Mengenai Pembantah Dalam Bantahan sudah mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a4 Bahwa guna melindungi dan menjaga hak dan kepentingan hukumPembantah Dalam Bantahan, maka Pembantah Dalam Bantahan sudahmengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RIterhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo

Dalam Bantahan adalah Pembantan DalamBantahan yang benar menurutMenerima Bantahan Pembantah Dalam Bantahan untuk seluruhnya ;Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 323/PDT.2009/PT.DKI tanggal 19 November 2009 No.

Yusri Yusuf, yang terletak diJalan Bangka II Nomor 30, RT 08/RW 03, Kelurahan Pela Mampang,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang telah adapenetapan eksekusi pengosongan tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.23.Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;Menyatakan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag)Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 130/PDT.G/1995/PN Jkt.Sel.,tertanggal 2 Agustus 1995 atas tanah seluas + 200 m?

beriktikad tidak baik;Atau:Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapatlain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah menjatuhkan Putusan Nomor 148/Pdt.Bth/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 8November 2017, yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terbantah yang telah dipanggil secara sah dan patut untukmenghadap di persidangan tidak hadir;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;Menyatakan bantahan

Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;3. Menyatakan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag)Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 130/PDT.G/1995/PN Jkt.Sel.,tertanggal 2 Agustus 1995 atas tanah seluas + 200 m?

karenaJudex facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Pembantah bukan Para Pembantah yang baik dan benarkarena berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diketahuibahwa Perkara Nomor 417/Pdt.G/Bth/2016/PN Jkt.Sel., tersebut sampai saat inimasih dalam proses pemeriksaan kasasi, dimana dalam perkara tersebut, ParaPembantah juga mengajukan bantahannya, oleh karena itu bantahan

Menolak dalil bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 080/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST. Jo.

saja, fakta demikian membuktikansekalipun yang disita eksekusi adalah tanah Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1440/Gunung Sahari Utara, namun yang dimaksud hanya tanahSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1776/Gunung Sahari Utara ;Menimbang, bahwa dengan demikian perbaikan terhadap sita eksekusitanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440/Gunung Sahari Utaratersebut tidak penting dan tidak membawa akibat hukum apapun, karenanyasudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenolak bantahan

Pembanding ;Menimbang, bahwa lagi pula mengenai status hukum Pembandingsebagai badan hukum yang sudah dinyatakan pailit dan sudah dibubarkan,kewenangan Pembanding untuk melakukan perbuatan hukum hanya sebatasuntuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangkalikuidasi,sedangkan berdasarkan dalildalil dalam bantahan Pembanding, diajukannyabantahan a quo diajukan bukan dalam rangka likuidasi, fakta demikianmembuktikan bahwa bantahan yang diajukan Pembanding tidak berdasarkanhukum atau dengan kata

Nomor 1025 K/Pdt/2017benar, resmi dan sah kepada Pemohon Dalam Bantahan;Bahwa baik Pemohon Dalam Bantahan maupun Kuasa Hukum PemohonDalam Bantahan tidak pernah menerima dengan benar dan resmi SuratPemberitahuna Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo (vide BuktiP2 perihal Surat Pemberitahuan putusan yang tidak ditandatangani olehKuasa Hukum Pembantah Dalam Bantahan);Bahwa mengenai penjelasan bahwa Surat Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta a quo telah disampaikan juga kepada Kantor Kelurahanadalah

Kemudian oleh PemerintahNegara RI direlokasi dari PT PANN (Persero) kepada PT Djakarta Lloyd(Persero) (in casu Pembantah Dalam Bantahan) (vide Bukti P7);Bahwa dengan demikian terbukti juga kalau pembuatan seluruh kapallaut Caraka Jaya Niaga Ill tidak dibiayai dari uang hasil usahaPembantah Dalam Bantahan. Karenanya secara hukum seluruh kapallaut Caraka Jaya Niaga Ill tersebut adalah bukan milik PembantahDalam Bantahan;3.10.

KM Semarang Caraka Jaya Niaga MI35 Hull NumberDKD/1230/JKT adalah sita eksekusi yang salah dan keliru.Karenanya dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatagar sudi demi hukum untuk membatalkan Penetapan SitaEksekusi untuk seluruhnya;Mengenai Pembantah Dalam Bantahan sudah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta a quo;Bahwa guna melindungi dan menjaga hak dan kepentingan hukumPembantah Dalam Bantahan, maka Pembantah Dalam Bantahan sudahmengajukan Permohonan

putusan sebagaiberikut:1.Menyatakan Pembantah Dalam Bantahan adalah Pembantan DalamBantahan yang benar menurut hukum;2.

Menerima Bantahan Pembantah Dalam Bantahan untuk seluruhnya;3.

Pati untuk mengirimkan1 (satu) eksemplar turunan putusan dalam perkara ini kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai dasar hukum peralinan hakmenjadi atas nama semula Witdho Harijanto, hal mana apabila objeksengketa telah dirubah nama;Menyatakan balik nama SHM Nomor 02009 menjadi atas nama WitdhoHarijanto kembali dapat dilaksanakan dengan atau tanpa bantuan ParaTerlawan;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet (bantahan

., tanggal 31 Maret 2010, yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terbantah;Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah seluruhnya; Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 717K/Pdt/2014, tanggal 22 September 2015, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

Mengabulkan bantahan Pemohon Penijauan Kembali seluruhnya;2.

Agung RepubiikIndonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapatkekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris yang yangmenolak kasasi Pembantah dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yangmenolak bantahan

Pembantah/Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa obyek bantahan telah disita berdasarkan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap dan ternyata merupakan harta bersama dengansuami Pembantah;Bahwa suami Pembantah telah ditetapkan sebagai pihak yangdihukum untuk memenuhi kewajibannya, oleh sebab itu harta bersama dapatmenjadi pemenuhan kewajiban suami Pembantah berdasarkan putusanberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Mengabulkan gugat bantahan dari Pembantah seluruhnya;2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan benar;3. Menyatakan Pembantah (Ny. Tinawati) adalah pemilik dari tanah danbangunan yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 11 A Bandung, KelurahanHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2018Ciroyom, Kecamatan Andir, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208,Gambar Situasi Nomor 7419/1996, tanggal 17 Juli 1996, luas 760 M?:4.

Menolak bantahan Termohon Peninjauan Kembali/dahuluPembantah sebagaimana teregister dalam perkara Nomor01/Pdt.Bant/2002/PN Bdg., untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan bantahan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/20182. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahuluPembantah adalah Pembantah yang tidak benar atau tidak baik;3.

Tinawati, JohannesTimiharja, Jani Timihar dan Juliawati Timiharja, mengajukan bantahan yaitumengajukan perkara a quo terdaftar dibawah Nomor 01/Pdt/Bant/2002/PN.Bdgyang diakhiri dengan putusan Perdamaian;Bahwa dalam putusan Perdamaian tersebut Pemohon PeninjauanKembali i.c. Arno Suwarno yang semula merupakan pihak dalam perkara Nomor277/Pdt/G/1990/PN.Bdg maupun dalam perkara Nomor 305/Pdt/G/1990/PN.Bdg,tidak diikut sertakan dalam perdamaian tersebut;Halaman 5 dari 8 hal. Put.

., tanggal 26 Maret 2002MENGADILI SENDIRI:Dalam Pokok Perkara: Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalamtingkatpeninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 379 PK/Pdt/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

MENTERIKESEHATAN, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Blok X5 Kavling 49, Jakarta Selatan;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pembantah dalam gugatan bantahannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;Menyatakan demi hukum Pembantah adalah Pembantah yang baik danbenar;:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Pembantah bukan pihak yang berkepentingan dan bukan secaranyata telah dirugikan oleh Putusan Nomor 87/Pdt.G/2008/PNJkt.Pst., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor83/Pdt/2009/PT DKI., juncto Mahkamah Agung Nomor 2975K/PDT/2009;Bahwa sehingga Pembantah tidak mempunyai /ega/ standing dalampengajuan bantahan

a quo;Bahwa terhadap gugatan bantahan tersebut telah dinyatakan tidakHalaman 2 dari 6 hal.

Pst., tanggal 21 Februari 2012, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Terbantah ; Menyatakan Pembantah tidak berkepentingan bertindak sebagaipihak dalam perkara ini;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; Membebankan Pembantah membayar biaya perkara sebesarRp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakartadengan Putusan Nomor 372/PDT/2012/PT DKI., tanggal 8 Januari

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan demi hukum Pembantah adalah Pembantah yangbaik dan benar:3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2975K/PDT/2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor83/Pdt/2009 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 87/Pdt.G/2008/PN Jkt. Pst., tidak berkekuatan hukum dantidak dapat dilaksanakan (non eksekutable);4. Menghukum Para Terbantah untuk tunduk dan mentaati putusan ini;5.

Nomor 2111 K/Pdt/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambiuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pembantah adalah beritikad baik;Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Penetapan EksekusiPengadilan Negeri Jambi No. 12

Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;3.

Nomor 2111 K/Pdt/20193.Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/ParaTerbanding/ Para Terbantah;Mengadili Sendiri1.2.3.Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pembantah adalah beritikad baik;Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Penetapan EksekusiPengadilan Negeri Jambi No. 12/Eks/2017/PN Jmb;. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 06April 2009 Adendum Perjanjian Tertanggal 15 Januari 2010 yang di buatNotaris H.

Satrio Kav. 35Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai Terbandingsemula Terbantah;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelan membaca berkas perkara tanggal 25 Juni 2018 Nomor275/Pdt/2018/PT SMG dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Bantahan tanggal 3 Januari2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegenWonosobo pada tanggal 3 Januari 2018 dalam register Nomor : 1/Pdt.BTH/2018/PN.

Wsb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:1.

Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbulkarenanya.SUBSIDAIRBila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, demi peradilanyang baik mohon keputusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum.Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut, Terbantahmengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 April 2018, yang isinya sebagaiberikut :1. Bahwa pada awalnya PELAWAN menawarkan diri untuk menjalin kerjasamadengan TERLAWAN untuk memasarkan produkproduk TERLAWAN;2.

Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut PengadilanNegeri Wonosobo telah menjatunkan putusan tanggal 7 Mei 2018 Nomor1/Pdt.Bth/2018/PN Wsb. yang amarnya sebagai berikut:7. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);2.

bertempat tinggal di KampungBojong Kawung, RI 01/03, Desa Rajamandala,Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya;Para Termohon Kasasi;DanBADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTATASIKMALAYA;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pembantah dalam surat bantahannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.2:4Mengabulkan bantahan

Para Pembantah untuk seluruhnya;Menyatakan bantahan Para Pembantah adalah benar dan sah;Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang benar;Menetapkan Para Terbantah dan Il belum berhak untukmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut;Menetapkan dan menyatakan tidak sah pelaksanaan lelang eksekusihak tanggungan yang dilakukan oleh Terbantah II pada tanggal 28Februari 2017 dengan pembeli lelang Terbantah III tersebut;Menetapkan dan menyatakan perubahan nama/balik nama padaSertifikat Nomor

Menghukum Para Terbantah dan Turut Terbantah untuk membayarbiaya perkara timbul dalam perkara ini: Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1. Para Pembantah salah mengajukan upaya hukum bantahan seharusnyadalam bentuk gugatan;2.

Bantahan Para Pembantah salah pihak (error in persona),Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan NegeriTasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN.Tsm., tanggal 1 November 2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Terbantah II:Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;3.

dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 18 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung: Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 17April 2018 Nomor 53/PDT/2018/PT.BDG;Dan Dengan Mengadili Sendiri: Mengabulkan bantahan

Pasar Pulau Payung) Nomor17, samping Koperasi Swamitra, Kota Dumai;Turut Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPembantah dalam gugatan bantahannya memohon kepada PengadilanNegeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menangguhkan proses pelaksanaan eksekusi putusan sebagaimanadimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA DumaiNo.14/Pen.Pdt.G/2017/PN.Dum tertanggal 19 Juni 2017, sampai perkaragugatan bantahan

Mengabulkan gugatan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;3.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor14/Pdt.G/2011/PN.Dum tertanggal 17 Oktober 2011 juncto PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 04/PDT/2012/PTR tanggal 2 Maret2012 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138K/Pdt/2012 tanggal20 Mei 2013 tidak dapat dilaksanakan (non executable);Menghukum Turut Terbantah untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta mertadan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diadakan upayahukum, bantahan

Nomor 1690 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebutPara Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang mengadili perkara a quo(relative exceptie); Gugatan kabur (obscuur libel) dan cacat formil;Bahwa terhadap gugatan bantahan tersebut Pengadilan Negeri Dumaitelah memberikan putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN Dum tanggal 7 Juni2018, yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;Il.

Menyatakan Para Pembantah eksekusi adalah Pembantah yang baikdan benar;Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk sebagian;Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas objek tanahperkara seluas + 20 ha (dua puluh hektar) berdasarkan: 6 (enam) lembar kuitansi masingmasing tertanggal 20 Agustus 2012atas nama Jailani, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 September 2012 atas namaSutresno, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama B.Suryadi, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal