Kabupaten Pohuwato;Dalam perkara ini diwakili Kuasanya WIWIN SULEMANberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisadengan nomor register 4/HK.SK/2019 tanggal 18 Juli 2019,yang telah mendapatkan izin selaku KuasaInsidentilberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MarisaNomor 03/Pen.HK/2019/PN Mar tanggal 18 Juli 2019;Selanjutnya disebut Terbanding/Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor1

,M.Hum. dan Noer Ali, S.H. sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 Januari 2020 Nomor1/PDT/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta Hj. Hasni Van Gobel, S.H.

::::ceeeeeseeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaneeeeeees PEMOHON;PENGADILAN NEGERI Tersebut;Telah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.P/2020/PN KIk tertanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukkan HakimTunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 1/Pdt.P/2020/PNKlik tertanggal O03 Januari 2020 tentang hari dan tanggal pemeriksaanpermohonan ini; Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2019;Menimbang, bahwa pada

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ataupetugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara permohonan Nomor1/Pdt.P/2020/PN KlIk dari daftar register perkara perdata permohonan yangsedang berjalan;4.

merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta nikahyang diajukan oleh para Pemohon adalah sesuai dengan maksud pasal 1angka (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara tersebut menjadi kompetensiabsolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 11 Tahun 2007 berbunyi "Perubahan yang menyangkutbiodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan padawilayah yang bersangkutan, maka kalimat "putusan dalam pasal tersebutharus dibaca "penetapan sehingga perkara ini harus diajukan dan diperiksasecara voluntair dan permohonan

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambastertanggal 24 Januari 2018 Nomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tersebut, Terdakwamengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Negeri Sambas dan Terdakwa,yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan bandingmelalui surat dari Rumah Tahanan Sambas Nomor : W16.PAS.J.PK.01.01139 tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri SambasNomor 08/Pid.C/2018/PN.Sbs tanggal 24 Januari 2018 atas nama JAMIRIBin SAMURI.Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dariTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun PenuntutUmum, sebagaimana ternyata dari :1) Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diutbah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Majelisberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak salingmemperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikianMajelis berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun

Surat Penetapan Hakim tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan harisidang;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 4 Januari 2018 dalam register nomor1/Pdt.P/2018/PN Amb telah mengajukan permohonan sebagai berikut;1.

Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir walaupun sudahdi pangil secara patut mneurut hokum sesuai dengan relas Panggilan nomor1/Pdt.P/PN Amb tanggal 28 Februari 2018 dan relas Panggilan tanggal 5 Maret2018 maka, perkara ini haruslah dinyatakan gugur dan alasan pengguguran aquo tidak bertentangan dengan Pasal 148 Rbg;Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkar a quo, maka Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatatdalam

., perihal pencabutan gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Lbo, tanggal 20 Februari 2020;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelumpembacaan pembacaan putusan, maka pencabutan tersebut cukupdiberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biayapanggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biayatersebutdibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Limboto, dalam register perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2020/ PN.Lbo, dinyatakan dicabut;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbo2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkaraNomor 1/Pdt.G/2020/ PN.Lbo., dari dalam buku register perkara;3.

kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya,ekonomi dan potensi perselisinan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal7 ayat2 UndangUndang Nomor1

PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomors50 Tahun2009 ,makaperkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yangbernamaCalon bin Suami Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkananaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal,Kabupaten Bangkalan, karena anak Pemohon belum berumur19 tahun, makaberdasarkan ketentuan Pasal7 ayat2 Undang Undang Nomor1

tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenaitu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, rencanapernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernamaCalon Ilbinti Moh .Bahri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapaiusia minimal19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dariPengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal7 ayat)1( dan)2( UndangUndang Nomor1

Tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndang Undang Nomor16 Tahun2019;Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal6 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor16 Tahun2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada laranganperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal8 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan

pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkaitmasalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calonmempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkankepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuaidengan maksud Pasal26 ayat)1( huruf)a( Undang Undang Nomor35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UndangUndangNomor17 Tahun2016 tentang Penetapan Perpu Nomor1

Majelis Hakimmenjelaskan maksud Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1/Pdt.P/2004/PA Klk tersebut bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltelah disahkan.

terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menyatakanmencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaKolaka dengan Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA Klk dengan alasan perkawinannyaHalaman 3 dari 5, Penetapan Nomor : 0083/Pdt.P/2015/PA kliktelah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1

PENETAPANNomor 1/Pdt.G.S/2018/PN GinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar ;Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin dalam perkara antara ;PT.

Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 18 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur = Nomor1/Pid.B/20201/PNBko tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara Terdakwatersebut;Menimbang, bahwa Setelah membaca surat dakwaan dari PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bangko tertanggal21 Desember 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM79.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor1/Pid.B/2021/PN.Bko tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permintaanbanding pada tanggal 11 Februari 2021 di hadapan Panitera Pengadilan NegeriHalaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor26/PID./2021/PTJMBBangko sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 1/AktaPid.B/2021/PN.Bko tanggal, permintaan bandingtersebut telah diberitahukandengan cara yang patut oleh

bandingnyatersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2021 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa tidakmengajukan Kontra memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umumdankepada Terdakwa masingmasing pada tanggal18 Februari 2021 telahdiberitahukan dan diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bandingsesuai dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor1

Atas nama : MARRY, yang dinyatakan dirampas untukNegara oleh berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut dibeliterdakwa dengan menggunakan uang penjualan sebanyak 22 (dua puluhdua ) unit handphone yang diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknyayaitu saksi korban Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani, dengandemikian lebih tepat barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusanPengadilan Negeri Bangko tanggal 8 Februari 2021 Nomor1/Pid.B

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala perkara yangtimbul dari perkara ini.SubsidairApabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor1/Pdt.G/2019/PN Nab. tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILIDalam

banding Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Nab. tanggal 20 Mei 2019, yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Nabire yang menyatakan bahwa Oktovianus Tabuni, SH. selaku KuasaHukum dari Daniel Alexander Herijadi semula Penggugat, telah mengajukanpermohonan banding pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, agar perkaranyayang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 1/Pdt.G/2019/PNNab., tanggal 16 Mei 2019 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkatbanding;Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor1

yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya kontramemori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire kepada Oktovianus Tabuni,SH. selaku Kuasa Hukum dari Pembanding/semula Penggugat, dengan SuratPemberitahuan Dan Penyerahan Balasan Risalah Banding ( Contra MemorieBanding) Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN Nab. tanggal 18 Juni 2019;Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor1

yang diajukan olehPembanding/semula Penggugat yaitu Bahwa menurut TerbandingI/semulaTergugat dan TerbandingII/semula TergugatIl, putusan yang telah diambiloleh Judex Factie (Pengadilan Negeri Nabire) dalam perkara Perdata Nomor:1/Pdt.G/2019/PN Nab tanggal 16 Mei 2019 telah sesuai dengan azasazasputusan seperti yang dijelaskan Pasal 178 HIR/189 RBg dan Pasal 50 UUNo.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu memuat dasar alasanyang jelas dan rinci, untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor1

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 252.500,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2017 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding;Him. 3 dari 9 him. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 April 2017; Him. 5 dari 9 him. Put.

Fakta pembiaran but terobukti berdasarkan temuan Kepolisiaandan BNN di tempat enggugat/Pembanding didapati PenyalahgunaanNarkoba seba Jua kali dan terhadap temuan yang pertama sudah diberiMenimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim bandingberpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 25 April 2017 sudah tepat dan benar, dan olehkarenanya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alin sebagaiHim. 7 dari 9 him. Put.

Pipos No.87 Desa Sangatta Utara KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022, sebagai Pemohon;melawan Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengarkan keterangan PemohonDUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 Januari 2022 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor1/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal O03 Januari 2022 telah mengajukan PermohonanPenetapan

sesuai dengan Pasal 271 Rv;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkarasepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pula peraturan Perundang undangan yang berlaku danketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1

., bertempat tinggal di Dusun Asam LakumRT.029 RW.015, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, sebagaiTergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara Nomor 1/ Pdt.G/2021/ PN Sbs;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor1/Pdt.G/2021/PN Sbs, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;Setelahn membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2021/PNSbs tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang

, bahwa sebelum persidangan, berdasarkan LaporanMediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor1/Pdt.G/2021/PN Sbs yaitu Sdr.

PALI, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara EnimNomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Mre, tanggal 28 Januari 2021, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim perkara Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN.Mre., tanggal 28 Januari 2021, tentang Penetapan HariSidang;Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 4 Pebruari 2021dimana pihak Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim, dalam register perkara perdata Nomor1/Pdt.G.S/2021 PN Mre, dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoretperkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021 PN Mre., dari dalam buku registerperkara;3.

TergugatNama : Zainuddin LtTempat/Tanggal Lahir : Gampong Baro/8 Januari 1972Alamat : Dusun Sayeung Desa Gampong Baro KecamatanSetia Bakti Kabupaten Aceh JayaJenis Kelamin > LakiLakiPekerjaan : MekanikPengadilan Negeri tersebutTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Cag. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untukmengadili perkara Aquo;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Calang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Cag. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan

Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatanmenjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat(2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang terjadi pada tanggal 21 April 2021 di Kota Bekasikemudian di tanda tangani oleh Terdakwa sor.

bertentangan dengan Pancasila dan penyampaian informasi (pemberitaan) bohong berakibat keonaran di kalangan rakyat, sebagaimanadimaksud Pasal 59 ayat (4) huruf c Jo Pasal 82 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasvarakatan menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor1

Juli 1979, JenisKelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Puput Atas,Kelurahan Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten BangkaBarat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN MtkTergugat dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut: Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMentok Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 2 Februari 2021 Nomortentang Penetapan Hakim; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor1

/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 2 Februari 2021 tentang PenetapanHari Sidang; Telah mempelajari Berita Acara Persidangan perkara ini; Telah membaca permohonan tertulis Penggugat yangmemohon mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mik pada tanggal 11 Februari 2021;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanyakni tanggal 10 Februari 2021 Penggugat hadir kuasanya dan ParaTergugat menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 11 Februari2021

tergugat.11.Menguhukum kepada tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsam)sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) perhari jika lupa menjalankankeputusan ini.12.Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini .SUBSEIDERApa bila majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berpendapat lain, mohonputusan seadiladilnya (exalguoex bano).Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor1

berikut: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hinggakini diperhitungkan sebesar Rp. 3.351.000, (tiga juta tiga ratus lima puluhsatu ribu rupiah) ;Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada tanggal19 Juni 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang diputus oleh Pengadian Negeri Kuala Tungkal Nomor1

disampaikansecara sah dan seksama kepada Terbanding/Tergugat ;Membaca tanda terima memori banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni2017 Penggugat/Pembanding telan menyerahkan memori banding dan memoribanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksamakepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017;Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara(inzage)sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Juni 2017 Nomor1

kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilanTingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilantersebut dibebankan kepadanya;Mengingat, peraturan hukum dari perundangundangan yang berlakukhususnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang PokokAgaria dan Peraturan perundangundangan lainnya yang berkenaan denganperkara inl ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor1