Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PT PADANG Pidana Umum
Register : 04-10-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 185/PID/2013/PT PDG
Tanggal 11 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : DESWIARNI, SH
Terbanding/Terdakwa : JONEDI Pgl. JON
16 — 8
  • Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan membawaSurat Izin Penangkapan Ikan yang masa berlakuknya sudah habis maka terhadapterdakwa dapat dikatakan melanggar pasdal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 93 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun2004 tentang perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa JONEDI PGL.
    Riki 02 sewaktu melakukan penangkapan ikan SuratPertsetujuan Berlayar tidak ada maka terhadap terdakwa dapat dikatakanmelanggar pasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31Tahun 2004 tentang perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutpasal 98 UU No.45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU No.31 Tahun 2004tentang perikanan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 Juli 2013 No. Reg.
    Perkara: PDS02/N.3.10/Ft.2/PDANG/06/2013 yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa JONEDI Panggilan JON terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKANPENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGOLAHAN PERIKANANNEGERA REPUBLIK INDONESIA TIDAK MEMILIK SIPI sebagaimanadi atur dan diancam pidana dalam pasalm93 ayat (1) UU No.45 tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 2004 tentang
    tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Agustus 2013No.379/Pid.B/2013/PN.PDG haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah,maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amarputusan ;Mengingat ketentuan pasal 93 ayat (1) UndangUndang UU No.45 tahun2009 atas perubahan dari UU No.31 tahun 2004
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
SUGIANTO Bin SANUNGKI ST
20 — 8
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 29-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1162/Pid.Sus/2019/PN Mks
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SAHRIAWAN, SH. MH
Terdakwa:
SAHABUDDIN BIN DG. ADANG
29 — 10
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 28-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SINJAI Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Snj
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Afriandi Abadi.SH
Terdakwa:
ARMAN BIN SALIM
27 — 17
  • secara sah danmeyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yangmelakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan, dengan sengajamemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiasebagaimanadimaksud pada Dakwaan pertama Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
    menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan ;Bahwa Bahan peledak yang ditemukan polisi pada saat melakukanpemeriksaan dirumah Arman Bin Salim, telah dilakukan pemeriksaan melaluiUji Laboratorium Forensik dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa bahantersebut adalah bom yang berbahaya/peledak jenis ANFO yang berbahaya.Merupakan alat yang dilarang untuk dipergunakan sebagai alat penangkapikan/alat bantu penangkap ikan sebagaiaman ketentuan dalam Pasal 8 UU.No. 31 Tahun 2004
    No.31 Tahun 2004 tenatng Perikanan, karenadapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang RI No. 45 tahun2009 Perubahan Atas UndangUndang RI No 31 tahun 2004 tentangperikanan, yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapanikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan
    No.31 Tahun 2004 tenatng Perikanan, karenadapat merusak kelestarian Sumber daya ikan dan lingkungannya.Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 8 UndangUndang RI No. 45 tahun 2009Perubahan Atas UndangUndang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan,yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikandan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikan
    terwujudnya perbuatan seperti yangdirumuskan Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.Ad.3.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 10-05-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 26-05-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
2.SUMANTRI AJI SURYA IRAWAN, SH
2.FELISYA RISKA IMAMA SH
Terdakwa:
FIDDIN als UDIN Bin JAMANI
62 — 6
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
SULTAN Bin DG. MALINTA
34 — 13
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalamjarring,baik ikan kecil maupun ikanbesar.wonnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidanadalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += #tahun~= 2004 tentang perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan
    bisa merusak ekosistem laut; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Primair sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
    Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 01-03-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN SIBOLGA Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Sbg
Tanggal 26 Maret 2021 — Penuntut Umum:
SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
Terdakwa:
CHONGLI MANALU
140 — 18
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 08-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Lgs
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
RIESKI FERNANDA, S.H.
Terdakwa:
Maung Min Naing
29 — 17

  • Memperhatikan, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 76A Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-10-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Suharjo Amir
49 — 23
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 09-04-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 216/PID.SUS/2018/PT MKS
Tanggal 3 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYAMSUDDIN DG. JALLING BIN DOLOHAMENG
20 — 9
  • Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.49/MEN/2011 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :PER.14/MEN/2011 yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orangyang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari yang menggunakan kapalperikanan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 100 B UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI NO.31tahun 2004
    JALLING BINDOLOHAMENG telah terbukti bersalan melakukan tindak pidanadibidang dibidang perikanan menguasai,membawa dan menggunakanalat penangkap ikan pukat tarik berkapal (cantrang) yang dapatmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yangdilakukan oleh nelayan kecil melanggar pasal Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan AlternatifKedua ;2.
    Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana di bidang perikanan memiliki danmenggunakan alat penangkap ikan pukat tarik berkapal (Cantrang) yangdapat mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan yangHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 216/ PID.SUS / 2018/ PT MKSdilakuan oleh nelayan kecil sebagaimana dakwaan Alternatif keduamelanggar pasal 100 B UU RI 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;2, Menjatuhkan pidana
    , Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangakansebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyatelah dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yangterungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kedua melanggar pasal 100 BUndangUndang RI No. 45 tahun 1009, tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
    pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskanmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2017Nomor 2128/Pid.Sus/2016/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan ( Pasal 222 KUHAP) ;Mengingat pasal 100 B UndangUndang RI No. 45 tahun 1009, tentangPerubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 2004
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.TEGUH HARIYANTO, SH BIN BAMBANG WONOSALI
2.SETYA DICKY PERMADI
10 — 3
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
MARYANTO Als BUJANG Bin OTOH HASAN Alm
45 — 2
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 30-05-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Dgl
Tanggal 21 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.MOHAMAD RONALD,SH
2.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
1.AGUS
2.FIRMAN
3.YUYUN WAHYUDI
4.IRSANUDIN
41 — 13
  • Rizky Bahari yang telah rusak sejak Desember 2017 dan dokumenberupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan milik dari saksiNILUH ASIH FEBRIANI.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana sebagian telah diubah denganUndangUndang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.ATAU;KEDUA :Bahwa terdakwa, .
    sebagaimanasebagian telah diubah dengan UU RI 45 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP; ATAUKEDUA:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 b Jo pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 31 tahun 2004 sebagaimanasebagian telah diubah dengan UU RI 45 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif,maka Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.Bahwa setelah memperhatikan faktafakta persidangan,
    Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1. Setiap orang;2.
    Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 100B UUNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.
    NILUHASIH FEBRIANI, SE;Yang merupakan bukti penjualan hasil penangkapan ikan yang dilakukanpara terdakwa serta fotocopy dokumendokumen, maka perlu ditetapkanterlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya pula dibebankan masingmasing untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 100B UU Nomor 45 tahun 2009 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 26-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 14-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RENDI WINATA,SH
Terbanding/Terdakwa : RAMLAN SAPTA UTOMO Bin SABIRIN
65 — 14
  • Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan terdakwaadalah senilai Rp.18.675.000.000, (delapan belas milyar enam ratus tujun puluhlima juta rupiah).Perbuatan terdakwa RAMLAN SAPTA UTOMO BIN SABIRIN sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Menyatakan terdakwa RAMLAN SAPTA UTOMO Bin SABIRIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikanyang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RINomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
    Jaksa Penuntut Umum, mohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan BANDINGdan menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : dengansengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RINomor 31 tahun 2004
    saksi, Salinan Resmi Putusan PengadilanNegeri Jambi , beserta suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini bahwa darifakta fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding padadasarnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti Secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah di dakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 88 Jo Pasal 16 ayat 1 UU RI Nomor 31Tahun 2004
    tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke1KUHP dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkaradalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkatbanding masih terlalu ringan mengingat dampak atau akibat
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 07-05-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
Terdakwa:
MURSALIN Alias AMAQ LIA
37 — 15
  • Pasal 7 (2) huruf J UU No.31 tahun 2004 sebagaimanadiubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN MtrMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan atau Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. I MADE YULIARTHA.
    Pasal 7 ayat (2) huruf j dan pasal 16 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 tahun 2009.Bahwa yang dimaksud ikan dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklushidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Republik
    Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009.Bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan sumber daya ikan adalahperairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktoralamiah sekitarnya sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat(3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 tahun 2009.Bahwa berdasarkan pemeriksaan
    Pasal 7 ayat (2) huruf jdan pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.6. Ahli LUBIS .S.H., M. Hum.Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnyasesuai dengan pengetahuan Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana.Bahwa berdasarkan kronologis kejadian sebagaimana dijelaskan diatasmaka dapat dikatakan telah terjadi Ssuatu tindak pidana yaitu tindakpidana dibidang perikanan yaitu Pasal 88 Jo.
    Pasal 7ayat (2) huruf j UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 Jo Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP.Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan mengangkutbenih Lobster.Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul21.30 Wita di Jalan Desa Beleke Kec.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
RUSTAM BIN SEMANG Alm
78 — 28
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralihan, pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerahhukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    MenyatakanterdakwaRUSTAM BIN SEMANG(Alm)bersalahmelakukantindakpidana Perikanan sebagaimanadiatur dandiancampidanadalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;2. MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaRUSTAM BIN SEMANG (Alm) denganpidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.00.000.000(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.
    Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan atauKedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UndangundangRI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Hal19dari30 Hal Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN BglMenimbang, bahwa oeh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dan dalam perkara
    ini Ssebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (2)Undangundang RI No 31 tahun 2004 Jo UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1.
    );Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiahsekitarnya;Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang RI Nomor 45 tahun 2009, menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ ataupembudidayaan ikan meliputi :a.
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 07-08-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN PACITAN Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Pct
Tanggal 28 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
RR. RULIS SUTJI SJAHESTI, SH
Terdakwa:
SUMAJI Bin SUSILO
101 — 28
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 12-05-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 24-06-2022
Putusan PN LUWUK Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 31 Mei 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Harno
60 — 4
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
AMRI
72 — 31
  • Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Ssebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
    Aulia Rahmat adalah termasuk laut perairan Fakfak yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesia nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 12-05-2022 — Putus : 03-06-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Jmb
Tanggal 3 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
1.UJANG NANA Bin SOLEHUDIN
2.APRI MUHAMMAD HASYIM Bin WAGE SUPRATMAN
3.MOH. KHOIRUL HUDA BIN GIYONO
4.DEDI MIZUAR Bin SUHARDI
42 — 10