,Tanggal 22 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat A/ Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor1/Pdt.G/2016/PN.Pmn tanggal 1 November 2016, yang dimohonkanbanding tersebut; Menghukum Tergugat A/Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2269K/Pdt/2017 tanggal

biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapbkan sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2269K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 17 Desember 2018 kemudian terhadapnya diajukan permohonanpeninjauan kembali pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor1

Keputusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor1/Pdt.G/2019/PN.Pmn tanggal 1 November 2016;3.

SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016, yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

tetapi tidakberhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyabertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

Hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

TergugatRekonvensi .MELAWANTERGUGAT (alm), Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 14 April 1982,Tempat Tinggal : Dukuh XXXXXXXX, Rt.06/Rw.01, DesaXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, JenisKelamin : Laki laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia,Pekerjaan : Karyawan Koperasi, Status : Kawin, Pendidikan :SLTA, Dalam hal ini dikuasakan kepada: XXXXXXXXAdvokat/ penasehat Hukum pada Kantor XXXXXXXX, Beralamat di Jl.XXXXXXXX Jepara (59412) Berdasarkan surat kuasa khususHalaman I dari 29 Putusan Nomor1

Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun (bada dukhul) atau telah rukun baik layaknya suami istriselama 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan dan telah dikaruniai seorangHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Padt.G/2016/PA.Jepr.anak perempuan yang bernama : XXXXXXXXXXX, umur : 5 (lima) tahun,dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat,Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatbaik baik saja, namun sejak awal bulan Januari 2011 tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1.Mengabulkan Gugatan Penggugat,Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT (alm))terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm)),3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 benar ;Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.10.11.12.Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, bahwa yangbenar anak kami bernama : XXXXXXXX, umur 5 tahun diasuhPenggugat bersamasama dengan Tergugat;Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 huruf (a), (b), (c), tidak benar,bahwa yang benar tidak terjadi hal sebagaimana didalilkan Penggugattersebut ;Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, bahwa yangbenar Penggugat nuzus

Surat surat :Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.1.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat KonvensiNIK XXXXXXXX bermeterai cukup yang telah dinasegelen serta telahpula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.1) ;1.2.

nnnMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStt ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Di samping itu, Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satuHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Kralasan perceraian adalah adanya perselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian

PA.KrTermohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasilmendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumahtangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapatdisimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadiperistiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untukdirukunkan lagi, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidakdapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam suratAr Rum ayat 21

patut,sedangkan ternyata bahwa tidak datangnyaTergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;halaman 14 dart 4 Halaman, /Putusan Perkara No 48Pdt.G/202/2PA Mkim.Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasihati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar dan kumpul kembalidengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasisebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor1

perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas /ex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugatdalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalahmenggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan agama, khususperkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal39 ayat(2)Undang Undang Nomor1

berhasil:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa dalildalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbuktikebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugattelah dipandang sampai pada kondisi pecah( (broken marriageserta sudahsangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam membina rumah tangga;halaman 14 dart 10 Halaman, /Putusan Perkara No 48Pdt.G/202/2PAMkm.Menimbang, bahwa menurut Pasal39 Undang undang Nomor1

yang menyatakan:Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetaol yangperlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapathalaman 14 dart 12 Halaman, /Putusan Perkara No 48Pdt.G/202/2PAMkm. dioertahankan lagi atau tidakMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsurunsur yang tertuangdalam Pasal39 ayat(2) Undang undang Nomor1

Menyatakan Lelang yang dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2019berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.Tjk tertanggal 14 Juni 2017 tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum6. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00815/2014tanggal 20 Februari 2014;7. Memberikan waktu kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannyakepada Tergugat;8.

Tjk tanggal 07 Maret 2017 dan Penetapan PerintahLelang Ketua Pengadilan Negeri yang berkepala DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN. Tjk tanggal 14 Juni 2017, dalam perkara antaraPT.

/Eks.HT/2017/PN.Tjk tanggal 07 Maret 2017 dan Penetapan PerintahLelang Ketua Pengadilan Negeri yang berkepala DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.

Penetapan Aanmaning/Tegoran Perkara Perdata Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN. Tjk tanggal 7 Maret 2017;c. Berita Acara Teguran/Aanmaning Ke1 Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.Tjktanggal 15 Maret 2017;d. Berita Acara Teguran/Aanmaning Ke 2 Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2017/PN. Tjktanggal 29 Maret 2017;e. Penetapan Sita Eksekusi Perkara Perdata Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.Tjk tanggal tanggal 10 April 2017; 34 Halm. 34 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 32/Pdt/2020/PT TJK14.15.16.f.

Relaas Pemberitahuan Lelang Perkara Perdata Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN. Tjk tanggal 19 Agustus 2019;i.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

sulit untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yangsudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama 10tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sertatidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertid administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStri ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesarRp. 500.000, ( lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap harinya atas kelalainnyamenjalankan Putusan ini ; Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu( uit voorrbar bij woorraad ) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi,dan upaya hukum lainnya ;AtauMemberikan Keputusan yang seadil adilnya menurut hukum ;Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan keadaansebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor1

Akta Permohonan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMalang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bandingHalaman 7 dari 11 Perkara Nomor 555/PDT/2020/PT SBYterhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2020 Nomor1/Pdt.G/2020/PN Mlg., dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi pada tanggal 23 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti

semulaPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapatHalaman 9 dari 11 Perkara Nomor 555/PDT/2020/PT SBYsemua keberatan kebaratan tersebut sudah dipetimbangkan oleh Hakim TingkatPertama dalam putusannya dan tidak terdapat hal hal yang dapat membatalkanputusan Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Memori Banding tersebutsudah sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2020, Nomor1

tanggal 31 Mei20121 (Satu) lembar surat jalan nomor : N 001629 tanggal 7 Juni20121 (Satu) lembar surat jalan nomor20121 (Satu) lembar surat jalan nomor20121 (Satu) lembar surat jalan nomor20121 (Satu) lembar surat jalan nomor20121 (Satu) lembar surat jalan nomor2012: N 000152 tanggal 12 Juni: N 000160 tanggal 18 Juni: N 000161 tanggal 18 Juni: N 000909 tanggal 20 Juni: N 000177 tanggal 26 Juni2. 42 (empat puluh dua) lembar Nota penjualan besi di UD Laris, yaitusebagai berikut :1 (satu) lembar Nota nomor1

nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :000881 tanggal 02 Maret 2012000882 tanggal 02 Maret 2012000883 tanggal 02 Maret 2012000884 tanggal 02 Maret 2012000885 tanggal 07 Maret 2012000886 tanggal 07 Maret 2012000887 tanggal 07 Maret 2012000888 tanggal 08 Maret 2012000889 tanggal 09 Maret 2012000890 tanggal 09 Maret 2012000891 tanggal 10 Maret 2012000892 tanggal 10 Maret 20121 (satu)lembar Nota nomor : 000893 tanggal 12 Maret 20121 (satu) lembar Nota nomor1

(satu) lembar Nota nomor1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :

nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :000881 tanggal 02 Maret 2012000882 tanggal 02 Maret 2012000883 tanggal 02 Maret 2012000884 tanggal 02 Maret 2012000885 tanggal 07 Maret 2012000886 tanggal 07 Maret 20121 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu)lembar Nota nomor1

(satu) lembar Nota nomor1 (satu)lembar Nota nomor1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (satu) lembar Nota nomor :1 (

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh diperintahkan untuk mencoret Permohonan untuk memperoleh putusanatas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakanbadan atau pejabat pemerintahan dibawah Register Perkara Nomor1/P/FP/2019/PTUNBNA, tertanggal 27 Mei 2019 tersebut dari Buku IndukRegister Perkara Tahun 2019 ;Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara a quo adalah ataskehendak Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengandiucapkannya penetapan ini dibebankan

Mengabulkan Permohonan Pencabutan untuk memperoleh putusan ataspenerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakanHalaman 4 dari 6 HalamanPenetapan Perkara Nomor 1/P/FP/2019/PTUNBNAbadan atau pejabat pemerintahan dalam Perkara Nomor1/P/FP/2019/PTUNBNA;2. Memerintahkan kepada Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh untuk Mencoret Perkara Nomor : 1/P/FP/2019/PTUNBNA dari BukuInduk Register Perkara Tahun 2019;3.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor1/Pdt.G/2017/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2017 telah diajukan upayahukum banding oleh Tergugat dan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utaratelah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor1/Pdt.G/2017/PN Lbh dengan putusan Nomor 30/PDT/2017/PT TTEtertanggal 13 Desember 2017 dan atas putusan Pengadilan Tinggi MalukuUtara tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum kasasi dan olehMahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 1137 K/Pdt/2018 tertanggal3

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor1/Pdt.G/2017/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2017 khususnya amar putusandalam pokok perkara sehingga selengkapnya berbuny/i:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Lbh2. Menyatakan jual bell antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10Oktober 2011 dan jual beli tertanggal 3 Juli 2012 adalah sah menuruthukum;3.

Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor1/Pdt.G/2017/PN Lbh tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tandaP1;2. Foto copy Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor30/Pdt.G/2017/PT TTE tertanggal 13 Desember 2017, selanjutnya diberitanda P2;3.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor1/Pdt.G/2017/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2017 khususnya amar putusandalam pokok perkara sehingga selengkapnya berbunyi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan jual bell antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10Oktober 2011 dan jual beli tertanggal 3 Juli 2012 adalah sah menuruthukum;3.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor1/Pdt.G/2017/PN Lbh tanggal 26 Oktober 2017 khususnya amar putusandalam pokok perkara sehingga selengkapnya berbuny)i:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan jual bell antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10Oktober 2011 dan jual beli tertanggal 3 Juli 2012 adalah sah menuruthukum;3.

perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 4, Pasal 14 danPasal 21 ayat 1 bahagian pertama, serta Pasal 30 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di ataspernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal23 Mei 2009 di Desa Tanjong Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Baratdapat diitsbatkan karena tidak bertentangan dengan Undangundang Nomor1

Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 7 ayat (3)huruf (a);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 9(sembilan) tahun lamanya, dan selama itu tidak ada pihak ketiga yangkeberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakimberpendapat pernikahan tersebut benar telah ada dan telah terjadi sertatidak diragukan kesahannya oleh keyakinan hukum yang hidup di tengahmasyarakat

Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau jugadisebut sebagai mitsaqan ghalidzan (ikatan yang sangat kuat) sehinggaperkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehinggamendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugatmempunyai alasan hukum harus dilihat dari faktafakta yang terjadi dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraianyang didalilkan oleh Penggugat

Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau jugadisebut sebagai mitsaqan ghalidzan (ikatan yang sangat kuat) sehinggaperkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehinggamendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suamiisteriyang berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama,maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahirbatin di antara suamiisteri tersebut

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatanPenggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugatbukan ikrar dari suami sebagaimana maksud Pasal 117 Kompilasi hukumIslam akan tetapi atas dasar tuntutan istri yang dijatunkan oleh PengadilanAgama/Mahkamaha Syariyah menurut ketentuan Pasal 119 KompilasiHukum Islam Talak tersebut merupakan Bain Shughra, maka Penggugattidak dapat

Penetapan Nomor1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1113020308730001 atas namabeeeees yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tanggal15 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1113024102730002 atas namaseenaes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues padatanggal 11 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya (bukti P.2);3.

dalam kitab anat althalibin juz IV halaman 254 yangberbunyi:sapling inky 924 yo alag pity airua S3 al pol ole cISin sgtalll 99Jar0Nomor1

Penetapan Nomor1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon ....... dengan Pemohon IIbeeeees yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 1987, di Kampung AgusenKecamatan Blangkejeren;3.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan selama 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisahtempat tinggal serta tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

Situgangga RT.004 RW. 009 Kelurahan HarjamuktiKecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksiTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Cerai Talaknyatertanggal 05 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCirebon Nomor: 0264/Pdt.G/2016/PA.CN mengemukakan halhal sebagaiberikut :Halaman 1 dari 13 halamanPutusan Nomor1

dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firmanAllah SWT. dalam AlQur'an Surat Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :prle erow all yls 9M bl oj uleArtinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dantidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undangundang NomorHalaman 10 dari 13 halamanPutusan Nomor1

SUYANA, S.EI., M.HI.Rincian Biaya Perkara :Halaman 12 dari 13 halamanPutusan Nomor1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5. Meterai :Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 346.000,Halaman 13 dari 13 halamanPutusan Nomor

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan selama lebih kurang 5 tahun antara Pemohon dan Termohon telahberpisah tempat tinggal serta tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putuskarena a) kematian, b) perceraian dan c) Keputusan Pengadilan;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untukmelakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itutidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapatterwujud karena sejak bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkanPenggugat maka antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain sudah tidakada komunikasi, sudah pisah ranjang dan pisah rumah, selain itu antaraPenggugat dan Tergugat terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaransehingga Sulit pula untuk membentuk rumah tangga yang bahagia .Menimbang, bahwa didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi denganHalaman 5 dai 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Wnoalasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya;Menimbang, bahwa didasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi dengan

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidakada harapan untuk dirukunkan kembali, dan sampai saat ini Pemohon danTermohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama berpisahantara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan