Ditemukan 353440 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kesehatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN TEGAL Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Tgl
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Slamet, SH
Terdakwa:
RIFATU DIANA binti HASAN UMAR
304
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Rifatu Dinana Binti Hasan Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifatu Dinana Binti Hasan Umar dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda
    Menyatakan terdakwa Rifatu Diana Binti Hasan Umar secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan melanggar Pasal 196 Undang undang Republik IndonesiaNomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan Primarr ;2.
    Gajah Mada Kel.Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidak tidaknya ditempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) Undang undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,dengan cara sebagai berikut :0 Bahwa pada hari Selasa
    TglMenimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah disangkakanmelanggar Pasal 196 Undang undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan yang memuat unsur unsur sebagai berikut :1. Setiaporang ;2.
    TglMengingat, dan memperhatikan Pasal 196 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanhukum lain yang bersangkutan;MENGADILI1.
    Menyatakan Terdakwa Rifatu Dinana Binti Hasan Umar telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;2.
Register : 24-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 300/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
1.SUHADI,SH
2.MURSIDAH, SH
Terdakwa:
SABRIANOR alias AWI bin H. JAMRUNI
286
  • ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyakRp 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah);Bahwa kegiatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edardan tidak mempunyai ijin selaku pelaku usaha penyelenggara kesehatanakan merugikan kesehatan konsumen, yang mana tindakan tersebut tidakada mempunyai keahlian
    2009Tentang Kesehatan, yaitu: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.
    Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh pasal 98 ayat (3)UndangUndang Kesehatan di atas adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 72Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahansediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan, atau pemindahtanganan.
    Izin Edar adalah Izin yang diberikankepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk importberdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk AlatKesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonessia Nomor1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga);Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan
    Farmasi dan AlatKesehatan menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menyatakan Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatanmenyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya
Register : 08-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 65/PID.SUS-Anak/2019/PT SBY
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum I : ARI DEWANTO, SH
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : RYO HIDAYAT Als RIO
770
Register : 24-05-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 507/PID.SUS/2022/PT SBY
Tanggal 27 Juni 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : OULA DEWI NURLAILY, S.H
Terbanding/Terdakwa : MULYONO Als PETOK Bin PONIDJAN
4917
  • Sus/ 2022/PN.Gpr tanggal 20 April 2022 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
  • Menyatakan Terdakwa MULYONO ALIAS PETOK BIN PONIDJAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Register : 16-05-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Clp
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Herianto YWSPB, S.H.
Terdakwa:
Yuli Kristianto Als. Anto Bokir Bin Rismanto.
359
  • ANTO BOKIR Bin RISMANTO bersalah telah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULI KRISTIANTO Als.
    Cilacap ataupunsetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Cilacap, terdakwa yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang = menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat atau memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada
    yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2)UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
    yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2)Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi menurut pasal 1 angka4 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmetika.
    dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrsepsi untuk manusia.b.
    ' SEDIAANFARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHISTANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAUKEMANFAATAN DAN MUTU;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhkan pidana;Menimbang bahwa dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, hukuman pidana dapat berupa
Register : 11-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN BATANG Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Btg
Tanggal 9 Maret 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, SH
Terdakwa:
ROHIDIN ALIAS JEBRIK BIN SAONO
3413
Register : 18-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN CIREBON Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Cbn
Tanggal 29 Juli 2020 — Penuntut Umum:
IRNA SEPTELINA
Terdakwa:
SUNADI Bin GOPAR
215
  • keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sesuai dengan DakwaanKesatu : Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal106 ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Dan Dakwaan Kedua : Pasal 196 jo Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;2.
    Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal106 ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP;DanKEDUABahwa terdakwa Sunadi Bin Gopar baik secara sendiri sendiri ataubersama sama dan atau bersekutu dengan saksi Darto Bin Saban (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari Selasa
    jo pasal 106 ayat (1)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 10-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Tlg
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
DIO SUMANTRI, S.H.
Terdakwa:
SANDY DWI OCTAVIANUS Bin SOEDIYONO
180
Register : 07-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Tlg
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
TINIK PURNAWATI, S.H.
Terdakwa:
MOCH CANDRA HAMIM ROZIQIN Bin SALIM
4216
    1. Menyatakan Terdakwa MOCH CANDRA HAMIM ROZIQIN Bin SALIMtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1) UU RI NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana
Register : 17-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN NGAWI Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Ngw
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AL ADIF AGUS SUPRIYONO, SH
Terdakwa:
NOPA ANDRIANTA Als. GONDEK Bin GIRAN
384
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa NOPA ANDRIANTA Alias GONDEK bin GIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam
    ;AtauKedua,Bahwa ia terdakwa NOPA ANDRIANTA Alias GONDEK bin GIRAN pada hariJumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 20.30 wib, atau pada suatu waktudalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di halaman SDN Guyung 1 masukDusun Guyung Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106
    ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatif maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah memilih dakwaanPertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai pasal yangditerapkan atas perbuatan terdakwa, yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut :1.
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
    Unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkansediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu :Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dengansengaja, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dengan sengaja.
    maka dengan demikian Unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telahterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak
Register : 23-01-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN WONOSARI Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Wno
Tanggal 14 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.WIDI TRISMONO, SH
2.TERRY E.A. WIBOWO, SH
Terdakwa:
DWI SUNARTO Alias SARJIRIN Bin NARTO PAWIRO
5411
Register : 18-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Byw
Tanggal 5 Agustus 2019 — Terdakwa
709
  • Menyatakan anak A bersalah melakukan tindak pidana yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan pertama;2.
    SusAnak/2019/PN Bywtanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wib. atau setidaktidaknya padasuatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan mei 2019bertempat di RTH Glenmore, masuk Dsn Karangharjo,DesaKarangharjo,Kec.Gelnmore Kab.Banyuwangi atau setidaktidaknya padatempat lainya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili anak yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki
    MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI,A.Mddengan kesimpulan hasil pemeriksaan :Barang bukti nomor ........ /2019/NOF : seperti tersebut dalam (I) berupatablet warna putih logo Y tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dalam Daftar Obat Keras.Perbuatan anak A sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal55 ayat
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan;3. Unsur tidak memiliki ijin edar;4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan;Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa saski DIAN ARISANDYdan saksi RONGGO OBIN A., bersama 1 (stu) team petugas Polisi dariPolsek Glenmore lainnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul21.00 Wib. bertempat di RTH Glenmore Dsn/Desa KarangharjoKec.Gelnmore Kab.Banyuwangi telah menangkap Anak, karena menguasaidan mengedarkan pil trihexyphenidyl.
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Trk
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
1.Dody Novalita, S.H.
2.Rendy Bahar Putra, S.H.
Terdakwa:
Kusnul Dwi Prasetyo Alias Apit Bin Jumari
120
Register : 29-11-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN GARUT Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Grt
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
FADHIL RAZIEF HERTADAMANIK.SH
Terdakwa:
1.ADE SOPIAN Bin Alm KOSASIH
2.ANGGI ABDUL ROFI Bin ENJANG
3.MOHAMMAD ILHAM NURILLAH Bin AJANG ABIDIN
4.SANDI MULYADI Bin Alm EMAN SULAEMAN
5.ARMEN JUNAEDY GURNING Anak dari POLMEN GURNING
225
Register : 30-01-2023 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN CILACAP Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Clp
Tanggal 1 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Meitri Listyoningrum S.H., M.H
Terdakwa:
ZULYADAINI Als DENI Bin M. DAUD
575
Register : 19-09-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Idm
Tanggal 18 Desember 2023 — Penuntut Umum:
AJI IBNU RUSYID, SH.
Terdakwa:
M. ARI SURYANA Alias ARI Bin AHMAD
1410
Register : 13-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idm
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
SRI WULANDARI, SH.
Terdakwa:
CARMIN Alias DOER Bin Alm WARJANA
429
  • Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  • Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan Terdakwa
    KabupatenIndramayu dan jabatan Ahli sebagai Kepala UPTD Farmasi DinasKesehatan Kabupaten Indramayu;Bahwa Ahli bekerja di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan KabupatenIndramayu sejak tahun 1986 dan sejak tahun 2015 Ahli menjabat sebagaiKepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Kepala UPTD FarmasiDinas Kesehatan Kabupaten Indramayu untuk merencanakan, menerima,menyimpan, mendistribusikan, melakukan monitoring dan evaluasi obatdan perbekalan kesehatan
    ;Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihnan terkait tugas pokok UPTDFarmasi yaitu pengolah obat dan alat kesehatan (alkes);Bahwa penggolongan obat menurut Undangundang RI Nomor 49 Tahun1949 meliputi :a.
    yang memiliki izinedar;Bahwa menurut pendapat ahli, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwadalam hal mengedarkan obat tanpa wewenang adalah tidak dibenarkan;Bahwa khasiat tramadol untuk menghilangkan rasa nyeri sedangkanhexymer/ trihexphenidyl untuk pengobatan perkinson atau gerak tubuhyang tidak beraturan;Bahwa yang berhak mengatur izin peredaran obatobatan yaitu BPOM RIdan Dinas Kesehatan;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1148 Tahun 1998
    Pasal106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan AtauKedua Melanggar Pasal 196 jo.
    Pasal 106 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mempunyaiunsurunsur tindak pidana sebagai berikut:1.
Register : 10-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Njk
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.PUJO RASMOYO. SH.MH.
2.ATIK JULIATI,SH
Terdakwa:
BAYU PRATAMA Alias BLIRIK Bin SUNARTO
7923
Register : 23-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Pal
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
LUCAS JOSEPH KUBELA, SH
Terdakwa:
ABDUL HAKIM
5616
  • tradisional dan kosmetik diatur dalam menurut UndangUndangnomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Kepala Balai POMRI.Bahwa Sediaan Farmasi berupa obat, Bahan Obat, Obat tradisional dankosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutudan keamanan serta manfaat.
    Barulah pihak Balai POMRI menerbitkan izin edar di Indonesia terhadap produkproduk kosmetikdimaksud.Halaman 12 dari 21 Putusan No.18/Pid.B/2019/PN PalBahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (1) UndangUndang nomor: 6Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa , Sediaan Farmsi dan AlatKesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
    Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (1) UndangUndang nomor:36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa , Sediaan Farmsi danAla! Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
    Unsur dengan sengaja memproduksi/mengedarkan Sediaan Farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar :Ad 1.
    Unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalahmenghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
Register : 08-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ARMI ARKAN BIN NANDI SOPANDI
286
  • ADITIA RAIDIMAS Bin DENI AKHDIAT dan Sadr.ARMI ARKAN Bin NANDI SOPANDI yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Kesehatan atau Tenaga Kesehatan pada hari Rabu tanggal 27Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Sdr. DE IMAN TAUPIK yangberalamat di Kp. Ciranggon RT.01/RW.10 Ds. Cibiuk Kidul Kec. Cibiuk Kab.Garut. Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukanberdasarkan keterangan dari Sdr. HAMDAN dan Sdr.
    Undangundang Nomor 35Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    Selanjutnya ketentuan Pasal 1Angka 4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwayang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika.
    Sedangkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Kesehatan menyebutkanbahwa yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesindan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orangsakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh.
    Apalagi disediakan, disimpan dan diedarkan olehperorangan yang bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak mempunyaikeahlian di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Sdr.