Ditemukan 274796 data
86 — 41
Nomor 1 Tahun1991):Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalamperkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesualdengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerail yang diajukan olehPenggugat adalah sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkarkarena Tergugat sering main game hingga kehilangan pekerjaannya, Tergugattidak mendengarkan
sebagaimana dalam kitab Ghoyatul Marom:Zell i Lall asl all le>sjJ a>9 Jl ast 5 pie Saal BYArtinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami,maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari Suaminya ;Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus antaraPenggugat dan Tergugat hingga menyebabkan pisah tempat tinggal adalahfakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
93 — 29
tanggal 30 Mei 2018Nomor 1/PDT.G/2018/PN Snt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Provisi: Menolak Gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1
/PDT.G/2018/PN.Snt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yangPutusan No. 64/PDT/2018/PT JMB halaman 7 dari 10 halamanmenyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Kuasa Hukum Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadian Negeri Sengeti tanggal 30 Mei 2018 Nomor 1/PDT.G/2018/PN Sntuntuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor1/PDT.G/2018/PN Snt yang dibuat oleh Juru Sita
10 — 5
KompilasiHukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami,b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukunnikah,keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat perkawinan.Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor1
pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telahsesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) KompilasiHukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yangdiatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jopasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor1
11 — 9
sejakbulan Februari 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3tahun dan selama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
PA.SIwberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Februari 2018 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 7
sejakbulan Juli 2019 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersamadan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun danselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juli 2019 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 5
Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengancara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dariTergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin berceraidari Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1
yang selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :aalls .wolall ats sglle lergj) amo jJI at, eas rail IslaArtinya: Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya,maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
9 — 8
Putusan No. 2879/Padt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Agustus 2016 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 5 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
26 — 19
sejaktahun 2016 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dansekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 5 tahun 4 bulandan selama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
PA.SIwberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak tahun 2016 Tergugat telah pergimeninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugatdan Tergugat sekarang sudah selama 5 tahun 4 bulan dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 6
SMP, pekerjaanPedagang Ikan, bertempat tinggal di LembagaPemasyarakatan (Rutan) Olaya Desa Olaya,Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Setelah mempelajari berkas perkara ini.Setelah mendengar keterangan Penggugat.Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan dalam persidangan.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2017yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor1
yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk berceraidengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
58 — 26
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPutusan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Sqt Hal. 9 dari 14 hal.Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
13 — 8
sejakbulan Juli 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dansekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun danselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 2375/Padt.G/2021/PA.SIwPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo.
12 — 6
Namun demikian, Majelis Hakim tetapHal. 5 dari 13 Hal.Putusan nomor 591/Pdt.G/2019/PA Mrs.melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154Reglement Buiteegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hiduprukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai,akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya
Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimselanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannyagugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalammenyimpulkan dapat
12 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
22 — 16
pokok perkara, dimana bukti tersebut memuatketerangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 April 1998 dan sampai saat inibelum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilaitelah memenuhi persyaratan maiteriil.Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratanformil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapatdipertimbangkan.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor1
karena itu gugatanPenggugat cukup beralasan.Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQur'an Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
34 — 13
berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugattelah menghadap sendiri (in persoon) di muka persidangan;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor1
diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
15 — 8
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
15 — 8
salahsatu bentuk ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanyaperlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karenamenurut Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuahperkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1
Oleh karena itu,Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untukdikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Gsg(PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 25Agustus 2005, di Kampung Terbanggi llir, Kecamatan Bandar Mataram,Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar
81 — 4
;Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telahditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadapsendiri dalam persidangan kemudian Majelis Hakim telahberupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untukrukun, namun para pihak menyatakan tetap pada pendiriannyamasing masing;Menimbang, bahwa untuk memenuhi' ketentuan Perma Nomor1 Tahun 2008. Tentang = Mediasi, kedua belah pihak = yangberperkara telah menunjuk Drs.
berupayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun dantetap mempertahankan rumah tangga namun para pihak menyatakantetap pada pendiriannya masing masing, maka sesuai dengandengan pasal 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPengadilan Agama yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 kewajiban Majelis Hakim dalam mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor1
SENTJE PARUNTU
21 — 14
Pemohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Pemohon adalah agar AnakPemohon yang bernama Yunita Paruntu yang berumur 18 (delapan belas)tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Anak Pemohon yang dimohonkandispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan danHalaman 7 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Amrberagama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undangundang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon,Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon SuamiAnak Pemohon telah hadir menghadap
9 — 9
dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmidan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuaiketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
kembali pesan NabiMuhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci olehAllah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam halini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulituntuk dirukunkan;Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.PkcMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, daililpermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1