Ditemukan 274796 data
11 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus teroenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugatadalah suamisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehinggaPenggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
46 — 5
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
35 — 13
Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
pecah;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untukmewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akanmenimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salahsatu pihak atau kedua belah pihak;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor1
20 — 6
Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuaiketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undangundang Nomor1
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaharapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehinggatujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimanadimaksudkan al Quran Surat ar Rum 30 ayat 21, telah tidakterwujud;Putusan Nomor 0137/Pdt.G.2019.PA.Gadt. Hal. 706.
12 — 7
mendapatkan danmenyerahkan surat izin dimaksud kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 TahunHal 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor;105/Pdt.G/2012/PAKis1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
22 — 13
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2021/PA.SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
11 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 1743/Pdt.G/2021/PA.SIwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
DAHLIMI bin MARSIDI
Termohon:
NUR AFRIANA binti BASORI
20 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi inJudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
11 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
39 — 6
perkara iniadalah Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahdengan alasan bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 25 April 2000 di RT. 007, RW,004, Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, KabupatenMerangin, Provinsi Jambi, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), makaupaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
Kecamatan Pamenang Barat,Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah memenuhi rukun dan syaratsah perkawinan sesuai dengan Hukum Islamnamun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;2. bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baikmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor1
8 — 1
tidak menerimapemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohonsudah berusaha secara maksimal untuk memenuhinya, lalu Termohonpergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali; Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun tidakdiketemukan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadapTermohon, dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor1
sebagaimana terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang berakibat telahterjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih secara berturutturut, dan Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumahtangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulanbahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage)dan dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraiansebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor1
49 — 4
lahirbatindiantara suamiisteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepassama sekali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakimberpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, karenatelah sedemikian lama berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi.Dengan keadaan perkawinan yang telah pecah sedemikian rupa maka tujuanperkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UndangUndang Nomor1
harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuahrumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertisekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkanmadharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,sehingga oleh karenanya Hakim berpandapat bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor1
7 — 1
kesaksian darikedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai padakondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehinggadengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugatdan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia,sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWTdalam suroh Arrum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor1
MdnHalaman 11 dari 15 Halamandan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia,sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWTdalam suroh Arrum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 jo.
107 — 27
dan Tergugat adalah suami istri sah;Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri sidang,sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datangmenghadap di sidang ternyata tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah sertatidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halanganyang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, dan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
dalam kitab alAsybah wa alNazhatr fiQawaid wa Furu Figh alSyafiiyyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh MaktabahNizar Mustafa alBaz: Riyadh, Tahun 1997, yang artinya menghindarikerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
45 — 17
Ijab dan Kabul, dapat dipahami bahwaperkawinan haruslah memenuhi rukun sesuai peraturan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak priasudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun, Jo Pasal 15,16 dan Pasal, 19, 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi HukumIslam, serta Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yaitu : Perkawinan dilarang antara dua orang yang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahamiperkawinan haruslah memenuhi persyaratan nikah sesuai pertauran tersebut;Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.MIlMeimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, ternyata dalam prosesperkawinan para Pemohon diketahui calon pengantin pria saat itu (Pemohon 1)belum cukup umur 19 tahun melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1
10 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
37 — 6
Pasal 26 PeraturanPemerinah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapatdiputus dengan verstek;Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabidalam Kitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan,sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : barangsiapa yang dipanggil olehHakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan
Pemohon denganTermohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerusterjadi perselisihnan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor1
12 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
14 — 11
Advokat/Pengacara yang berdomisili kantor di JalanJenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Benteng,Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2022 yang terdaftar dalam registersurat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor1/SK/AD/I/2022/PA.Sidrap tertanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebutsebagai Para Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah memeriksa berkas perkara.Telah mendengar pihak Pemohon dan Pemohon Il.Hal
ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapbkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap dipersidangan.Menimbang, bahwa, kuasa hukum Pemohon menyerahkan suratkuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam registersurat kuasa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor1
64 — 27
Tbh.tanggal 27 Nopember 2014, tanggal 05 Desember 2012, serta tidak terbuktiketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majeliskarena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah berupaya menasehatiPenggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga denganTergugagt, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi,namun
Majelis Hakim tidak dapat mendamaikanPenggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan namun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi,namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapatdilaksanakan ;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok