pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa,memeriksa barang bukti dinubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya,kemudian dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperolehfakta hukum yang memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukantindak pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal

2 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana PerdaganganOrang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanyaTerdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI

Menyatakan terdakwa JAMALUDIN' Bin SINGAPANGKU terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimanadakwaan tunggal kami, melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 19512. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN Bin SINGAPANGKUdengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan3.

2 ayat (1) Undangundang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangundangDarurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : Barangsiapa yangtanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkandari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata

penikam, atau senjata penusuk(slag, steek, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginyasepuluh tahun.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat RI Nomor 12Tahun 1951 unsur unsurnya adalah sebagai berikut:1.

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjatapenikam, atau Ssenjata penusuk;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndangDarurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.

2 ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1951, Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanPerundangundangan yang bersangkutan;MEN GADILI1.

Menyatakan Terdakwa AGUS Alias BARGO bin YAYAN (alm)terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahtelan melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI,MEMBAWA, MEMPUNYAI, MENYIMPAN SENJATA PENIKAMATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum.2.

Majelis akan membuktikan dakwaan PenuntutUmum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang No.12/Drt/1951yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

2 ayat (1) Undangundang R.I.

No.12/Drt/1951 dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi dan terbukti, makadengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang R.I.

Majelis berkeyakinan bahwa pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dansetimpal dengan kesalahan Terdakwa ;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undangundang R.I.No.12/Drt/1951 dan Pasalpasal dalam KUHAP serta peraturanperundangan lainnya yang berkaitan dengan perkarara ini.MENGADILI:1.

Permohonan Pailit telah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4);1.

kreditur atau lebih dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapatditagin sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undangundang Kepailitandan PKPU No. 37 Tahun 2004;2.

Berdasarkan Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 8 ayat (4) menyatakan:Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat faktaatau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untukmenyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telahterpenuhi;3. Bahwa utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit terbukti dengantidak menyerahkan sertifikat atas pembelian berupa tanah kavling seluas660 M?

dikabulkan, karena terdapat atau adanya fakta atau keadaanyang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakanpailit dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, yaitu: Adanya dua Kreditur, ic.

Nomor 135 PK/Pdt.Sus/2012 Utang yang telah jatun tempo, yaitu utang Termohon PK kepadaPemohon PK, berupa kewajiban untuk mengurus, menyelesaikan danmenyerahkan sertifikat tanah yang dijual Termohon PK kepadaPemohon PK yang tidak dipenuhi atau tidak direalisasikan selama 18tahun;13.Bahwa meskipun Termohon PK telah memenuhi syarat untuk dinyatakanpailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37Tahun 2004 jo.

Sglt.kependudukan Pemohon dan Pemohon Il, serta orang tua Kandung anakyang mau diangkat berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti suratP.1, P.2, P3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bgjo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa bukti surat P.9 setelah diperiksa dan dicocokkandengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah perincian gaji Karyawantetap atas nama Pemohon I, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilaibukti surat P.9 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo.1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materilbukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbuktibahwa calon orang tua angkat, Pemohon dan Pemohon II benarbenar inginmengangkat anak atas nama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)Menimbang, bahwa bukti surat P.12 setelah diperiksa dan dicocokkandengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah surat pernyataantentang pengangkatan anak, berdasarkan hal tersebut

Sglt.bukti surat P.12 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo.Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam namun yang menjadi pokok masalahadalah apakah benar pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dilaksanakanpada tanggal 4 April 2011 dan apakah benar pernikahan Pemohon dan PemohonIl tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinandan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbatnikah tersebut dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratanpembuatan akta nikah karena pernikahannya tersebut belum dicatatkan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten LombokTengah dan untuk memenuhi salah satu persyaratan akta kelahiran dankepentingan hukum lainnya ;Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo.

4 April 2011 diDusun Pengolah Desa Teduh Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten LombokTengah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokan denganaslinya, merupakan akta otentik (authentieke akte), isi bukti tersebutHal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.136/Padt.P/2020/PA.

2 ayat (1)huruf (a) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai jo.

Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokan dengan aslinya, merupakan aktaotentik (authentieke akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenarananak Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon dan Suaenah binti Sapi'!

Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokan dengan aslinya,merupakan akta otentik (authentieke akte), isi bukti tersebut menjelaskanmengenai usia calon isteri anak Pemohon yang berusia lebih dari 19 tahun dantelah memenuhi ketentuan menikah bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna(volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sesuai Pasal 285R.Bg

2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokan denganaslinya, merupakan akta otentik (authentieke akte), isi bukti tersebutHal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.125/Padt.P/2020/PA.

2 ayat (1)huruf (a) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai jo.

, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti surat tersebut dapatditerima sebagai bukti;Menimbang, bahwa bukti P.4 fotokopi ljazah anak Pemohon bermeteralcukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokan dengan aslinya,merupakan akta otentik (authentieke akte), isi bukti tersebut menjelaskanmengenai usia calon isteri anak Pemohon yang berusia lebih dari 19 tahun dantelah memenuhi ketentuan menikah bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna(volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sesuai Pasal 285R.Bg

Putusan No. 1645/Pdt.G/2017/PA.SIw.kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terobukti Penggugat

Nomor 3tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (/egalstanding in judicio);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohonagar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat sejak Juni 2015 atau setidaktidakn

Kutipan Akta Nikah Nomor 1306/132/XI/2012 tanggal 12 Nopember2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CaringinKabupaten Bogor alat bukti tersebut telan bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 11 Nopember 2012;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatHalaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1940/Pat.G/2017/PA.Cbnbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan

berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenanganPengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa

berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Him. 5 dr 11 hlm.

2 ayat (1)Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2019/PA.TAhuruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sertamempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan pernikahanmerupakan akta otentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama KecamatanPagerwojo perihal kehendak Pemohon untuk menikah karena wali Pemohon tidakmau menjadi wali (adhal), sehingga

berdasarkan pasal 165 HIR. dan Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatanyang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik, bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KelahiranPemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan

mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga merupakan aktaotentik, telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya,sehingga berdasarkan pasal 165 HIR. dan Undangundang Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dansudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

nikah belum terpenuhi yakni ayahPemohon selaku wali dalam pernikahan Pemohon tidak bersedia menjadi wali(adlal) dalam pernikahan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwaalasan wali Pemohon tidak bersedia atau enggan untuk menjadi wali dalampernikahan Pemohon adalah tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan syaramaupun ketentuan perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, jo.Ketentuan Pasal

2 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 2 tahun tahun 1987 tentang wali Hakim, maka pernikahan Pemohontersebut dapat dilangsungkan dengan wali hakim, hal tersebut sesuai puladengan dalildalil syariyah sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pendapatyang terdapat pada:1.

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebuttermasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah , terbuktiPenggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itusesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangR.I.

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, makaperkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985

jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiHim. 5 dari 9 him.

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II sebelum melangsungkan prosespernikahan telah membayar dan telah melengkapi syaratsyaratadministrasi perkawinan, namun hingga sekarang Pemohon danPemohon Il tidak pernah menerima bukti pernikahan;Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atassebelum

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan PemohonIl tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinandilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidakmenghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuaidengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah,tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanyapermohonan isbat nikah Pemohon dan Pemohon Il telah memenuhimaksud Pasal

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan Jo.

Nomor 0085 /Pdt.P/2016/PA.MnaPemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, olehkarenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Penetapan Nomor 0117/Pdt.P/2016/PA.TgtPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P. ditambah dua orangsaksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokokperkara yang dikemukakan;Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. yang diajukan Pemohon dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantorpos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah, oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. adalah alat buktiautentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yangberwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materildapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 285 dan 301 R.Bg) danmenunjukkan bahwa Pemohon dan Pemohon II berada

dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a ats ol plole arzg JL agus Udo ary j didlo S55 Wo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertinbangan tersebut makaperkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Pemohon Il telahmemenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 3944 Kompilasi HukumIslam, namun demikian perkawinan Pemohon dan Pemohon II yang dahuludilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum negara, sehingga tidakmempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

berdasarkan hukum Islam, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxxKabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaSlawi.

Putusan No. 118I1/Pdt.G/2018/PA.Slw.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang

Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, P.1dan P.2, sertadua orang saksi ;Menimbang, bahwa bukti P. dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang,dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, halmana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P.2 tersebutharus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanyadapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis para Pemohon dapatdiperoleh informasi bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayahKabupaten Pulau Morotai;Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di

faktor tertentu serta hak hak anak yang harusdilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkanHalaman 7 / 11 Penetapan No. 1482/Pdt.P/2016/PA MORTBpermohonan yang diajukan Pemohon dan Pemohon Il, hal mana sesuaimaksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabilaperkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinanbagi orang Islam menurut Pasal

2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo.

2 Ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon denganPemohon II adalah sah.

Putusan No. 1510/Pdt.G/2014/PA.Slw.maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai

wilayah Republik Indonesia, makaberdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan PengadilanAgama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yangsah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukanperkara ini (legal standing in judicio);Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Slawi.

wilayah Republik Indonesia, makaberdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan PengadilanAgama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yangsah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukanperkara ini (legal standing in judicio);Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon berdomisili di Desa xxxx.

Putusan No. 1042/Pdt.G/2014/PA.SIw.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yangsah