2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf(a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000dan bukti tersebut juga telah dicocokan susuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdata dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbuktisecara hukum Pemohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Ngawi, olehkarenanya permohonan perceraian perkara a quo telah

menjadi wewenangrelatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan AktaNikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentiksesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermaterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (3) UndangUndang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai joPasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokan sesuai aslinya Sesuai Pasal1888 KUH Perdata dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, kKarenanya buktitersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2018/PA.Ngqwterbukti secara hukum

Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkansesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilaipembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Termohontelah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi alamatnya denganjelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil permohonan PemohonMenimbang

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti:Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya permohonan

Pasal132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi kKeberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf aHalaman 6 dari 11, Putusan Nomor 641/Pdt.G/2020/PA.Cbddan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan

Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan denganHalaman 7 dari 11, Putusan Nomor 4961/Pat.G/2019/PA.Cbnsaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibadak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya gugatan

Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui

2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan menyebutkan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 2 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku ;Penetapan Perkara Permohonan No. 97/Pdt.P/2015/PN.Mdn, halaman 7 dari 12 halamanMenimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RINomor : 1 Tahun

tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2014 dandari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan sampai suami Pemohon yangbernama SAMSURY tersebut meninggal dunia ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa benar antara Pemohon dengan SAMSURY telah melangsungkanperkawinan secara agama Budha dan Perkawinan tersebut dilangsungkan dalam tatacara agama Budha dengan adat Tionghoa, maka perkawinan tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal

2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor Tahun 1974, Tentangperkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut dinyatakan sah ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : Tiaptiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku ;Penetapan Perkara Permohonan No. 97/Pdt.P/2015/PN.Mdn, halaman 8 dari 12 halamanMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UndangUndang RINomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

2 ayat (1) UndangUndang RINomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dinyatakansah, namun perkawinan tersebut telah lewat waktu 60(enam Puluh) hari belumdicatatkan, maka demi adanya kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnyaPenetapan Perkara Permohonan No. 97/Pdt.P/2015/PN.Mdn, halaman 9 dari 12 halamanperkawinan antara Pemohon SURYANI LIM dengan SAMSURY dinyatakan sah danmemerintahkan instansi pelaksana perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medanuntuk mencatatkan

2 ayat (1), (2) UndangUndang RI Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 34 ayat (1) Jis, pasal 36 UndangUndangRI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admimnistrasi Kependudukan dan Pasalpasalterkait dalam Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) ;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Pemohon ; Menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon : SURYANI LIM denganSAMSURY, yang dilaksanakan secara agama Budha di Vihara Hot Tjo JalanBesar Sei Rampah sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan

Reg.Perkara : PDM21/KBumi/02.13 tanggal 4 April 2013, pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim memutuskan :1Menyatakan bahwa terdakwa ARI YULIANTO Bin KIRNO bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjatapenusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat No.12 tahun 1951;4.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARI YULIANTO Bin KIRNOdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan

2 ayat (1) Undangundang darurat No. 12 tahun 1951;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaandilanjutkan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan saksi saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya,masing masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :51 Saksi ERMAWI Bin SYAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa pada

2 ayat (1) Undangundang darurat No. 12tahun 1951;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh faktafaktatersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwadalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsurunsur dakwaan PenuntutUmum yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurdari pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur

2 ayat(1) Undangundang darurat No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umumtelah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak3999membawa senjata tajam.Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasanalasanpenghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa makaMajelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah danmeyakinkan, maka sudah sepantasnya terdakwa

2 ayat (1) UndangUndang DaruratNomor 12 Tahun 1951, UndangUndang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILIT:1 Menyatakan Terdakwa ARI YULIANTO Bin KIRNO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawasenjata penikam dan penusuk ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI YULIANTO Bin KIRNO olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;3 Menetapkan

Bahwa, hingga sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahmenerima bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah;Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikandengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, akan

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangHalaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 0103/Pdt.P/2018/PA.BluUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo.

2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan jo.

Bahwa, hingga sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahmenerima bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah;Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 001 7/Pdt.P/2018/PA.BluMenimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikandengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f danPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat buktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat danTergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 24Nopember 2010;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP bermeterai cukupsesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut harus dinyatakan sahdan dapat diterima ;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dantelah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkanalat bukti P.2 Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaCibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1)

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 buktitersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara aquo oleh karena itu MajelisHakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.CbnMenimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahul lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan

2 ayat(1) Undangundang Darurat No.12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLAH Als FULLAH Bin (alm)IBRAMSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang gagangnya yang terbuatdari kayu dan besi berwarna kuning emas 7 (tujuh) cm, panjang besi 10 (Ssepuluh

2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun1951, maka akan dipertimbangkan terpenuhinya unsurunsur dalam dakwaan tersebutsebagai berikut:1.

Selain itu senjatatersebut juga bukan digunakan dalam pekerjaan pertanian dan bukan juga merupakanbenda pusaka;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nyatalahjika terdakwa telah membawa senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur keduaini telah terpenuhii ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka semua unsur pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan

olehPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalamDakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan halhal yang dapatmenghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataualasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu

2 ayat (1) UndangUndang DaruratNomor 12 Tahun 1951, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:> Menyatakan Terdakwa SYAIFULLAH Als FULLAH Bin (Alm) IBRAMSYAH telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPAHAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK;> Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFULLAH Als FULLAH Bin (Alm)IBRAMSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

yang pada pokoknya sebagai berikut:1. menyatakan terdakwa ARIANSYAH BIN SAUDI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hakmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, emnguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia seusatu senjata pemukul, senjatapenikam, atau senjata penusuk", melanggar Pasal

2 ayat (1) UU No.12/Drt/tahun 1951 sebgaiamana dalam dakwaan Penuntut Umum.2.

2 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaansebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangundangDarurat No. 12 Tahun 1951, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Muba terdakwa ditangkap membawa senjata tajam jenis pisau,senjata tajam jenis pisau milik terdakwa didapatkan di pinggang sebelah kiri,terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawasenjata tajam tersebut.Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Terdakwa belum pernah dihukum.Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan denganHalaman 7 dari 12, Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2020/PA.Cbnsaksisaksi di persidangan dan alat bukti P3 oleh karena itu Majelis

dengan sekarang ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan1 Menyatakan ia terdakwa JALIWON BIN SENAJI telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Perjudian dengan melanggar pasal 303 ayat (1)ke 2KUHP jo pasal

2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang perjudian;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JALIWON BIN SENAJI ,dengan pidanapenjara selama 5 (lima )bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa beradadalam tahanan;3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu ) buah HP merk Nokia warna hitam dengan, yang berisi sms rekapan togel 1 (satu ) lembar kertas rekapan yang berisi angka togelDirampas untuk dimusnakan; uang tunai sebesar Rp.333.000,00( tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)Dirampas untuk Negara

2 ayat (1) UU RI No.7 tahun 1974 tentangpenertiban perjudian yang unsur unsurnya sebagai berikut:e = Barang siapa;e Dengan sengaja;e Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ataudengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untukmenggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;Unsur Barang siapa Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yang

2 ayat (1) UU RI No.7 tahun 1974tentang penertiban perjudian; oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggalpenuntut umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.7tahun 1974 tentang penertiban perjudian;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka paraterdakwa

2 ayat (1) UU RI No.7 tahun1974 tentang penertiban perjudian; serta peraturanperaturan hukum lainnya yangbersangkutan ;MENGADILI1.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangHalaman 6 dari 12, Putusan Nomor 656/Pat.G/2019/PA.CbnNo. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti:Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 656/Pat.G/2019/PA.CbnMenimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis

Menyatakan terdakwa CHANDRA alias PAK CEN bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa senjata penusuksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UUDarurat No. 12 Tahun 1951.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA alias PAK CEN dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun penjara dikurangi selamaterdakwa berada dalam penahanan sementara.3.

2 ayat(1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1557/PID.B/2015/PN Lop1Hendri Prabudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangansaksi dalam BAP sudah benar;Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 saksi bersama saksiIRFANSYAH dan saksi DEDY SYAHPUTRA masingmasing merupakananggota kepolisian

2 ayat (1) UUDarurat No.12 Tahun 1951, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang

2 ayat (1) UU No.51 Tahun 1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILLI:.

Bahwa, hingga sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahmenerima bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah;Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikandengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, akan

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangHalaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 0021/Pdt.P/2018/PA.BluUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.

2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan jo.

Bahwa, hingga sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahmenerima bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah;Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurutketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikandengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KantorHalaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 0080/Pdt.P

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan jo.

2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf aHalaman 6 dari 11, Putusan Nomor 2338/Pdt.G/2018/PA.Cbndan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan

Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndangNo. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti:Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib,alat bukti tersebut telan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 danHalaman 7 dari 11, Putusan Nomor 3987/Pdt.G/2019/PA.Cbnsecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu