Ditemukan 476336 data
153 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI BENGKULU TENGAH VS HARTANTO, SH;
PUTUSANNomor 58 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI BENGKULU TENGAH, tempat kedudukan di JalanRaya BengkuluCurup KM.20 Karang Tinggi KabupatenBengkulu Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Fajrul Rizki, M.M.
., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi,Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, PekerjaanPedagang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Rendra Edwar Fransisko,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diBengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
Putusan Nomor 58 K/TUN/2019 Mengabulkan permohonan Penggugat tentang PenundaanPelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor141300 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa TabaTerunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu TengahTanggal 20 Oktober 2017; Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau = menangguhkanpelaksanaan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 141 300Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Taba TerunjamKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 20Oktober
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati BengkuluTengah Nomor 141 300 Tahun 2017 tentang PemberhentianKepala Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi KabupatenBengkulu Tengah Tanggal 20 Oktober 2017:3. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan memuat di mediamasa dan media elektronik tentang pengembalian nama baikPenggugat;4.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATIBENGKULU TENGAH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. dan Is Sudaryono, S.H.
20 — 26
TIMOR TENGAH SELATAN 2.HERMAN WIDJAJA.
110 — 23
b) 1 (satu) jepit photo copy petikan keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor :04/KPTS/D.16/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011.
c) 1 (satu) jepit photo copy Keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/II/2011, tanggal 11 Februari 2011. Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah.
d) 1 (satu) lembar SK Kepala badan ketahanan pangan dan penyuluh pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/157/LTD.7/KPTS/B.2/II/2011, tanggal 04 Februari 2011. Tentang susunan panitia penyelenggaraan pelatihan manajemen Gapoktan tingkat Kabupaten dan besarnya honor panitia penyelenggaraan kegiatan Kabupaten Lampung Tengah TA.2011.
Bintek (Bimbingan teknis) penyuluh Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011.
u) 1 (satu) lembar SK Kepala badan ketahanan pangan dan penyuluh pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/794/LTD.7/KPTS/B.2/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang susunan panitia penyelenggaraan pelatihan Bintek (Bimbingan teknis) penyuluh dan besarnya honor panitia penyelenggaraan kegiatan Kabupaten Lampung Tengah TA.2011. v) 3 (tiga) lembar jadwal Bimbingan teknis (Bintek) penyuluh profesi Badan ketahanan pangan dan penyuluhan Kabupaten Lampung Tengah.
(SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanPertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/1/2011, tanggal 11 Februari 2011.
Tentang penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) BadanKetahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah.1 (satu) lembar SK Kepala badan ketahanan pangan dan penyuluh pertanianKabupaten Lampung Tengah Nomor :800/157/LTD.7/KPTS/B.2/H/2011,tanggal 04 Februari 2011.
, tanggal24 Mei 2011 tentang Penyelenggaraan pelatihan Bintek (Bimbingan teknis)penyuluh Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011.= (satu) lembar SK Kepala badan ketahanan pangan dan penyuluh pertanianKabupaten Lampung Tengah Nomor :800/794/LTD.7/KPTS/B.2/V/2011,tanggal 24 Mei 2011 tentang susunan panitia penyelenggaraan pelatihanBintek (Bimbingan teknis) penyuluh dan besarnya honor panitiapenyelenggaraan kegiatan Kabupaten Lampung Tengah TA.2011.= 3 (tiga) lembar jadwal Bimbingan teknis (Bintek) penyuluh
profesi Badanketahanan pangan dan penyuluhan Kabupaten Lampung Tengah.= (satu) jepit photo copy keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Badan ketahanan pangan dan penyuluhanpertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/11/2011 tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) danPemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan ketahanan pangan danpenyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah.1 (satu) jepit photo copy petunjuk teknis.uv1 (satu) lembar
ISYANTO Bin ISMAILmenerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 800/157/LTD.7/KPTS/B.2/II/2011 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen GapoktanTingkat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011, yang memutuskan sebagaiberikut :a) Menyelenggarakan Pelatihan manajemen Gapoktan Tingkat KabupatenLampung Tengah pada tanggal 05 April 2011, 07 April 2011 dan 12 April2011.b) Menunjuk nama dan honor Panitia penyelenggara sebagai beriku:
191 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUWANDI VS BUPATI BENGKULU TENGAH;
142 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERESTA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
101 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
JONGGA HUTAFEA vs BUPATI TAPANULI TENGAH;
137 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAHRAWATI vs BUPATI ACEH TENGAH;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor HukumMRM & Associates yang beralamat di Jalan SoekarnoHatta (depan kantor Wali Nangroe), Desa Lamreung,Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, ProvinsiAceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor026.a/MRM/2019 tanggal 31 Juli 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI ACEH TENGAH, tempat kedudukan di JalanCommodore Yos Sudarso, Nomor 1 Takengon, KabupatenAceh Tengah, Provinsi Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa
,M.M., Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/07/SK/2018, tanggal 31 Oktober 2018:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 317 Tahun 2018 tanggal 16 Juli2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama drh. Bahrawati:5.
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.INDOTRUBA TENGAH
82 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERESTA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;;
135 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REBUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH (KAPOLDA JAWA TENGAH);
51 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDOTRUBA TENGAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
262 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRI TEGUH PUJIANTO vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH JAWA TENGAH (POLDA JAWA TENGAH),
PUTUSANNomor 107 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:TRI TEGUH PUJIANTO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Randublatung RT. 01/RW. 03 BloraJawa Tengah, pekerjaan Mantan Anggota POLRI:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Antonius Badar Karwayu,S.H., dan kawankawan, Para Advokat dan Advokat Magangpada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHMasyarakat) beralamat
di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH JAWA TENGAH (POLDA JAWA TENGAH),tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Daup Wismawati, S.H.
Bidkum, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Jawa Tengah
Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Jawa tengah Nomor Kep/2032/X1I2018, tanggal 27 Desember2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Tri Teguh Pujianto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit Polda Jateng;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat untuk kemballiberdinas sebagai anggota Polri di Polda Jateng;5.
Nomor Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama Tri Teguh Pujianto Brigadir/NRP 89040572 Ditpamovit PoldaJateng;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor Kep/2032/XII/2018,tertanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak denganHormat dari Dinas Polri atas nama Tri Teguh Pujianto Brigadir/NRP89040572 Ditpamovit Polda Jateng;Halaman 3 dari 6 halaman.
185 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH VS ANDREAS, ST.,M.T;
PUTUSANNomor 157 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telan memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan diJalan RTA Milono Nomor 1, Palangka Raya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saring, S.H., M.H., jabatanKepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanTengah, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/235/HUK, tanggal 28 Maret 2019;Pemohon Kasasi
;LawanANDREAS, S.T., M.T., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Bukit Keminting XV RT/RW 07/16, KelurahanPalangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai NegeriSipil:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Suriansyah Halim, S.H.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas,S.T., M.T. tertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikankedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;5.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNURKALIMANTAN TENGAH:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 13 November 2019 yangHalaman 6 dari 8 halaman.
,tertanggal 14 November 2018;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas namaAndreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negarapengganti Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT INDOTRUBA TENGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
99 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MT VS GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH;
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDOTRUBA TENGAH
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN VS AWALUDIN ISU;;
602 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
CV WARSITA KARYA VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KIMBERLY GREEN VS BUPATI HALMAHERA TENGAH;;
57 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDOTRUBA TENGAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;