Ditemukan 458415 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan tata usaha Tata usaha negara Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 21-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 506/Pid.B/2015/PN.Bls.
Tanggal 23 Desember 2015 — EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
44 — 5
  • pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
    EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
    PUTUSANNomor : 506/Pid.B/2015/PN.Bls.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalammperkara Terdakwa :Nama lengkap : EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.Tempat lahir : Bengkalis (Riau).Umur / Tg.
    dalam Pasal 363 ayat (1) Ke4 dan Ke5 KUHPidana dalam DakwaanTunggal.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa := (satu) utas tali kapal warna putih dengan panjang 5 (lima) meter.= (satu) buah pengait (sambungan pipa besi).= 2 (dua) set alat untuk mengambil sarang walet dengan panjang 2 (dua) meter yangterdiri dari
    Sekira jam 22.30 wibterdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD bersamasama dengan TU, ERIABANG, EDI AKANG, dan DEDI MERAN sampai diruko Jalan Jendral Sudirman,Parit Bangkong, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalistersebut. Sesampainya diruko tersebut terdakwa bersamasama dengan TU, ERIAKANG, dan EDI AKANG naik ke lantai dua ruko dengan menggunakan tali yangsudah dipersiapkan sedangan DEDI MERAN menunggu dibawah untuk mengawasisituasi kondisi.
    Menyatakan terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Tunggal.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementarayang telah dijalani Terdakwa.4.
    Membebankan kepada Terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkalis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh FITRIZAL YANTO,SH., sebagaiHakim Ketua, M. RESKY MUSMAR,SH., dan AULIA FHATMA WIDHOLA,SH.MH.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 147/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat III : PT. Inti Benua Perkasatama Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Pembanding/Tergugat IV : PT NAGA MAS PALM OIL Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT Bulking
Turut Terbanding/Tergugat V : PT Sarana Agro Nusantara
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq. Pemerintah Kota Dumai (Wali Kota Dumai)
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT Sari Dumai Sejati
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT Kuala Lumpur Kepong
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Wilmar Nabati Indonesia
164 — 126
  • Tata Usaha Negara sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRbaik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.b.
    Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata UsahaNegara apakah sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, karenauntuk menilai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakankompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara;6.
    Usaha Negara yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara, makakeberatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata UsahaNegara;Bahwa selanjutnya Pasal 4 UU Peratun menyatakan Peradilan TataUsaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negarasehinggaapabila ada keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yangmenimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara, maka harus diselesaikan diPeradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga
    No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
    UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRh.
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 32/Pdt.G/LH/2019/PN Dum
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 11
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 553/PID.SUS-LH/2019/PT SBY
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : ARI ISMANTO BIN TUKIRIN
Terbanding/Penuntut Umum : KRISTRIAWAN S, SH
392 — 58
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 59/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
SUCIPTO ANDRA
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
106 — 26
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN BENGKALIS Nomor 38/Pdt.G/LH/2021/PN Bls
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
Ali Amran
Turut Tergugat:
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
46 — 20
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5590 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Desember 2022 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
18 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 09-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
JUMAKIR Alias JAKIR Bin DIARJO Alm
364 — 0
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Herman, S.H.
2.Selly Agustina, SH
3.KIAGUS ANWAR, S.H.
4.Armein Ramdhani, S.H., M.H,
5.Hendra, SH
Terdakwa:
Anas Rudin Bin Kusriyanto
51 — 31
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT. Tri Bakti Sarimas
2.Lembaga Sertifikasi Sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO Indonesia Direktur RSPO Indonesia
225 — 135

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Penggunaan tata cara gugatan organisasi (legal Standing) register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk tidak sah;
    2. Menyatakan Pemeriksaan gugatan organisasi register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk dihentikan;
    3. Membebankan kepada Pengugat gugatan organisasi register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
      4. (Bukti P9);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 19), maka terbukti statusOBJEK SENGKETA adalah merupakan KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL);Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa Hutan Lindung adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburantanah;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas
      tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan organisasi (/egal standing)yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukandalam Pasal 92 ayat (3) butir c undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentanglingkungan hidup tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwaYayasan Menata Nusa Raya tidak memenuhi persyaratan formil sebagaiPenggugat yang berkompeten untuk mengajukan gugatan organisasi (/egalstanding) dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang menggunakan tata
      oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidaksah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalamamar putusan dibawah ini;Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN TIkMemperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan denganperkara ini khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia(PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan lain yang berlaku;MENGADILIMenyatakan penggunaan tata
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-02-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 8/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Drs. Robet Situmeang
Turut Tergugat:
1.PT. Ruas Utama Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
51 — 46
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WISNU HAMBORO, SH
Terbanding/Terdakwa : A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
406 — 72
  • Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
    PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenHal 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.SusLH/2019 /PT TJKPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (
    Baratmenggunapan GPS map 78S adalah :> Titik Koordinat Tengah : 04 59 17.5 LS. 103 40 05.1 BT.> Titik Koordinat Ujung 1: 04 59 20.6 LS. 103 40 05.1 BT.> Titik Koordinat Ujung 2 : 04 59 17.3 LS. 103 40 07.5 BT.> Titik Koordinat Ujung 3 : 04 59 14.8 LS. 103 40 04.5 BT.> Titik Koordinat Ujung 4: 04 59 17.3 LS. 103 40 02.3 BT.adalah merupakan Zona Perikanan Tangkap dan Wilayah Peruntukan WisataKabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PesisirBarat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
    ALM)selaku Anak Kolam (pemberi pakan udang); dan saksi FERI ANTONI BINAZKAR selaku Bagian Umum, adapun alat alat yang terdakwa gunakan untukmelakukan kegiatan usaha tambak udang tersebut : 6 (enam) unit kincir air; 1(satu) mesin Dompeng 8 PK; 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat; dan 4(emapt) unit lampu tembak 100 wat.Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa di Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata
    Pesisir Baratmerupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisatasebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir BaratNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :1.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 28-07-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 51/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
Pokui als Arthur Brown
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI cq Dinas kehutanan provinsi Riau
86 — 21
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN DUMAI Nomor 19/Pdt.G/LH/2017/PN DUM
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
429 — 287
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/HUM/2001
Tanggal 3 Mei 2006 — Otto Cornelis Kaligis, SH ; Eliza Trisuci, SH ; Desy Meizarni, SH. ; Mahkamah Agung Republik Indonesia
158 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 01.PK/HUM/TH.2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas putusanMahkamah Agung RI No. 09 P/HUM/TH.2001 tanggal 31 Juli 2001 tentangPerubahan atas Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Kepolisian RI, telah memutus sebagai berikut dalampermohonan yang diajukan oleh :1. OTTO CORNELIS KALIGIS, SH. ;ELIZA TRISUCI, SH, ;Y.B. PURWANING M. YANUAR, SH., MCL., CN. ;Dra.
    Biar sejarah hukum mencatat sejauh mana konsistenJudex Juris di dalam memberikan pertimbangan hukumnya.Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini, Pemohon PeninjauanKembali tetap mohon agar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2001 tanggal21 Juni 2001 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Juni 2001 dinyatakantidak sah dan tidak berlaku dengan alasan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia
    No.01.PK/HUM/TH.2001bahwa dengan demikian, dalam susunan jabatan dan kepangkatan MabesPolri tidak terdapat jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia ;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun2001 tanggal 21 Juni 2001 (bukti P2), Presiden Republik Indonesiamemutuskan menetapkan : Keputusan Presiden tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan berlaku surut sejaktanggal
    Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara permohonan keberatan ini ;Tentang Hukumnya.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut diatas ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah AgungRI No. 09.P/HUM/Th.2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Perubahan atasKeputusan Presiden No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepolisian RI ;Bahwa putusan Mahkamah Agung
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.01.PK/HUM/TH.2001
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 11-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 237/PID.SUS-LH/2017/PT PBR
Tanggal 31 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Agung Irawan, SH
Terbanding/Terdakwa : JONANNES SITORUS
121 — 44
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 14/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT.Tasma Puja
2.Dinas Lingkingan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
105 — 68
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3332 B/PK/PJK/2023
Tanggal 24 Agustus 2023 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Mnk
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
JANTINO BUNARDI
361 — 82
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 24-02-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 5/Pdt.G/LH/2023/PN Prp
Tanggal 10 April 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Anwarto alias Akuan
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
79 — 4