Ditemukan 458415 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2005
Tanggal 13 Maret 2007 — PT. PERSADA JATI LANCAR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
243 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jelaspertimbangan Tergugat tidak benar sehingga harus dibatalkan ;Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan bertindak diluar batas kewenangannya atau tidak menggunakankewenangan yang diberikan oleh UndangUndang untuk tujuan lain dari diberinyawewenang tersebut yang mengakibatkan atas putusan yang diterbitkan menjaditidak sah, keliru serta yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang tidak adilBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon agarPengadilan Tinggi Tata
    Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan putusan Tata Usaha Negarayang baru yang berisi sebagai berikut : Menyatakan hubungan kerja antara PT. Persada Jati Lancar denganpekerja Sdr.
    PERSADA JATILANCAR tersebut ; Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini ditetapbkan sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatanggal 29 Januari 2001 No. 130/G/2000/PT.TUN JKT. amarnya berbunyisebagai berikut Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan syah Surat Keputusan Tergugat tanggal 12 April 2000Nomor : 466/148/322/X/PHK/2000 ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
    No. 50 PK/TUN/2005permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 April 2005 sebagaimana dari aktepermohonan peninjauankembali tanggal No. 02/PK/2005/PT.TUN.JKT kemudiandisusul dengan memori/alasanalasannya yang diterima di lKepaniteraanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 April2005 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2005Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2005
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 13-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 15/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.HENDRIYANTO Alias AHWAT
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
106 — 66
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Ktg
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ANDI ODDANG MOH. SUSAN TOMBOLOTUTU, S.H.,M.H
Terdakwa:
Drs. JOHAN A. DENNA
310 — 35
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 08-07-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN KOTOBARU Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
Fitri Dwi Handayani , S.H.M.H
Terdakwa:
APRI YANTO panggilan AP
98 — 30
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 97/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
ARIS PRIYADI bin TIO
89 — 21
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus
Register : 16-08-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Rifka Candela Sihombing,S.H.
2.Riyan Widya Putra,S.H.
3.SESY SEPTIANA SEMBIRING
Terdakwa:
Riki Hamdani
66 — 79
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 03-08-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 108/Pid.B/LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
93 — 21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 26-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — SRI SUKASTINI ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
201 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.SUS-LH/2024/PT JMB
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Hari Anggara, S.H. M.H.
Terbanding/Terdakwa : APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
40 — 0
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 21-11-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 29-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 192/B/LH/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 23 Januari 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
144 — 12

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2017/PTUN Abn., tanggal 28 Agustus 2017;
    3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 7/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 23 Mei 2019 — Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
114 — 80
  • Tri Bakti Sarimas
    2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
    4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Tri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 11/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT. Kuasar Inti Nusantara
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
72 — 85
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-01-2007 — Upload : 03-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376K/TUN/2004
Tanggal 9 Januari 2007 — BAS SOETARTO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
148 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.A ROCHMANA
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
823 — 350

  • DALAM PENUNDAAN :

    - Menolak permohonan para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

    DALAM EKSEPSI :

    - Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan penggugat;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;

    2.

    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Objek Perkara Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata UsahaNegara1.
    Bahwa, Objek Perkara in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang No.. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No.. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganhalaman 5 dari 62 halaman Putusan Perkara No
    Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepadakegiatan yang wajib UKLUPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan / atau ; SE SE c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan /atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ;2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negaramengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;5.
    Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, .
    PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA1.2.3.4.Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbuny/i :Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraberbunyi
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 11-07-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN TEBO Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt
Tanggal 25 September 2024 — Penuntut Umum:
DICKY WIRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ADI WARSITO BIN SOIMIN
4 — 2
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
ANDRI Alias AN Bin TUSIP Alm
449 — 158
  • bersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukanbukti Surat berupa :Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.784/ Menhut1/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat Bengkulu seluas + 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratusenam puluh empat) hektar;Berita Acara Tata
    kawasan Taman Wisata Alam BukitKaba, dan Terdakwa tidak masuk ke dalam kelompok tani;Menimbang, bukti Surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.784/MenhutII/2012 tanggal 27 Desember 2012 TentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS1/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WilayahProvinsi Daerah Tingkat Bengkulu seluas + 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribusembilan ratus enam puluh empat) hektar dan Berita Acara Tata
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Khusus
Register : 12-09-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgm
Tanggal 29 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.YUSNIKAR, SH
2.Nur Fitriyani, SH
3.Suryani,SH
4.ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terdakwa:
ABD KARIM BIN CINNAU
99 — 11
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2023 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 60/PID.SUS-LH/2023/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IV : ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terbanding/Terdakwa : ABD KARIM BIN CINNAU
84 — 13
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 51/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WISNU HAMBORO, SH
Terbanding/Terdakwa : RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
371 — 31
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
H.RAMADI
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
144 — 94
  • 5 Ha surat jual beli tanggal 12 Januari 2009Siasni 5 Ha Surat Jual beli tanggal 12 Januari 2009Mardius 2 Ha Surat jual beli tanggal 6 Desember 2009Jusniar 2 Ha surat jual beli tanggal 28 Desember 2009Andus 1 Ha Surat jual beli tanggal 2 Oktober 2013Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN TIkyang mana jual bei tersebut dibuatkan surat jual beli dari Kepala DesaSungai Besar, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1125K/Pdt/1984 menyatakan Judex Facti, salah menerapkan tata
    Legal Standing PenggugatBerdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, hakim wajibmemeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilankelompok dimaksud, dalam hal ini gugatan organisasi.Ketentuan Pasal 5 tersebut juga mengatur bahwa sahnya gugatanperwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.Selanjutnya apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata caragugalan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, makapemeriksaan
    Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan DanFungsi Kawasan Hutan, berbunyi:Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintahdaeran berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atauHalaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN TIkkabupaten/kota yang ditetapbkan dengan peraturan daerah sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang dan berdasarkan tata ruang