P.1; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinazegelen atas nama EKA SULASTRItertanggal 30 April 2006, Bukti P.2; Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan klas II B Cilacap tertanggal 10 November2008. Bukti P.3;Foto Copy Putusan No. 151/Pid.B/2008/PN.Clp. yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeriCilacap tanggal 21 Mei 2008.

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap selama kuranglebih 3 tahun, semula dalam keadaan rukun dan baik dan sudah dikaruniai 1 anak, akantetapi sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi; Bahwa pada bulan Desember 2007 Tergugat melakukan percobaan pembunuhan kepadaPenggugat dengan cara mencampurkan baygon dalam segelas air putih dan diberikankepada Penggugat ketika Penggugat sedang sakit; Bahwa sekarang Tergugat mendekam di Lembaga

Bantarsari Kabupaten Cilacap selama 3 tahun,semula dalam keadaan rukun dan baik dan sudah dikaruniai 1 anak, akan tetapi sejakbulan Desember 2007 menjadi tidak rukun lagi; Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2007 Tergugat melakukan percobaanpembunuhan kepada Penggugat dan saksi melihat sendiri air larutan baygon yangdipakai untuk meracuni Penggugat dan bantal yang dipakai untuk membekap wajahPenggugat; 2222 nnn nnn nnn nn nn nnn nnn Bahwa akibat peristiwa tersebut Tergugat sekarang berada di Lembaga

sebagai berikut: Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap selama kurang lebih3 tahun, dan telah dikaruniai orang anak; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun; Bahwa rumah tangga yang rukun tersebut tidak bertahan lama karena pada bulan Desember2007 Tergugat melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat; Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat ditahan di Lembaga

selama 10 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidakmeninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan nafkah Penggugat dan Tergugat tidakmemperdulikan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah nyata Tergugat telah terbuktimelakukan tindak pidana percobaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain (Penggugat)sehingga Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun; Menimbang, bahwa beradarkan bukti P.3, telah nyata Tergugat sedang menjalanipidananya di Lembaga

LEMBAGA TERSEBUT BERGERAK DI BIDANG PERLINDUNGANKONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) YANGTERDAFTAR DAN DIAKUI OLEH PEMERINTAHHal. 5 Putusan No.428 /PDT/2018/PT.SMGBahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pada Pasal 44ayat (1).Adapun Persyaratan Persyaratan untuk diakui oleh Pemerintahdisebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :59 TAHUN 2001 Tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal

2 ayat (1) huruf a. danb.Adapun LPKSM itu sendiri dapat diartikan menurut KeputusanMenteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat pasal 1 nomor (1).Adapun yang dimaksud terdaftar dalam pemerintah Kabupaten / Kotamenurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) .Jadi sesuai Undang undang danPeraturan peratuan serta keputusan mentri untuk dapat diakuisebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat(LPKSM

) harus mempunyai TDLPK.Adapun mengenai TDLPK sendiri diatur dalam Keputusan MenteriPerindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor302/MPP/Kep/10/ 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat pada pasal 1 nomor 2LEMBAGA TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM ATAUYAYASANSedangkan untuk mengetahui Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat tersebut berbentuk BADAN HUKUM atauYAYASAN telah diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian DanPerdagangan Republik Indonesia

Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 7 ayat (1) huruf (a). nomor (1).Menurut Keputusan MENPERINDAG disebutkan seperti diatasbahwa untuk Permohonan TDLPK yang berbadan HUKUM atauYAYASAN untuk memenuhi Persyaratan Lembaga tersebut harusmelampirkan Dokumen Dokumen berupa Surat Pengesahan BadanHukum dari Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia AktaKependirian Lembaga YAYASAN tersebut.LEMBAGA TERSEBUT DALAM ANGGARAN DASARNYAMENYEBUTKAN DENGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 3 huruf a, b, c,d, e ; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 8 ; Pasal 9 ayat (1)Untuk dapat diketahui semua tugas tugas yang telah dikerjakan makaLPKSM harus membuat laporan Tahunan hal tersebut sesuai dalam:1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 9 ayat (2)2).

Nursirwan Koto, bahwa ijazah atas namaSariman tersebut juga merupakan Ijazah Palsu, Bahwa Sariman juga tidakpernah terdaftar sebagai siswa pada Lembaga BPKM SETIE Aceh Tamianguntuk mengikuti Ujian Paket C untuk mendapatkan Ijazah tersebut, melainkansaksi M.

PKBM AcehTamiang dan ianya terdakwa juga tidak pernah mengikuti Ujian Nasionalkhususnya Paket C di lembaga PKBM aceh tamiang tersebut;Bahwa pihak lembaga PKBM Aceh Tamiang tidak pernah mengusulkan namaterdakwa ke dinas Pendidikan Aceh tamiang untuk dikeluarkan ijazah PaketC dikarenakan terdakwa tidak pernah menjadi siswa atau tidak pernahmengikuti proses belajar mengajar dan juga tidak pernah mengikuti UjianNasional di lembaga PKBM aceh tamiang tersebut;Bahwa PKBM TAMIANG SETIE tidak pernah mengajukan

;Bahwa nomor induk 0204 yang tertera di Ijazah Paket C atas nama terdakwaadalah yang sebenarnya nomor induk tersebut bukan atas nama terdakwamelainkan atas nama siswa PKBM TAMIANG SETIE yang bernamaSARIMAN dan saksi menerangkan juga lembaga PKBM TAMIANG SETIEtidak ada mendaftarkan terdakwa sebagai peserta Ujian Paket C ke DinasPendidikan Kab Aceh Tamiang yang mana nomor induk 0204 didaftarkanoleh lembaga PKBM TAMIANG SETIE ke dinas Pendidikan Kab AcehTamiang atas nama sdra SARIMAN sebagai peserta

AcehTamiang dan saat sekarang ini saksi bekerja sebagai PNS Asisten II Sedkakab Aceh Tamiang;Bahwa seseorang bisa mendapatkan Ijazah paket c yaitu persyatan pertamasiswa tersebut harus memiliki Ijazah Satu tingakat lebih rendah dari Tjazahpaket C yaitu ijazah Setingkat SMP atau paket B dan selanjutnya seseorangtersebut harus mendaftar melalui Lembaga PKBM ( Pusat kegiatan BelajarMasyarakat ), dan apabila orang tersebut sudah pernah bersekolah setingkatSMU dan ianya tidak lulus UN ( Ujian Nasional

NURSIRWAN KOTO padahal SARIMAN tidak pernah disulkanoleh Lembaga tersebut;Bahwa secara keseluruhan, datadata yang dimasukkan(di entry) oleh saksiatas suruhan M.

Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen RI Provinsi Sulawesi Utara (LPKRIProvinsi Sulawesi Utara) tidak memiliki legal standing untuk menggugat dalambentuk Persona Standi In Judico1.

Dimana jika ternyata dalam hal ini yangdimaksud Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia ProvinsiSulawesi Utara sebagai Penggugat yang mewakili konsumen secarapribadi yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utarasebagai LPKSM tidak mempunyai hak untuk tampil sebagai kuasa dariPenggugat/konsumen sehingga kedudukan Lembaga PerlindunganKonsumen Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam Gugatan initidak beralasan hukum

Perlindungan Konsumen RepublikIndonesia;3) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen;4) Surat Keteranagn Terdaftar Pemerintahn Kota Manado Badan KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Nomor : B.5/BKBPLINMAS/SKT/08/VII/2019;5) Tanda Penerimaan Laporan Keberadaan Ormas Nomor007/15/Kesbangpolda/VII/2018;6) Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaNomor : 0101/SK/LPKRI/VI/2018 Tentang Pengangkatan Stefanus StefiSumampouw Sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen RepublikIndinesia Perwakilan Sulawesi Utara;Halaman 30 dari 45 halaman Putusan No.37/PDT/2021/PT MND7)8)9)Surat Keputusan Nomor : 0102/SK/LPKRI/SULUT/IX/2017 Tentang AnggotaLembaga Perlindungan Konsumen

Perwakilan Sulawesi Utara;NPWP : 92.320.980.3821.000 Yayasan Perlindungan Konsumen RepublikIndonesia Perwakilan Sulawesi Utara;Surat Keterangan Domisili Nomor : 800/K.08.1/Kel.Banjer/98/2019 TentangKantor Bidang Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaPerwakilan Sulawesi Utara;Bahwa semua Dokumen Legal Stending Lembaga Perlindungan KonsumenRepublik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dan Legal Standing Advokat BeritaAcara Sumpah telah dimasukan saat Pendaftaran Surat Kuasa di KepanitraanPengadilan

konservasisumber daya alam mengtur perlinndungan pengawetann dan pemanfaatndimungkin kan oleh lembaga yang sudah mempunyai izin yang sudah diaturUU No. 5 mengatur pemanfaatan, dan dturunkan peraturan yang lebihrendah lagi di atur dalam PP 8 tahun 1999, dan ada peraturan yan g lebihrendah lagi ada ngatur perinciannya P 19 untuk lembaga konswervasi P31;Bahwa pemanfaatannya konserfasi sebagai lembaga konservasi bisaberupa pengelolaan satwa baik dilinndungi maupun tidak dilindungi asingmaupun asli indonesia

untuk edukasi itu lembaga konserfasi contohnyataman safari, kKebon binatang , taman satwa termasuk yang mati juga ,karena devinisi dalam UU No. 5 PP No. 8 tahun 1999, menyebutkan satwayan g dilindungi baik yang hidup mauun tyang mati ;Bahwa kalau dalam P 31 yang mengatur lembaga konservasi menyebutkanhak dan kewajiban lembaga konservasi untuk memanfaatkan satwa liardilindungi baik yang hidup maupun yang mati tapi disini belum adarinciannya, belum ada aturan detailnya bagaimana melakukann ya tetapi22untuk

pemanfatatan satwa liar mati dimungkinkan tidak dilarang dalamaturan itu ;Bahwa kalau pemanfaatan oleh pihak lain harus punya ijin yang dikeluarkanoleh menteri kalau lembaga konservasi seperti untuk penagkaran ;Bagwa pemanfatan satwa dilindungi mati diambil kulitnya di ofset kalauyang melakukan itu lembaga konservasi dan punya ijin dari menteri iututidak ada larangan, kalau pihak lain yang tidak punya ijin tidak boleh ;Bahwa ijin lembaga konsevasi berlaku selama 35 tahun berupa SK, kalauperorangan

, disebutkan pula, P31 disebutkan pula pemanfaaatan satwaliar baik hidup maupun matiBahwa kalau ijin dari Menteri itu Lknya (lembaga konservasi), tapi kalaupemanfaatan diperbolehkan lembaga yang legal di antaranya lembagakonservasi diatur dalam permenhut No. 31 tahun 2013 dan penangkarandiperbolehkan ;Bahwa kalau ijin dari Menhut itu Lknya seperti contoh ijin LK terbit untukCV.

Andis Antik yang mengelola taman satwa cikemwulan dia punyalegalitas untuk memanfatatan satwa baik hidup atau mati selama 35 tahun,23mungkin didalamnya termasuk memenfaatkan satwa mati dimanfaatanuntuk ofset;Bahwa kalau ofset dikerjakan oleh orang lain tidak ada aturannya tapisebagaiknya oleh lembaga yang legal ;Bahwa kalau pengangkutan keluar harus jelas ;Bahwa kalau ofset belum ada aturannya untuk mendapatkan ijin berartibelum bisa dikeluarkan ijin, jadi sebaiknya dilakukan lembaga yang legalatau

Adat yang adadi Kabupaten Mamasa;Bahwa saksi adalah Koordinator Wilayah (Korwil) lembaga adat diKabupaten Mamasa khususnya wilayah Desa Rambusaratu yangmembawahi Desa Lambanan, Rambusaratu, Tondok Bakaru, Mambuliling,Buntu Buda dan Kelurahan kota Mamasa;Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini masuk di dalam wilayahLembaga Adat saksi yaitu di Desa Tondok Bakaru;Bahwa lembaga adat di Kabupaten Mamasa memiliki tugas yaitu antara lainketika ada laporan masuk atau diterima di Lembaga Adat mengenai

suatupermasalahan yang terjadi di dalam atau disekitar masyarakat adat makalaporan tersebut akan ditampung terlebih dahulu untuk selanjutkan dibentuktim musyawarah Lembaga Adat yang anggotanya terdiri dari beberapatokoh adat, tokoh agama, badan perwakilan desa, dan tokoh masyarakatdimana total 10 (Sepuluh) orang sebagaimana kebutuhan, sehinggakeanggotaan Lembaga Adat tersebut bisa di tambah dan bisa juga dikurangl;Bahwa tugas utama dari Lembaga Adat yang ada di Mamasa tersebutadalah memberikan dan

Adatkhususnya Lembaga Adat Korwil Rambusaratu untuk mempertemukankeluarga namun dalam hal ini pihak Badan Pekerja Sinode Gereja TorajaMamasa (BPSGTM) tidak hadir karena permasalahan ini sudahdimenangkan oleh pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa(BPSGTM);Bahwa peninjauan lapangan terhadap tanah obyek sengketa yang saat itudilakukan oleh Lembaga Adat sebagai bahan untuk pengkajian laporanyang masuk di Lembaga Adat tersebut, dimana peninjauan lapangan(obyek tanah) merupakan inisiatif sendiri

Kaloli) menjual tanahnya saat itu usia saksisudah + 20 (dua puluh) tahun;Bahwa Saksi pernah hadir ketika diadakan musyawarah oleh Lembaga AdatKorwil Rambu Saratu;Bahwa ayah saksi (M.

Lella) menggarap tanah obyeksengketa;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya tanah obyek sengketa pernahdi musyawarahkan di Lembaga Adat Korwil Rambusaratu;Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Lembaga Adat KorwilRambusaratu dan apa kewenangannya dari Lembaga Adat tersebut selamasaksi menjabat sebagai Kepala Desa;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernahmendengar Arruan Mewangka mengajukan keberatan mengenai tanahobyek sengketa;Bahwa di wilayah desa dimana saksi sebagai Kepala

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimanadimaksud dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAHal 3 dari 33 Hal Putusan No. 30/Pdt.G/2018/PN. Jkt. SelNOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAANsebagaimana PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIATENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, yang tertuang dalam BAB KETENTUAN UMUM Pasal 7 yang menyatakan PembiayaanKonsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaanuntukpengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen denganpembayaran secara angsuran..

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksuddalamKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1251/KMK.013/1988 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARAPELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB 1 KETENTUAN UMUMPasal 1 huruf p Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksuddengan : Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers FinanceCompany) adalah badan usaha yang melakukan kegiatanpembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhankonsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksuddalam KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB KETENTUANUMUM Pasal 1, Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers FinanceCompany) adalah Badan Usaha yang melakukan pembiayaanpengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistempembayaran angsuran atau berkala;.

Bahwa,berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenSetiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.3.

Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian PembiayaanNomor :Nomor : 1611306476, tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun duaribu enam belas (30062016)yang dapat menimbulkan hubunganantara Lembaga Pembiayaan (lic. Tergugat) dengan Debitur (lc.Hal 5 dari 33 Hal Putusan No. 30/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

Sejahtera MBF MultiFinance/Penggugat, dan kartu kredit MBF tersebut sebagai fasilitasTergugat dari Kosgoro dan selain itu sebagai publikasi MBF di Indonesia,oleh sebab itu Kosgoro sebagai lembaga/Badan Hukum haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo ;Dengan tidak disertakannya lembaga Kosgoro sebagai pihak dalamperkara ini menjadikan gugatan penggugat kurang pihak karena Kosgorosebagai Lembaga Hukum dan sebagai wadah bertemunya PenggugatHal. 3 dari 7 hal. Put.

No. 718 K/Pdt/2005dan Tergugat dan sebagai lembaga yang menjamin Tergugat sehinggadiberikannya fasilitas kartu kredit MBF tidak ikut sertakan sebagai pihakdalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat sangat keberatan dan mohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan kurang baik ;3.

Seharusnya sebagai Lembaga Peradilan Tingkat keduaPengadilan Tinggi wajipb memberikan Pertimbangan Hukumnya ;Keberatan Kedua :Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu itu sebagai Sekjen Kosgoro, dan diberijaminan/kemudahan oleh Kosgoro untuk mendapatkan kredit dari TermohonKasasi, karena sebagai bagian dari kerjasama promosi tebitnya kartu kreditMBF, pengurus Kosgoro ada kerjasama bisnis dengan Termohon Kasasi ;Keberatan Ketiga :Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Kosgoro sebagai pihak dalam perkaraini,

sebagai Original Auditor atau lembaga yangmelakukan audit atau pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan bertanggungjawab terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Bahwa menurut Ahli sesuai dengan pasal 6 ayat (4) UndangUndang nomor 15tahun 2004 dimungkinkan adanya lembaga akuntan publik yang melakukan audit ataupemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara tetapi harus untuk dan atas namaBadan Pemeriksa Keuangan Karena secara konstitusi BPK adalah satusatunya lembaganegara

yang dibentuk karena NegaraIndonesia menganut pembagian kekuasaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya;Bahwa menurut pendapat Ahli lembaga yang sah yang bertanggung jawab untukmelakukan audit atau pemeriksaan terhadap adanya indikasi kerugian negara adalahBadan Pemeriksan Keuangan (BPK), yang diatur dalam UndangUndang dasar 1945 BabVIII a Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara makadibentuk suatu lembaga yaitu BPK, sehingga dengan demikian maka tidak ada lembaga

manakah yangberhak melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari laporan hasil temuanBPK, sehingga menrut Ahli tidak ada satu pasalpun yang menyebutkanada lembaga tertentu yang paling tepat dalam menindak lanjuti temuanBPK;Bahwa menurut Ahli jika ada lembaga lain dalam hal ini yangdilakukan oleh Termohon ataupun politeknik Kupang dalam melakukanHalaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kfmperhitungan dan menentukan nilai kerugian negara, maka tindakanTermohon itu tidak dapat dibenarkan;Bahwa

tersebut dapatditindaklanjuti tergantung pada pemerintah setempat;Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KfmBahwa menurut Ahli selain lembaga audit internal ada juga lembaga audit eksternalyaitu lembaga yang berada diluar ring pemerintah seperti akuntan publik, akuntanindependen dan lainlain;Bahwa menurut Ahli hasil audit yang dilakukan oleh Politeknik Kupang ataspermintaan Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan karena keadaan atau kondisi proyektersebut sudah tidak sesuai lagi dengan

keadaan saat dilakukan serah terima +2 tahunyang lalu;Bahwa menurut Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)adalah lembaga intern pemerintah juga dapat melakukan perhitungan kerugian keuanganNegara namun harus ada izin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena BPKmempunyai mekanisme perhitungan sendiri yang tidak dipunyai oleh lembaga lain sehinggadengan mekanisme yang ada pada BPK negara memberikan kewenangan secarakonstitusi, untuk itu dapat Ahli simpulkan bahwa banyak lembaga yang

Pemasyarakatan tersebut adakegiatan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Keirng yang dilakukan Yusmantoalias Anto yang merupakan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il ARantauprapat.

Saksi PONIRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai PegawaiLapas Kelas II A Rantauprapat; Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadapTerdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib di diJalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas I A Rantauprapat Kel. UjungBandar Kec. Rantau Selatan Kab.

Saksi HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai PegawaiLapas Kelas II A Rantauprapat;Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadapTerdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib di diJalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas I A Rantauprapat Kel. UjungBandar Kec. Rantau Selatan Kab.

Saksi YUSMANTO ALIAS ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Lapas Klass Il ARantauprapat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib didi Jalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas Il A Rantauprapat Kel.Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab.

No. 2196 K/Pid.Sus/2014Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, Terdakwa yangsedang melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantarsebagai petugas jaga di Pintu Utama (P2U) lalu sekira pukul 18.00 WIBTerdakwa menerima bungkusan yakni 1 (satu) bungkus daun yang didugaNarkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas lalu dibungkus lagi denganplastik berwarna hijau dari seorang perempuan yang tidak dikenal denganberpesan agar bungkusan tersebut diberikan kepada narapidana yang

bernamaDWI MARBUN yang menyatakan bahwa bungkusan tersebut berisikan bajukemudian tanpa memeriksanya Terdakwa bermufakat dengan DIAN ENGGALuntuk memasukkan ganja tersebut ke dalam Lembaga PemasyarakatanPematang Siantar dengan cara Terdakwa memanggil DIAN ENGGAL(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan narapidana yangsedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantaryang statusnya sebagai Tamping (Tahanan Pendamping) di Kantin danbertugas untuk mengantarkan barang/

berwarna hijau dari seorang perempuan yang tidak dikenal denganberpesan agar bungkusan tersebut diberikan kepada narapidana yang bernamaDWI MARBUN yang menyatakan bahwa bungkusan tersebut berisikan bajukemudian tanoa memeriksanya Terdakwa bermufakat dengan DIAN ENGGALuntuk memasukkan ganja tersebut ke dalam Lembaga PemasyarakatanPematang Siantar dengan cara Terdakwa memanggil DIAN ENGGAL(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan narapidana yangsedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan

Padahal menurut protap yangberlaku disetiap Lembaga Pemasyarakatan yaitu barang titipan untuk paratahanan atau napi wajid hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan atasbarang tersebut. Namun ternyata Terdakwa dengan sengaja tidakmelaksanakan tugasnya dan kewajibannya disebabkan karena Terdakwadengan Sdr. Dian Enggal, demikian pula antara sdr.

Dian Enggal denganDwi Marbun sudah ada kerjasama diantara mereka untuk menggunakandan mengedarkan narkotika tersebut di dalam Lembaga PemasyarakatanPematang Siantar ;Bahwa Terdakwa sebagai petugas jaga pintu utama (P2U) LembagaPemasyarakatan Pematang Siantar dengan sengaja tidak menjalankantugas dan kewajiban memeriksa barang tersebut disebabkan karenaTerdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkotika jenis daun ganja.Sesuai dengan keterangan sdr.

Maret 2009 tentang pengangkatan pelaksana tugas harian sekretaris BPD sdr.DUMYATI.2. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 3/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Rukun Warga (RW)Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.3. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 4/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Rukun Tetangga (RT) Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI4. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 5/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Lembaga

Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 9/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Hansip Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI11. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 10/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa LPM/LKMD Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI12. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 2/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Lembaga

sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum dan kepala desa Tahun 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV15. 3 (tiga) lembar Daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejateraan kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum dan kepala desa Tahun 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI triwulan I, triwulan II dan triwulan III & IV16. 6 (enam) lembar tanda terima tunjangan RW, HANSIP, RT, LEMBAGA

ADAT dan LPM Tahun 2009 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.17. 7 (Tujuh) lembar tanda terima tunjangan LPM, HANSIP, BPD, RT, LEMBAGA ADAT dan RW Periode Bulan Juni s/d Desember 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.18. 4 (Empat) lembar tanda terima tunjangan RW, BPD, RT dan HANSIP Periode Juli s/d Desember 2011 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.19. 3 (Tiga) Lembar tanda terima tunjangan HANSIP, RT dan BPD untuk bulan Juli s/d Desember 2012 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.20. 1 (Satu) bundle

(Seratus empat puluh empat) lembar kertas diantaranya berupa tanda terima pembayaran, nota pembelian dan kwitansi.158. 1 (Satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang berada di dalam 1 (Satu) buah map plastic berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 108 (Seratus delapan) lembar kertas diantaranya berupa tanda terima pembayaran, nota pembelian dan kwitansi.159. 1 (Satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga

Adat tahun 2010 telah ditetapkanTerdakwa dengan susunan sebagai berikut :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KODRI.e Sekretaris Lembaga Adat dijabat oleh KORNI.e Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM, ABDUL HALIM, MATNUdan ABDUL WAHAB.e Berdasarkan susunan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 10 /SK / KDJKL / 2010, tanggal 15 Januari 2010 telah ditetapkanSusunan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPM)Tahun 2010 sebagai berikut :Ketua dijabat oleh MASRIB.Wakil Ketua dijabat oleh AMBO JAYA..

Adat (LA) Tahun 2011dilakukan perubahan perubahan oleh Terdakwa yaitu :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KORNI menggantikan KODRIe Sekretaris Lembaga Adat~ dijabat oleh SAPARUDINmenggantikan KORNI Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM,ABDUL HALIM, MATNU dan ABDUL WAHABe Bahwa susunan Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Tahun 2011yaitu :1 ROJBI.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor I/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgCrp SAM FSF PP Pba amn NID Un fF WO NO KF COHERI JONO.SOPRAL.SUTRISNO Alias TINOK.RIZAL.MUKMIN.KODRIMAN

Adat tahun 2010 telah ditetapkanTerdakwa dengan susunan sebagai berikut :Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KODRI.Sekretaris Lembaga Adat dijabat oleh KORNI.Halaman 61 dari 154 halaman Putusan Nomor I/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgeC eYr A Ss FS PROo NO NO NPB WN NB NN YN KN KF KF KF FHF PF KF OF OF FS eROo Oo won fF Wo NYO KF CO UO WAN Dn fF WO NY KF COAnggota Lembaga Adat yaitu SALIM, ABDUL HALIM, MATNUdan ABDUL WAHAB.Berdasarkan susunan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 10 /SK / KDJKL / 2010, tanggal

Adat (LA) Tahun 2011dilakukan perubahan perubahan oleh Terdakwa yaitu :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KORNI menggantikan KODRIe Sekretaris Lembaga Adat~ dijabat oleh SAPARUDINmenggantikan KORNI Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM,ABDUL HALIM, MATNU dan ABDUL WAHABe Bahwa susunan Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Tahun 2011yaitu :ROIBI.HERI JONO.SOPRAL.SUTRISNO Alias TINOK.RIZAL.MUKMIN.KODRIMAN menggantikan BUSTAMI.PANGKU.PEDRI.ROMLI menggantikan TOYO.SUIT.HABIAH.YASID.RAFIK.TARBIHIS.e Bahwa Susunan

Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa(LPM) Tahun 2011 sebagai berikut :Ketua dijabat oleh MASRIB.Wakil Ketua dijabat oleh AMBO JAYA..

AndiIvan Wittiri, S.E., dalam hal ini bertindak selaku Bendahara KoperasiSimpan Pinjam Prima Sejahtera untuk menjadi penjamin perorangan/penjamin pribadi atas hutang yang diterima oleh Koperasi PrimaSejahtera sejumlah Rp10.000.000.000,00 dari Lembaga PengelolaDana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM);Hal. 4 dari 16 hal.

Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus/2018 Tagihantagihan sebagaimana dirinci pada butir 1 di atas, akandiikat dan/atau menjadi jaminan secara fidusia, dan akandidaftarkan di Instansi yang berwenang guna menjamin hutangkepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UsahaMikro, Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM); Akan tunduk pada UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999,tentang jaminan fidusia dan ketentuan Perundangundanganlainnya;1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan yang ditandatangani olehKetua Koperasi Prima

Sejahtera (Andi lvan Wittiri, S.E), Sekretaris(Andi Muhaemina, S.E) dan Bendahara (Dala Intan) tanggal 24Oktober 2012 yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/ pembiayaandari lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usahamikro, kecil dan menengah (LPDBKUMKM) sebesarRp10.000.000.000,00 maka kami akan melakukan peningkatanfasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatanoperasional kami yaitu:1.

Putusan Nomor 257 PK/Pid.Sus/2018dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usahamikro, kecil dan menengah (LPDBKUMKM) sebesarRp10.000.000.000,00 maka dana tersebut akan kami salurkankepada UMK sebanyak 840 UMK, sesuai dengan daftar definitifdan penyaluran tersebut diperkirakan akan menciptakanlapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak kuranglebih sebanyak....;1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan yang ditandatangani olehKetua Koperasi Prima Sejahtera (Andi lvan Wittiri, S.E), Sekretaris

,M.M., M.Kn., M.Si., Nomor 190/NOT/DS/X/2012, tanggal 25 Oktober2012;1 (satu) rangkap copy Surat dari Kementrian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah RI, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasidan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDBKUMKM) Nomor485/SP3/LPDB/2012, tanggal 23 Oktober 2012, perihal SuratPemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3);Hal. 8 dari 16 hal.

Bahwa lebih lanjut izinkan Penggugat/Teradu mengutip sebagaimana Pasal29 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakansebagai berikut:OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduanKonsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelakudi Lembaga Jasa Keuangan; danc. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan olehpelaku

di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa kKeuangan..

Bahwa kemudian pada Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,dinyatakan sebagai berikut:(1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan,Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilanatau melalui pengadilan.(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.(3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan

Bahwa lebih lanjut OJK menerbitkan Pengumuman Nomor PENG2/D.07/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Daftar Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dimana memuat LembagaAlternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen secara limitatif yaitu (1) BadanMediasi dan Arbitrse Asuransi Indonesia (BMAI), (2) Badan Arbitrase PasarModal Indonesia (BAPMI), (3) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), (4)Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPSPI), (5) BadanArbitrase dan Mediasi Perusahaan

Nomor 595 K/Padt.SusBPSk/201710.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas Peraturan OJK telah11mengatur secara limitatif terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketamelalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor JasaKeuangan, dan tidak terdapat nama Lembaga BPSK Kabupaten Probolinggoyang tercantum dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketayang diumumkan oleh OJK, dengan demikian jelas bahwa BPSK KabupatenProbolinggo terbukti tidak berwenang untuk menerima, memeriksa

Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopotertanggal 27 September 2018 Nomor W23.E5PK.01.06.071399,perihal : Pemberitahuan Tahanan Sakit, beserta lampirannya;5. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 27 September2018 Nomor 340/Pid.B/2018/PN Plp tentang ijin kepada Terdakwa RusliM. alias Daeng Tata bin Marhuni untuk mendapatkan tindakan medislebih lanjut di luas Lapas;6.

Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopotertanggal 1 Oktober 2018 Nomor W23.E5PK.01.07.011418, perihal :Pemberitahuan Tahanan Yang Meninggal Dunia, beserta lampirannya;Telah mendengar pembacaan dakwaan;Telah mendengar pemberitahnuan dari Penuntut Umum, yang padapokoknya menerangkan, bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 30September 2018 jam 03.10 WITA Terdakwa telah meninggal dunia di RumahSakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, disebabkan karena sakit(batuk berdahak), dibuktikan

Berita Acara Kematian yang ditanda tangani oleh Tim PenelitiKematian yang ditunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIAPalopo tertanggal 30 September 2018 Nomor W.23.E5PK.01.101410;3. Berita Acara Penyerahan Jenazah tertanggal 30 September 2018Nomor W23.E5.PK.01.101407;4. Berita Acara Penyerahan Barangbarang Milik Narapidana YangMeninggal Dunia Kepada Keluarga tertanggal 30 September 2018Nomor W23.E5.PK.01.101408;Hal 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2018/PN Plp5.

Lembaga Pemasyarakatan Klas Il AJeniskelami Muara Padang.Islam;nKebangeall Swasta;SMAan e Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YULISNADEWI, S.H., M.H, JEFRINALDI, S.H.

JOJONG. pada hari Senin tanggal 13Januari 2014 pukul 14.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu dalam tahun2014, bertempat di dalam Poster Il Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A MuaraPadang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, tanopa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan jenis Ganja seberat 119,3 (seratus sembilan belas koma tiga)

JOJONG. pada hari Senin tanggal 13Januari 2014 pukul 14.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu dalam tahun2014, bertempat di dalam Poster Il Lembaga Pemasyarakatan Klas II A MuaraPadang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukummenananm, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan jenis Ganja seberat 119,3 (seratus sembilan belas komatiga) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

JOJONG. pada hari Senin tanggal 13Januari 2014 pukul 14.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu dalam tahun2014, bertempat di dalam Poster Il Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A MuaraPadang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukumPenyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri jenis Ganja seberat119,38 (seratus sembilan belas koma tiga) gram, yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan Tanaman:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan berupa keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwadiperoleh fakta : Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Bahwa benarterdakwa ditangkap pada Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 14.00 wibdidalam Poster Il Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Muara Padang, terdakwamenelpon istri terdakwa dan istri terdakwa menyampaikan pada terdakwabahwa besok

Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkarnamun saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat danTergugat bertengkar; Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Januari 2018 yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugatkarena untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan; Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjung; Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namuntidak

anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah; Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatharmonis namun selebihnya tidak harmonis, sering berselisin danbertengkar disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan seharihari Penggugat, dan Tergugat sering melakukan perilaku kurang baikseperti mencuri, sehingga Tergugat pernah di penjara, sebanyak 3 kalikeluar masuk Lembaga

Pemasyarakatan, hukuman pertama selama 2(dua) bulan Hukuman ke dua 3 (tiga) bulan sedangkan hukumanketiga selama 2 (dua) tahun sekarang baru di jalani selama 6 bulan; Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalPenggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugattinggal di Lembaga Pemasyarakatan;Him.8 dari 17 hlm Put.

Tergugat juga memiliki sifat yang tidakmau berubah ke arah yang lebih baik, puncak perselisihan terjadi bulanJanuari tahun 2018 hal mana Tergugat meninggalkan rumah karenamenjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakaran (LP) Ketapang karenakasus pencurian. Dan hingga kini tidak ada lagi Komunikasi yang baik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa buktibukti yangdiajukan Penggugat, baik bukti Surat maupun saksisaksi sebagaimanaterurai di atas;Him.11 dari 17 him Put.

Nomor 0551/Pdt.G/2018/PA Ktp.Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di muka persidangan telahmemberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya kedua saksitersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidakbisa memenuhi kebutuhan seharihari Penggugat, apabila terjadipertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sekarangdalam tahanan (Lembaga Pemasyarakatan) karena kasus pencurian, apabiladi

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KecamatanSambas, Kabupaten Sambas, sebagai "Penggugat" ;MELAWANTergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Subah,Kabupaten Sambas, sekarang berada di Lembaga

tahun yang lalusudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisin dan bertengkardisebabkan Tergugat suka mabuk minuman keras, cemburuberlebinan terhadap Penggugat, dan bila bertengkar seringmelakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan selama berpisahTergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya2.sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi karena sekarangTergugat ditahan di Lembaga

minuman keras,cemburu berlebihan terhadap Penggugat, dan bila bertengkar seringmelakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat; Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan, sebab setelah puncakpertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selamaberpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat danHal.7 dari 19 Putusan No.0006/Pdt.G/2016/PA.Sbskeduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi karenasekarang Tergugat ditahan di Lembaga

tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisin dan bertengkardisebabkan Tergugat suka mabuk minuman keras, cemburu berlebihanterhadap Penggugat, dan bila bertengkar sering melakukan kekerasan fisikterhadap Penggugat, kemudian setelah puncak pertengkaran Tergugat pergimeninggalkan Penggugat hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima)bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat,dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi karenasekarang Tergugat ditahan di Lembaga

sudah tidak harmonis lagi,keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sukamabuk minuman keras, cemburu berlebihan terhadap Penggugat, danbila bertengkar sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat,kemudian setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkanPenggugat hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selamaberpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, dankeduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi karenasekarang Tergugat ditahan di Lembaga

Mlg161718ditandatangani penggugat dibuat pada tanggal 16 Juli 2012, yang seharusnyasurat perjanjian kerja yang menjadi dasar dari surat keputusan tergugat II tentangpengangkatan karyawan pada lembaga berbadan hukum ;Bahwa penggugat juga menemukan lagi surat keputusan yang dikeluarkan olehtergugat IT bernomor 023/D/MH/I/2012 Tentang pengangkatan sebagai karyawantetap Stikes Maharani atas nama penggugat tertanggal 1 Januari 2012, sangatjanggal seseorang mendapat 2 surat keputusan pengangkatan karyawan

tetapyang sama namun terdapat perbedaan pada waktu. kemudian berlanjutditemukannya juga surat keputusan tergugat II nomor 028/D/MH/VI/2013Tentang Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Program Studi D3 Kebidanan StikesMaharani ; Bahwa fakta sebenarnya pada tanggal 1 Januari 2011 penggugat masih sebagaimahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan tidak bekerja danterikat pada lembaga manapun, serta pada tanggal 1 Januari 2012 penggugat jugamasih belum bekerja pada lembaga manapun meski sudah menyelesaikan

studidan dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST), danpada tanggal 16 Februari 2012 penggugat bekerja di Stikes Maharani sebagaitenaga pendidik lepas bukan sebagai dosen tetap ;Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi penggugat, tergugat I dan tergugat IImerupakan lembaga pendidikan dan badan hukum yang cukup besar di kotaMalang dan dikelola oleh orangorang yang profesional akan tetapi apa yangtelah diperbuat tergugat I dan tergugat II terhadap penggugat denganmenghalalkan

Syarat khusus tersebut tentu saja dapat dipenuhipenggugat sebab penggugat adalah tenaga pengajar di lembaga tergugat I dantergugat II ; 7 Bahwa tergugat I dan tergugat II selaku lembaga tempat penggugat bernaungmengingatkan bahwa segala yang penggugat kerjakan di program studimagister kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malangadalah untuk menempuh studi sesuai dengan misi awal penggugat danlembaga, bukan melenceng kepada maksudmaksud yang lain ; Berdasarkan halhal yang telah terurai

tergugat I dan tergugat I ;e Bahwa tergugat I dan tergugat II selaku lembaga tempat penggugat bernaungmengingatkan bahwa segala yang penggugat kerjakan di program studi magisterkebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang adalah untukmenempuh studi sesuai dengan misi awal penggugat dan lembaga, bukanmelenceng kepada maksudmaksud yang lain ;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan posita gugatandengan

4.KIEM HO
Turut Tergugat:
1.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2.Pemerintah Kota Semarang c.q Camat Semarang Utara
3.Pemerintah Kota Semarang c.q Camat Semarang Utara c.q Lurah Panggung Lor
4.Pemerintah Kota Semarang c.q Camat Semarang Utara c.q Lurah Panggung Kidul
5.Badan Pengawas Organisasi PAGUYUBAN PEMBERDAYAAN POMPANISASI DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PANGGUNG LOR (P5L)

Adapun Legalitas P5L iniadalah sebagai berikut:PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANGPEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHANBAB IV PASAL 10, BAHWA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYRAKATKELURAHAN (LPMK) BERPARTISIPASI AKTIF MENGGERAKANHalaman 16 dari 61 Putusan/Pat. 486/G/2020 PN SemarangSWADAYA GOTONGROYONG MASYARAKAT, MELAKSANAKAN DANMENGENDALIKAN PEMBANGUNAN.PERATURAN WALIKOTA KOTA SEMARANG NOMOR 17A TAHUN 2012TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGAKEMASYAKARATAN DI KELURAHANLPMK

KELURAHAN PANGGUNG LOR KECAMATAN SEMARANG UTARAMEMBENTUK PAGUYUBAN PEMBERDAYAAN POMPANISASI DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN PANGGUNG LOR (P5L), BERDASARKANANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA DI BAWAHTANGGUNG JAWAB PENGURUS LPMK P5L TERBENTUK, BERJALANSESUAI AD/RT DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA LPMK.Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnyadisingkat LPMK sendiri adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentukwarga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalamperencanaan

Semarang Utara Kota Semarang, termasukdidalamnya iuran bulanan organisasi P5Il sejak Januari 2020 sampaiOktober 2020.P.4 Surat Keputusan Lembaga Foto Copy dan Foto Copy PemberdayaanP.5Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kelurahan Panggung Lor Bukti IIDmenerangkan mengenai surat kecamatan semarang utara kotakeputusan pengesahan organisasi P5L oleh semarang Nomor001.KEPILPMK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat KelurahanPL/VII/2020 Tentang pengesahan (LPMK) Keluarahan Panggung LorKecamatan Kepengurusan Organisasi

Karang TarunaPembentukan Lembaga Bukti ini dalam salah satu AturannyaKemasyarakatan Di Kelurahan. menerangkan dan menjadi dasartentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembeotukan LembagaKemasyarakatan yang terdiri dari RT, RW, Tim Penggerak PKK,LPMK, Karang Taruna di Kelurahan.15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 A tahun 2012 tentang MekanismeDan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;16.

Surat Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan( LPMK ) Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara KotaSemarang Nomor: 04/LPMK/PL/VI/2013 Tentang Pengesahan Susunan danKomposisi Kepengurusan Paguyuban Pengendali da Penanganan AijrPasang Panggung Lor ( P5L) Kelurahan Panggung Lor, KecamatanSemarag Utara Kota, Masa Bakti 20132016, Tanggal 12 Juli 2013;ASLI Surat Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan(LPMK) Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara KotaSemarang Nomor