Ditemukan 197 data
60 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kurang lengkap penyebutan data kititirdari tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat PerjanjianJual Beli di bawah tangan tanggal 24 Desember 1965, seharusnya adalah Kititir Nomor1754, Kititir Nomor 1936 dan Kititir Nomor 1982 dengan perkiraan luas seluruhnya +15.000 M? tetapi Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Cibinong hanya mengabulkansebagian saja yaitu seluas + 5.115 M?.
SABARITA DEBORA,SH
Terdakwa:
ASEP SUBADAH BIN RUDI SANTIKA
27 — 4
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor1754/Pid.Sus/2019/PN.JktBrt., tentang penunjukan Majelis Hakimtertanggal 30 Oktober 2019; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1754/Pid.Sus/2019/PN.JktBrt.
170 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALAKEA.5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 TentangPengangkatan HERMAN SASAWE, S.Sos Sebagai Kepala BPSKabupaten Buol.3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 Tentang PemberhentianHERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas/Jabatan Sebagai Kepala BPSKabupaten Buol.Hal. 30 dari 72 hal. Put.
SALAKEA.5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 TentangPengangkatan HERMAN SASAWE, S.Sos Sebagai Kepala BPSKabupaten Buol.3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 Tentang PemberhentianHERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas/Jabatan Sebagai Kepala BPSKabupaten Buol.POK BPS Kabupaten Buol (054.01637279) Tahun Anggaran 2010.Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun
SALAKEA.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 tentang PengangkatanHERMAN SASAWE, S.Sos Sebagai Kepala BPS Kabupaten Buol.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 tentang PemberhentianHERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas/Jabatan Sebagai Kepala BPSKabupaten Buol.POK BPS Kabupaten Buol (054.01637279) Tahun Anggaran 2010.Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun
Terbanding/Tergugat I : PT. Lumbung Nasional Flour Mill
Terbanding/Tergugat II : EDDY DJOHAN ALI
57 — 26
Erni David Syukur yang telah diikat dengan HakTanggungan Peringkat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor1754/2010 beserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 8003/2010;Yang mana berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn, objek jaminan a quo telah diletakkansita eksekusi;.
114 — 253
Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka,Diterbitkan tanggal 292004, Gambar Situasi Nomor1754/1979, tanggal 1451979, luas 500 m? (lima ratusmeter persegi) atas nama Jimmy Nambah Ginting;13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka,Diterbitkan tanggal 941980, Gambar Situasi NomorHal 11 dari 146 halaman Putusan No.64/G/2010/PTUNBDG1755/1979, tanggal 2641979, luas 500 m? (lima ratusmeter perseg!)
65 — 35
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kutipan Risalah Lelang nomor1754/2016 tanggal 09 Desember 20164.
keliru dalam menyebutkan Risalah Lelang yangmerupakan produk hukum Tergugat VI sehingga tidak sesuai dengankenyataan yang ada.Bahwa sehubungan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objekperkara a quo dibuat Risalah Lelang Nomor 1754/2016 tanggal 9 Desember2016 dan bukan Risalah Lelang Nomor 1754/2016 tanggal 9 Januari 2017sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat.Bahwa hal demikian menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur dimanaPenggugat bahkan dalam petitumnya meminta Risalah Lelang Nomor1754
disertai dokumen persyaratanlelang yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan.Bahwa pelelangan eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo adalahatas permintaan Tergugat IIl sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyaihak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melaluipelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut.Bahwa Tergugat VI telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungandimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor1754
menentukan nilai limit, yaitu harga minimal barang yangakan dilelang dan ditetapbkan oleh Penjual/Pemilik Barang, Tergugat Illselaku penjual pada tanggal 1 November 2016 telah menyampaikan suratpenetapan harga limit atas objek perkara a quo.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, maka telah terbukti bahwa prosespelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat VI atas permintaanTergugat Ill telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.Bahwa Tergugat VI sampaikan berdasarkan Risalah Lelang Nomor1754
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000 (limaratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor1754 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 25 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Agustus
12 — 10
pnseclvl7pnicrmpnqcpnstart1pnindent720pnhang pntxtb (pntxta )*pnseclvl8pniclitrpnqcpnstart1pnindent720pnhang pntxtb (pntxta ) *pnseclvl9pnicrmpnqcpnstart1pnindent720pnhangpntxtb (pntxta )pardplain Itrparqc fi16841i1684ri0sI360sImult1widctlpartx1684wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin1684itap0pararsid2129559 rtIichfcs1 afOafs24alang1025 ltrchfcsOf31506fs24lang1024langfe1024cgridnoprooflangnp1057langfenp1033rtichfcs1 abaf1 ItrchfcsOcs35bflinsrsid2129559 PUTUSANpar rtlchfcs1 abaf1 ItrchfcsO bf1insrsid2129559 Nomor1754
206 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alas hak apa yang dimiliki oleh Raden Adipati Wiranata sehinggaTergugat VIII bisa mengeluarkan surat kKeterangan bahwa Letter C Nomor1754 atas nama Raden Adipati Wiranata?3. Alas hak apa yang dimiliki oleh Jajasan Wiranata sehingga bisadicatatkan adanya mutasi peralihan hak pada Letter C Nomor 1754adalah peninggalan dari C Nomor 423 ?
Nomor1754 P.63. S.1, padahal Girlk C Nomor 1754 atas nama Jajasan Wiranata;Bahwa kejanggalan lainnya di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 366 WakafDesa Katulampa berasal dari Girlk C Nomor 1754 namun pada BagianGambar Situasi Nomor 198/1991 menunjuk pada C Nomor 423. P.63. S.1(notabene milik Mangsoer H. Dalam) dan pada bagian akhir Sertifikat HakHalaman 23 dari 70 hal. Put.
99 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 766/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor1754/JKT/RGMSPP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000serta Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, mengajukan Permohonan Banding atas KeputusanTerbanding
Pada tanggal 11 Desember 2013, melalui surat Nomor1754/JKT/RGMSPP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013, PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukanpermohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1660/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013;6.
,LLM berpendapat Surat BandingPemohon Peninjauan Kembalu (semula Pemohon Banding) Nomor1754/JKT/RGMSPP/XI1I/13 tanggal 3 Desember 2013 memenuhipersyaratan formal banding, termasuk memenuhi ketentuan Pasal 32UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo dan Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002,bahwa terhadap pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), Keputusan Keberatan Nomor KEP1660/WPJ.06/2013tanggal 31 Oktober 2013 yang merupakan tindak lanjut SKPKBberdasarkan Pasal 2 huruf e
144 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris PPAT untuk wilayahKecamatan Bekasi Selatan; Mohammad Parlin Sibarani memperoleh hak atas tanah a quo dari Ir.Nancy Felecia Wongsowidjojo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor1754/401/Bks/1989 dihadapan Soedirdja, S.H., Notaris PPAT BekasiSelatan; Ir.
49 — 43
SALAKEA.5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor1754/KPG Tahun 2009, Tanggal 12 Agustus 2009 TentangPengangkatan HERMAN SASAWe, S.Sos Sebagai Kepala BPSKab.Buol.3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor0754/KPG Tahun 2011, Tanggal 20 April 2011 TentangPemberhentian HERMAN SASAWE, S.Sos dari Tugas / JabatanSebagai Kepala BPS Kab.Buol.POK BPS Kab.Buol (054.01637279) Tahun Anggaran 2010.Daftar Temuan Audit DIPA Bagian Anggaran 054 Tahun Anggaran2010
119 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengadaan tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 instansi pemerintah yang memerlukan tanahWAJIB SEGERA mengajukan permohonan sesuatu HAK ATAS TANAHsampai memperoleh SERTIFIKAT atas Nama Instansi Induknya sesuaiketentuan yang berlaku ;JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MEMERIKSA BUKTI SURAT KARENALOKASI PEMBEBASAN TANAH TIDAK ADA KAITANNYA DENGANTANAH YANG DIKUASAI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIBerdasarkan bukti surat Nomor 16 Putusan Kasasi Nomor 2225/K/PID.SUS/2011 yaitu Diktum Kedua dari SK Gubernur DKI Jakarta Nomor1754
107 — 50
Asli Salinan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor1754/Pdt.G/2020/PA.Sor antara Penggugat melawan Tergugat,dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 10Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen.Kemudian diberi tanda P.2;3. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat denganNomor 7853/AC/2020/PA.Sor, dikeluarkan oleh Panitera PengadilanAgama Soreang tanggal 3 November 2020.
proses jawabmenjawab antaraPenggugat dan Tergugat Majelis Hakim dapat menyimpulkan halhal terkaitdalildalil pokok perkara a quo dan jawabannya yang diakui Secara murni,Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2021/PA.Sordiakui secara berklausul/berkualifikasi dan yang dibantah oleh para pihaksebagai berkut;Menimbang, bahwa tentang dalil (posita 4 dan 5) pada pokoknyaPenggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suamiistri yang sah yangselanjutnya bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor1754
73 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
(enam ratus duapuluh meter persegi) atas nama Suhardi;12.Sertipikat Hak Milik Nomor : 922/Kelurahan Cinangka,Diterbitkan tanggal 292004, Gambar Situasi Nomor1754/1979, tanggal 1451979, luas 500 m? (lima ratus meterpersegi) atas nama Jimmy Nambah Ginting;13.Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Kelurahan Cinangka,Diterbitkan tanggal 941980, Gambar Situasi Nomor1755/1979, tanggal 2641979, luas 500 m? (lima ratus meterpersegi) atas nama Retno Damayanti;14.
Pembanding/Penggugat I : Henny S Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VIII : Jimmy Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VI : Henry Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat IV : Cokro Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat II : Rahmat Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat IX : Diana Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat VII : Sheirly Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Pembanding/Penggugat V : Linda Hartono Diwakili Oleh : RATNA LUMBANTORUAN, SH
Terbanding/Tergugat III : Lie Fransisca, Ladypiyo Soedharman, William Soedharman, Anthony Soedharman Para Ahli Waris Almarhum Jhon Soedharman
Terbanding/Tergugat I : Ny. Devi Herawati Nasution, Ade Permana Ginting, Soulthon Peermana Ginting, Sheelvie Permana Ginting Para Ahli Waris A
283 — 174
Nancy Felicia Wongsowidjono, pada tanggal 06Juni 1985;Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Juli 1989 Nomor1754/401/BKS/1989, pada tanggal 04 September 1990 dicatatke atas nama Muhammad Parlin Sibarani, dan pada tanggal 28Januari 1991 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 November1990 Nomor 105/28/Bekasi Selatan/1990, dicatat ke atas namaJohanes Peddy Wongsowidjojo;Halaman.46 dari 91 halaman put. No. 411/Pdt/2019/PT.BDG11.c.
440 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Luar Negerike dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dikeluarkan olehDirjen Peternakan dan Kesehatan hewan, tanggal 30 Desember2011;1 (satu) lembar fotocopy bolak balik SK Menteri PertanianNomor : 5382/Kpts/PD.410/12/2011 tentang RekomendasiPersetujuan Pemasukkan Karkas, Jeroan, dan/atau Olahannya dariLuar Negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia,dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan, tanggal30 Desember 2011;1 (satu) lembar fotocopy bolak balik SK Menteri Pertanian Nomor1754