Ditemukan 4023597 data
160 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN BENING NUSANTARA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU;;
67 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG TANJUNG KARANG VS NOORCE MOKODOMPIT, DKK DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
LENA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diRT/RW 016/006 Desa Rejomulyo, Kecamatan JatiAgung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaanMengurus Rumah Tangga;5. WILIAM SIPASI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Pal Putih Il RT/RW 001/001 Desa KarangAnyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten LampungSelatan, pekerjaan Wiraswasta;6.
JONI SIPASI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di RT/RW 001/001 Desa Brondong Rejo,Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo JawaTengah, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Ngadimin, S.H., M.H.
Erlanwaty, peralinan tanggal 20 Januari1990, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa KarangAnyar, Dusun Pal Putih II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6111/KD.
Erlanwaty, peralinan tanggal 20 Januari 1990,terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa KarangAnyar, Dusun Pal putih Il dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6113/KD.,tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia CabangTanjungkarang, dengan Sertipikat Crediet Verband Nomor46/1990;dan mencoretnya dari Buku Tanah/Register yang ada pada KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat):4.
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHANDRA SENTOSA, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Dk
195 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
IMMAMUL MUTTAQIN VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
PUTUSANNomor 1 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:IMMAMUL MUTTAQIN, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Ruwit, RT 002 RW 005, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LembagaBantuan Hukum Anak Negeri, beralamat di KabupatenDemak, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 09 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sopian Hakim,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 September 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmanunul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam jabatan Modin Desa Ruwit, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negaraobjek sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/12Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagaiPerangkat Desa dalam jabatan Modin Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018:4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIPUI tanpadelegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidakbertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 1 Tahun 2018, karena sejak dari awal tidak dipermasalahkanoleh para peserta.
223 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
SHOFWAN SANTIKO VS KEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SHOFWAN SANTIKO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Jatimulyo RT.003, RW.001, KecamatanBonang, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misbakhul Munir, S.H.
., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum Demak Raya (LBH Demak Raya), beralamat diDemak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Kantor DesaJatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopian Hakim, S.H., dankawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Law Office Sopian
Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala DesaJatimulyo, Kecamatan Bonang Nomor 141/4/Ill Tahun 2018 tentangPengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja Sebagai PerangkatDesa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang,Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Jatimulyo, Kecamatan Bonang Nomor 141/4/IIl Tahun 2018tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja SebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon PeninjauanKembali/Pembanding/Tergugat Kepala Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak: Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor141/4/ Ill/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara MuhammadSyifaun Naja Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris DesaDesa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12Maret 2018;4.
60 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISMAIL MAHMUD, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA;;
53 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS YAHYA M. ROHAYA., DKK;
150 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK MEGA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA;
,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SK.048/DIRBMLI/2020, tanggal 18 Mei2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANGKA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14Sungailiat, Kabupaten Bangka;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Habibi Amrullah Zamzami,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 03/Sku19.01.MP.02.02/X1/2020tanggal 9 November 2020;Termohon Peninjauan
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/ DesaParit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei1994 dengan luas 271 M? (duaratus tujuhpuluh satu meter persegi)dengan Gambar Situasi Nomor 333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atasnama Polana Wibowo;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 31Mei 1994 dengan luas 271 M?
peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sudahmengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh sertipikat objeksengketa sejak tanggal 17 November 2015 melalui Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten
104 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
I NENGAH SUASTA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadesi LawOffice, beralamat di Kabupaten Gianyar, berdasarkan SuratKuasa Substitusi Nomor 026/GAPRF/POA/VI/2020, tanggal30 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKLUNGKUNG, tempat kedudukan di Jalan gajah MadaNomor 76 Semarapura;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Gede Yuda Setiawan, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/DesaSampalan Klod, tanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 mtercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di DesaSampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ProvinsiBali:3.
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/DesaSampalan Klod, tanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 mtercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di DesaSampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ProvinsiBali;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 477 K/TUN/20203.
Memerintahkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1270/Desa Sampalan Klod,tertanggal 30 Desember 2017, dengan Surat Ukur Nomor00444/Sampalan Klod/2017, tanggal 29 Desember 2017, luas 295 mtercatat atas nama Desa Pakraman Sampalan, berkedudukan di DesaSampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ProvinsiBali; dan4.
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG VS TAMAR BR. HUTAJULU;;
102 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP;
148 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR VS PT. BEN BHUR;
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SINJAI
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASEP MUHIDIN VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID;;
90 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALI SAFIK VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 177 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ALI SAFIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Ruwit, RT 03 RW 02, Kecamatan Wedung, Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LBH AnakNegeri, beralamat di Kabupaten Demak, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01 Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sopian Hakim,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, KecamatanWedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/11Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, namun langsung dengan PusatKajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIPUI tanpadelegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidakbertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 1 Tahun 2018, karena Puska Kessos FISIPUI berada di bawahUniversitas Indonesia, sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektivitassebagaimana
159 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA VS PT. BANK MEGA, TBK;
PUTUSANNomor 22 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA,tempat kedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 14, Sungailiat,Kabupaten Bangka;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Habibi Amrullah Zamzami,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 153/Sku19.01
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/DesaParit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei1994 dengan luas 271 m? (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi)dengan Gambar Situasi Nomor 333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atasnama Polana Wibowo;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor1490/Desa Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,tanggal 31 Mei 1994 dengan luas 271 m?
Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang,Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei 1994 dengan luas271 m? (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan Gambar SituasiNomor 333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atas nama Polana Wibowo;3.
Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untukmewajibkan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk mencabutSertipikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang, KecamatanSungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei 1994 dengan luas 271 m?(dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan Gambar Situasi Nomor333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atas nama Polana Wibowo;4.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 142/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 30 Juli 2019, yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 01/G/2018/PTUN.PGP, tanggal 10 April 2019;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENANG SODIKIN VS YUYUNG INDRA CAHYA DAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG;
Menyatakan batal atau tidak sah: objek sengketa berupa SuratKeputusan Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung NomorHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 22 PK/TUN/2019141.1/Kep.34/X1/2017, tentang Pengangkatan Kepala Desa RancaekekKulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Masa Bakti Tahun20172023, tertanggal 17 November. 2017 yang ditandatangani olehCamat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung atas nama BupatiBandung;3.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada CamatKecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung untuk mencabut objeksengketa berupa Surat Keputusan Camat Rancaekek KabupatenBandung, Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan KepalaDesa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandungatas nama Bupati Bandung;4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara baru yang memerintahkan kepada Panitia PemilihanCalon Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek,Kabupaten Bandung untuk melakukan pemungutan suara ulang bagiseluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 1 danmenetapkan kembali hasil Pemilihan Kepala Desa Rancaekek KulonKecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku;5.
Menyatakan sah Keputusan Camat Rancaekek Kulon, KabupatenBandung Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan KepalaDesa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,masa Bakti Tahun 20172023 tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandungatas nama Bupati Bandung;4.
55 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI., II. LUGITO;
PUTUSANNomor 217 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:S O KI P, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Bagol Gang II, Desa Ngablak, RT.01 RW.01,Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: Rudolf FerdinandPurba Siboro, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Rudolf FerdinandPurba
LU GITO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Dusun Ngablak, RT.03 RW.02, Desa Ngablak,Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, pekerjaanSwasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Karisma AdiNugraha, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanHalaman 1 dari 6 halaman.
Antara kedua belah pihak terdapatperbedaan dalam menyebutkan batasbatas tanah sawah atau objeksengketa dan luasnya, dimana luas dan batas tanah sawah dengan objeksengketa dalam gugatan Lugito tidak sesuai dengan hasil pemeriksaansetempat, sehingga belum dapat ditentukan siapa sesungguhnya yangberhak atas tanah lokasi objek sengketa, sedangkan Putusan PengadilanNegeri Kabupaten Kediri Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr., yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dalam amar putusannya menyatakangugatan tidak
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
I MADE SIDIA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBULELENG, Dk
123 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA vs RONY RUMENGAN