Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN SDAMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Kesehatan atas rekomendasiHalaman 3 dari 18, Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN MIldari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistikNomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulanbarang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabu dengan berat netto0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan NoUrut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut yaitu MenteriKesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makananatau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabudengan berat netto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

atau persetujuan daripihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dariBadan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (satu) sachet Kristal bening shabu dengan berat netto 0,1037 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

hukum yang berlakusehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang buktidalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umumjuga melampirkan hasil bukti Surat diantaranya berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal beningshabu dengan berat netto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu denganberat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram didalam tempat rokokmerek marcopolo yang disimpan didalam saku celana yang dipakai olehTerdakwa; Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengankesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening shabu dengan beratnetto 0,1037 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Contohbarang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklatberisikan tablet warna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujianlaboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanpengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan uyjiSpektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Contoh barang buktitersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan tabletwarna putih sebanyak 20 tablet yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratoriumpemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanpengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara KLT, dan wjiSpektrofotometrii dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian

ukuran sedang,masingmasing pplastic beriksikan 10 (sepuluh) butir tabletberwarna kunging dengan penandaan DMP pada salah satu sisitablet dengan jumlah keseluruhan 419 (empat ratus sembilahbelas) butir; Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukanpenyitaaan dari tangan Terdakwa, dengan secara sah menurutketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akandipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium berdasarkan SuratKeputusan Mentri Kesehatan RI No. 194/Menkes

Sirimau KotaAmbon terdakwa telah ditangkap oleh saksi Unas Soepamena dan Andre Mauwakarena terdakwa menjual Obat DMP yang telah ditarik dari peredaran berdasarkanSurat Keputusan Mentri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012;Menimbang, bahwa oleh karena obat yang terdakwa jual tersebut telahditarik dari peredaran, dengan demikian syarat standar dan/atau persyaratankeaman, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak dipenuhi lagi;Hal 8 dari 11 Hal Putusan No. 83/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Pemeriksaan : BB/4942/2020/ NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF ABCHMINACA BB/4943/2020/NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF 5FLUOROADBICA DAN 5 FLUOROADB; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti NomorBB/4942/2020/ NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika

dalam LampiranUndangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika NomorBB/4943/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUOROADBICA terdaftardalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Sisa barang

Dwi Aryani, Sp.PK dengan hasil kesimpulan: menunjukkanBenzodiazeplines, Amphetamine, Methampetmine, THC,COC, MOP semuanegative Kesimpulan : Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotikagolongan bukan tanaman jenis tembakau Gorila bagi diri sendiri tersebut tanpaSurat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapatresep dari dokter;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes

Menyatakan terdakwa AZHIM GIFFARI ALS AZHIM BIN ZAENUDIN.telahterbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai,Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)atau menyediakan Narkotika Gol. bukan tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis tembakau Gorila secaraberlanjut, melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes

Sehingga dengan demikian makaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhiunsur Pasal 112 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangandiperoleh fakta jika terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannyaHalaman

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN PwtSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5gram tersebut di atas adalan mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpulun dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan mengandungsenyawa sintetis 4FLUORO MDMBBUTICA adalah termasuk ke dalamgolongan NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES(zat psikoaktif) yang belumterdaftar dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 112 ayat 1 UndangUndang R.I No.35 Th.2009 TentangNarkotika. 2229 222 nn nnn nnn nnn nnn

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas beratbersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35

dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli INDAH KUSUMAWATI, S.Si, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sepengetahuan Ahli bahwa yang dapat mendistribusikan/menyalurkan obat kepada orang lain sesuai Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Pedagang Farmasi,yang dapat mendistribusikan obat kepada orang lain yaitu Apotek,Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes) dan Klinikyang menggunakan Resep Dokter dan untuk Toko obat hanya bolehmendistribusikan jenis obat bebas secara terbatas sesuaiPenggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 917/Menkes

/Per/X/1993 Nomor949/Menkes/Per/VI/2000;Bahwa untuk Apotek antara lain harus ada Apoteker PenanggungJawab yang ditetapkan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Perorangantidak diperbolehkan;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak memiliki ijin sertatidak mempunyai keahlian dan kewenangan dari Dinas Kesehatan danperbuatan tersebut merupakan melanggar hukum;Bahwa sepengetahuan Ahli tidak diperbolehkan, karena sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor917/Menkes/Per/X/1993 Nomor 949

/Menkes/Per/VI/2000 obat/ piltersebut merupakan obat/ pil jenis keras tertentu yang dapat diberikanhanya dengan resep dokter;Bahwa obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut sepengetahuan sayasama dengan obat/ pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan padaobat/ pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf Y;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa kegunaan obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut yaitu untukobat paskinson/ syaraf dan dalam sekali minum cukup 1 (Satu)

dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan Terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Abli INDAHKUSUMAWATI, S.Si, Apt bahwa obat pil warna putin berlogo Y tersebutHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmjmemiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesualPermenkes RI Nomor : 949/Menkes

TAUFIK, ST selakuPemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : BB3535/2020/NNF dan BB 3537/2020/NNF berupa berupa irisan dauntersebut diatas disita dari Terdakwa FREDY ANDRIAN Alias FREDY AliasDOYOK Bin SUTARNO adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa APRIAN MUQORROBUN Als GENDON Bin ABDULAHMASDAR adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCabang Semarang Nomor : 1681/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020,diperoleh kesimbulan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkuskertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun52,60582 gram disita dari saksi Aprian adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa :Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwaObat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain ,Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas,yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di aturdalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, TentangRegistrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24tahun 2017 tentang kreteria dan tata

laksana Registrasi obat serta jugadiatur dalam peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER /XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalamGolongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasiobat DTL dan Lingaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebasterbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter,Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaituDextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine Maleate,Apabila

/ PER /X / 1993,Tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan juga di aturoleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tatalaksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri KesehatanNomor : 1010 / MENKES / PER/ XI / 2008 Tentang Registrasi Obat; Bahwa Ahli menerangkanKandungan yang terdapat didalam obatsamcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin danChorphenamine maleate; Bahwa Ahli menerangkanapabila mengkonsumsi sesuai aturan pakalyang tertera pada

Aturan untuk penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (Satu)kali pemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / kemasanobat; Bahwa Ahli menjelaskanpada keputusan menteri kesehatan RepublikIndonesia No 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturanmentri Keehatan Republik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 TentangPedagangan Eceran Obat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memilikitenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab dan hanya bisamenjual obat bebas dan obat

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Aptdari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkanbahwa sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan(2), Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatandan sesual dengan peraturan Menteri Kesahatan No.1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesual dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwa sesuaidengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat(1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuai denganperaturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Badan Reserse Kriminal Polri PuslabforCabang Surabaya Nomor 0903/NNF/2015tanggal 11 Februari 2015 adalah alat buktisurat yang sah dibuat/dikeluarkan olehlembaga resmi yang diberi wewenang untukmelakukan pengujian narkoba berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium pemeriksaan narkotika danpsikotropika projustitia.Bahwa pidana yang dituntut Oditur Militerdengan pidana

Danberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia ada persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti ke laboratoriumyang harus ditepati yaitu:a.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan olehTerdakwa Nomor 0903/NNF/2015 tanggal 11Februari 2015 alat bukti surat yang sahdibuat/dikeluarkan oleh lembaga resmi yangdiberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang penunjukan laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia besertalampirannya.g.

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019diberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012namun caranya tidak sesuai prosedurKeputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia adanya batas waktu tertentu dalampenerimaan sampel yang akan diuji dilaboratorium dan beberapa persyaratanadministrasi

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia namunpelaksanaannya tidak sesuai Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia menyatakan salah satu persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti kelaboratorium

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

PENGGUGAT, pimpinanrapat DR.Dr.SYARIF THAUFIK HIDAYAT, SpOG KFer, menyampaikankesimpulan bahwa telah terjadi MISKOMUNIKASI antara pihakmanajemen/ pimpinan RSDK dengan PENGGUGAT mengenai kondisi alatduodenovideoscope yang diperlukan dalam penanganan penderita tersebut.Tidak disebutkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang telahdilakukan olehPENGGUGAT>; 292922222 nnn nnn nnn nnn nnn ennneeHal tersebut berarti telah sesuai dengan Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 755 / Menkes

Kariadi Nomor :KP.08.02/L.11/108/2014 tanggal 01 Februari 2014 TentangSusunan Pengurus Organisasi Komite Medik Dan Sub KomiteMedik ( sesuai dengan aslinya); 26.T 17: Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.03.01/Menkes/90/2016tanggal 11 Januari 2016 atas nama dr. Bambang Wibowo,Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur Jenderal PelayananKesehatan Kementerian Kesehatan (sesuai denganfotocopi); 27.

T 18 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.03.01/Menkes/9 1/2016 tanggal 11 Februari 2016 atas nama dr.Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur JenderalPelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (sesuaidengan fotocopi); 28. T 19 : Surat Perintah Nomor : KP.03.01/I/0120/2016 tanggal 15Februari 2016 memerintahkan kepada dr. Mochammad SyafakHanung, Sp.A, MPH sebagai Pelaksana Tugas dan dr.

/PER/IV/2011 tentang PenyelenggaraanKomite Medik Di Rumah Sakit maka Majelis Hakim akan mengutip pokokpokokketentuan di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit sebagaiberikut : e Bab II Huruf C.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai.8 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1675/Men.Kes/Per/XII/2005tanggal 27 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi RSUP Dr.KariadiSemarang.9 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1343/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama RSUPDr.

Dengan adanya harmonisasi ASEAN padatahun 2011, maka kosmetika yang beredar di Indonesia tidak perlu didaftarkanuntuk memperoleh nomor registrasi CD atau CL melainkan harus melalui prosesNotifikasi ;Bahwa proses perijinan toko obat dan Apotik pada dasarnya sama yaitu melaluiPemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kota), tata cara pengajuan ijin sesuaiKeputusan Menkes No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atasPermenkes RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian jin Apotik

dan Keputusan Menkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002tentang perubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian jin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ; Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;e Bahwa tanpa

Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja TenagaKefarmasian disebutkan yang dimaksud dengan Surat Izin KerjaTenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTKadalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasianpada fasilitas kefarmasian;Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata, jelas dan gamblangbahwa Sdr.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Jjin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ;Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;Bahwa tanpa

persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebutdibacakan oleh Penuntut Umum;Saksi Ahli BAYU HERDI AL HUDA,S.Farm, Apt: e Bahwa benar Pil trinexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G denganizin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;Halaman 7 dari 15 Halamane Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distibusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu PermenkesNo.1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat,Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;e Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,oengamanan,pengadaan,penyimpanan dandistribusi;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi,karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidakmemiliki izin dari BPOM, sehingga perobuatan

farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama TOMO danbukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan sedangkan untuk distibusinya harus ada izindistribusi obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002tentang pedagang eceran obat, Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besarfarmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka seluruh

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia pada Tanggal 30 Setember 2013 yang tentunya dengandiangkatnya Tergugat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia makaTergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Tergugat selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat SanglahDenpasar yang merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum milikPemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 920/MENKES

Bahwa selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama RSUPSanglah Denpasar Nomor KP.02.05/INT.II.D9/400/2014, TentangKeputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Non PNS oleh Tergugat sudah sangat berTentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.920/MENKES/SK/X/2008 TentangPedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU DilingkunganDirektorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI yangmana dalam BAB VII angka 5 Tentang Hukuman/Sanksi sudah

sangat jelasbahwa sebelum dijatuhkan sanksi admintrasi berupa pemberhentian denganhormat/tidak dengan hormat terlebih dahulu harus diberikan teguran lisandan apabila teguran lisan tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis danapabila teguran tertulis tidak ditaati, maka baru dilakukan pemberhentiandengan hormat/tidak dengan hormat;Bahwa selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/x/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal

Putusan Nomor 612 K/TUN/2015sudah sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara sudah melakukan perbuatan melawan hukum denganmelanggar Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.920/MENKES/SK/X/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai NonPNS di RS BLU Dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan RI yang seharusnya kalau Penggugat melakukankesalahan maka terlebih dahulu di buktikan dulu kesalahannya danselanjutnya diberikan teguran lisan atau teguran

Dengan Hormat sebagai Pegawai Non PNS yangdikeluarkan Tergugat tidaklah mempunyai pijakan hukum dan bahkanmelanggar ketentuan Perundang Undangan yang dijadikan dasardalam mengeluarkan Keputusan tersebut;Bahwa selama bertugas di RSUP Sanglah Denpasar Penggugat selalumelaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,giat, rajin dan selalu mematuhi aturan Rumah Sakit yang merupakankewajiban setiap Pegawai Non PNS sebagaimana diatur dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES

melakukan praktik kedokterantanpa memiliki surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UURI No.29 Tahun2004, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa adalah dokter ahli bedah yang membuka praktek di Jl.Mayjen Sungkono Madiun,pada tanggal 12 Desember 2006 mengajukan permohonan ijin praktek dokter pada DinkesKota Madiun untuk berpraktek di Rumah Sakit Tingkat TV Madiun (Rumah sakit D.K.T),permohonan jin praktek dokter tersebut sudah dilengkapi persyaratan sesuai PermenkesNo.5 12/Menkes

/per/IV/2007 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) peraturan MenteriKesehatan No. 512/Menkes/per/V/2007, untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yangbersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tempatPraktek Kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :1.

BAMBANGSUPRAPTO Sp.B terbukti bahwa dalam surat permohonan Terdakwa telah dilampirkan syaratsyarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/per/IV/2007 Yakmni :1. Fotokopi surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkandan dolegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku ;2.

atau dokter gigi dapat memberikan pelayanan medis walaupun tidakmemiliki SIP ditempat tersebut, bahkan apabila dokter tersebut tidak segera memberikanpertolongan maka berdasarkan Permenkes No.916/Menkes/Per/VII/1997 dapat dipidana dendamaksimal sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwatindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan operasi pengangkatan tumor padausus besar bagian bawah pasien adalah tindakan

yang tepat sesuai dengan 9 ayat (1) huruf ePermenkes No. 512/Menkes/per/IV/2007 dan Permenkes No. 916/Menkes/Per/VIII/1997 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwaPenasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dapat membuktikan bahwa tindakan yangdilakukan oleh Terdakwa adalah dalam keadaan darurat ;Menimbang.............36Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwaan dalam Dakwaan pertama telahterbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana

Kemudian sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yangdiberi jin untuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk dalam Daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05661/NOF/2019,hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yangdibuat dan

bahwa ada akibat lain yang mungkin dapattimbul yang ia inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnyakehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siapmengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkanbahwa

Kemudian sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 danHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN TlgPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yangdiberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/nenyerahkan obat obatkhususnya yang termasuk dalam Daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05661/NOF/2019,hasil Pemeriksaan

Tergugat baru menyampaikan jawaban melalui suratNomor KP.04.01/Menkes/603/2020 tanggal 8 September 2020 halTanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Penggugat pada Selasa, 8September 2020 malam hari setelah adzan Isya (di luar jam kerja ataudi atas jam 16.00 WIB).

Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 Tergugat menyampaikansurat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 hal TanggapanTerhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat;3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 9 dari 87 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama AhmadAbdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda TingkatI, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yangditerbitkan pada 21 April 2020;3.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTMenyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama AhmadAbdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 tetap sah dalam penerbitandan pelaksanaannya;Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad

/603/2020, Hal:Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat; Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 70 dari 87 halaman.