butir obat jenis carnophen zenith pharmaceutical, yang ditemukanketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

putihdengan penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnyaadalah positif mengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

denganpenandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positifmengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian, karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

dalam tubuh, formaldehida bisa menimbulkan terikatnya DNAoleh protein, sehingga mengganggu ekspresi genetik yang normal;Bahwa Binatang percobaan yang menghisap formaldehida terusmenerus akan terserang kanker dalam hidung dan tenggorokannya terapi ada studi yang menunjukkan apabila formaldehida dalam kadar yanglebih sedikit seperti yang digunakan dalam bangunan tidak menimbulkanpengaruh karsinogenik terhadap makhluk hidup yang terpapar zattersebut;Bahwa menurut Lampiran Il anka 9 Permenkes No.1168/MENKES

/PER/X/1999 tentang perubahan Permenkes No.722/MENKES/PERI/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan bahwaFormalin (Formaldehyde) adalah termasuk salah satu bahan tambahanyang dilarang digunakan dalam makanan;Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tangggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.45 WIBada petugas Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan pemeriksaan dipabrik

mengubah bentuk pangan.Selanjutnya pada angka 26 dijelaskan peredaran pangan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepadamasyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 18 Tahun2012 tentang Pangan menjelaskan yang dimaksud bahan tambahan panganmerupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhisifat dan/bentuk pangan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran Il nomor urut 9Permenkes No. 1168/MENKES

/PER/X/1999 tentang Perubahan Permenkes No.722/MENKES/PERI/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan bahwa Formalin(Formaldehyde) adalah termasuk salah satu bahan tambahan yang dilarangdigunakan dalam makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepanpersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa,bahwaMenimbang, bahwa Terdakwa membuat mie kuning basah denganmempekerjakan Saksi M.

Naufal Akbar Mudabainalias Noval Bin Adu Bai Baa dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 6332/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 13,99692gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa 5FFMDMBPICAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 166 (Seratus enam puluhenam) dalam peraturan MENKES RI No 22 Tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009

Naufal Akbar Mudabainalias Noval bin Adu Bai Baa dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB 6332/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 13,99692gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa 5FFMDMBPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 166 (Seratus enam puluhenam) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Naufal Akbar Muabainalias Noval Bin Adu Bai Baa dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB6332/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 13,99692gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa 5FFMDMBPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 166 (Seratus enam puluhenam) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 Tahun 2020 tentangHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PT SMGUntuk DinasPerubahan Penggolongan Narkotika

dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register PerkaraPDM04/PKRTO/Enz.2/01/2021 tanggal 9 Maret 2021, Terdakwa telah dituntutsebagai berikut:1.

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir Sapto SriSuhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan daun tersebutdiatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB. terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Lab:690/NNF/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir SaptoSri Suhartomo, Eko Ferry Prasetyo,S.Si dan Esti Lestari, S.Si diperolehkesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan : BB 1423/2018/NNF berupa irisan dauntersebut diatas mengandung senyawa sintetis FUB AMB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 88 dalam Peraturan Menkes RINomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor

Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsurunsursebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan Ad 1.

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan.AtauKedua:Bahwa terdakwa Agus Trianto alias Pluto bin Samuji pada hari Kamistanggal 19 April 2018 sekitar jam 20.00 wib. atau setidaktidaknya

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 196 UndangUndang No.36Ttahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan memahaminya, dan Terdakwa/PenasihatHukumnya

keBPOM, sehingga tablet warna putin berlogo LL yang diedarkan olehTerdakwa tidak diproduksi oleh pabrikan resmi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat daftar G tidak dibenarkankarena sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf i UU Nomor 36 Tahun2009, semua sSediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nopendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yangdiberi wewenang memberikan perijinan dan pembinaan sertapengendalikan dan pengawasan distribusi sediaan farmasi terhadapApotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko Obat adalah DinasKesehatan Propinsi, Kota, dan Kabupaten;Bahwa mengkonsumsi pil

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAU:KEDUA:Bahwa terdakwa ISMAIL Bin ILHAM, pada Selasa tangal 09 Maret 2021sekitar Pukul 21.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa bukanlah seorang apoteker atauorang yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian maupun orangyang mempunyai jjin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obatTRIHEXYPHENIDYL warna putin merek Y, serta Terdakwa juga tidak memilikikeahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

dan sejak tahun 2011 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukumsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.386 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

15 Mei 2017;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

/PER/X/1993tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimanatelah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 danPermenkes No. 284/ MENKES / PER/IIV2007 tentang Apotek Rakyat,bahwa Surat Izin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker PengelolaApotek sebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

;(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada KepalaBadan.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XV/2008 Tentang Registrasi Obat, Pasal 4 Obat yang memilikiizin edar harus memenuhi kriteria berikut :a.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/MENKES/PER/IX/2010tentang lIzin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Pasal 10menyatakan :(1).

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuandan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, IndustriFarmasi adalah Industri Obat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dariobat jadi yaitu sediaan atau paduan bahanbahan yang siap digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Pengertian Obat sendiri adalahbahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalamrangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/XV2008 Tentang Registrasi Obat.

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Sinar Papua Jaya, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

dimintaHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwdmenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaBB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

Kepolisian menemukanbarang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga dimintamenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikKesimpulan :berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 86(Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

saksi RAKHMA SURYADEWAYANI juga diminta menyaksikannya.Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariSaksi, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

Joni Bin Joni Agusterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaTanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual bellinarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gramdalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika;Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.Joni Bin Joni Agus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahundikurangi

.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.= Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RI No.07Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Dani Satya Perwira Al Gendut Al.

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1121/NNF/2018 tanggal 31 Mei 2018 dari Pusat Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barangbukti : BB2301/2018/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip warna hijauberisi irisan daun 49,871 gram, kesimpulan hasil pemeriksaan adalahmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes

RINo.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasalpasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RINo.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3612/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35Tahun

tanaman jenis shabushabu tersebut, tidak mempunyaijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangkakepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dantehnologi.Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnPerbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Peraturan Menkes

pemakaian mereka terdakwa dan rencananya akandipergunakan lagi di lain waktu.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnBahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan Narkotika Golongan JjenisTembakau Gorilla tersebut, tidak dilengkapi dengan jin dari pihak yang berwenangatau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut di atasadalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut diatas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICANomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, UnsurNarkotika Golongan

Dasar hukum dari jawaban Ahli tersebut adalah PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Hal ini sesuai dengan pasal3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika.Halaman 8 Putusan Nomor 434/Pid.B/2019/PN PtkBahwa Ahli menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 disebutkanbahwa kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKBdan memenuh persyaratan teknis keamanan, bahan, penandaan dan klaim;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar

/nomornotifikasi terhadap sediaan farmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI,dasar hukum jawaban tersebut adalah Permenkes RI Nomor1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Ahli menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pemohonmengajukan permohonan pendaftaran produk/notifikasi ke Kepala BadanPOM RI dengan mengisi formulir secara elektronik melalui website BadanPOM;Bahwa Ahli menjelaskan setelah kosmetika mendapatkan

registrasi (nomor pendaftaran / nomor ijin edar) dari Badan POM RIsehingga kosmetika tersebut tidak boleh dijual kepada konsumendengan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang No 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang mensyaratkan bahwa sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998, izin edar akandiberikan terhadap sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian sertamenurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES

Dan berdasarkan Permenkes RI Nomor:1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1):Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariMenteri ayat (2): izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi;Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 106 ayat (1) mensyaratkanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998,izin edar akan diberikan terhadap sediaan farmasi

yang lulus dalampengujian serta menurut Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010, menjelaskan bahwa kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

Untuk izin Edar Kosmetikatercantum pada Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa izin edar diberikan oleh KepalaBadan POM;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN BikBahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas ObatDan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 tentangkriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika tahun 2010 makasejak 31 Desember 2010 semua kode dan nomor registrasi dan kodenomor Izin Edar yang lama CD atau

Notifikasi yang dimaksuddiatas sebagaimana yang diatur pada permenkesno.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik.

Konsep verbal (agenda) Nomor 15911/Menkes/X1I/2005,tanggal 22112005, Perihal: Rekomendasi permohonanpenunjukkan langsung pengadaan antiseptik dan AlatPerlindungan Personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr.SULIANTI SAROSO.13.b. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 15911/Menkes/X1/2005,tanggal 22 November 2005, Perihal: Rekomendasipenunjukan langsung pengadaan antiseptic dan alatperlindungan personal (APP) untuk RSPI Prof. Dr. SULIANTISAROSO, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RIDR. dr.

SULIANT SAROSO.1 (satu) lembar surat asli Rekomendasi penunjukkan langsung alatkesehatan guna antisipasi KLB Masalah Kesehatan akibat Bencanaberlambang Burung Garuda Nomor 15912/Menkes/X1/2005, tanggalHal. 7 dari 77 hal. Put. No. 219 PK/Pid. Sus/201820.21.22.23.24.25.22 November yang ditandatangani oleh Ibu Menteri Kesehatan RIDr.dr.

tanggal 14 Juni 2007 tentangOrganisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1228/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 783/MENKES/SK/X/2006 tentang Regionalisasi PusatBantuan Penanggulanganan kKrisis Kesehatan Akibat Bencana;(enam) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1227/MENKES/SK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPerubahan Atas Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor679/MENKES/SK/V1/2007 tentang Organisasi PusatPenanggulangan Krisis Kesehatan Regional;(tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.00.SJ.SK.IX.0327 tanggal 14 Februari 2008 tentangPenunjukan Koordinator Penanggung Jawab Operasional AlatKesehatan yang Terkait dengan Rumah Sakit Lapangan;(dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1688/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pengangkatan, pemindahandan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural di lingkunganDepkes

No. 219 PK/Pid.Sus/20187.48. 1Nomor 1688/MENKES/SK/XI/2005 (Rustam Pakaya sebagaiKepala Pusat Penanggulangan Krisis, Sekjen Depkes).(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,Nomor KP.01.02.3.1.2485 tanggal 29 Desember 2005 (RustamPakaya sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis, SekjenDepkes).

AsuransiKesehatan Cabang Sikka ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten FloresTimur sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor43 Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

No. 746 K/PID.SUS/2010Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor 43 Tahun 2001 yang dirubah denganKeputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 999A/Menkes/SKB/VII/2001.

AsuransiKesehatan Cabang Sikka ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten FloresTimur sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor 43Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatandan Menteri Dalam Negeri Republik = Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

total Dana Asuransi Kesehatan Tahun Anggaran 2004 dan TahunAnggaran 2005 sebesar Rp 132.881.189, (seratus tiga puluh dua jutadelapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilanrupiah) yang seharusnya digunakan untuk jasa sarana, jasa pelayanan danObatobatan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi TerdakwaPetrus Payong Hide dan perbuatan Terdakwa Petrus Payong Hidebertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1013/Menkes

Nomor43 Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

PRASETYO, S.Si yang menerangkanbahwa: .BB775/2017/NNF berupa 3( tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebutdiatas disita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan.BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

KOMPOL IBNU SUTARTO,ST, 3.PENATA EKOFERY PRASETYO, S.Si yang menerangkan bahwa: BB776/2017/NNF berupa3( tiga) tablet kKemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mgtersebut diatas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 12 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika.BB777/2017/NNF berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan

ALPRAZOLAM 0,5 mgtersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam GolonganIV (empat) Nomor urut 2 dalam peraturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentangperubahan penggolongan Psikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997tentang psikotropikaBahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tablet kemasan warnasilver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10 (sepuluh) butirtablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mg tidak adaHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017

tiga) bungkus plastic klip berisi irisan daun denganberat bersih keseluruhan irisan daun 0,935 gram .Barang bukti tersebut diatasdisita dari terdakwa Sumarto bin Tarmidi dengan Hasil Pemeriksaan .BB775/2017/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung ABHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017/PN Tgl.FUBINACA terdaftar dalam Golongan ( satu) Nomor Urut 87 (delapan puluhtujuh) dan 5FLUORO ADB terdaftar dalam Golongan (satu ) nomor urut 95(Sembilan puluh lima) dalam peraturan Menkes

ALPRAZOLAM 0,5 mg tersebut diatas adalah mengandungALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 dalamperaturan Menkes RI No. 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganPsikotropika lampiran UURI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropikaMenimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai berupa 3( tiga) tabletkemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg dan berupa 10(sepuluh) butir tablet Kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 0,5 mgtidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksioleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN TigBahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi

putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT LearderleHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigmasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi iin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil Dobel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93(sembilan puluh tiga) dalam Peraturan Menkes RI No. tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93(sembilan puluh tiga) dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.2.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga)dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.b.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga)dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes