Pelaksana PenjatuhanPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pertama kali untukPTDH PNS ini adalah SKB tanggal 13 September 2018, setelah itu adasurat Menpan No. 20 diberi waktu sampai kepada pejabat pembinakepegawaian untuk memberhentikan sampai dengan 30 Desember 2018,namun kenyataannya masih banyak tidak melakukannya, sehingga bulanJanuari kita rapat bersama yang dihadiri oleh MA, KPK, BPKP,kementerian keuangan, mendagri, Kemenpan

Adinformandum 1 s/d Ad Informandum 8 yang rinciannya sbb:1.Ad informandum 1 Notulasi Rapat Internal Dewas tanggal 17 Juni2019 Notulen ini melengkapi Bukti T4 yakni sebelum membuat suratteguran tertulis kepada Penggugat;Ad informandum 2 Berita Acara Hasil Konfirmasi dan Penjelasantanggal 15 Mei 2019;Ad informandum 3 Surat No. 321/KIP/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020Perihal Jawaban Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi KeterbukaanInformasi Publik 2019 dari Komisi Informasi PusatAd = informandum 4 Surat KEMENPAN

Putusan Perkara Nomor 63/G/201 7/PTUNJKT79.80.81.82.83.84.85.86.87.Bukti P79Bukti P80Bukti P81Bukti P82Bukti P83Bukti P84Bukti P85Bukti P86Bukti P87tanggal 13 Agustus 2016 (Fotokopi Sesuai DenganFotokopi);Surat dari Fungsional Pengawas Radiasi Madya Bapetenkepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, tanggal 17Pebruari 2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Tulisan dari Togap Marpaung, tanggal 17 Maret 2016(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Surat dari Togap Marpaung, kepada : Deputi Bidang SDMAparatur Kemenpan

Bila ada pelanggaran keuangan maka BPK, untuk kinerja instansiadalah KEMENPAN.;Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada persidangan juga telah didengarketerangan 5 ( lima ) Orang Saksi dalam perkara ini, sebagai berikut :SAKSI TERGUGAT :1. Nama : SOERJANTO TJAHJONO, Tempat / Tgl.

menjatuhkanhukuman disiplin tingkat berat, berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010untuk penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat harus dibentuk tim;Bahwa yang menjadi dasar dalam menandatangani SK pemberhentiantidak dengan hormat oleh penjabat Gubernur Banten yaitu adanya suratdari Kepala BKN yang menyatakan bahwa seorang penjabat gubernurdibolehkan mengambil keputusan kepada seseorang/PNS yang telahmelakukan tindak pidana;Bahwa sebelum mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman saksiberkonsultasi pada kemenpan

agarPENGGUGAT hadir pada tanggal 25 Desember 2015 denganagenda Pengecekan, penghitungan, dan penyamaanpersepsi, serta finalisasi progres terakhir secara bersamasama (PT BIOTEK GRAHA DUTA dan Universitas Terbuka)pada pekerjaan Rehabilitasi dan Pengadaan Utilitas GedungUPBJJUT Bandung: , yang menimbulkan kebingungan yangnyata terhadap PENGGUGAT dimana di dalam penerbitanSurat Keputusan dan Surat Undangan tersebut TERGUGATtidak cermat karena berdasarkan Keputusan BersamaKemenakertrans Nomor 310 Tahun 2014, Kemenpan

dari Bupati, Walikota dan Gubernur, sedangkan BKN hanyamenetapkan NIP nya saja, sedangkan CPNS pusat yang berhak menetapkanSK nya adalah PPK pusat, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian.Bahwa SK CPNS tidak dapat dibagikan di jalan atau di hotel, SK CPNStersebut hanya dapat dibagikan dikantor instansi masingmasing dan yangmembagikan SK tersebut adalah instansi masingmasing;Bahwa mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayah Jabar dan Banten adalahmulai dari pengajuan formasi dari instansi ke Kemenpan

Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2013 ada perekrutan /penerimaan CPNS formasi umum dan formasi Honorer K2 yangHalaman 39 dari putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Dpsdilakukan oleh Panseinas ( panitia seleksi Nasional ) Pusat sesuaiformasi yang ditetapkan oleh Kementrian MEN PAN.Bahwa setelah keluarnya formasi dari KEMENPAN ditentukankualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk memenuhi suatujabatan CPNS yang lowong disetiap intansi, jadi pemalar / pesertaharus memenuhi syarat pendidikan yang ditentukan

Bahwa mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayah Jabar dan Bantenmulai pengajuan formasi dari instansi ke Kemenpan RB kemudianMenpan memberikan formasi atau kuota, kemudian instansi masingmasing mengumumkan bahwa penerimaan CPNS dengan jabatanmasingmasing sesuai formasi, yang biasanya diumumkan melaluiwbsite instansi/media massa, setelah itu instansi mangadakan selseksidengan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) dan kelulusanditentukan dengan nilai Passing Gread yang ditetapkan oleh Menpan,setelah

penerimaan CPNS padaKementrian Kesehatan dan Badan pertanahan nasional tidak masukdalam moratorium.Bahwa dasar dilakukan moratorium untuk perekrutan CPNS adalahkebijakan dari pemerintah terhitung dari tahun 2011 sampai denganbulan Desember 2012.Bahwa saksi menerangkan untuk tahun 2013 ada perekrutan /penerimaan CPNS formasi umum dan formasi Honorer K2 yangdilakukan oleh Panseinas ( panitia seleksi Nasional ) Pusat sesuaiformasi yang ditetapkan oleh Kementrian MEN PAN.Bahwa setelah keluamya formasi dari KEMENPAN

pemberhentian Penggugat ini alasan konsideran ini tidaktermasuk disiplin PNS tapi diberhentikan karena tindak pidanajabatan sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 dan ada juga diNomor 11 Tahun 2017 tapi lupa Pasal berapa; Bahwa SKB 3 menteri adalah produk lain yang dikeluarkan yangmendasari terbitnya objek sengketa dan surat edaran dariKemenpan; Bahwa kedua produk hukum itu mengatur penegakan hukumterhadap ASN yang telah dipenjara dan melakukan tindak pidanaterkait dengan jabatan; Bahwa dari surat edaran Kemenpan

Dandapat saksi jelaskan dokumen yang berisikan total Peserta sebanyak 226(dua ratus dua puluh enam) tersebut, surat dari Kemenpan tersebut danSurat kesepakatan bersama antara saksi dengan Sdr. Thamrin tersebut,semuanya saksi dapat dari sdr. Thamrin;Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengatur pembagian antaraTerdakwa ARIOS OSUNGGUH dan Sdr JHONNI ARITONANG.

.,, dibawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa selanjutnya diserahkan kepada pejabat PembinaKepegawaian ; Bahwa terbitnya SK objek sengketa melalui prosesbaperjakat ; Bahwa proses seleksi administrasi bagi calon lelangBahwa sebelum pembuatan KP3S dikonsultasikan keMenpan dan jawabannya adalah : tidak memiliki HakKepegawaian, tidak memiliki hak kepangkatan dan tidakmemiliki hak status kedudukan jabatan penggajian danpensiunnya tidak ada oleh orangorang di KP3S ;Bahwa Sekda

Johanna Meike Lumalessil,M.AP. proses keluarnya SK Bupati pemberhentian tidak dengan hormattehadap penggugat itu berawal dari SKB setelah SK itu disampaikan kitakemudian berproses dengan berkoordinasi dengan pihak provinsi dan jugadengan Kepala Bagian Hukum Maluku Tengah jadi tidak serta merta sejakSKB ini keluar lalu kita mengeluarkan SK PTDH tapi ada beberapa tahapandiantaranya ada surat dari Kementerian dalam hal ini Kemenpan tentangmekanisme PTDH terhadap PNS yang bermasalah; bahwa yang membuat

Bahwasetelah Panitia Seleksi Nasional ( Panselnas )CPNS 2013 Kemenpan RB mengeluarkan pengumumankelulusan, Pemohon selanjutnya sekira bulan juli 2014diminta untuk melakukan pemberkasan sebagai syaratpenerbitan Nomor Induk Pegawai ( NIP ), diantara syaratyangtelah dipenuhi oleh Pemohon adalah sebagai berikut :1. Daftar Riwayat Hidup ( DRH );2. Foto Copy sah ljasah ;3. SKCK;4. Super 5 poin ( surat pernyataan sesuai anak lampiran1d Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2002 );5.

Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, Bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK;

melaksanakan kunjungan kerja Pansus III DPRD Kabupaten Pasaman Barat pembahasan ranperda tentang penunjukan teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan ranperda tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberiaan gaji atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 ke Kemenpan-RB

dan Kemendagri -Jakarta tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, Bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, dokumentasi Pimpinan dan anggota kunker Pansus III ke Kemenpan-RB dan Kemendagri Jakarta;

Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Bill hotel, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang penyusunan raperda inisiatif DPRD ke Kantor DPRD Kota Padang dan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK;

melaksanakan kunjungan kerja Pansus III DPRD Kabupaten Pasaman Barat pembahasan ranperda tentang penunjukan teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 dan ranperda tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberiaan gaji atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 ke Kemenpan-RB

dan Kemendagri -Jakarta tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, dokumentasi Pimpinan dan anggota kunker Pansus III ke Kemenpan-RB dan Kemendagri Jakarta;

Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, bill hotel, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang penyusunan raperda inisiatif DPRD ke Kantor DPRD Kota Padang dan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;

melalui Website tersebut kKemudian mereka mengupload buktipendaftaran dan administrasi yang telah di website tersebut berupasoftcopy datanya dan tahapan selanjutnya adalah seleksi adminstrasidan selanjutnya akan ada kelulusan Adminitrasi di website tersebut dansetelah seleksi mereka yang lulus akan mengikuti tes kompetensi dasardengan sistem (CAT) dan hasil tes Kompetensi dasar dengan sisten CATtersebut dikirimkan ke PANSELNAS yang terdiri dari beberapaKementeriaan /Lembaga yang di koordinir oleh KEMENPAN

pemetaan kebutuhan (peta jabatan) menghasilkan DaftarKebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu; Pengumpulan informasi, kKomunikasi, konsultasi, lobi dannegosiasi mengenai kebijakan Jabatan Fungsional di tingkatPemerintah Pusat (Kemen PAN dan RB, BKN, dan InstansiPembina Kementerian/Lembaga masingmasing JFT) untukinformasi: inpasing dan akses/alokasi pengiriman Diklat Dasarbagi masingmasing JFT; Pengusulan kebijakan "afirmasi inpasing'" bagi daerah yangmelakukan perampingan struktur organisasi kepada KemenPAN

Khusus staf darisekretariat DPRD jika ingin melakukan perjalan dinas harus seizin Penggugat.Kami melakukan konsultasi juga ke Kemenpan dan RB dan KementerianHal 67 dari 96 hal Putusan No. 24/G/2021/PTUN.GTODalam Negeri. Kami waktu itu juga meminta didampingi oleh Bagian HukumPemkab Gorontalo Utara, namun Penggugat (Sekda) tidak mengizinkan BagianHukum ikut bersama kami. Konsultasi kami ke KASN mungkin menjadi tindaklanjut turunnya KASN ke Kabupaten Gorontalo Utara.