Ditemukan 3379 data
DONI SAPUTRA,SH
Terdakwa:
NOVIL RAYKEL Bin FRANKIE
138 — 62
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (MEDICAL STAFF BYLAWS) di Rumah Sakit tanggal 25 April 2005.
- 1 (satu) rangkap asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Penerimaan Fungsional) Bulan Desember Tahun 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.821.23/BKPP-MT/217/2018 Tanggal 02 Maret 2018.
104 — 48
Renstra Dinas Kesehatanyang bertujuan untuk menungkatkan sarana danPrasarana Rumah sakit, indicator kerjanya adalahagar Jumlah Rumas Sakit Daerah mampu Ponek.Hasil Monitoring evaluasi Ponek ke Rumah sakitUmum Daerah dengan melibatkan Organisasi Profesi,seperti POGI dan IDAI;= Faktor kebijakan Ektern Dinas yang didasarkankepada Kepmenkes nomor : 1051/Menkes/SK/X1/2008, tanggal 11 Desember 2008 tentang pedomanPenyelenggaraan Pelayanan Obstetri NeonatalEmergency Komprehensif (Ponek) 24 jam dirumah sakit
173 — 183
., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Hal. 43 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2014/PN.Amb.Bahwa yang saksi ketahui tentang proses pengadaan di daerah adalah hanyasebatas perencanaan ;bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 330/MENKES/SK/IX/2013 tanggal 23 September 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Masohi,Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2013,merupakan salah satu penerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan APBNPDirektorat Jenderal
1299 — 3955
Berdasarkan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor:492/MENKES/PER/IV/2010 TentangPersyaratan Kualitas Air Minum dinyatakanbahwa yang dimaksud dengan Air Minumadalah air yang melalui proses pengolahan atautanpa melalui proses pengolahan yangmemenuhi syarat kesehatan dan dapatlangsung diminum;3.1.3.
109 — 24
Pada bulan Pebruari 2012 kami mendapatSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 095 / MENKES / SK / Il /2012, tanggal 23 Pebruari 2012 bahwa RSUD Rembang mendapat alokasidana bantuan sebesar Rp. 5.000.000.000, ( Lima milyar rupiah ).Selanjutnya kami menyusun isian Rincian Belanja Satuan kerja TA. 2012dengan rincian Rp. 3.000.000.000, ( Tiga milyar rupiah ) untuk Gedung danbangunan, Rp. 73.200.000, ( Tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah )untuk administrasi kegiatan, Rp. 1.926.800.000, ( Satu
DONI SAPUTRA,SH
Terdakwa:
SURATNO BIN MARTO SEMITO
182 — 31
Perubahan Atas Nomor : Kpts.440 / DISKES / 55 / 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layana Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019;
- BB Nomor 12 : 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- BB Nomor 13 : 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : DIRJA, SH.
163 — 5
Nomor : 224/Menkes/SK/II/2007 Tanggal 26 Februari 2007 tentang spesifikasi teknis makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bubuk instan untuk bayi 6-12 bulan;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten Nomor : 443/7206-Kes/III/2004 tanggal 29 April 2004 tentang izin sub penyalur alat kesehatan kepada CV.
pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu administrasi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PA.PPTK) pada dinas kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor : 821/0185.1/kes/I/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 224/Menkes
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : DIRJA, SH.
183 — 8
Nomor : 224/Menkes/SK/II/2007 Tanggal 26 Februari 2007 tentang spesifikasi teknis makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bubuk instan untuk bayi 6-12 bulan;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten Nomor : 443/7206-Kes/III/2004 tanggal 29 April 2004 tentang izin sub penyalur alat kesehatan kepada CV.
pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu administrasi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PA.PPTK) pada dinas kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor : 821/0185.1/kes/I/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 224/Menkes
179 — 539
Kesehatan RI Dirjend Pelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl 10 Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum I) utk menanmbah jenis alkes produksi Neijing City Southwest Medical Equipment CO,LTD,China,Uni-M Inc,Korea Headstar Medical Products CO,LTD,Taiwan.q. 1 (satu) lembar legalisir surat Departemen Kesehatan RI Dirjend Pelayanan Kefarmasian dan alkes dgn No: YF.05.03.V.A.1067,tgl 10 Okt 2005 perihal perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum I)Lamp Kep Menkes
produksi alkes (Addendum I) persetujuan dalam bentuk Addendum I.s. 1 (satu) lembar legalisir srt Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan Alkes,dgn No: HK.05.DJ.V.AK.387, tgl 5 Sept 2006, perihal: perluasan keagenan izin penyalur alkes(addendum II) untuk menambah jenis alkes produksi Violet trading CO,LTD-Japan.t. 1 (satu) lembar legalisir surat Depkes RI Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan nomor: HK.05.DJ.V.AK.387, tanggal 5 September 2006, tentang Addendum II, Lampiran Keputusan Menkes
Surat Masuk Biro Perencanaan dan Anggaran Hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2010.2. 1 (satu) lembar Print Out Agenda Surat Masuk Bulan Juli.3. 4 (empat) lembar Fotocopy Lembar Disposisi beserta Lampiran Surat Masuk Nomor : S-446/MK.2/2010 tanggal 08 November 2010 perihal Rincian Tambahan Pagu Hasil Optimalisasi K/L Tahun Anggaran 2011.4. 1 (satu) bundel Rencana Alokasi Tugas Pembantuan Rumah Sakit Daerah Tahun Anggaran 2011.5. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 731/MENKES
148 — 26
No. 271/MENKES/K/VIII/2012 ; -----------------------------------------------------166. Surat No : 602/4747 Perihal : Pemberitahuan dan penyerahan kembali pelimpahan Wewenang (asli)beserta lampirannya berupa : a. Surat Nomor : 007/BRG/Putaran-IX/POKJA-2/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Melalui ULP ; ----------------------------------------------------b.
248 — 119
Prima Mustika Raya kalau ada tandatangan Saksi itubenar ;Bahwa selaku KPA salah satu tugas pokok Saksi berhubungan denganProtap No 72 Saksi hanya melanjutnya KPA yang sebelumnya ;Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada peranan, yang menentukan PanitiaPengadaan dimana salah satu kriteria untuk penunjukan pihak rekanan ituharus ada ijin dari Menkes, Pemerintah setempat dan ada perwakilan diPekanbaru kalau dari luar;Bahwa boleh perusahan dari luar tapi harus ada perkawilan di PekanbaruSaksi tidak tahu
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
187 — 46
Pbrharus ada jin dari Menkes, Pemerintah setempat dan ada perwakilan diPekanbaru kalau dari luar ;Bahwa boleh perusahan dari luar tapi harus ada perkawilan di PekanbaruSaksi tidak tahu PT. Oriantama ada perwakilan di Pekanbaru ;Bahwa perusahaan itu ada di Pekanbaru tetapi ia menunjuk CV.
201 — 303
Surat Registrasi dari Menkes atas izin penyalur alat kesehatanQi PT. Gunaramindo dengan nomor : 469jSTPjSPjKRjXjlO tanggal 05Oktober 2010 dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINARRAYA MEGAH;Be CV. GUNAWAN PUTRA dengan nomor : 468jSTPjSPjKRjXjl0tanggal05 Oktober 2010 dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINARRAYA MEGAH;4. CV. NUR FITRI dengan nomor : 467 jSTPjSPjKRjXjl0 tanggal 04Oktober 2010 dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINARRAYA MEGAH;Bk PT.
241 — 68
Prima Mustika Raya kalau ada tandatangan Saksi itubenar ;Bahwa selaku KPA salah satu tugas pokok Saksi berhubungan denganProtap No 72 Saksi hanya melanjutnya KPA yang sebelumnya ;Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada peranan, yang menentukan PanitiaPengadaan dimana salah satu kriteria untuk penunjukan pihak rekanan ituharus ada ijin dari Menkes, Pemerintah setempat dan ada perwakilan diPekanbaru kalau dari luar;Bahwa boleh perusahan dari luar tapi harus ada perkawilan di PekanbaruSaksi tidak tahu
404 — 1336
Prima Mustika Raya kalau ada tandatangan Saksi itubenar ;Bahwa selaku KPA salah satu tugas pokok Saksi berhubungan denganProtap No 72 Saksi hanya melanjutnya KPA yang sebelumnya ;Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada peranan, yang menentukan PanitiaPengadaan dimana salah satu kriteria untuk penunjukan pihak rekanan ituharus ada ijin dari Menkes, Pemerintah setempat dan ada perwakilan diPekanbaru kalau dari luar;Bahwa boleh perusahan dari luar tapi harus ada perkawilan di PekanbaruSaksi tidak tahu
3925 — 6325
Dari sisi kebisingan kamar : saksi perkirakan diatas 55dBA (satuan kerbisingan), yang berada diatas ambangmutu yang diperbolehkan berdasarkan keputusanMenteri Kesehatan No. 829/Menkes/SK/VII/1999mengenai persyaratan kesehatan perumahan danlingkungan permukiman. Yang disebabkan oleh pompaair sumur dalam yang diletakan didalam kamarberdekatan dengan tempat tidur. Pompa air sumurselayaknya ditempatkan pada lokasi tertentu yang jauhdari kamar tidur dan mempunyai perlindungan terhadapkebisingan;.
122 — 37
Surat Registrasi dari Menkes atas izin penyalur alat kesehatan.2. PT. Gunaramindo, dengan Nomor : 469/STP/SP/KR/X/10 tanggal 05 Oktober2010 dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINAR RAYA MEGAH;3. CV. GUNAWAN PUTRA, dengan Nomor : 468/STP/SP/KR/X/10 tanggal 05Oktober 2010 dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINAR RAYAMEGAH;4. CV. NUR FITRI, dengan Nomor: 467/STP/SP/KR/X/10 tanggal 04 Oktober 2010dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINAR RAYA MEGAH;5. PT.
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
386 — 153
Pokoknya kita ketahui dari Udayana saja.Setelah bertemu dengan Made Bakta dan Putu Sutjana, lalu saksidiperintahkan M Nazaruddin untuk koordinasi dengan pengusaha yangdari Menkes, kemudian kita minta di fasilitasi siapa yang kita ketemuuntuk urusan proposal, setelah berjalan apakah Terdakwa Panitia atauPPK saksi tidak ketahul yang kita ketahui dari UNUD saja.Pertemuan saksi dengan Terdakwa di kantor kita di Anugrah Group,pada saat itu terdakwa ada temannya antara Pak Rektor atau Pak PutuSutjana.Bahwa
133 — 36
Surat Registrasi dari Menkes atas izin penyalur alat kesehatan.2.PT. Gunaramindo, dengan Nomor : 469/STP/SP/KR/X/10 tanggal 05 Oktober2010 dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINAR RAYA MEGAH;CV. GUNAWAN PUTRA, dengan Nomor : 468/STP/SP/KR/X/10 tanggal 05Oktober 2010 dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINAR RAYAMEGAH;. CV. NUR FITRI, dengan Nomor: 467/STP/SP/KR/X/10 tanggal 04 Oktober 2010dengan lampiran isi yang sama dengan PT. DINAR RAYA MEGAH;PT.