Ditemukan 488 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dahri d.a.n d.i.t dahmi d.k.i d.h.s drh.i d.s.i dlh.i d.c.i d.g.i d.h.g
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Agama Perceraian
Register : 28-03-2011 — Putus : 13-06-2011 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 51/PDT.G/2011/PN.BWI
Tanggal 13 Juni 2011 — Penggugat : IKE PREDITA FIKTARYANA Tergugat : HADI CAHYO PURWANTO
49 — 12
  • kepentinganbersama dan kamar mandi adalah bagian dari tanah dan rumah yangberasal dari harta bawaan Penggugat RekonpensiTergugat Konpensi,oleh karenanya kamar mandi tersebut tidak dapat berdiri sendirisebagai bagian obyek harta gonogini yang dapat dibagi setelahterjadi perceraian ; Bahwa demikian halnya harta bersama yakni uang yang telah habisdipergunakan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berumahtangga antara Penggugat KonpensiTergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensiPenggugat Rekonpensi (d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2009
Tanggal 24 Mei 2010 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. Ing. Ir. MOHAJIT, MSc,
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2 di atas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan, bahwa Termohon Kasasi telah meninggalkan tugassecara tidak sah selama 6 (enam) bulan lebih berturutturut,dengan demikian Termohon Kasasi telah melanggar ketentuansebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 12 ayat (3) PP RI No. 32Tahun 1979 dengan sanksi diberhentikan tidak dengan hormatsebaqai Pegawai Negeri Sipil:Bahwa, untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan izinmeninggalkan tugas dari Termohon Kasasi oleh Rektor ITB kePejabat yang berwenang d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2468 K/PID.SUS/2015
Tanggal 9 Mei 2016 — Hengky Idrus,S.P,M.Si Alias Eky
75 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2468 K/Pid.Sus/2015terbitkan oleh instansi Kehutanan d.h.i wewenang Terdakwa, dan setiappenerbitan IPKR pengusaha harus membayar sejumlah tertentu sesuai denganvolume angkutannya apa bila tidak bersedia atau tidak mau membayar sejumlahtertentu yang akan ditentukan Terdakwa maka surat IPKR nya tidak akan dikeluarkan atau akan dipersulit pengurusannya;Bahwa pendapat Judex Facti Pengadilan Negeri Palu yang menyatakantidak terbukti unsur menerima hadiah atau janji dari perbuatan terdakwamemungut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-06-2012 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1438 K/PDT/2011
Tanggal 7 Juni 2012 — Ny. ENDAH YUSLIAWATI vs Ny. ANGELINA H. SIAVIANTI, dkk
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Papua Cabang Biak ;Bahwa penguasaan secara fisik seluruh asset yang menjadi obyek sengketaadalah bukan untuk dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan anakanak almarhum suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tetapi akan dibagisecara proporsional dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan anakanaknya juga saudara Adolof Wirayanto setelah berakhir masa kontrak/sewa dari ParaPenyewa d.h.i Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi ;Bahwa berdasarkan halhal
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 20-02-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.TJK
Tanggal 20 Februari 2019 — -NILA RIANA Lawan PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk. KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG, Dk
67 — 15
  • yang termaktub dalam akta inidan/atau dalam perjanjianperjanjian kredit lainnya yang telahdan/atau akan dibuat oleh PIHAK PERTAMA / PENERIMA KREDITdan PIHAK KEDUA/ BANK...Terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan Salinan Rekening Korantertanggal 19 Oktober 2018 (Bukti T6) PENGGUGAT sampai saat KreditJatuh Tempo pada tanggal 18 Juli 2017 tidak melakukan pelunasanhutang termasuk didalamnya bunga dan denda sesuai yang telahdisepakati, sehingga jelas bahwa PENGGUGAT telah melanggarPerjanjian Kredit d.h.i
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 11-11-2019 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat:
1.PT Jaya Inti Mas
2.Perseroan Terbatas (PT) Jaya Inti Mas
Tergugat:
1.PT Pinus Odizey Bersama Jaya
2.Luh Putu Darmayanti, SH.Mkn
Turut Tergugat:
1.Kantor Pengurus dan Kurator Adhitya Chandra Darmawan, SH
2.Kantor Pengurus dan Kurator Hambali, SH.MH.CRA
3.Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar
4.KANTOR PENGURUS & KURATOR ADHITYA CHANDRA DARMAWAN,SH.
5.KANTOR PENGURUS & KURATOR HAMBALI, SH. MH. CRA
119 — 61
  • PadaPengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan,Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan NegeriSemarang, yang mengatur:Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur,Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan TimorTimur.3) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan ini seharusnyadiajukan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabayasehingga Pengadilan Negeri (d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), vs ACHMAD ROSICH, ddk
73 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put No. 361 K/Pdt.SusPHI/2013Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud dandidalilkan Para Penggugat tersebut jelas tidak dapat dipergunakan dalamperkara sekarang ini, karena:a. para pihak yang berselisih sebagaimana tersebut dalam Surat DinasTenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 567/3773Disnaker tertanggal27 Agustus 2012 tentang anjuran Mediasi Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial termaksud adalah antara Pengusaha d.h.i PT.Dirgantara Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja
    d.h.i.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
AGUS BUTAR BUTAR ST SH MM MH
335 — 248
  • UtrProtestan (GKP) CisaruaBogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapatdikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i.
    BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja KristenProtestan (GKP) CisaruaBogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapatdikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yangHalaman 85 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.
    BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja KristenProtestan (GKP) CisaruaBogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapatdikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 08-05-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 336/Pid. B/2017/PN Smg
Tanggal 11 Oktober 2017 — Terdakwa SETIYONO RAHARJO bin SUGIYANTO RAHARJO, Terdakwa TJAN WEN HUNG bin TJAN LIONG GIE, dan Terdakwa Dra. EC. ERNY NOVITA binti SOENARJO
351 — 145
  • untuk perusahaan dibutuhkan datadata perusahaan, seperti SIUP,NPWP, TDP, Jika customer seorang karyawan pakai slip gaji.5) Rekening listrik / telefon;6) Rekening koran untuk 3 bulan terakhir;Bahwa cara pihak terdakwalll memastikan asalusul dan hak kepemilikanunit yang hendak di fidusiakan terhadap unit baru adalah:1) Dipastikan keberadaan unit dan melakukan gesek noka nosin pluspemotretan; == 2 nnn nana no nnn nn nen cee nn ee nn2) Adanya surat pernyataan kesanggupan penyerahan BPKB dari dealer(d.h.i
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 18-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Agustus 2016 — Benny Andreas Situmorang,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,,Cs
207 — 77
  • Jakarta Securities(PT.JS) (d.h.i Penggugat dan Penggugat II Perkara a guo) sehubungandengan Penempatan Aset Investasi milik PT. Askrindo secara nyata telahmengakibatkan Kerugian Keuangan Negar;Bahwa dari penempatan investasi PT. Askrindo senilai Rp.265.605.523.871,00,setelah dikurangi pembayaranpembayaran yang dilakukan, PT. JakartaSecurities (PT. JS) masih harus mengembalikan penempatan Dana InvestasiPT. Askrindo sejumlah Rp.77.128.481483,00.
    JS) (D.h.i Para Penggugat Perkara a quo) memilikikewajiban serta sanksi pidana dengan rincian sebagai berikut: Rp.77.128.481.483,00 (Pengembalian Dana Investasi yangseharusnya dikembalikan/diserahkan kepada Tergugat Il Perkara aquo sebagai korban: Tindak Pidana dimaksud); Rp. 5.000.000.000,00 (Pidana denda yang diserahkan kepadaNegara); Rp.24.683.789.15.3,00 (Uang Pengganti yang diserahkan kepadaNegara);Rp. 106.812.270.636.00;* dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayaroleh Terpidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2550 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Juni 2014 — Ir. DANAL GINANJAR
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2550 K/Pid.Sus/201358Bahwa meskipun di depan persidangan Terdakwa menyatakan harga penawarandalam kegiatan lelang pengadaan Pakaian Hansip beserta atributnya TahunAnggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 telah dibuat Terdakwa berdasarkanhasil survey harga pasar antara ke PRIMKOPAD dekat KOREM Pontianak dantoko di dekat Kaisar (d.h.i : Toko Rezeki Mulya dan PD.
    pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan NegeriPontianak tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 676/PID.B/2010/PN.PTK, yakni padahalaman 97 sampai dengan halaman 98 yang seluruhnya telah diambil olehMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPontianak, yakni :Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan ahliOman Rochmana, Ak., karena ahli tidak memperhitungkan adanya kondisiekonomi yang terjadi pada saat itu yang berdampak pada kenaikan harga barang(d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/PK/TUN/2011
Tanggal 8 April 2011 —
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTTUN Jakarta yang menyatakan unsur perdatanya lebihdominan menyangkut sengketa tersebut maka diterapkan teori melebur,yaitu sengketa tersebut menjadi sengketa Perdata terlebin dahulu yangmenyangkut masalah hak kepemilikan atas tanah yang sertifikat hakmiliknya menjadi Objek Sengketa adalah merupakan PERTIMBANGANYANG SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAI ALATALAT BUKTISEHINGGA MENGAKIBATKAN KESALAHAN DALAM MENERAPKANHUKUM ACARA karena jelas dan nyata dalam Perkara A quo UNSURKEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA d.h.i
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 243/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : Sukman Diwakili Oleh : Arfan Ridwan
Terbanding/Tergugat I : PT BANK BRI CABANG WATANSOPPENG Diwakili Oleh : PT BANK BRI CABANG WATANSOPPENG
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Pare Pare Diwakili Oleh : Nor Fuad al Hakim, S.H.
Terbanding/Tergugat III : H. Harianto Diwakili Oleh : MUSTAKIM, SH.
42 — 24
  • Putusan No 243/PDT/2020/PT MKSmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan lelang terhadap objeksengketa tanpa melalui tahapan dan mekanisme yang benar dan dengandemikian dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukumadalah tidak terbukti, ....Bahwa perlu Terbanding II/Tergugat II tegaskan kembali mengenaipenentuan nilai limit objek sengketa yang akan dilelang telah dilakukanpenaksiran oleh Penaksir dari Penjual d.h.i. PT.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 62/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 13 Nopember 2018 — Abdul Rahim, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; LAWAN : PT. BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) Tbk, MUR Cabang Flamboyan, Cs, selanjutnya disebut sebagai Para TERBANDING semula Para TERGUGAT ;
60 — 28
  • ayat (1) dan(2) POJK Perlindungan Konsumen).Bahwa perlu Turut Tergugat IV sampaikan, berdasarkan Pasal 40POJK Perlindungan Konsumen, Konsumen dapat menyampaikanpengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha JasaKeuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalamhal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi danperlindungan konsumen.Bahwa dengan demikian, pengaduan yang diterima oleh Turut TergugatIV adalah pengaduan yang langsung ditujukan kepada Otoritas JasaKeuangan (d.h.i
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 09-07-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN REMBANG Nomor 71/Pid.B/2012/PN.Rbg
Tanggal 14 Agustus 2012 — SUGONDO bin RAJIDIN
27 — 2
  • Unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersamasama ;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi RASTONO Alias BEDIBin SUTRISNO, keterangan saksi JUWANTORO alias JUN bin TARMADI, keterangansaksi dalam Berita Acara Penyidikan : GUNAWI alias BRO Bin TARMANT, keterangan saksiYENI alias REK Bin JOYO BAKRI dan keterangan RUSMANI Bin PASIRAN, danketerangan terdakwa, maka terungkap fakta, dimana di antara pelaku tersebut telah terjadikerja sama secara sadar untuk mewujudkan suatu delik (d.h.i
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-04-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 425/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
1.M. NIZER ALIAS MAMAT BIN H MUHAMMAD HASYIM
2.MOH. KHOLIL RIFAI BIN AHMAD RIFAI
38 — 21
  • dalamkejadian perkara ini telah dengan sengaja memberikan kesempatan atausarana kepada pihak lain (d.h.i.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 141/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 33
  • MELAWAN HUKUM15.Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa terhadap perbuatanTERGUGAT lyang telah mengelola dan menguasai fisik Tanah ObyekSengketa tanpa izin, tanpa Ganti Rugi, tanopa pemindahan Hak atas tanah,atau pun tanpa pencabutan hak atas tanah adalah suatu perbuatan melawanhukum ; Perbuatan TERGUGAT Il yang dengan sengaja telah merampashak kepemilikan tanah PENGGUGAT dengan secara diamdiam mengajukanpermohonan pembayaran Ganti Kerugian kepada Panitia PelaksanaPengadaan Tanah (p2T) Kota Depok d.h.i
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 12-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 500/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 3 Nopember 2016 — FARIDAH HANOM PANE BINTI ANGGARAN PANE >< PT.TASPEN (PERSERO) PUSAT CS
55 — 43
  • M.R.aNamun hingga 2 (dua) minggu kemudian tidak kunjung ada balasan dariTERGUGAT , sehingga PENGGUGAT melalui kuasa hukumnyamengirimkan surat kedua nomor 197/SL/XV/14 tertanggal 11 November2014 kepada TERGUGAT d.h.i.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 7 Januari 2019 — Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EX/V/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-IH/VII/18 tanggal 19 Juli 2018; 4. Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sere Yordan, dan kawan-kawan., para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
307 — 243
  • PerusahaanPembiayaan), sanksi yang dapat diberikan oleh Turut Tergugatkepada perusahaan pembiayaan terhadap dugaan pelanggaran yangdidalilkan Penggugat pada gugatan perkara a quo berupa sanksiadministratif secara bertahap:a. peringatan;b. pembekuan kegiatan usaha; danCc. pencabutan izin usaha.Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat dalam melakukanpengawasan telah dilakukan dengan melakukan pemeriksaanlangsung dan pemeriksaan tidak langsung yang kemudianmenjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan(d.h.i
    Turut Tergugat juga menerima Tembusan atas Surattertanggal 2 Januari 2018 Perihal Jawaban Surat No.01/XII/2017 PTAstra Sedaya Finance (ACC).Selanjutnya, terhadap pengaduan Penggugat tersebut, TurutTergugat telah menindaklanjutinya dengan menyampaikan suratHalaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel34.35.36.37.38.pengaduan tersebut kepada Tergugat melalui surat elektronik(email) pada tanggal 29 Maret 2018 dan meminta Tergugat untukmemberikan tanggapan atas permohonan Pelapor (d.h.i
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — NY. SANDRA HEBINGADIL dkk ; Ny. M.M. MUAYA KAMU dkk
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1480 K/Pdt/2014Bahwa Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding sangatkeberatan terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat banding a quo padahalaman 55, alinea ke3, tersebut di atas oleh sebab Pertimbangan hukumnyasaling bertentangan, yaitu disatu sisi menyatakan tidak menemukan buktibuktipendukung posita (d.h.i biaya perkara), akan tetapi disisinya yang lainmendasarkan pertimbangannya pada bukti T2, yaitu Putusan MahkamahAgung RI Nomor 372 PK/Pdt/2001, dengan jumlah biaya perkara yang