nnnMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaiMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Penetapan Nomor1. Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 6 November 2008 bertempat di Pasar IV Gg. Amal Diski, DeliSerdang, yang dinikahkan oleh Drs. Dahrim;2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung PemohonIl yang bernama Kamal Tarigan, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikahyaitu Dekdin dan M. Tayib, dengan mahar berupa emas 5(lima) gram emasmurni;3.

Penetapan Nomor1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Zeddi bin M. Ali) denganPemohon II (Warista Br Tarigan binti Kamal Tarigan) yang dilangsungkanpada tanggal 6 November 2008 bertempat di Pasar IV Gg. Amal Diski, DeliSerdang;3.

dalam kitab lAnat althalibin juz IV halaman 254 yangberbunyi:griqzpe slog ping aise 3S dl pol ole cISin sgcall .n99Jar srnbig cloArtinya: Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya walidan 2 orang saksi lakilaki yang adil;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi yang diajukan olehpara Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon yang telah memenuhi rukundan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undangundang Nomor1

isinyasebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang diwakilikuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

dalam kitab alAsyoah wa anNadhoirhalaman 62 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut:Wlacd ule GLE prio xwlaosll sys 5Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undangundang Nomor1

Tergugat tidak pernah datang menghadap' danpula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanyauntuk menghadap, meskipun telah dipanggil denganresmi dan patut melalui bantuan Pengadilan AgamaBima, sebagaimana berita acara panggilan Nomor2/Pdt.G/2011/PA Wegp tanggal 10 Februari 2011, 09Maret 2011 dan tanggal O04 Mei 2011, padahal tidakternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebutdisebabkan suatu halangan yang sah.Bahwa upaya mediasi antara Penggugat danTergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor1

maksudPasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan PemerintahanNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telahcukup beralasan untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa menurut' pendapat ahli fiqhiyang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz Xhalaman 164 yang majelis mengambil alih sebagaipendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;Artinya: Memutuskan perkara terhadap' Tergugatyang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang undang Nomor1

Maksudpasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinanbertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sejalanpula dengan maksud perkawinan sebagaimana yangtertera dalam al Quran, surat al Ruum ayat 21yang berbunyi sebagaiberikut 9 : 6iBur y34lmiGtl#ua +br& tn=yf /43s9 OliBONAa3AiayRr& %2urelr& (#pqaZa3ditFlj9 $ygels9l)M@yyur Na6uZ+0t/ ZoTuqB 2YpyJmulur 4 bi) Didy7192s0 ;MtlUy 5Qqs)Ij9 tbrad@3xytGtl CEEEArtinya

bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuaiketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) UndangUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaiMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Menolak gugatan Penggugat;Be Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr. tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa kuasaHukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 14Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei

Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini.Dan Atau :(et aequo et Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadil adilnya bono );Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa hukumTerbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telahdiberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa hukumPembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 sesuai RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 15 Juni 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kedua belah pihak telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelan pemberitahuan, sesuai risalahpemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr kepada kuasa Pembanding semula Penggugat danKuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus limapuluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.

Jayapura sejak tanggal 18 Juni2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidakdidampingi penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor165/Pid.B/2020/PNJap tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor165/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 10Putusan Nomor1

terdapat luka memar dan bengkak diwajah dan lukalecet pada kelingking.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:Halaman 6 dari 10Putusan Nomor1

Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusakkesehatan orang. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah kuyup. rasa sakit misalnya menyubit, mendupak,Halaman 7 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...memukul. luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukajendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa

Menetapkan terdakwa tetap ditahan.Halaman 9 dari 10Putusan Nomor1 165/Pid.B/2020/PN Jap...5. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5000 (lima ribu) rupahDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2020,oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SHdan Korneles Waroi.

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA Pal.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016, yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA Pal.Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, namun demikian majelis hakim telah berusahamenasehati

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi, sudah pecah (broken mariage), hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1

dandiputus secara Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, begitu pula orang dekatPemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaiMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

., tanggal 21 Juli2016 dengan amar sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor1/Pdt.G/2016/PN Kgn., tanggal 6 April 2016 yang dimohonkan bandingtersebut denganMENGADILI SENDIRI: Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuksebagian; Menyatakan bahwa rumah dan tanah yang terletak di Desa TanahBangkang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu SungaiSelatan;Ukuran panjang 15 m dan lebar 8 m, dengan

Nomor 3441 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2016 kemudian terhadapnya olehTergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor1/Pdt.G/2016/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKandangan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Yusuf bin Musa sebagai pihak, makamenjadikan perkara menjadi kurang pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi MUSRAN bin YAHYA dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 46/Pdt/2016/PT Bjm., tanggal 21 Juli2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor1/Pdt.G/2016/PN Kgn., tanggal 6

Berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Mei 2020 Nomor1/Pdt.G/2020/PN Blt, dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA.Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitarpada tanggal 2 Januari 2020 sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan yang sekira bulan Juli tahun2019 melahirkan seorang bayi perempuan diluar perkawinan yang syahmenurut hukum nasional

MajelisHakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menuruthukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasarHalaman 7 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT SBYpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Mei 2020 Nomor1

/PdtG/2020/PN Bit dapat dipertahankan dan dikuatkanMenimbang, bahwa karena Penggugat/ Konvensi/Tergugat RekonpensiPembanding sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdata dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/ TergugatRekonpensi Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Mei 2020 Nomor1/ Pdt.G/ 2020/ PNBIt yang

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalampemeriksaan permohonan ini:Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh PengadilanTata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor1/P/FP/2018/P.TUN.Kdi, tanggal 28 Desember 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan denganhadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima

seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauankembali atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor1

Tempat tinggal : Gunung Besi RT.50 RW.8, Kelurahan SedauKecamatan Singkawang Selatan KotaSingkawang;Agama : Budha;Pekerjaan : Buruh harian lepas;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dalampersidangan ini dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi KalimantanBarat Nomor 23/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 20 Maret 2017 sertaberkas perkara putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1

TJHIE DJUN FUI Als AKU Als PAK BELACAN,sehingga atas peristiwa tersebut diatas pelapor / saksi korban telah merasadirugikan atas perbuatan tersangka dan telah melaporkan peristiwa tersebut kePolres Singkawang.Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pid.C/2017/PN Skw tanggal 2 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pid.C/2017/PN Skw tanggal 2 Maret 2017, yang dimintakan bandingtersebut ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa JTJHIE DJUN FUI Alias AKU Alias PAKBELACAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan tersebut ;3. Memulihnkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat danmartabainya ;4.

Berkas perkara Nomor 1/Pdt.Bth2021/PN Gsk dan sSuratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1/Pdt.Bth/2021/PN Gsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;2.

Gsk tanggal2 September 2021 ;Halaman 4 dari 8 Putusan Perkara Nomor 701/PDT/2021/PT SBYMenimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan danmengamati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1 /Pdt. Bth / 2021 / PN .

Bth / 2021 /PN .Gsk tanggal 2September 2021 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor1 / Pdt . Bth / 2021 / PN . Gsk tanggal 2 September 2021 dikuatkan , makaPembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada2 (dua ) tingkat peradilan ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo.

tertanggal 26 April 2018 yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Sorong;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatidak ada mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sorong telah memberitahukansecara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengansurat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 2 Mei 2018Nomor : W30.U2/687/HK.01/V/2018 dan tanggal 2 Mei 2018 Nomor : W/3002/688/HK.01/V/2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor1

oleh Penasihat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, makapermintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam upaya hukum Banding tersebut, PenasehatHukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarikeseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita AcaraPersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor1

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undangundang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;Memperhatikan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor1

Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 3 April 2018 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi padatanggal 10 April dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bkt, telahmengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah samadengan objek perkara dalam perkara Perdata Nomor1

Foto copy salinan putusan perdata Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Bkt, diberi tanda P1;2. Foto copy salinan putusan perdata Pengadilan Tinggi Sumatera BaratNomor 22/PDT/2016/PT.PDG, diberi tanda P2;3.

Berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka eksepsi seluruh Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini adalah samadengan objek' perkara dalam perkara Perdata Nomor1/Pdt.G/2015/PN.BKT, antara Penggugat dengan TERGUGAT, yaitusebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah terletak di JI. H.

dan telah di pecah menjadi SHM No.1417, 1479, 1418 dengan batas batas :Sebelah Utara berbatas dengan Tanah YusniSebelah Selatan berbatas dengan Jalan Abdul MananSebelah Timur berbatas dengan Jalan LingkarSebelah Barat berbatas dengan suami ZeinBahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor1/Pdt.G.2015/PN.BKT tanggal 6 Januari 2016, amarnya berbunyi sebagaiberikut:Dalam Eksepsi :Menolak Eksespsi TergugatXDalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian2.

Negeri Bukittinggi Nomor1/Pdt.G/2015/PN Bkt Juncto putusan perkara perdata Pengadilan TinggiSumatera Barat nomor 22/Pdt/2016/PT Pdg memuat petitum sebagaimanatelah disebutkan dalam gugatan penggugat diatas ; Bahwa benar saat ini objek sengketa masih berada dalam kekuasaantergugat VI dan Tergugat VI sebagai pihak yang dikalahkan, dengan katalain hingga saat ini belum ada eksekusi terhadap Putusan PengadilanNegeri Bukittinggi Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Bkt Juncto putusan perkaraperdata Pengadilan Tinggi

G/2019/PN Kmn besertalampirannya berupa : Berita Acara, Bukti dan Putusan Sela Nomor1/Pdt.G/2019/PN Kmn tanggal 15 Agustus 2019;Menimbang bahwa Pembanding dan Pembanding II / SemulaPenggugat dan Pengguat II, telah mengajukan gugatan terhadapTerbanding, Turut Terbanding dan Turut Terbanding II / Semula Tergugat ,Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tertulis tanggal 15 Januari 2019 yangterdaftar pada Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kmn tanggal 11 Pebruari2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

Menghukum Penggugat dan Penggugat II untuk membayar biayaperkara sebesar Rp 2.846.000,(dua juta delapan ratus empatpuluhenam ribu rupiah:;Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut maka Penggugat danPenggugat II telan menyatakan banding pada hari Jumat tanggal 23 Agustus2019 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Akta/Pdt.G/2019/PN Kmn, yang telah diberitahukan kepada : KuasaTerbanding / Semula Tergugat, Turut Terbanding I, II / Semula Turut TergugatI, ll, pada hari Senin tanggal

26 Agustus 2019 berdasarkan RisalahPemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Akta/Pdt.G/2019/PN Kmn;Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kaimana telahmenerima Memori Banding/ PerlawananTerhadap Putusan Sela Nomor1/PDT.G/2019/PN Kmn tertulis tanggal 02 September 2019, yang diterimapada hari Rabu tanggal 4 September 2019 berdasarkan Akta PenerimaanMemori Banding Nomor 1/Akta/Pdt.G/2019/PN Kmn, selanjutnya telahdiberitahukan dan diserahkan kepada: Kuasa Terbanding / Semula Tergugat,Turut

Melawan Hukum( onrecthsmatigedaad) dimana yang menjadi objek sengketa adalahhak atas kepemilikan tanah petuanan / tanah adat Suku Mairasi yaituRemira sebelah Timur dan Remira sebelah Selatan menjadi hilangsebagai akibat dikeluarkannya Sertifkat Hak Milik Nomor: 232 Tahun1986; Bahwa mekanisme persidangan pada tingkat pertama di PengadilanNegeri Kaimana adalah tidak sebagaimana lazimnya karenapembuktian berupa surat diajukan sebelum putusan sela;Menimbang bahwa selanjutnya memohon agar Putusan Sela Nomor1

Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor1/ Pdt.G/ 2019/ PN. Kmn tanggal 15 Agustus 2019, yangdimohonkankan banding tersebut;halaman19 dari 20 putusan no.66/PDT/2019/PT JAP3.

No. 184/B/2018/PT.TUN.SBY.dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor1 /G/2018/PTUN.MTR. tanggal 26 Juni 2018 ;Bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 9 Juli2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Negara Mataram Nomor : 1/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 26 Juni2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding.

Penggugat diajukan masih dalamtenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dengan demikian secara formal permohonan banding dariPembanding/Penggugat dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelahmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dariPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor1

membayar biaya perkarapada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akanditetapkan pada amar putusan inl; Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILLI:e Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor1

Membaca dan memperhatikan berkas perkara, putusan dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Mengutip dan memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rtu, tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:DALAM KONVENSIDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);DALAM REKONVENSI

/Pdt.G/2018/PN Rta., tanggal 4 Juli 2018 dan permohonan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula PenggugatKonvensi / Tergugat Rekovensi pada tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana Relashalaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2018/PT.BJM.Pemberitahuan tanggal 18 Juli 2018 Pernyataan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Rta yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Martapurayang dilakukan oleh Nadia Darma Pratiwi, SH Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Martapura;Membaca Akta

TENTANG JANGKA WAKTU PERMOHONAN BANDINGBerdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Rta tanggal 16 Juli 2018 (vide dokumen terlampin),dengan demikian permohonan Banding diajukan masih dalam tenggangwakitu yang diperkenankan oleh UndangUndang (vide Pasal 199 ayat (1)RBg), oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Banding inidinyatakan untuk DITERIMA.B.

Sehingga sudah sepatutnya putusan Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rta untuk DIBATALKAN.FAKTAFAKTA HUKUMSebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam tingkatBanding,dengan ini PEMBANDING sampaikan pula faktafakta hukumdalam perkara a quo sebagai berikut :1).

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor1/Pdt.G/2018/PN Rta, tanggal 04Juli 2018.3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya.4. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi.5.

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN.ATB yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli2020 Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding IVI semula Tergugat IVI olehHalaman 24 dari 35, Putusan Nomor 105/PDT/2020/PT KPGJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua telah diserahkan kepada TurutTerbanding semula Tergugat VII;7.

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Atb yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni2020 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua telah memberitahukankepada Terbanding semula Penggugat untuk datang ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Atambua guna mempelajari Berkas perkara Banding dalam tenggang waktu14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang.12.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Nomor1/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 11 Juni 2020 untuk seluruhnya;3. Mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan selurunh Permohonan dari paraPembanding/para Tergugat;4.

;Bahwa dalildalil selebinnya tentang Putusan Majelis Hakim Nomor1/PDT.G/2020/PN.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor1/Pdt.G/2020/PN.ATB. tertanggal 11 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;3.